Garuda - Garba Rujukan Digital

Sertifikasi Tanah Ayahan Desa dalam Mempertahankan Omset Desa & Pengaruhnya terhadap Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Adnyani, Ni Ketut Sari
Pandecta Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Izin penyertifikatan tanah ayahan desa akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan swadaya masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa ke depan. Apalagi penyertifikatan tanah ayahan desa ini merupakan muara dari pencerahan. Juga merupakan upaya pembenahan struktur dan taraf kesejahteraan warga masyarakat, dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya desa yang dimiliki untuk diakomodasi sehingga dapat dijadikan pemasukan bagi pendapatan desa. Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan landasan hukum yang pasti bagi desa yang tersebar di wilayah Indonesia untuk mengaktualisasikan diri dalam berkreasi mengelola SDA dan SDM yang dimiliki sehingga bisa bermanfaat bagi pengembangan kemajuan desa terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisi dasar penyertifikatan tanah ayahan desa dan implikasinya terhadap swadaya masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tianyar Timur Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah lewat otonomi, daerah memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pembangunan daerah berdasarkan kemampuan yang dimiliki; Selain itu, penyertifikatan tanah ayahan desa berimplikasi bagi pembenahan tatanan pemerintahan desa. Permission certifying Ayahan Village land will give a huge impact to change organizations, and implementation of rural development in the future. Moreover certifying Ayahan land of this village is the estuary of the enlightenment. It is also an effort to revamp the structure and the level of welfare of citizens, by optimizing the potential resources owned by the village to be accommodated so that it can be used as income to the income of the village. The enactment of Law No.32 Year 2004 on Regional Government has given a definite legal basis for the villages which are spread throughout Indonesia to actualize themselves in the creative management of natural resources and human resources that could be useful for the development of rural progress related. This study aimed at the basis of certifying land menganilisi ayahan village and its implications for organizations in rural development in the Village of East Tianyar Kubu district of Karangasem regency. The results of this study indicate that the delegation of authority from the center to the regions through the autonomous regions have the authority in carrying out local development based on capabilities; Furthermore, certifying ayahan rural land reform has implications for village governance structure.

Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum Adnyani, Ketut Sari
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5037

Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebutÂ mekala-kalaanÂ yang dipimpin Pinandita. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum adat ditegaskan bahwa sistem perkawinan nyentana yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan lempeng ke purusa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah bentuk perkawinan matriarki yang berkembang, pada kenyataannya masyarakat Bali masih menganut bentuk perkawinan patriarki. dengan sistem pewarisan purusa yang selama ini berlaku, namun diperlukan model formulasi bentuk perkawinan parental (Pada Gelahang) sebagai sebuah alternatif kebijakan di bidang perkawinan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan perlakuan terhadap kedua belah pihak baik purusa (laki-laki) maupun predana (perempuan).In Hindu Bali customs, marriage is generally done through a religious ceremony called Mekala kalaan led Pinandita. This is consistent with the provisions of Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. In customary law asserted that the married system nyentana identified with forms of marriage matriarki in reality refers to the direction of the inheritance system plates to Purusa. The results of this study showed that in the middle of matriarki growing form of marriage, in fact Balinese people still embrace patriarchal forms of marriage. with Purusa inheritance system which has been in force, but they take the model formulation parental forms of marriage (In Gelahang) as an alternative policy in the field of marriage is to consider aspects of the treatment of the balance of the two sides both purusa (male) and Predana (female).

