Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PALASTREN Jurnal Dinamika Hukum Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Law Development Journal Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Siti Ummu Adillah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
IMPLIKASI HUKUM DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Adillah, Siti Ummu
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara, oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan.Hal ini berbeda dengan sudut pandang agama. Pendapatini didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-UndangPerkawinan mengatakan bahwa “Anak-anak yang lahirdi luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubunganperdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan sirri  akan menganulir hak istri dan anak-anak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahanmungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-lakiyang terbukti menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan halini, Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “anak-anak yang lahir diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dankeluarga ibunya serta dengan ayah mereka dan keluargaayah mereka dalam kasus hubungan biologis ini dapatterbukti secara ilmiah atau teknologi, dan / atau ada bukti lain seperti hubungan darah, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah mereka dapat dibuktikan.kata kunci: Pernikahan sirri, Anak ilegal, Keputusan Mahkamah Konstitusi “Sirri marriage is not considered valid by the state, therefore, children born out of marriage are regardedas children born outside of marriage. This is differentfrom the religious point of view. This oppinion based onarticle 43 paragraph (1) Marriage Act tells that “Childrenwho are born outside of marriage may only have a civilrelationship with their mother and their mother’s family. Sirri mariage therefore will decrease the right of  the wifeand children. With the decision of the ConstitutionalCourt No. 46/PUU-VIII/2010, children born outsideof marriage may have a civil relationship with the manwho is proved to be the biological father.Thus Article 43paragraph (1) shall read: “Children born out of wedlockhave a civil relationship with their mother and theirmother’s family as well as with their father and theirfather’s family in case the fathership can be scientificallyor technologically proved, and / or other evidence suchas blood relations, including civil relationship with their father’s family can be proved.”Keywords: Sirri marriage, illegal child, the Constitutional Court Decision
IMPLIKASI HUKUM DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Adillah, Siti Ummu
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i1.1011

Abstract

Pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara, oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan.Hal ini berbeda dengan sudut pandang agama. Pendapatini didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-UndangPerkawinan mengatakan bahwa “Anak-anak yang lahirdi luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubunganperdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan sirri  akan menganulir hak istri dan anak-anak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahanmungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-lakiyang terbukti menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan halini, Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “anak-anak yang lahir diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dankeluarga ibunya serta dengan ayah mereka dan keluargaayah mereka dalam kasus hubungan biologis ini dapatterbukti secara ilmiah atau teknologi, dan / atau ada bukti lain seperti hubungan darah, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah mereka dapat dibuktikan.kata kunci: Pernikahan sirri, Anak ilegal, Keputusan Mahkamah Konstitusi “Sirri marriage is not considered valid by the state, therefore, children born out of marriage are regardedas children born outside of marriage. This is differentfrom the religious point of view. This oppinion based onarticle 43 paragraph (1) Marriage Act tells that “Childrenwho are born outside of marriage may only have a civilrelationship with their mother and their mother’s family. Sirri mariage therefore will decrease the right of  the wifeand children. With the decision of the ConstitutionalCourt No. 46/PUU-VIII/2010, children born outsideof marriage may have a civil relationship with the manwho is proved to be the biological father.Thus Article 43paragraph (1) shall read: “Children born out of wedlockhave a civil relationship with their mother and theirmother’s family as well as with their father and theirfather’s family in case the fathership can be scientificallyor technologically proved, and / or other evidence suchas blood relations, including civil relationship with their father’s family can be proved.”Keywords: Sirri marriage, illegal child, the Constitutional Court Decision
Penyuluhan Hukum dan Pendampingan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Kelompok Tani “Sumber Rejo” Desa Tuwang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Adillah, Siti Ummu; Purnawan, Amin; Istina, Siti Rodhiyah Dwi
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 01 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4048

