Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

IMPLIKASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PENATAAN RUANG DI JAWA BARAT nadia astriani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no2.300

Abstract

Green Open Space (RTH) diminishing lead to the emergence of insecurity and social diseases and influence the improvement of micro-climate, air pollution, floods, and various other negative environmental impacts. The study was conducted by looking at the green open space in a holistic manner. This method is expected to explain the policy of the green space in West Java and the policy implications of the Spatial Plan. Research results indicate the overall amount of green space in West Java has not fulfilled the amount of 30% as mandated by the Law on Spatial Planning, so the RTH policy directed at meeting the quota of 30%, with a range of strategies for improving the quality and quantity of green space Regency/City. RTH is an important part of City Spatial System, the procurement of green space is part of planning in the protection and management of the environment. As part of the layout, RTH is an instrument of prevention of pollution and/or damage to the environment. Keywords: Policy, Green Open Space, Spatial
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BANDUNG Nadia Astriani
Veritas et Justitia Vol. 1 No. 2 (2015)
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v1i2.1689

Abstract

As a vehicle for social interaction, open spaces are expected to be able to link all of members of society (or the local community) without differentiating between their social, economic and cultural background. Green open space forms part of the urban space available in a region that has been filled with plants in order to bring ecological, social, cultural and aesthetic benefits. From the research conducted previously, it may be gathered that reaching the green open space proportion of 30% in the city region could only have been accomplished by involving many stakesholders, especially the local community members. This phenomenon piqued the interest of the researchers to conduct further research into the active participation of society (local community members) in the management of green open space and into the policies issued by the government to increase this effort. The outcome shows that the active participation of the local community members in the utilization of green open space serves not only to supervise the government policies, but it also plays an important role in managing and maintaining the green open space in their neighborhood. The expansion of the local community’s grasp of the concept being not only the party affected by its impact, but also as the interest and pressure group broadening its active participation by participating in managing the green open space, and even expanding the green open space by making agreements with the government. On the other hand, the government itself has been making various efforts to increase the active participation from society by encouraging the usage of Corporate Social Responsibility to manage the green open space and offer training sessions and courses to the local community involved.
Book Review: Global Warming Nadia Astriani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.051 KB)

Abstract

Global Warming is part of Greenhaven’s Contemporary Issues Companion series published by, Thomson Gale on 2005. Each volume of the anthologyseries focuses on a topic of current interest, presenting informative and thought-provoking selection written from wide-variety viewpoints. It is an ideal launching point for research on a particular topic. Each anthology in the series is composed of readings taken from an extensive gamut of resources, including periodical, newspapers, books, governmentdocuments, the publications of private and public organization an internet website. Readers will find factual support suitable for use in reports, debate, speeches and research papers. In understanding Environmental Law, student must understand the environmental issues first. Global warming is the latest issue in Environmental Law field, it has been discuss for more than a decade. It is hard for law student, who don’t have any scientific background to understand this issue. That’s why this anthology series is perfect start for student to understanding Global Warming Issue. This book consist of three part, namely: Understanding Global Warming, The Consequences of Global warming and Solving the Global warming Problem. Each chapter contains 6-7 articles.  DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a11
PENERAPAN KONSEP EKOWISATA DI KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN YULINDA ADHARANI; Yusuf Saepul Zamil; Nadia Astriani; Siti Sarah Afifah
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v7i1.25235

Abstract

Berbagai wilayah di Indonesia seringkali menjadi objek wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam melalui ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Salah satunya objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Artikel ini akan membahas bagaimana ekowisata dapat mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana konsep ekowisata diterapkan pada objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan juridis normatif dalam arti menggunakan data kepustakaan/sekunder sebagai bahan utama penelitian. Dalam hal ini digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sistemik.Pengembangan ekowisata harus memperhatikan prinsip ekowisata dan kesinambungan antara lingkungan, masyarakat dan pergerakan perekonomian yang terjadi sebelum dan selama ekowisata dijalankan. Selain itu, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan ekowisata, harus memperhatikan unsur pendidikan, perlindungan, keterlibatan masyarakat lokal, pengawasan, dan konservasi. Keterlibatan penduduk lokal harus dimaksimalkan  dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.
Implementasi Instrumen Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Di Daerah Aliran Sungai Citarum Muhamad Irfan Fadilla; Zainal Muttaqin; Nadia Astriani
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.442 KB) | DOI: 10.25157/justisi.v8i1.3208