IMPROVING THE QUALITY OF HANDICRAFT PRODUCTS OF ENDEK WEAVING FROM DESIGN DIMENSIONS AND PRODUCTION PROCESSES TO SUPPORT THE CONSUMER PURCHASE DECISIONS AND THE EFFECT ON THE EXISTENCE OF RURAL CREATIVE INDUSTRIES Adnyani, Ni Ketut Sari
International Journal of Social Science and Business Vol 1, No 4 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Abstract- Background of this research is to know: (1) design pattern and production process developed by weaving SMEs in Gelgel and Sampalan Village; (2) the carrying capacity of product quality to the consumers decision to conduct buying activity; (3) The existence of weaving SMEs with strategies in production and management. The effectiveness of the development of endek endek handicraft business should deserve important attention to be productive so that it succeeds in increasing production capacity and business management. Methods and design of research in the form of integrated simulation system modeling design, The influence of all forms of potential arrangement of hand crafted endek belt weaving with environmentally friendly way. The result of the research, design pattern and production process developed by weaving SMEs in Gelgel and Sampalan Village continue to be developed and successfully applied some computer design innovation which offer different style with other craftsman including production process always have monitoring by weaving owner to keep product quality starting from the beginning up to the finishing stage. The high market demand is supported from one of them due to the quality of the products produced by weaving in Gelgel and Sampalan region. Strategies in the field of production and management have a significant influence on the increase in activity penjulan and existence of a company that became known by consumers of endek cloth lovers.Keywords: Endek, Gelgel, quality, management, improvement, craftsman, production, ikat, Sampalan.Â

PERANAN IBU RUMAH TANGGA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN Sari Adnyani, Ni Ketut
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui keamanan jasa layanan produsen terhadap konsumen secara transfaran; standar produk yang dipasarkan dapat dikonsumsi publik secara aman dan nyaman dari segi kebersihan dan standarisasi kesehatan. Pemahaman positif lainnya yang diperoleh, kegiatan penyeleksian produk, diantaranya meliputi: dapat memberikan bekal wawasan tentang pentingnya penjaminan dan perlindungan konsumen dalam kegiatan distribusi produk produksi di tingkat pedesaan khususnya terhadap para Ibu rumah tangga di desa Tianyar, diantaranya yaitu: (1) Mengidentifikasi jenis kasus penipuan produsen barang dan jasa terhadap konsumen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;Â (2) Memberikan gambaran mengenai tingkat perilaku konsumen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten KarangasemÂ sebelum disasar sosialisasi UU perlindungan konsumen; (3) Mengetahui pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap kecurangan perilaku produsen di Desa Tianyar. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif dengan kajian tindak lanjut sosialisasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Subjek penelitian ini adalah informan yang dinilai berkompeten dengan penelitian. Bahan Hukum Primer yaitu terkait dengan informasi yang dibutuhkan dari responden, yaitu dengan Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Bagian Hukum, Aparatur Pemerintah Desa Tianyar, Perwakilan Staf Bidang Kesehatan Masyarakat dari Puskesmas Kubu II, Ibu Rumah Tangga (perwakilan dari peserta sosialisasi UU Perlindungan Konsumen), Warga Masyarakat Desa Tianyar selaku pengguna jasa pelayanan produk konsumsi keluarga. Bahan hukum sekundernya adalah melakukan inventarisasi bahan hukum yang ada relevansinya dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini berpengaruh terhadap meningkatnya pemahaman Ibu rumah tangga di Desa Tianyar tentang UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang menjadi dasar dalam melakukan antisipasi terhadap praktek kecurangan produsen, termasuk dalam peredaran produk yang tidak memenuhi standarisasi kelayakan produksi. Ibu rumah tangga menjadi memperoleh pemahaman untuk mengetahui jenis peredaran produk palsu atau oplosan yang dahulunya banyak dikonsumsiÂ oleh masyarakat Desa Tianyar Kecamatan Kubu. Â Kata Kunci : Ibu Rumah Tangga,Â Kebutuhan, Kelayakan, Keluarga, Perlindungan Konsumen, Produk, Seleksi.