Abstract

This community service aims to provide knowledge and understanding of employment social security for workers in the informal sector, such as: Doctors, Advocates, Traders, Fishermen, Farmers, Ojek Workers, Becak Workers, and so on, especially for the Tuwang Village "Sumber Rejo" Farmer Group. Karanganyar District, Demak Regency. This community service is expected to provide knowledge and insight to the farming community about the importance of work safety, which in turn is expected to raise awareness to obtain legal protection for labor social security for farmers at work. The method used in this community service is to provide counseling and assistance, through lectures and discussions, which will then be followed up by assisting the farming community to become a participant in employment social security. The results and discussion were community service by providing legal counseling and assistance to farmer groups "Sumber Rejo" regarding the importance of being a participant in the Social Security Workforce for the Informal Sector like farmers, to anticipate work accidents, old age or death. AbstrakPengabdian   masyarakat   ini   bertujuan   untuk   memberikan   pengetahuan   dan pemahaman   tentang jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor informal, seperti: Dokter, Advokat, Pedagang, Nelayan, Petani, Tukang Ojek, Tukang Becak, dan sebagainya, khusunya bagi Kelompok Tani “Sumber Rejo” Desa Tuwang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Pengabdian  masyarakat  ini  diharapkan  dapat memberikan  pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tani tentang pentingnya keselamatan kerja, yang pada akhirnya diharapkan dapat menimbulkan munculnya kesadaran untuk mendapatkan perlindungan hukum atas jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap petani pada saat bekerja. Metode yang digunakan  dalam  pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan, melalui metode  ceramah dan diskusi, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dibantu oleh kepada masyarakat tani untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Hasil dan pembahasan  yaitu pengabdian  masyarakat  dengan melakukan penyuluhan  hukum dan pendampingan terhadap kelompok tani “Sumber Rejo” tentang pentingnya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Sektor Informal sperti petani, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja, memasuki usia tua ataupun kematian. 
Penyuluhan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Semarang Selatan Purnawan, Amin; Khisni, Akhmad; Adillah, Siti Ummu
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 01 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4049

Abstract

Pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan UMKM di Kota Semarang ini penting, karena diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pajak para pelaku UMKM. Aspek perpajakan yang memperhatikan kepentingan dunia usaha (business friendly) perlu dijadikan paradigma baru. Dengan adanya globalisasi dan kebijakan perubahan struktural, UMKM semakin diperlukan. Peran negara adalah menyediakan kerangka regulasi yang efektif beserta mekanisme pengawasan dan penegakan.  Latar belakang pengabdian masyarakat ini didasarkan pada kenyataan tentang tingkat ketaatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekenomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2017, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat miss-match. Kegiatan pengabdian masyarakat bekerja sama dengan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Mitra memiliki peran yang cukup kuat dalam menggerakkan pelaku UMKM di wilayahnya. Solusi yang ditawarkan adalah pembentukan kelompok kader sadar pajak sebagai model dan memberikan sosialisasi dan pendampingan pembayaran pajak penghasilan bagi pelaku UMKM. Solusi hasil yang disepakati, yaitu meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang pembayaran pajak penghasilan UMKM., serta kemauan untuk membayar kewajiban pajak UMKM. Luaran yang dihasilkan, yaitu kader sadar pajak UMKM, dapat melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk menjadi wajib pajak UMKM yang patuh dan sukarela.
Pendampingan dan Pengembangan Potensi Anak dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Manggihan Kabupaten Semarang Adillah, Siti Ummu; Taufik, Moch; Purnawan, Amin
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 01 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i01.5676

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dan pengembangan potensi anak dalam upaya mencegah perkawinan usia anak-anak sebagai akibat terjadinya pandemi covid-19 dan untuk pengembangan potensi anak dalam penggunaan gadget dengan baik, positif, terarah dan produktif. Gadget selain sebagai sarana komunikasi, sekolah/belajar, dapat juga digunakan untuk berkreatifitas yang bisa mendapatkan penghasilan dan menambah sumber  ekonomi keluarga. Pendampingan dan pengarahan penggunaan gadget untuk mencegah hal-hal negatif, sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak bagi generasi muda dan masyarakat Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan menggunakan metode presentasi informasi atau sosialisasi dan pendampingan dengan pendekatan secara individu dan berdiskusi secara rileks on the spot. Hasil dari pengabdian masyarakay ini, yaitu penyebab perkawinan anak adalah ekonomi dan kemiskinan, nilai budaya dimana anak perempuan dianggap sebagai aset, anak perempuan pantang menolak lamaran, regulasi yang tidak berpihak pada anak perempuan, globalisasi yang berdampak negative pada remaja, ketidaksetaraan gender, kurangnya akses partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan. Dampak perkawinan anak, menjadikan rendahnya pendidikan anak, menimbulkan masalah ekonomi/kemiskinan, masalah kesehatan reproduksi, risiko KDRT, perceraian dan depresi pada  anak, serta berdampak buruk bagi keturunan yang dilahirkan oleh pasangan anak. Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui anak, keluarga, sekolah, lingkungan dan wilayah. perlunya meningkatkan ekonomi masyarakat, upaya menyadarkan pada orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, mengubah budaya bahwa anak perempuan merupakan asset, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, anggapan kalau anak perempuan pantak menolak lamaran, dan sebagainya,
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pendampingan Pensertifikatan Tanah di Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Purnawan, Amin; Riyanto, Taufan Fajar; Adillah, Siti Ummu
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 01 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i01.5677