Abstract

Daerah Aliran Sungai Citarum merupakan salah satu DAS terbesar di Jawa Barat yang menjadi sumber air bagi sebagian besar masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta, ironisnya DAS Citarum memiliki tingkat pencemaran dan kerusakan yang tinggi, oleh karena itu dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Dalam pengendalian pencemaran di DAS Citarum salah satu instrumen yang digunakan adalah penegakan hukum administrasi yang meliputi pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Namun dalam implementasinya terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang perlu diselesaikanKata kunci: Daerah Aliran Sungai, Izin Lingkungan, Pengawasan
PENGATURAN PEMBANGUNAN FOOD ESTATE PADA KAWASAN HUTAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA An Nissa Ayu Mutia; Ida Nurlinda; Nadia Astriani
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v6i2.259

Abstract

ABSTRAKPandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor, utamanya pada sektor pangan. Ancaman krisis pangan menjadi hal yang paling dikhawatirkan saat ini. Pembangunan food estate sebagai penyedia cadangan pangan nasional menjadi solusi yang ditawarkan. Keterbatasan lahan pertanian yang ada menjadi hambatan pemerintah dalam mengembangkan program ini. Kawasan hutan menjadi salah satu area yang dapat digunakan untuk program food estate, sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 7 Tahun 2021 melalui skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji berbagai data sekunder mengenai program food estate dan kawasan hutan. Kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi menjadi dua kawasan yang dapat digunakan dalam skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Namun, Pemerintah masih perlu untuk memberikan batasan yang jelas terkait penggunaan kawasan hutan lindung yang tidak berfungsi lindung pada skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan ini, karena dikhawatirkan akan berdampak kepada kawasan hutan lindung yang masih berfungsi lindung, mengingat area yang dibutuhkan oleh food estate ini sangat luas. Pemerintah juga perlu untuk memperhatikan hak-hak pemanfaatan sebelumnya agar persengketaan antar pemilik hak dapat terhindarkan.Kata kunci: ketahanan pangan; pembangunan food estate; perlindungan kawasan hutanABSTRACTThe COVID-19 pandemic that is currently engulfing the world has a very significant impact on various sectors, especially in the food sector. The threat of a food crisis is the most worrying thing. The development of a food estate as a provider of national food reserves is the solution offered. The limited available agricultural land is an obstacle for the government in developing this program. The forest area is one of the areas that can be used for the food estate program, as regulated in Ministerial Regulation Number 7 of 2021 through the forest area scheme for food security. This study uses a normative juridical method by examining various secondary data regarding the food estate program and forest areas. Protected forest areas and/or production forest areas are two areas that can be used in the forest area scheme for food security. However, the Government still needs to provide clear boundaries regarding the use of protected forest areas that do not function in this forest area scheme for food security because it will have an impact on forest areas that are still working as protected areas, considering the area required by this food estate is very large. The government also needs to pay attention to previous utilization rights so that disputes between rights owners can be avoided.Keywords: food development; food security; forest area protection.
PENGATURAN AIR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Nadia Astriani
Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v5i2.223

