Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
18.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Pandecta Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) AL-Daulah Jurnal Cita Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Proceedings Konferensi Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I) Jurnal Hukum Novelty Sawwa: Jurnal Studi Gender Badamai Law Journal MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PURWARUPA Jurnal Arsitektur INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Selat Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Panorama Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Varia Justicia Morality :Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia RESAM Jurnal Hukum Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi Lex Scientia Law Review Jambe Law Journal JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Res Judicata Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW JURNAL MERCATORIA Jambura Law Review Gorontalo Law Review Literasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sospol : Jurnal Sosial Politik DIVERSI : Jurnal Hukum Kosmik Hukum JURNAL HUKUM ISLAM Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Journal of Law and Legal Reform Madani Legal Review Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Unnes Law Journal The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Ganesha Law Review Walisongo Law Review (Walrev) Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Aktual Justice Advances in Police Science Research Journal Indonesian Journal of International Law TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education Jurnal Bina Desa Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi International Law Discourse in Southeast Asia Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Hukum Prioris DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies
Ridwan Arifin
Faculty Of Law Universitas Negeri Semarang
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 168 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 168 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Child Labor Protection Based on Indonesian Manpower Act and Human Rights Principle Ridwan Arifin; Rodiyah Rodiyah; Aprilia Putri Adiningsih
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p03

Abstract

Child labor in many cases tends to experience various acts of crime and violence, even in the violation of their human rights, such as human trafficking and exploitation. Child labor has been regulated in various laws and regulations, including the Manpower Act. This paper examines three important key issues, namely: first, the legal protection of child labor in Indonesia based on labor and human rights laws, second, an analysis of the child labor protection rules applicable in Indonesia, and third, the emergence of child labor (child labor) in Indonesia. This research is normative legal research, where the study is literature. However, field data on this study were obtained from various related previous research results, both print and online sources. This research emphasized that the prohibition of working or employing children has been regulated in the Manpower Act which is closely related to efforts to protect children’s rights, which are also guaranteed protection in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (Human Rights Act). The principle of child protection not only stipulated on Human Rights Act, but also Indonesian Manpower Act and Indonesia Child Protection Act. However, weaknesses of Manpower Act do not expressly prohibit child labor. In certain occupations, child labor is still permitted on various conditions. But in fact, these requirements are very difficult to control so that many children’s rights are violated.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Ridwan Arifin; Wiki Oktama Putri
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.7367