Abstract

Desa Manggihan  Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Povinsi Jawa Tengah  yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sayuran, sebagian besar memiliki lahan pertanian namun belum bersertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang sempurna. Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya sekaligus memiliki nilai ekonomis karena dapat dijadikan jaminan kredit perbankan. Kenyataan ini mendorong pentingnya penyuluhan hukum dan pendampingan masyarakat untuk mengurus pendaftaran tanahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan akan mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang dilaksanakan pemerintah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan sertifikat tanah perlu dilakukan dengan memberikan edukasi dan pendampingan untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat sehingga belum melakukan pendaftaran tanah. Pensertifikatan tanah sebagai strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif selama ini belum ada manajemen yang baik dan terstruktur dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sebagai pemilik lahan. Metode pelaksanaan kegiatan dengan metode berbasis kelompok yang dilakukan secara komprehensif yang mampu menginventarisasi seluruh aspek yang menghambat pensertifikatan tanah dan memberikan solusinya. Bekerjasama dengan Kepala Desa Manggihan selaku mitra serta Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebagai instansi yang menerbitkan sertifikat. Kegiatan dilakukan secara terukur sehingga berjalannya proses sertifikasi tanah. Luaran kegatan ini adalah sertifikat tanah dan publikasi dalam media pengabdian masyarakat.
IMPLIKASI HUKUM DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Siti Ummu Adillah
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i1.1011

Abstract

Pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara, oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan.Hal ini berbeda dengan sudut pandang agama. Pendapatini didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-UndangPerkawinan mengatakan bahwa “Anak-anak yang lahirdi luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubunganperdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan sirri  akan menganulir hak istri dan anak-anak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahanmungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-lakiyang terbukti menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan halini, Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “anak-anak yang lahir diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dankeluarga ibunya serta dengan ayah mereka dan keluargaayah mereka dalam kasus hubungan biologis ini dapatterbukti secara ilmiah atau teknologi, dan / atau ada bukti lain seperti hubungan darah, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah mereka dapat dibuktikan.kata kunci: Pernikahan sirri, Anak ilegal, Keputusan Mahkamah Konstitusi “Sirri marriage is not considered valid by the state, therefore, children born out of marriage are regardedas children born outside of marriage. This is differentfrom the religious point of view. This oppinion based onarticle 43 paragraph (1) Marriage Act tells that “Childrenwho are born outside of marriage may only have a civilrelationship with their mother and their mother’s family. Sirri mariage therefore will decrease the right of  the wifeand children. With the decision of the ConstitutionalCourt No. 46/PUU-VIII/2010, children born outsideof marriage may have a civil relationship with the manwho is proved to be the biological father.Thus Article 43paragraph (1) shall read: “Children born out of wedlockhave a civil relationship with their mother and theirmother’s family as well as with their father and theirfather’s family in case the fathership can be scientificallyor technologically proved, and / or other evidence suchas blood relations, including civil relationship with their father’s family can be proved.”Keywords: Sirri marriage, illegal child, the Constitutional Court Decision
ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA NIKAH SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DAN ANAK-ANAK Siti Ummu Adillah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267

