Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Cakrawala Hukum Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Wijayakusuma Law Review
Doni Adi Supriyo
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
HUKUM SEDEKAH DALAM KONTEKS KEWENANGAN PERADILAN AGAMA Adi Supriyo, Doni
Cakrawala Hukum Vol 15, No 41 (2013): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kompetensi Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sedekah. Bidang hukum perkawinan, uraian hukum terapannya telah di unifikasi dan dikodifikasi secara tuntas dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Bab I Kompilasi Hukum Islam. Bidang hukum kewarisan, Wasiat dan hibah telah diatur dalam Buku TI KHI, dan bidang perwakafan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 jo Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, KHI Buku III dan peraturan lain, tetapi bidang hukum sedekah yang telah dipatok sebagai bidang garapan Peradilan Agama itu belum disiapkan dan belum dilengkapi dengan buku-buku terapan sebagai acuan yuridis yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Di sisi lain Undang-undang Peradilan Agama memperingatkan agar Peradilan Agama tidak menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara sedekar yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 229 KHI). Dalam tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada ruang lingkup sedekah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama dan bagaimana penyelesaian konfliknya. Kesimpulan: bahwa ruang lingkup sedekah menjangkau segala bentuk ibadah maliyah wajibah dan sunnah, minus bentuk-bentuk sedekah yang telah terlegalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa sedekah diajukan ke pengadilan Agama menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Yang berkualitas sebagai penggugat/para penggugat dalam gugatan sedekah ialah: 8 asnaf yang ada, mutashaddaq atau ahli warisnya, pejabat yang berwenang dan pihak-pihak yang berkepentingan. Keywords : Hukum sedekah, Peradilan Agama
DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS Adi Supriyo, Doni; Suwardi, Kaboel
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v2i1.130

Abstract

Money laundering as an international dimension of crime has a negative impact on a country's economy. This money laundering can not only be committed by individuals, but can also be committed by corporations. Money laundering is the process by which a person conceals the existence, illegal source, or illegal use of income, and then disguises the income to make it appear legitimate. This article will explain the impact of money laundering on the economic and business sectors.
ASEAN COOPERATION IN ERADING CRIMINAL ACTS OF TERRORISM IN SOUTHEAST ASIAN AREA Rusito, Rusito; Suwardi, Kaboel; Adi Supriyo, Doni
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28609

Abstract

Today terrorism has become the most serious threat to humanity and civilization and has had a huge impact on all aspects of the life of the nation and state. At the regional level, Southeast Asia is a region facing serious challenges in the security sector. The problem of terrorism is a problem faced by many Southeast Asian countries. The number of terrorism incidents occurring in Southeast Asia has resulted in ASEAN being demanded to play a bigger role in solving this problem. The ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) was signed at the 12th ASEAN Summit in Cebu, Philippines, January 2007. This convention provides a strong legal basis for increasing ASEAN cooperation in the field of combating terrorism. Apart from having a regional character, ACCT is comprehensive (covering aspects of prevention, enforcement and rehabilitation programs) so that it has added value when compared to similar conventions. The harmonization of cooperation in the ACCT can be seen from the cohesiveness of ASEAN member countries in agreeing to the neutrality of defining terrorism as a common enemy and also counter-terrorism efforts by still adjusting to the principles of upholding human rights, international law and UN resolutions and without labeling certain communities as terrorist groups. The obstacles faced by ASEAN in eradicating criminal acts of terrorism in the Southeast Asia region are the ASEAN principle of non-intervention, ASEAN still focuses on social and cultural issues, domestic political conflicts in ASEAN Member countries such as Thailand and Myanmar and conflicts that occur among ASEAN member countries such as Indonesia and Malaysia in the case of borders and culture.
Penafsiran Konsep Nusyuz (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purbalingga) Suryati -; Doni Adi Supriyo; Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v17i43.35

Abstract

Untuk       mengetahui penafsiran     hakim     Pengadilan      Agama Purbalingga   terhadap  ketentuan   berbakti  lahir dan batin  kepada  suami  di dalam  batas-batas yang  dibenarkan   oleh  Hukum  Islam  .Metode pendekatan    yang   digunakan   adalah   yuridis normatif..  Data yang diperoleh  akan dianalisis secara  normatif  kualitatif   Kesimpulan:    basil penelitian      ini   menunjukan     bahwa    dalam praktek  penyelesaian   perkara  perkawinan   di Pengadilan    Agama   tidak   selalu   sikap   dan tindakan    seorang      isteri         yang     tidak melaksanakan   kewajibannya   berupa  berbakti lahir dan bathin kepada suaminya dalam batas- batas   yang   dibenarkan    agama   dinyatakan sebagai   nusyuz.   Dalam  menginterpretasikan ketentuan    KHI   tentang   berbakti   lahir   dan bathin   dalam   batas-batas    yang   dibenarkan agama  dari  seorang  isteri   kepada  suaminya, ternyata    para    hakim    Pengadilan     Agama banyak    berbeda    pandangan.        Adanya perbedaan   interpretasi   tersebut,   mengakibat- kan   adanya   perbedaaan   dalam   menentukan_ kriteria-kriteria    nusyuz,   dan  perbuatan- perbuatan yang tergolong nusyuz, seperti perbuatan  isteri berbuat  zina dengan  pria lain, isteri meninggalkan  rumah kediaman  bersamadalam   waktu    yang    lama   tanpa   izin   dari suaminya, isteri menolak berbubungan  intim dengan suaminya  tanpa alasan yang sah, isteri menolak menempati rumah yang disediakan suami.  Kata kunci:  Perkawinan,  Nusyuz,  Isteri.
KAWIN SIRI DAN PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i1.8