Abstract

Corruption is a disease outbreak for Indonesia and for the whole world. Corruption is the use of money which is usually carried out by certain parties. Corruption often occurs within the scope of the company as well as within the scope of government, this is because they feel less about what is obtained from their specified salary or income. Corruption is a criminal act or a criminal act, it is recorded in the Law and if there are perpetrators of corruption there will be sanctions equal to what he has done. At this time law enforcers are less assertive in facing serious problems such as corruption cases, they are lacking in handling one of the factors because there are so many corruption and because of the lazy of the enforcers in handling them, they prefer their shortcuts, namely by pura -pura doesn't know what really happened. At this time there are indeed many perpetrators of corruption, especially in the legislature. They should arrange finances to be donated to the community or to those who are more in need but not in practice, they instead tamper with the funds they should channel to the community. Law enforcers are lacking in handling corruption cases, especially in the legislature because they usually feel they are in a higher position and can play with money. It can be said that there is money with freedom. The solution to this is in the community, the community needs to help cases of corruption, especially in the legislature, and full awareness of individuals or law enforcers who are obliged to carry out their duties to eradicate all cases of corruption, especially those in Indonesia. Korupsi merupakah wabah penyakit bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia. Korupsi merupakan penylahgunaan uang yang biasah dilakukan oleh pihak-piak tertentu. Korupsi biasah terjadi dalamm ruang lingkup perusahaan maupun dalam ruang lingkup pemerintahan, hal ini dikarenakah mereka merasa kurang dengan apa yang diperoleh dari gaji atau pendapatan mereka yang sudah ditentukan. Korupsi merupakan suatu tindak pidana atau suatu tindakan kriminal, ia tercatat dala Undang-Undang dan apabila ada pelaku korupsi maka akan ada sanksi yang setara dengan apa yang sudah dilakukannya. Pada saat ini para penegak hukum kurang tegas dalam menghadapi masalah serius seperti kasus-kasus korupsi ini, mereka kurang dalam penanganannya salah satu faktornya karena sangat banyaknya para korupsi dan karena malasnya para penegak dalam menanganinya, mereka lebih memilih jalan pintasnya masing-masing yaitu  dengan pura-pura tidak tahu menahu apa yang terjadi sebenarnya. Pada saat ini memang banyak sekali para pelaku korupsi terutama pada kalangan legislatif. Mereka seharusnya mengatur keuangan untuk dapat didanakan kepada para masyarakat atau kepada yang lebih membutuhkan namun tidak seperti itu pada prakteknya, mereka malah mengotak-atik dana yang seharusnya mereka salurkan pada masyarakat. Para penegak hukum pun kurang dalam menangani kasus korupsi terutama pada kalangan legislatif karena biasanya mereka merasa berada di posisi yang lebih atas dan mbisa bermain dengan uang. Bisa dikatakan ada uang ada kebebasan. Solusi untuk hal ini ada di masyarakat, masyarakat perlu dalam membantu kasus-kasus korupsi yang terutama pada badan legislatif, dan kesadaran penuh dari oknum atau para penegk hukum yang sudah sewajibny menjalankan tugasnya untuk memberantas seua kasus-kasus korupsi terutama yang ada di seluruh Indonesia ini.
Rancang Bangun Aplikasi Sistem Inventory Berbasis Desktop Menggunakan JSE Septiani, Amanda; Arifin, Ridwan; Junaidi, Junaidi
Proceedings Konferensi Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I) 2015
Publisher : Proceedings Konferensi Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.016 KB)

Abstract

Monitoring sistem inventory sangat dibutuhkan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang dan jasa, yang mengutamakan mutu barang dan pelayanan kepada konsumen. Saat ini kegiatan pengolahan data pembelian masih beroperasi menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel, namun proses tersebut belum berjalan secara optimal, informasi yang didapat masih menghambat kegiatan operasional dan informasi laporan manajemen pun menjadi simpang siur karena sering terlambatnya laporan data ke manajemen. Untuk dapat mengatasi semua kendala ini diperlukan suatu sistem yang mampu mendata secara otomatis jumlah stok setiap jenis barang, hal ini dimungkinkan dengan melakukan beberapa pembahasan meliputi analisis, perancangan, uji coba dan implementasi. Analisis dilakukan dengan cara observasi terhadap sistem yang berjalan dan kebutuhan informasi dan sistem, desain dibuat menggunakan UML, dan pembuatan program menggunakan JSE dan DBMS MySql. Hasil dari rancang bangun ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam memonitoring stok sesuai kebutuhan, dan dapat memperkecil human error serta mampu menciptakan laporan dengan cepat dan akurat.
THE REGULATORY MODEL FOR ERADICATION CORRUPTION IN INFRASTRUCTURE FUNDING Arifin, Ridwan; Fitriyaningrum, Julyatika
Varia Justicia Vol 15 No 1 (2019): Vol 15 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.513 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v15i1.2421

