This Author published in this journals
All Journal PRIVATE LAW
Rachmat Adiyanto
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

HARMONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA TANJUNG LESUNG DI PROVINSI BANTEN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG Sakti, Angga Wenang; Purnomo, Hari; Adiyanto, Rachmat
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to determine how to harmonize the development of Special Economic Zones (SEZ) in Tanjung Lesung, Banten, positive and negative impact in the management of Special Economic Zones (SEZ) in Tanjung Lesung. Research methods used in this research is a normative law, the legislation approach. The nature of legal research used prescriptive. Primary legal materials include the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, Law No. 39 of 2009 on Special Economic Zones, the Indonesian Government Regulation No. 26 of 2012 on the Special Economic Zone Tourism Tanjung Lesung In Banten and the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 41 In 2012 On Board Special Economic Zones Zone Banten. Secondary legal materials in the form of the publication of the law which are not official documents, books and other sources. Conformity and harmonization of regulation is the legal foundation of Special Economic Zones are studied in this paper. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana harmonisasi dikembangkanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Lesung, Provinsi Banten, Dampak postif dan negatif didalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Lesung. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian hukum yang digunakan preskriptif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung Di Provinsi Banten dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan sumber lainnya. Kesesuaian dan harmonisasi peraturan sebagai landasan hukum Kawasan Ekonomi Khusus merupakan hal yang dikaji dalam penulisan ini.