Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF TIPE INDEX CARD MATCH TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA KELAS VIII SMPN 17 PADANG Arafat, Yasser; Anggraini, Villia; Harisman, Yulyanti
Pendidikan Matematika Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Wisuda Ke 48 Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika
Publisher : STKIP PGRI Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This research was aimed at revealing whether the mathematics conceptual understanding of the students taught by using Index Card Match active learning strategy was better than that of students taught by using conventional learning. This was an experimental research which used random toward the subject design. The population of the research was all of students in class VIII of SMPN 17 Padang registered in Academic Year 2013/2014. The data of the research was analyzed by using t-test. The result of t-test indicated that the value of tcalculated was bigger than ttable on the level of significance α=0,05. Based on the result of data analysis, H0 was rejected signifying that the mathematics conceptual understanding of the students taught by using Index Card Match active learning strategy was better than that of students taught by using conventional learning in class VIII of SMPN 17 Padang. 
Studi Eksperimen Pengaruh Penggunaan LPG sebagai Bahan Bakar pada Motor Bensin Pembakaran dalam 5,5 HP Latif A, M. Zaki; Prasetyo, Djoko; Nurfauzi, Akhmad; Arafat, Yasser; Muhfizar, Muhfizar; Rohyadi, Rohyadi; Anasri, Anasri
Jurnal Airaha Vol 5 No 2: Desember 2016
Publisher : Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.816 KB)

Abstract

Cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya bensin semakin berkurang dan tidak dapat diperbarui lagi sementara kebutuhan semakin bertambah dan akan berdampak pada krisis energi. Penelitian ini mengkaji penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM jenis bensin untuk mengoperasikan motor bensin siklus empat langkah. Penelitian ini dilakukan dengan memodifikasi pada bagian karburator menjadi saluran masuk untuk gas LPG. Percobaan yang dilakukan meliputi uji operasional, uji ketahanan operasi yang dilakukan hingga 100 jam operasi dengan memberikan variasi jumlah bahan bakar yang diberikan sebesar 3 Psi dan 4 Psi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPG jenis campuran dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM jenis bensin 4 tak.
PENYELESAIAN PERKARA DELIK ADUAN DENGAN PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Arafat, Yasser
Borneo Law Review Journal Volume 1, No 2 Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (882.733 KB) | DOI: 10.35334/bolrev.v1i2.714

Abstract

Hukum pidana tidak hanya memiliki dimensi publik, tetapi juga dimensi privat. Keberadaan delik aduan menjadi salah satu buktinya. Delik aduan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang bersifat privat dan penuntutan terhadap delik aduan harus berdasarkan pada pertimbangan dari pihak korban. Berbeda dengan delik biasa sebagai tindak pidana yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat umum sehingga negara menjadi pihak yang menentukan penuntutan terhadap pelaku. Perbedaan inilah yang membuat proses penyelesaian perkara delik biasa dan aduan seharusnya bisa berbeda. Delik biasa yang mengganggu kepentingan masyarakat umum diselesaikan dengan proses peradilan dan berakhir dengan sanksi pidana. Namun delik aduan, seharusnya bisa menggunakan pendekatan alternatif dalam penyelesaiannya yaitu dengan pendekatan restorative justice. Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pendekatan restorative justice juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan praktek yang selama ini berlaku di dalam hukum adat dimana menyelesaikan segala permasalahan antar anggota masyarakat dengan musyawarah. Dengan pendekatan restorative justice, penyelesaian perkara delik aduan yang selama ini selalu menggunakan pendekatan retributive (pembalasan) bisa bergeser menjadi pendekatan restorative (pemulihan). Pendekatan restorative justice diharapkan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama di pihak korban.
Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Arafat, Yasser; Khairi, Mawardi
Borneo Law Review Journal Volume 2, No 2, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.827 KB) | DOI: 10.35334/bolrev.v2i2.724

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang dengan prinsip negara hukum yang berorientasi kesejahteraan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Kebijakan tersebut memunculkan pro-kontra di kalangan nelayan. Bagi nelayan tradisional di sejumlah daerah yang selama ini menggunakan alat tangkap tradisional dan sejumlah lembaga yang concern pada pelestarian lingkungan mendukung kebijakan tersebut. Di sisi lain, nelayan pengguna alat tangkap cantrang justru menolak kebijakan larangan tersebut. Mereka menilai regulasi tersebut justru mematikan mata pencaharian nelayan dan akan mempengaruhi kesejahteraan mereka padahal pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang sudah sesuai dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Selain melarang penggunaan alat penangkapan ikan cantrang yang selama ini diperbolehkan, pemerintah juga memberikan jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada semua nelayan cantrang untuk mengalihkan penggunaan alat penangkapan ikan mereka atas dasar pertimbangan keadilan dan kesejahteraan.
Penyelenggaraan Pembangunan NKRI Menuju Negara Maritim Berdasarkan Prinsip Negara Kepulauan Putra, Aryono; Arafat, Yasser
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Akta Yudisia Vol. 3 Nomor 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.09 KB) | DOI: 10.35334/ay.v3i1.982

Abstract

ABSTRACT?Indonesia has been deprived of its own true roots as a maritime country. This is the success of the colonial Dutch colonialists who do "devide at empera" in which eventually the nation in the archipelago of this archipelago sees the sea as a separator and inhibitor space.The purpose of this novice lecturer's research is to Know the concept of archipelagic state and maritime state in Indonesia and to prove its implementation in policy and development direction in Indonesia. Is the Government Homeland use in marine activities as a prime mover and a pledge to increase the economy, (2) is supported by a fleet of strong civilian and military, and (3) contribute as much as possible for the prosperity of the people.The research method used in writing this beginner lecturers are socio-juridical legal research methods is often called legal sociological research based school of sociological jurisprudence. Judging from the effectiveness of law or facts that exist in the field which is then compared with the rules of positive law. Field data is used as important information in determining policy and regulatory arrangements and institutions in legal practice for island and coastal communities in Tarakan City, North Kalimantan Province.The results of this study that the Government of the Republic of Indonesia should re-arrange the grand design of a National System oriented to Indonesia as an archipelagic country and the State Archipelago.?Keywords: islands, maritime, country, policy, kaltaraABSTRACT?Indonesia has been deprived of its own true roots as a maritime country. This is the success of the colonial Dutch colonialists who do "devide at empera" in which eventually the nation in the archipelago of this archipelago sees the sea as a separator and inhibitor space.The purpose of this novice lecturer's research is to Know the concept of archipelagic state and maritime state in Indonesia and to prove its implementation in policy and development direction in Indonesia. Is the Government Homeland use in marine activities as a prime mover and a pledge to increase the economy, (2) is supported by a fleet of strong civilian and military, and (3) contribute as much as possible for the prosperity of the people.The research method used in writing this beginner lecturers are socio-juridical legal research methods is often called legal sociological research based school of sociological jurisprudence. Judging from the effectiveness of law or facts that exist in the field which is then compared with the rules of positive law. Field data is used as important information in determining policy and regulatory arrangements and institutions in legal practice for island and coastal communities in Tarakan City, North Kalimantan Province.The results of this study that the Government of the Republic of Indonesia should re-arrange the grand design of a National System oriented to Indonesia as an archipelagic country and the State Archipelago.?Keywords: islands, maritime, country, policy, kaltara