Abstract

This study aims to identify the causes and formulate a regulatory model for the eradication of Corruption in regional infrastructure development funds in Indonesia. This research was conducted by examining cases and laws related to Corruption. Some of the causes of corruption in regional development funds are: 1)Historical Factors; 2)Economic Factors; 3)Cultural Factors and 4)Institutional Factors. Although all four factors have been identified, there are still many countries that have not succeeded in eradicating corruption. An extraordinary crime requires extraordinary effort. The Government of Indonesia needs to formulate legislative policies with those manifested in specific deviant provisions. In addition, there are four approaches that are needed, namely legal approach, moralistic-religious approach, socio-cultural approach, and educational approaches. Massive actions must also be taken in various regions to start an anti-corruption measure.
UPAYA PENGEMBALIAN ASET KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI (ASSET RECOVERY) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Arifin, Ridwan; Utari, Indah Sri; Subondo, Herry
INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Vol 1, No 1 (2016): November 2016
Publisher : INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tren korupsi yang lintas negara dan melibatkan banyak aktor, menyebabkan upaya pengembalian aset (asset recovery) menjadi tidak mudah. Paper ini bertujuan untuk mengkaji tiga hal penting, yakni: (1) upaya pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri, (2) peran lembaga negara dan aparat penegak hukum, dan (3) faktor hambatannya. Penelitian paper ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Paper ini menggarisbawahi bahwa p pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur formal dengan MLA dan informal melalui hubungan diplomatik. Tahap pengembalian aset terdiri atas: (1) identifikasi dan penelusuran, (2) proses hukum, dan (3) perampasan aset. Hambatan dalam pengembalian aset meliputi sistem hukum yang berbeda, lemahnya putusan hakim, kemauan politik pemerintah, dan berlakunya asas kerahasiaan bank di beberapa negara. Permasalahan yang muncul dalam pengembalian aset bisa diatasi dengan perjanjian bilateral, meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum, dan memantapkan aturan dan sarana prasarana pendukung. Peran pemerintah baik Kejaksaan Agung, NCB Interpol Indonesia, KPK, Kemenkumham, dan Kemenlu, semuanya saling mendukung satu sama lain dalam upaya pengembalian aset sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Paper ini menyimpulkan bahwa dalam pengembalian aset membutuhkan kerjasama antar lembaga dan aparat penegak hukum baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.One of aimed indicators on corruption eradication in Indonesia is the successful of assets recovery. Trend of corruption that cross border nations and involved many actors caused the assets recovery process was not easy to be done. This paper would examine three main points: (1) the effort of corrupted asset which save abroad; (2) roles of state institutions and law enforcement officers on assets recovery; and (3) the obstacles on assets recovery. The paper used a socio-legal approach, qualitative research with descriptive analytical research specifications, and techniques of data collection through interviews and documentation methods. This paper was underlined that assets recovery can be optimized by two ways, one of formal track through MLA and other is informal track with diplomatic relations. The process of assets recovery started from (1) identify and trace, (2) legal proceedings, and until (3) repatriate. The obstacles on asset recovery was concerning to a different legal system, a weakness of judicial verdict, good and political will of government, and the implementation of bank secrecy principle in some countries. Some problems faced in assets recovery process resolved by conducting bilateral agreements, improving the competence of law enforcement officers, and establishing the rules and supporting infrastructure. The roles of government, whether it’s Attorney General, National Central Bureau Interpol Indonesia, KPK, Kemenkumham, or Kemenlu, all of which mutually support one another in an effort to return the assets in accordance with the rules of the applicable law. This paper concluded that the asset recovery requires cooperation between institutions and law enforcement agencies both within and outside the country.
Fornt Matter JILS Vol 2(1) 2017 Arifin, Ridwan
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 2 No 1 (2017): The Various Aspects of Human Rights in Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (939.154 KB) | DOI: 10.15294/jils.v2i01.16640

Abstract

Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problems Arifin, Ridwan
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 2 No 1 (2017): The Various Aspects of Human Rights in Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.443 KB) | DOI: 10.15294/jils.v2i01.16642

Abstract

Legal Development and Globalization: Some Contemporary Issues in Indonesia and Global Context Arifin, Ridwan
Journal of Law and Legal Reform Vol 1 No 3 (2020): Law and Development in the Disruptive Era (Indonesia and Global Context)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v1i3.38544

