I Gusti Ngurah Anom
Faculty of Medicine University of Udayana/ Sanglah Hospital Denpasar

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ADDENDUM KONTRAK PEMBORONGAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA Anom, I Gusti Ngurah
Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Terkait dengan pentingnya jasa konstruksi maka para pihak yang terlibat dalam bisnis konstruksi yaitu pihak jasa pemborongan harus memperhatikan berbagai ketentuan hukum bilamana hendak membuat suatu kontrak pemborongan. Kontrak pemborongan yang melibatkan pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam kontrak. Begitupula apabila para pihak ingin amandemen/addendum kontrak pemborongan senantiasa tidak lepas dari hakikat kontrak yang diatur dalam peraturan perundangundangan Indonesia.
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKAWINAN ENDOGAMI DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN KABUPATEN KARANGASEM Anom, I Gusti Ngurah
Jurnal Advokasi Vol 6 No 2 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Tenganan Pagringsingan, grow and develop with the impression of the original as the village of Bali Aga, the village that has a pattern of life and governance communities based on the regulation of Traditional Adat Village who inherited their ancestors, including the system of marriage that has a style endogamy, As stated in awig awig " and the goods that the person has put aside his village or his female relatives or helping / giving a chance, is totally forbidden, and should be fined by the village. The impact of modernization does not make significant changes on the lives of villagers Tenganan associated with marriage endogamy, there are recorded only 15 cases from the past until now.
PROGRAM PENGEMBANGAN PADI ORGANIK DI DESA MENGANI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI Ariati, Putu Eka Pasmidi; Widnyana, I Ketut; Anom, I Gusti Ngurah; Ekayanti, Ni Wayan
Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS Vol 9 No 2 (2018): Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS
Publisher : Forum Layanan IPTEKS Bagi Masyarakat (FLipMAS) Wilayah Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengani Village, Kintamani Subdistrict, Bangli Regency, is a partner village of the Faculty of Agriculture, Mahasaraswati University, Denpasar. The distance to the subdistrict capital is 17 km, and to the capital of Bangli Regency is 37 km, while the distance to the provincial capital is around 50 km. The land area of ​​Mengani village is 437 hectares, of which 25 hectares are paddy fields, and the rest are plantations and yards. The Mengani village farmers have been planting well-adapted rice on the highlands, namely the Red Pilian variety which is rice with a red grain. But there is a belief that has been believed for generations that rice cultivation does not need to be fertilized either organic fertilizer or chemical fertilizers or pesticides. As a result, production per land area is very low at around 2-3 tons per hectare. Seeing such conditions, it is necessary to make efforts to increase the productivity of “Pilian Merah” rice organically through the making of organic rice demonstration plots by applying a good cultivation system that is good soil cultivation, planting young seedlings, planting only 2 seedlings, minimal water, fertilizing with organic fertilizer local, and the use of vegetable pesticides for the control of rice pests and diseases. The method of implementing science and technology is carried out through socialization, training, assistance, demonstration of organic rice plots. The results of the activity showed that there was an increase in farmers' knowledge about organic farming, from the initial 50% of farmers who did not understand to 100% understanding of organic farming, understanding of the dangers of synthetic chemical fertilizers to soil and environment from 70% of farmers who did not understand 100% understanding , understanding of the dangers of synthetic chemical pesticides to useful insects and the environment from the beginning 70% of farmers did not understand increased to100% understanding. Besides that, there was an increase in the skills of farmers in making organic fertilizers, which was originally 30% unskilled to 80% skilled, the skills of farmers in making organic pesticides originally 100% unskilled increased to 50% quite skilled. The conclusion that can be drawn from the implementation of science and technology is that the activities carried out related to the understanding and skills of farmers in supporting organic farming have succeeded in increasing farmers' understanding and skills so that sustainability in the field will run well.
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 17 TAHUN 2012 TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI DESA PEMPATAN KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM Anom, I Gusti Ngurah
Jurnal Bakti Saraswati (JBS): Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Bakti Saraswati (JBS) : Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan (Institute for Research and Community Empowerment) Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.81 KB)

Abstract

Mining is considered the most destructive compared to other natural resource exploitation activities, especially mining on sand excavation, since mining work is nothing more than an excavation activity to extract mining objects. Natural resource management including land use for sand mining shall refer to Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management (UU PPLH) and Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining, together with all other implementing regulations, such as Bali Province Regional Regulation No. 16 of 2009 on Spatial Planning of Bali Province 2009-2029, and Regional Regulation of Karangasem Regency No. 13 of 2012 on Management of Rock Mining Business. Regional Regulation of Karangasem Regency Number 17 Year 2012 About Spatial Planning of Regency of Karangasem Year 2012-2032. Article 71 letter (a) point 1 of the Regional Regulation of Karangasem Regency states "it is prohibited to carry out activities of non-metallic minerals and rocks in areas with an altitude of more than 500 meters above sea level. But in the level of implementation of the local regulation has not been effective.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DENGAN SIMBUL KERIS PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Anom, I Gusti Ngurah; Artajaya, I Wayan Eka
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai mahluk sosial manusia pasti melakukan hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang bersifat bisnis, sosial, tetapi sering dibarengi dengan perkawinan. Masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Jadi Perkawinan dilangsungkan antara seorang istri dengan seorang pria. Dalam kenyataan di masyarakat ada perkawinan yang dilangsungkan dengan simbul, dimana karena sesuatu hal seorang perempuan dikawinkan dengan memakai simbul yang berupa sebilah kris, yang disebut dengan perkawinan dengan kris. Perkawinan dengan simbul kris dari perspektif hukum adat dianggap sah karena merupakan tradisi yang diterima dari zaman kerajaan pada masa lalu.Perkawinan dengan simbul keris terjadi apabila pihak calon suami tidak hadir dan sudah tidak ada (meninggal) pada saat upacara perkawinan itu dilangsungkan, tetapi perkawinan tetap dilangsungkan di rumah suami dengan memakai simbul keris. Jadi perkawinan dilangsungkan hanya dihadiri oleh pihak istri, sehingga akan sangat berdampak pada psikologis isteri tersebut. Disisi lain Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dianggap ada apabila calon suami istri ada pada saat perkawinan dilangsungkan. dan tidak mengenal adanya perkawinan dengan simbul simbul, dan apabila dikaitkan dengan perkawinan dengan simbul keris akan menimbulkan permasalahan terhadap keabsahan dari perkawinan tersebut.