IbM KELOMPOK WANITA NELAYAN TIANYAR TIMUR Adnyani, Ni Ketut Sari; Sukerti, Ni Wayan; Wisnawa, I Gede Yudi
JURNAL WIDYA LAKSANA Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Tujuan utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini adalah untuk:1) Meningkatkan pemenuhan taraf kesejahteraan masyarakat pesisir terkait dengan keberadaan hasil tangkapan ikan yang diharapkan mampu menopang kehidupan anggota kelompok. 2) Meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru, ditinjau dari segi pelaksanaannya dapat menyerapan tenaga kerja lebih meluas dan diorganisir sesuai kesepakatan dan ketentuan bersama. 3) Meningkatkan kemampuan bekerjasama dalam kelompok, Kelompok Wanita Nelayan Tianyar Timur yang di dalamnya tergabung kumpulan wanita nelayan mengorganisir anggotanya untuk bekerjasama sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan bersama untuk membangun program wirausaha mandiri dari kalangan perempuan pesisir, dan terdapat pula pembagian tugas yang jelas dalam kelompok yang diatur dan disepakati melalui ketentuan bersama. 4) Menyediakan wadah pemasaran produksi yang sifatnya koordinatif melibatkan kelompok wanita nelayan termasuk menginventarisasi jenis sarana dan prasarana pendukung yang akan diperlukan dalam pemasaran ikan sehingga dapat melahirkan usaha bersama kelompok (UBK) yang sifatnya rintisan; dan 5) Meningkatkan target sasaran marketing programme, pemasarannya dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu berupa bahan baku tangkapan dan olahan kuliner. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka dilakukan model pendampingan pengurusan SIUP merupakan kombinasi kegiatan antara bidang hukum, tata boga dan budidaya kelautan, serta keseluruhan proses transfer iptek yang telah dilaksanakan dengan pola pelatihan maupun pendampingan kepada wanita nelayan desa Tianyar Timur dan pengelolaan manajemen usaha secara terpadu dan terarah sehingga peserta pelatihan mendapatkan informasi yang jelas dan utuh mengenai hakekat pemberdayaan masyarakat dari segi pengetahuan dan keterampilan pengelolaan komoditi pesisir secara produktif dan tepat guna. Pelaksanaan program dikemas dalam 3 (tiga) tahapan yakni: alur pelaksanaan program IbM ini dimulai dari, 1) Tahap persiapan, 2) tahap pelaksanaan, dan 3) tahap evaluasi.Hasil kegiatan menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dari mitra dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Tata Boga, diklat pengelolaan kawasan pesisir bagi nelayan,serta pengurusan ijin usaha perdagangan (SIUP).

Sertifikasi Tanah Ayahan Desa dalam Mempertahankan Omset Desa & Pengaruhnya terhadap Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Adnyani, Ni Ketut Sari
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2354

Izin penyertifikatan tanah ayahan desa akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan swadaya masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa ke depan. Apalagi penyertifikatan tanah ayahan desa ini merupakan muara dari pencerahan. Juga merupakan upaya pembenahan struktur dan taraf kesejahteraan warga masyarakat, dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya desa yang dimiliki untuk diakomodasi sehingga dapat dijadikan pemasukan bagi pendapatan desa. Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan landasan hukum yang pasti bagi desa yang tersebar di wilayah Indonesia untuk mengaktualisasikan diri dalam berkreasi mengelola SDA dan SDM yang dimiliki sehingga bisa bermanfaat bagi pengembangan kemajuan desa terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisi dasar penyertifikatan tanah ayahan desa dan implikasinya terhadap swadaya masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tianyar Timur Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah lewat otonomi, daerah memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pembangunan daerah berdasarkan kemampuan yang dimiliki; Selain itu, penyertifikatan tanah ayahan desa berimplikasi bagi pembenahan tatanan pemerintahan desa. Permission certifying Ayahan Village land will give a huge impact to change organizations, and implementation of rural development in the future. Moreover certifying Ayahan land of this village is the estuary of the enlightenment. It is also an effort to revamp the structure and the level of welfare of citizens, by optimizing the potential resources owned by the village to be accommodated so that it can be used as income to the income of the village. The enactment of Law No.32 Year 2004 on Regional Government has given a definite legal basis for the villages which are spread throughout Indonesia to actualize themselves in the creative management of natural resources and human resources that could be useful for the development of rural progress related. This study aimed at the basis of certifying land menganilisi ayahan village and its implications for organizations in rural development in the Village of East Tianyar Kubu district of Karangasem regency. The results of this study indicate that the delegation of authority from the center to the regions through the autonomous regions have the authority in carrying out local development based on capabilities; Furthermore, certifying ayahan rural land reform has implications for village governance structure.

Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum Adnyani, Ketut Sari
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5037

Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebutÂ mekala-kalaanÂ yang dipimpin Pinandita. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum adat ditegaskan bahwa sistem perkawinan nyentana yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan lempeng ke purusa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah bentuk perkawinan matriarki yang berkembang, pada kenyataannya masyarakat Bali masih menganut bentuk perkawinan patriarki. dengan sistem pewarisan purusa yang selama ini berlaku, namun diperlukan model formulasi bentuk perkawinan parental (Pada Gelahang) sebagai sebuah alternatif kebijakan di bidang perkawinan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan perlakuan terhadap kedua belah pihak baik purusa (laki-laki) maupun predana (perempuan).In Hindu Bali customs, marriage is generally done through a religious ceremony called Mekala kalaan led Pinandita. This is consistent with the provisions of Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. In customary law asserted that the married system nyentana identified with forms of marriage matriarki in reality refers to the direction of the inheritance system plates to Purusa. The results of this study showed that in the middle of matriarki growing form of marriage, in fact Balinese people still embrace patriarchal forms of marriage. with Purusa inheritance system which has been in force, but they take the model formulation parental forms of marriage (In Gelahang) as an alternative policy in the field of marriage is to consider aspects of the treatment of the balance of the two sides both purusa (male) and Predana (female).

Development of Social Responsibility in order to Implement Knowledge Awareness Through Character Education Internalization Adnyani, Ni Ketut Sari; Mandriani, Ni Nyoman; Asrini, Ni Kadek Putus
International Journal of Social Science and Business Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

The purpose of this research are: (1) to know the importance of Character Education given to the students; (2) to know the relevance of Character Education in developing social responsibility attitude for learners; and (3) to know the internalization of Character Education in enriching the knowledge of learners in order to cultivate a positive attitude to fill the independence. Research method, This research use Educational Research and Development model. The process of development and validation of educational products in this research is in the form of development of learning model of nationalism based on local genius. Research on Define and design stage is done on research setting: educator, school, student and library. Development phase, which is limited trial in accordance with the design will be done in SD Negeri 2 Datah and Elementary School 6 Tianyar by using setting classes in learning PKn. The classes of PKn subjects involved in the develompment stage are chosen purposively (purposively) according to the research focus. Determination of research samples in trials conducted by random sampling. Outcome: Character Education is given to learners, its relevance influence to student's social responsibility attitude.

Pelayanan Sektor Publik Terkait Pengaturan Administrasi Kependudukan Tentang Identitas Anak Dengan Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Adnyani, Ni Ketut Sari
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pelayanan sektorpublik terkait pengaturan administrasi kependudukan tentang KartuIdentitas Anak. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengkaji danmenganalisa: (1) Pengaturan Administrasi Kependudukan terkaitpemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun. (2) Rancangan modelkebijakan sektor publik terkait dengan administrasi kependudukantentang Kartu Identitas Anak dengan pemberlakuan Permendagri Nomor2 Tahun 2016. (3) Pengembangan model kebijakan sektor publik terkaitdengan administrasi kependudukan tentang Kartu Identitas Anak denganpemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016; (4) Dampakperubahan dari kebijakan yang diterapkan bagi pelayanan publik dalamhal administrasi kependudukan tentang Kartu Identitas Anak denganpemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016;Penelitian inimerupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan bahanpenelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.. Teknikanalisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptifkualitatif.

Internalization of Braya's Amazing Values as A Management of Business Control In Endek Clothing UKM and Klungkung Songket (Case Study Approach) Adnyani, Ni Ketut Sari; Purnamawati, I Gusti Ayu; Sulindawati, Ni Luh Gede Erni
AKRUAL: JURNAL AKUNTANSI Vol 10, No 2 (2019): AKRUAL: Jurnal Akuntansi
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jaj.v10n2.p145-156

The research study in this article is in the form of values of Brama as a social capital in the development of creative industries by the craftsmen who are members of Small and Medium Enterprises (SMEs) crafts of endek ikat and songket Klungkung. Values align Braya to SME leadership patterns, human relationships with other SMEs, workers, and customers, and social responsibility in order to provide welfare to their workers. Research method, This research use model (Research and Development). The sample of 15 SMEs involved in the develompment stage was chosen purposively. Needs analysis was conducted as a basis for designing an evaluation model of the planting of values of Braya based on local genius. Outcomes: Braya's Branding Values Internalized by SMEs, their relevance influences SMEs' social responsibility attitude, combines empowerment and entrepreneurship aspects based on kinship and togetherness

Title

Found 170 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 170 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 170 Documents
Search