Abstract

When there is society, there always law, ubi societas ibi ius, has been impressed us that society always changes everyday and it impacted to the law enforcement itself. The inability of the law to respond the rapid changes even disruptive changes in the society raises its own problems in one hand, and challenges in the other hands. At this third issue, Journal of Law & Legal Reform Volume 1 Issue 3 (April 2020) presents some articles both original research articles and review articles from various institution and country. At this issue, the editor team highlight the focus theme “Law and Development in Disruptive Era (Indonesia and Global Context)” to give a high impression that this volume not only debating the contemporary issues concerning to legal development, but also the impact of law changes or law reform in the society itself.
URGENSI PEMBENTENGAN MASYARAKAT DARI RADIKALISME DAN TERORISME (UPAYA TERHADAP JAMIYYAH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK) Arifin, Ridwan; Masyhar, Ali
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.71 KB)

Abstract

Jawa Tengah sebagai cermin masyarakat yang tenang dan tentram terusik atas maraknya terorisme yang menjadikan wilayah Jawa Tengah sebagai basis perekrutan, dan regenerasi teror. Aksi teror selalu saja diawali dengan penanaman paham/aliran radikalisme. Untuk itulah perlu dilakukan upaya preventif dalam menghadang penyebaran aliran-aliran radikalisme tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demakl terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait bentuk tindakan yang harus diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme.  
PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA Pranesti, Dewi Ayu; Arifin, Ridwan
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.35