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuipandangan hukum Islam terhadap kawin siri danpencatatan perkawinan oleh lembaga pencatatanperkawinan. Untuk menulis makalah inidipergunakan data sekunder yang diperoleh daristudi pustaka berupa buku, artikel, pendapat paraahli/ fuqoha dan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Kawin siri sering diartikan denganperkawinan tanpa wali, perkawinan yang sahsecara agama namun tidak dicatatkan dalamlembaga pencatatan negara, atau perkawinan yangdirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangantertentu. Fungsi pencatatan perkawinan padalembaga pencatatan perkawinan adalah agarseseorang memiliki alat bukti untuk membuktikanbahwa dirinya benar-benar telah melakukanperkawinan dengan orang lain. Sebab, salah buktiyang dianggap sah sebagai bukti syari adalahdokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Atasdasar itu, anjuran untuk mencatatkan perkawinandi lembaga pencatatan negara menjadi relevan,demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagisuami isteri dan masyarakat.Kata kunci: Kawin siri, pencatatan
Konsep Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Aniek Periani; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.135

Abstract

Law No. 35/2014 on Child Protection articles 16 to 18 states that a child whose freedom is deprived according to the applicable law, has the right to receive appropriate legal remedies in accordance with the applicable law. Therefore, the punishment of children at present is directed at realizing children's welfare and prioritizing the best interests of the child as an integral and social welfare which is then regulated in a special justice system called the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The birth of the SPPA Law provides legal protection for children by presenting the concept of diversion and restorative justice. However, there are still many cases resolving without diversion, so it is necessary to study law enforcement against children who abuse narcotics. The method I use is empirical legal research methods using qualitative data analysis techniques. The data collection technique is done through document study. Based on the results of the research, it can be seen that the law enforcement process for children who commit crimes of narcotics abuse cannot be said to be effective with the objectives of the SPPA Law due to several factors such as differences in the perspective of legal officers, lack of facilitators, and limited infrastructure.Keywords: Diversion Concept, Narcotics, Minors.Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 16 sampai 18 menyatakan bahwa seorang anak yang kebebasannya dirampas sesuai dengan hukum yang berlaku, berhak mendapat upaya hukum yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pemidanaan terhadap anak pada masa kini diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai integral dan kesejahteraan sosial yang kemudian diatur dalam sistem peradilan khusus yang disebut Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Lahirnya UU SPPA memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan menghadirkan konsep diversi dan keadilan restorative. Tetapi masih banyak penyelesaian kasus tanpa ada yang melalui upaya diversi, sehingga diperlukan adanya kajian penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika belum dapat dikatakan berjalan efektif dengan tujuan UU SPPA karena beberapa faktor seperti adanya perbedaan perspektif aparat hukum, kurangnya tenaga fasilitator, dan keterbatasan sarana prasarana.Kata kunci : Konsep Diversi, Narkotika, Anak dibawah umur.
Peralihan Regulasi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Iskatrinah Iskatrinah; Doni Adi Supriyo
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.203 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v4i1.195

Abstract

Abstract The enactment of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, is an important milestone in regulating oil and gas mining business in Indonesia. One of the interesting provisions is regarding the production sharing contract. However, in this study, the formulation of the problem that will be reviewed is the history of the birth of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The method used in this discussion is the normative juridical method through literature studies such as literature books and Law Number 8 of 1971; Law Number 22 of 2001 concerning Oil, Gas and Natural Gas by doing a comparison or comparison of the two laws and regulations. The specifications used in this discussion are Analytical Descriptive, which describes the facts regarding provisions regarding oil and gas and natural gas. In order to fulfill the wishes of foreign investors, the economic reform agenda contained in the letter of intense, includes the energy sector reform program. The energy sector reform is stated in the agreement item letter F (The energy Sector) in the Memorandum of Economic and Financial Policies (Letter of Intense), January 20, 2000. Keywords: Oil and Gas, Mining, Economy Abstrak Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, merupakan tonggak penting dalam pengaturan pengusahaan pertambangan migas di Indonesia. Salah satu ketentuan menarik adalah tentang kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract). Akan tetapi dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diulas adalah mengenai sejarah kelahiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode Yuridis Normatif dengan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku literatur dan Undang-Undang No. 8 tahun 1971; Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi dengan melakukan komparasi atau perbandingan atas kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Spesifikasi dalam pembahasan ini digunakan Deskriptif Analistis, yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan mengenai minyak gas dan bumi. Dalam rangka memnuhi keinginan investor asing, agenda reformasi ekonomi yang tertuang dalam letter of intens, diantaranya adalah program reformasi sector energy. Reformasi sector energy tercantum dalam butir kesepakatan huruf F (The energy Sector) dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (Letter of Intens), 20 Januari 2000. Kata Kunci: Migas, Pertambangan, Ekonomi
Co-Authors Aniek Periani Iskatrinah Iskatrinah Rusito - Suryati - Suwardi, Kaboel Teguh Anindito