M. Riadhussyah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI ANAK DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL M. Riadhussyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.136 KB)

Abstract

Abstract This research purpose to examine the responsibility of Indonesia as a transit states for refugee children based on international law. Methods of research using the normative legal research with statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this research : one, that the legal protection for refugee children according to the national law which refers to the Law No. 23 of 2002 on Child Protection which is under Article 60 mention that children must be protected and receive special protection is Children in emergency situations as referred to in Article 59 which one of them is a child who are refugees. Two, that the protection of refugee children according to the international law according to Article 22 of the Convention rights of the child. In addition and according to the customary international law when a state protecting its human rights principles, then indirectly also requires the state protect the rights of refugee children. Key words: legal protection, children refugee, international law   Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pengungsi anak di indonesia menurut hukum internasional. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif Dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Hasil dari penelitian ini, yaitu : satu, bahwa perlindungan hukum bagi pengungsi anak menurut hukum nasional yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sesuai pasal 60 yang menyebutkan bahwa anak yang harus dilindungi dan memperoleh perlindungan khusus adalah Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang salah satunya adalah anak yang menjadi pengungsi. Dua, Bahwa perlindungan pengungsi anak menurut hukum internasional adalah sesuai dengan pasal 22 konvensi hak-hak anak. Selain itu serta menurut hukum kebiasaan internasional jika sebuah negara melakukan perlindungan terhadap prinsip hak asasi manusia, maka secara tidak langsung juga mewajibkan negara tersebut untuk melindungi hak-hak pengungsi anak. Kata kunci: perlindungan hukum, pengungsi anak, hukum internasional
RECOVERY ASET DAERAH YANG DIJADIKAN AGUNAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN BUMD Khairus Febryan Fitrahady; Ahmad Zuhairi; M. Riadhussyah
Arena Hukum Vol. 13 No. 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.8

Abstract

ABSTRACTThis paper examines the inability of local governments to recover land assets that have been included as capital for regional-owned enterprises (BUMD). The problem arises when the land is used as an object for collateral by a third party because BUMD is unable to fulfill the achievements in the agreement. This normative research uses a statutory, conceptual and case approach. As a result, the West Lombok Regional Government is still unable to recover regional assets that have been used as collateral by third parties on the basis of a cooperation agreement with BUMD. The land is the capital that is included by the Regional Government to BUMD. Land which becomes the object of capital participation does not automatically transfer to BUMD if the transfer mechanism is not passed and is considered permanent as a regional asset. However, if the Regional Government has approved the land pledge process to the Bank through the general meetings of shareholders (GMS) mechanism, the Government will be very powerless to carry out recovery. However, the regional government could be the losing party if at any time the BUMD cannot fulfill its achievements and the land is auctioned off by the Bank. ABSTRAKTulisan ini mengkaji  ketidakmampuan Pemerintah Daerah melakukan recovery aset tanah yang telah disertakan sebagai modal kepada BUMD. Permasalahan muncul ketika tanah tersebut dijadikan obyek agunan oleh pihak ketiga karena BUMD tidak mampu memenuhi prestasi dalam perjanjian. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Hasilnya, Pemerintah Daerah Lombok barat hingga saat ini masih tidak mampu untuk melakukan recovery terhadap aset daerah yang sudah dijadikan agunan oleh Pihak ketiga dengan dasar perjanjian kerjasama dengan BUMD. Tanah tersebut merupakan modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD. Tanah yang menjadi obyek penyertaan modal tersebut tidak otomatis beralih kepada BUMD jika mekanisme pengalihan tidak dilalui dan dianggap tetap sebagai aset daerah. Namun jika Pemerintah Daerah telah menyetujui proses pengagunan tanah tersebut kepada Bank melalui mekanisme RUPS, Pemerintah akan sangat tidak berdaya untuk melakukan recovery. Namun, pemerintah daerah dapat menjadi pihak yang dirugikan jika sewaktu-waktu BUMD tersebut tidak dapat memenuhi prestasi dan tanah tersebut dilelang oleh Bank.