Abstract

Berbagai kasus penyebaran berita palsu dan bohong (fake news and hoax) di Indonesia telah menjadi permasalahan yang sangat serius. Bukan hanya berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan, namun pada perlindungan hukum terhadap masyarakat dan penegakan hukum. Pada kasus-kasus penyebaran fake news and hoax, undang-undang beserta perangkat penegakan hukum lebih fokus kepada pelaku kejahatan, sementara korban (victim) dalam kasus tersebut tidak banyak mendapatkan porsi yang lebih. Tulisan ini mendiskusikan tentang pengaturanterkait beritapalsu atauberita hoaxdan penerapan sanksiterhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax terhadap beberapa pihak yang juga ikut terkait penyebarluasanberita bohong. Tulisan ini juga fokus kepada upaya perlindungan terhadap korban dalam berbagai kasus penyebaran berita hoax di media sosial di Indonesia. Penelitian ini menganalisis berbagai kasus terjadi di Indonesia yang diperoleh dari berbagai media baik cetak maupun online. Sehingga, metode dalam penelitian ini menggunakan studi empiris dan kepustakaan. Penelitian ini menegaskan bahwa dasar pengaturan atas penyebaraluasanberitapalsu (hoax)telah diaturdan ditetapkan keUU No.19 Tahun 2016 pasal28 ayat1 dan ayat 2. Kemudian dari Undang-Undang itu ada juga peraturan lain yang membahas tentang penyebarluasanberitahoaxyang kemudian dijelaskan ke dalam UU No. 1Tahun1946 (UU Peraturan Hukum Pidana) pasal 14danPasal 15, juga dalam pasal311 dan pasal 378KUHP,serta Pasal27ayat3UUNo. 19Tahun2016(UU ITE). Perlindungan korban dalam kasus ini dapat ditemukan pada berbagai aturan perundang-undangan, diantaranya PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban; dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abd. Rasyid Syamsuri Adiyatma, Septhian Eka Aisyah Dara Pamungkas Aji, Adiguna Bagas Waskito Ali Masyhar Ali Masyhar Alycia Sandra Dina Andhini Amaliani, Hannifah Rizky Amanda Septiani, Amanda Amira, Btari Ana Latifatul Muntamah Anan, Yuni Ananda Ima Saputri Angga Angga Anggie Rizqita Herda Putri Anis Widyawati Anissaa Nuril Chasanah Aprilia Putri Adiningsih Arifin, Wandi Ariyanti, Dwi Oktafia Arsitas Dewi Fatasya Ashadi Ashadi Ayu Anggriani Ayu Setyaningrum Ayu, Adelia Setya Ayu, Adelya Setya Az Zahra, Layla Baiquni, Iqbal Btari Amira Btari Amira Cahyani, Kartika Fajar Choirinnisa, Shafa Amalia Choirunnisa Nur Novitasari Daliman, Marsiyah Dani Muhtada Dewi ANGGRAENI Dewi Puspa Sari, Dewi Puspa Dhanny Saraswati Dian Latifiani Dian Latifiani Dian Latifiani Dian Latifiani Edy Tandililing Fadhilah Rizky Afriani Putri Fairuz Rhamdhatul Muthia Farida Pramestian Fathurrohmah Hasanah Febri Fera Fera, Febri Firdaus, Annas Fitria Puspita Fitriyaningrum, Julyatika Fuad, Adib Nor Hamdani . Hanif Helmi Hartini Atikasari Hartini Atikasari Hasanah, Fathurrohmah Herry Subondo Hidayat, Ashbar Holish, Amarru Muftie Holish, Amarru Muftie Ilyasa, Raden Muhammad Arvy Indah Lestari, Indah Juan Anthonio Kambuno Junaidi Junaidi Kania Dewi Andhika Putri Kurniawan, Dwi Bagus Lestari, Lilis Eka Lilis Eka Lestari Lutfi Prayogi Mahasin, Zahra Zara Masayu, Nahdiah Masrukhi - Maulana, Dede Lalan Maulana, Muhammad Reza Maya, Dyah Meita Agustin Nurdiana Melani Diah Sekar Puri Mentari Berliana Kemala Dewi Millennia, Nurul Izzah Muhammad Azil Maskur Muhammad Miftahul Umam Muhammad Ramadhan Nadiyya, Ahsana Naefi, Mohammad Nahdiah Masayu Nathanael Bagas Setyawan Nauli Marsusila Lubis Naziah, Firqotun Ngaboawaji Daniel Nte Ngaboawaji Daniel Nte Ngboawaji Daniel Nte Noviana Dwi Utami Oluka Nduka Lucas Ony Suryono Pamungkas, Aisyah Dara Pangestu, Rico Alfian Pertiwi, Adinda Ratna Pramestian, Farida Pranesti, Dewi Ayu Prasetyo, Kresna Adi Pratiwi, Adinda Ratna Puri, Melani Diah Sekar Putra, Bagas Hidayat Putra, Oktav Awangga Putri, Fadhilah Rizky Afriani Raden Muhammad Arvy Ilyasa Rahayuningsih, Bisri Ramadhan, Hafiz Rasdi - Rasdi Rasdi, Rasdi Ratih Damayanti Ratna Atika, Taza Resthiningsih, Lilies Resthiningsih, Lilies Ria Juliana Riska Alkadri Riska Alkadri, Riska Rodiyah - Rodiyah Rodiyah Rodiyah Rodiyah Rodiyah Rodiyah Saefudin, Yusuf Rizky Saktiani Nurul Hidayat Saputri, Elsa Mellinda Septhian Eka Adiyatma Siti Faridah Soebiakto, Gabrielle Poetri Sonny Saptoajie Wicaksono Steven Steven Suranti, Riska Surip Surip Surip Surip Syariefudin, Iqbal Taduri, Januari Nasya Ayu Taza Ratna Atika Tri Ditaharmi Lestari Tri Rizky Analiya Tri Sulistiyono Ubaidillah Kamal Vivin Restia Wandi Arifin Waspiah - Waspiah Waspiah Wedhatami, Bayangsari Wicaksono, Andri Aditya Widiastuti, Anita Indah Wijaya, Massulthan Rafi Wiki Oktama Putri Wilonotomo, Wilonotomo Wiraputra, Anindito Rizki Wiyatno, Puji Yazid, Muhammad Fahmi Yehezkiel Lemuel Yenni Wiranti Yudha Chandra Arwana Yuni Kartika Yuni Kartika, Yuni Zaeda Zulfa Zikkri, Zikkri