Abstract

ABSTRAKAir memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi sosial, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Sehingga pengaturan tentang air harus melihat ketiga fungsi tersebut. Di sisi lain Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya air menghadapi berbagai permasalahan terkait air, mulai dari banjir, kekeringan dan pencemaran. Hukum memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait air. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pengaturan air dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normative. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan air di Indonesia difokuskan kepada peran air sebagai sumber daya pembangunan ekonomi. Dalam sistem hukum Indonesia, penulis menempatkan air dalam sub sistem hukum lingkungan yaitu hukum sumber daya alam, meskipun demikian seiring perkembangan ilmu pengetahuan, hukum sumber daya air pun berkembang semakin luas dan mewarnai keseluruhan sistem hukum Indonesia. Kata kunci: air; sumber daya air; hukum.ABSTRACTThey are 3 functions of water, which is social functions, economic functions and environmental functions. All of regulation related to water should contain three functions of water. On the other hand, Indonesia as a country who had big potential of water resources, was face various problems related with water, ranging from floods, droughts and pollution. Law has an important role in solving various problems related to water. So, the authors are interested in researching more deeply about water regulation in Indonesian legal system. The research was conducted using a normative juridical research method. And the results of the study show that water regulation in Indonesia is focused on the role of water as a resource for economic development. In Indonesian legal system, the author places water in the sub-system of environmental law, namely the law of natural resources, however, along with the development of science, the law of water resources has also expanded and colored the entire Indonesian legal system.Keywords: law; water; water resources. 
REMUNISIPALISASI PENGELOLAAN AIR BERSIH OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMENUHAN HAK ATAS AIR BAGI WARGA JAKARTA Mohammad Robi Rismansyah; Nyulistiowati Suryanti; Nadia Astriani
Majalah Hukum Nasional Vol. 50 No. 1 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1407.724 KB) | DOI: 10.33331/mhn.v50i1.57

Abstract

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa air seharusnya dikuasai oleh negara dengan tujuan agar negara mampu memenuhi hak atas air bagi warga negaranya. Bertolak belakang dengan amanat konstitusi, pengelolaan air di Jakarta justru dikelola oleh swasta yaitu PT. Aetra dan PT. Palyja dengan maksud agar pengelolaan air dapat terlaksana lebih baik. Sayangnya, perbaikan pengelolaan air tidak mampu dicapai, riset membuktikan bahwa terhitung sejak 1998-2017 saat ini jaringan air bersih yang dikelola oleh swasta hanya bertambah 14.9% jauh di bawah harapan pemerintah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis menyimpulkan bahwa remunisipalisasi merupakan jawaban agar keuangan daerah DKI Jakarta tidak merugi dan pemenuhan hak atas air bagi warga Jakarta dapat terpenuhi dengan baik.
PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DARI SUDUT PANDANG PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG Nadia Astriani; Yulinda Adharani
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3531.61 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v6i2.173

Abstract

Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan serta mengedepankan instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan, hal ini berlaku pula terhadap proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika tidak, akan merusak lingkungan dan berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat sekitar. Penelitian ini akan membahas pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dalam kerangka penataan ruang serta upaya penegakan hukum penataan ruangnya dengan menggunakan metode yuridis-normatif, hasil penelitian menunjukan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya mengikuti kaidah hukum penataan ruang, dimana sebuah rencana pemanfaatan ruang harus dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tidak tercantumnya proyek ini dalam RTRW Kota/Kabupaten berarti tidak menaati RTRW yang ditetapkan. Selain itu, kondisi ini juga bisa dikategorikan sebagai pemanfaatan ruang  yang  tidak sesuai dengan peruntukkannya, sehingga merupakan unsur pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Oleh sebab itu dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah harus lebih konsisten dalam memilih proyek yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Penanganan Lahan Kritis dengan Metode Konservasi Lahan di Citarum Hulu Marenda Ishak Sonjaya Sule; Shantosa Yudha Siswanto; Nadia Astriani
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30653/002.202161.714

Abstract

LAND CRITICALY HANDLING USING CONSERVATION METHODS ON UPPER CITARUM. The annual loss of erosion in Java is Rp. 5.9 trillion (Kompas, 21 October 2020). This illustrates, we are so weak in the aspects of planning, development, and supervision. One of the problems experienced in the upper of Citarum river is the level of erosion reach 120 tons/ha/ year (Risdiyanto, 2009). According to Hardjowigeno (1986), the erosion limit that can be tolerated is generally around 20 tonnes /ha/year. Seeing this condition, the problem of erosion is an important thing for community assistance. Community service aims to conduct training, mentoring, and field trials to reduce the rate of erosion. This service is carried out to farmer groups at Cimenyan District. The result of this service activity is the formation of awareness for agricultural business actors. Second, the allocation of proceeds from efforts to prevent erosion and sedimentation. Third, erosion can be maximally reduced, characterized by existing demonstration plots.