Abstract

Sirri marriage reality is like an iceberg phenomenon, many occur in society, but the tappears only small surface and publicized when the perpetrator of public officials or public figures.The negative impact of sirri marriage experienced by many women (wives) and children if her husband is not responsible.The factors underlying the community do sirri marriage is due to economic factors, factors not old enough, factor bond department/work or school, it was thought that the marriage valid according the religion, recording  the only orderly administration, pregnant outside of marriage due to promiscuity, lack of understanding and awareness of marriage records, social factors, the difficulty of the rule of polygamy and the persistence of people who do sirri marriage because no one wants to take firm action against perpetrators of irresponsible. While positive and negative impact on women sirri marriage (wife) and children legally is actually having an impact for husbands, wives and children, both in terms of positive or negative side, its just not comparable to the positive side of negative impact and judging from the many cases, the negative side more experienced women (wives) and children than those experienced by husbands. Keywords:  sirri marriage, impact, woman (wife), children
Analysis of Criminal Action Settlement for Negligence in Traffic that Resulting in the Loss of Other People's Life Ngatno Ngatno; Siti Ummu Adillah; Widayati Widayati
Law Development Journal Vol 4, No 1 (2022): March 2022
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.4.1.69-75

Abstract

This study aims to find out and analyze the settlement of criminal acts of negligence in traffic which resulted in the loss of other people's lives in case number 24/Pid.Sus/2020/PN Kds and to find out and analyze how the judge's legal considerations in making decisions on negligence offenses traffic that resulted in the loss of other people's lives in case number 24/Pid.Sus/2020/PN Kds. This research is a sociological juridical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. Based on the research, it is concluded that the analysis of the settlement of criminal acts in traffic that resulted in the loss of other people's lives in Case Number 24/Pid.Sus/2020/PN Kds based on the theory of punishment, there are several processes for handling criminal cases by law enforcement in order to conduct investigations, investigation, arrest, detention, prosecution and imposition of criminal sanctions. The judge's legal considerations in passing a decision on the offense of traffic negligence which resulted in the loss of another person's life in Case Number 24/Pid.Sus/2020/PN the existence of Kds is that the panel of judges saw an element of criminal responsibility in the case of driver negligence that caused a traffic accident as follows: (1) must commit a crime, (2) be able to take responsibility (3) intentionally or negligently (4) there is no excuse for forgiveness. The judge in imposing a prison sentence of 1 year and three months and a fine of IDR 5,000,000 for the actions of the perpetrators according to the researcher is still not optimal.
An Implementation of Restorative Justice in Handling Cases of the Beatings Crime Ahmad Ali Ustadi; Amin Purnawan; Siti Ummu Adillah
Law Development Journal Vol 4, No 1 (2022): March 2022
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.4.1.162-169

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of restorative justice in handling cases of beatings. To find out and analyze the obstacles that arise in the implementation of restorative justice in handling cases of criminal acts of beatings and their solutions. The method used was a juridical empirical legal approach and the specifications in this study were descriptive analytical. The sources and types of data in this study were secondary data obtained from library studies. The data were analyzed qualitatively. Based on the results of the research that the Implementation of Restorative Justice in Handling Cases of the Crime of Beating is repairing social damage caused by perpetrators, developing remedies for victims and the community, and returning perpetrators to society. This effort requires the cooperation of all parties and law enforcement officials. Obstacles that arise: Lack of community or environmental participation in finding a solution to a case so that they immediately report it to the police; The case handled by the police has been sent SPDP (Notice of Commencement of Investigation) to the District Attorney. The existence of a third party interest in resolving a case at the investigation level, Efforts to overcome Emerging Constraints: Entering cases that have been resolved by the community into the media with twisted words or asking the police leadership (Kapolda, Kapolres) either through the media as well as letters or communication tools.
Co-Authors Adi Wiratmoko Ahmad Ali Ustadi Akhmad Khisni, Akhmad Amin Purnawan Amin Purnawan Faisal Afda'u Farah Aulia Dewi Hernawan Dewatana Hery Purwanto Ira Alia Maerani Istina, Siti Rodhiyah Dwi Latifah Hanim Lindu Aji Saputro Moch Taufik Ngatno Ngatno Riyanto, Taufan Fajar Siti Rodhiyah Dwi Istinah Sri Tatmala Wahanani Suhardjono Suhardjono Teguh Wibowo Widayati Widayati