Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Pandecta

Kebutuhan Program Continuing Legal Education bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Sahlan, Sartono; Suhadi, Suhadi; Arifin, Saru
Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4955

Abstract

Kompetisi di pasar kerja saat ini menuntut mutu lulusan yang tidak saja memiliki kemampuan akademik yang kuat, melainkan juga alumni yang memiliki nilai tambah khususnya keterampilan di bidang ilmu yang dipelajarinya. Dalam kaitan ini, alumni Fakultas Hukum sejatinya adalah dipersiapkan untuk menjadi professional di bidang hukum, yakni menjadi praktisi hukum yang memiliki kemampuan teoretik yang baik serta keterampilan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun sayangnya, model pendidikan hukum yang ada selama ini masih terasa kurang berimbang dikarenakan masih dominan mengajarkan teori-teori hukum saja kepada mahasiswa, sehingga penguatan keterampilan hukum mahasiswa perlu dijembatani dengan penambahan program pendidikan lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan pentingnya program pendidikan hukum lanjutan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES; jenis-jenis program pendidikan lanjutan apa saja yang dibutuhkan, serta faktor-faktor pendukung apa saja yang diperlukan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dan juga eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pendidikan lanjutan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dikarenakan porsi teori dalam proses perkuliahan masih sangat dominan. Oleh sebab itu jenis-jenis kebutuhan pendidikan lanjutan yang dibutuhkan mahasiswa adalah pemagangan yang sesuai dengan kebutuhan mahaiswa, training kontrak-kontrak hukum dan legal drafting. Untuk mencapai kesuksesan dalam program pendidikan lanjutan tersebut dibutuhkan proporsi tenaga pengajar dari unsur praktisi yang lebih banyak serta revitalisasi fungsi dan peran laboratorium hukum.Competition in today’s job market demands quality graduates who not only have strong academic skills, but also graduates who have skills in particular added value in the field of science studies. In this regard, the alumni of the Faculty of Law actually are prepared to become professionals in the field of law, such as a legal practitioner who has the theoretical capability as well as legal skills that fit the needs of the working world. Unfortunately, the existing legal education model for this is still noticeably less balanced due to the still dominant legal theories taught only to students, thus strengthening legal skills students need to be bridged by the addition of further education programs. This study aimed to analyze the reasons interests of advanced legal education program for students of the Faculty of Law UNNES; the types of continuing education program of what is needed, as well as factors supporting whatever is needed. This research is an explanatory research and exploratory. Results of this study showed that advanced education program for law students UNNES due to the portion of theory in the lecture are still very dominant. Therefore, the types of continuing education requirements that students need is apprenticeship in accordance with the needs mahaiswa, training contracts and legal drafting laws. To achieve success in the continuing education program required proportion of teachers of the elements that more practitioners and revitalize the functions and role of the legal laboratory.
Kebutuhan Program Continuing Legal Education bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Sahlan, Sartono; Suhadi, Suhadi; Arifin, Saru
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4955

Abstract

Kompetisi di pasar kerja saat ini menuntut mutu lulusan yang tidak saja memiliki kemampuan akademik yang kuat, melainkan juga alumni yang memiliki nilai tambah khususnya keterampilan di bidang ilmu yang dipelajarinya. Dalam kaitan ini, alumni Fakultas Hukum sejatinya adalah dipersiapkan untuk menjadi professional di bidang hukum, yakni menjadi praktisi hukum yang memiliki kemampuan teoretik yang baik serta keterampilan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun sayangnya, model pendidikan hukum yang ada selama ini masih terasa kurang berimbang dikarenakan masih dominan mengajarkan teori-teori hukum saja kepada mahasiswa, sehingga penguatan keterampilan hukum mahasiswa perlu dijembatani dengan penambahan program pendidikan lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan pentingnya program pendidikan hukum lanjutan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES; jenis-jenis program pendidikan lanjutan apa saja yang dibutuhkan, serta faktor-faktor pendukung apa saja yang diperlukan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dan juga eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pendidikan lanjutan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dikarenakan porsi teori dalam proses perkuliahan masih sangat dominan. Oleh sebab itu jenis-jenis kebutuhan pendidikan lanjutan yang dibutuhkan mahasiswa adalah pemagangan yang sesuai dengan kebutuhan mahaiswa, training kontrak-kontrak hukum dan legal drafting. Untuk mencapai kesuksesan dalam program pendidikan lanjutan tersebut dibutuhkan proporsi tenaga pengajar dari unsur praktisi yang lebih banyak serta revitalisasi fungsi dan peran laboratorium hukum.Competition in today’s job market demands quality graduates who not only have strong academic skills, but also graduates who have skills in particular added value in the field of science studies. In this regard, the alumni of the Faculty of Law actually are prepared to become professionals in the field of law, such as a legal practitioner who has the theoretical capability as well as legal skills that fit the needs of the working world. Unfortunately, the existing legal education model for this is still noticeably less balanced due to the still dominant legal theories taught only to students, thus strengthening legal skills students need to be bridged by the addition of further education programs. This study aimed to analyze the reasons interests of advanced legal education program for students of the Faculty of Law UNNES; the types of continuing education program of what is needed, as well as factors supporting whatever is needed. This research is an explanatory research and exploratory. Results of this study showed that advanced education program for law students UNNES due to the portion of theory in the lecture are still very dominant. Therefore, the types of continuing education requirements that students need is apprenticeship in accordance with the needs mahaiswa, training contracts and legal drafting laws. To achieve success in the continuing education program required proportion of teachers of the elements that more practitioners and revitalize the functions and role of the legal laboratory.
Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum Rasdi, Rasdi; Arifin, Saru
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.23011

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode musyawarah mufakat sebagai implementasi diversi dalam penyelesaian kasus anak berkonflik dengan hukum. Artikel ini berargumen bahwa metode musyawarah mufakat lebih efektif digunakan sebagai metode diversi dalam menyelesaikan kasus anak pelaku kejahatan. Metode musyawarah mufakat memberikan solusi yang tepat dan biaya yang ringan serta mampu memberikan keadilan seimbang karena proses/prosedur pelaksanaannya tidak serumit model institusional hukum formal yang ditentukan dalam peraturan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Model diversi yang diatur dalam ini lebih rigid, formal dan kurang akomodatif terhadap keinginan para pihak. Metode musyawarah mufakat lebih memberikan keadilan subtantif dibandingkan dengan model diversi secara institusional yang cenderung memberikan keadilan formal prosedural. This study aims to analyze the consensus method as a practical implementation in the use of diversion in the resolution of cases of children who are dealing with the law. This article argues that the consensus method is more effectively used as a diversion method in resolving cases of crime-harassed children. The consensus agreement method provides the right solution and low cost and is able to provide balanced justice because the process / procedure for its implementation is not as complex as the formal legal institutional model specified in the diversionary rules in the Juvenile Justice System Law. The diversion model regulated in this law is more rigid, formal and less accommodating to the wishes of the parties. In addition, the consensus method of giving more substantive justice than the institutional diversion model which tends to provide procedural formal justice.