Nenny Dwi Ariani
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAERAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi di Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang) Ariani, Nenny Dwi
JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Luasnya wilayah hukum Pengadilan Tipikor Daerah menyebabkan efektivitas bekerjanya diragukan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang; (2) Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang. Metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Efektivitas bekerjanya Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang secara kelembagaan sudah efektif. Namun secara Sistem Peradilan Pidana Korupsi, belum efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi evektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang yaitu faktor  pendukung adanya kewenangan terpusat mengadili perkara korupsi dan adanya Hakim ad hoc. Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya kesenjangan substansi hukum, keterbatasan sumber daya hakim dan Panitera Pengganti, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi para saksi dari luar Bandar Lampung. Saran: (1) agar di setiap Pengadilan Negeri ada Pengadilan Tipikor; (2) menambah hakim, Panitera Pengganti, sarana dan prasarana, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi saksi pada perkara korupsi.
EFEKTIVITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAERAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi di Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang) Ariani, Nenny Dwi
JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Luasnya wilayah hukum Pengadilan Tipikor Daerah menyebabkan efektivitas bekerjanya diragukan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang; (2) Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang. Metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Efektivitas bekerjanya Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang secara kelembagaan sudah efektif. Namun secara Sistem Peradilan Pidana Korupsi, belum efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi evektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang yaitu faktor  pendukung adanya kewenangan terpusat mengadili perkara korupsi dan adanya Hakim ad hoc. Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya kesenjangan substansi hukum, keterbatasan sumber daya hakim dan Panitera Pengganti, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi para saksi dari luar Bandar Lampung. Saran: (1) agar di setiap Pengadilan Negeri ada Pengadilan Tipikor; (2) menambah hakim, Panitera Pengganti, sarana dan prasarana, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi saksi pada perkara korupsi.
Pencegahan Penyalahgunaan Gadget dan Perlindungan Anak pada Siswa SMAIT Daarul’ Ilmi Bandar Lampung Maroni, Maroni; Dewi, Erna; Fathonah, Rini; Warganegara, Damanhuri; Ariani, Nenny Dwi; Anwar, Mashuril
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 5, No 3 (2020): November 2020
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v5i3.3405

Abstract

In general, the students at SMAIT Daarul Ilmi do not understand about the prevention of gadget abuse and child protection properly. They also have never received legal counseling regarding gadget abuse and child protection. Thus, it is necessary to provide good knowledge and understanding through socialization and focus group discussions (FGD) to overcome partner problems related to the prevention of gadget abuse and child protection among students of SMAIT Daarul Ilmi, Bukit Kemiling Permai, Bandar Lampung City. This program includes providing knowledge and understanding, prevention of gadget abuse, and child protection. Then proceed with discussion and question and answer, and test the participants' understanding by giving a pre-test and post-test. The results of the program show that this socialization and focus group discussion (FGD) activity is important to increase public knowledge, understanding and legal awareness regarding the prevention of gadget abuse and child protection. This program contributes to preventing the adverse effects of technological change.DOI: https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i3.3405 
KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI KAIN TAPIS LAMPUNG Ariani, Nenny Dwi
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i1.6789

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan utama yang bersifat yuridis normatif, yaitu meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang digunakan untuk mempelajari Kontribusi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi Kain Tapis masyarakat adat Lampung Kontribusi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi Kain Tapis masyarakat adat Lampung dilakukan secara hukum yang diwujudkan dengan cara: 1) Membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; 2) Menjadikan motif kain Tapis dan Siger sebagai  unsur dekoratif dan elemen bangunan gedung berornamen  Lampung, 3) Membuat dan memberlakukan  Peraturan  Daerah Nomor 4 Tahun 2016  tentang  Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Lampung. Selain itu pemerintah juga mengadakan berbagai acara untuk mempromosikan kain Tapis ke masyarakat luas. Kontribusi ideal yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melindunngi kain Tapis melalui pembentukan aturan hukum tertulis yaitu peraturan daerah terkait ekspresi budaya tradisional. Nantinya, dalam perda tersebut, setidaknya harus mengatur hal-hal sebagai berikut: pengertian, lingkup perlindungan, kepemilikan ekspresi budaya tradisional, pemanfaatan, bentuk perlindungan, terakhir larangan dan sanksi.