Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian azzarqa, azzarqa; Marwini, Marwini
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 9, No 1 (2017): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v9i1.1428

Abstract

Semua agama sepakat bahwa riba adalah haram (dilarang). Lahirnya perbankan syariah dengan konsep sistem bagi hasil adalah salah satu strategi untuk menghindari praktik ribawi dalam perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Akan tetapi perdebatan riba tidak selesai dengan lahirnya perbankan syariah. Banyak kalangan akademisi, para ekonom dan ulama yang masih memperdebatkan apakah bunga bank termasuk kategori riba atau tidak?. Para ulama berbeda pendapat tentang bunga bank dan riba. Pertama,  ulama salaf mengatakan bahwa bunga bank adalah termasuk kategori riba (haram). Keharaman bunga bank karena adanya unsur saling mendhalimi dan ketidakadilan. Kedua, ulama modernis berpendapat bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba jika bunga bank tersebut berlipat ganda dan eksploitatif. Pendapat ketiga, mereka yang memahami ayat-ayat riba yang lebih melihat pada aspek moral dari pada legal-formalnya. Sehingga mereka berpendapat bahwa hukum bunga bank menjadi fleksibel dan relatif.Selain kontroversi mengenai bunga bank termasuk riba atau tidak, praktik bisnis ribawi mempunyai dampak terhadap perekonomian. Dampak tersebut adalah pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah; kedua, menimbulkan  kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia; ketiga, akan secara signifikan menimbulkan inflasi;, keempat, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan Negara-negara berkembang kepada debt trap (jebakan hutang) yang tinggi. Dengan fakta tersebut, maka benar bahwa sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas. 
Syukur dalam Perspektif al-Qur'an azzarqa, azzarqa; Madany, Malik
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 7, No 1 (2015): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v7i1.1491

Abstract

Syukur merupakan ajaran yang sangat penting dalam Islam, sehingga dalam al-Qur'an dan hadis ia disebut beriringan dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Syukur dalam pengertiannya yang komprehensif mencakup perbuatan hati, lisan dan anggota-anggota tubuh yang lain. Namun demikian, banyak orang hanya terpaku pada syukur dengan lisan. Oleh sebab itu, diperlukan pertolongan Allah agar orang dapat bersyukur dengan benar. Syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan akan menyebabkan pertambahan nikmat itu di dunia dan pahala di akhirat. Sebaliknya, sikap kufur terhadap nikmat akan menyebabkan azab dan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. syukur merupakan motif tertinggi dalam ibadah kepada Allah. Ibadah yang dilandasi oleh syukur dapat terjamin kelestarian dan kelangsungannya, karena ia bebas dari pamrih. Ibadah Rasulullah merupakan representasi dari ibadah semacam ini.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta azzarqa, azzarqa; Istianah, Istianah
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 7, No 2 (2015): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v7i2.1502

Abstract

Transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitupula dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Dalam realitasnya  jual beli pakaian bekas dengan menggunakan sistem borongan yang secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal jumlah, bentuk dan mutunya. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dan pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli pakaian bekas tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam  baik dari al-Qur’an maupun hadis sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai garar praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan system borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidak jelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.
Praktek Curang Dalam Yayasan Dihubungkan Dengan Kajian Hukum Tentang Pertanggungjawaban Badan Hukum azzarqa, azzarqa; Sugianto, Sugianto
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v9i2.1466

Abstract

Pendirian yayasan  sebagai Badan Hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruan lingkup gerak yayasan di Indonesia harus berdasarkan pada peraturan perundang-Undangan yang ada ,tentunya tidak lagi pada Hukum Kebiasaan aytau Yurisprudensi. Adapun tujuan penulisan untuk mengetahui sejauhmana kedudukan Yayasan sebagaai Badaan Hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan menjauhkan dari perbuatan hukum dan perrnuatan curang. Perbuatan curang dalam sebuah Yayasan yang berbadan Hukum bisa terjadi  dalam dunia usaha terutama dikaitkan dengan hukum kontrak di suatu pihak dan perbuatan melawan hukum di lain pihak. 
Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Lansia azzarqa, azzarqa; Widyarini, Widyarini
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 8, No 2 (2016): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v8i2.1300

Abstract

Semakin lamanya masa tunggu untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji, berdampak pada peningkatan usia calon jamaah haji di Indonesia. Masa tunggu terlama adalah 42 tahun, sehingga pada saat mendaftar masih berusia 30 tahun dan pada saat diberangkatkan usia calon jamaah haji sudah di atas 70 tahun. Pada usia ini, kondisi kesehatan fisik sudah menurun, pelupa, ego semakin tinggi ataupun rentan terhadap penyakit. Untuk itu, perlu solusi yang tepat bagi jamaah haji lansia ini, agar masih diberi kesempatan menjadi tamu Allah untuk menyelesaikan kewajiban rukun Islam. Kebijakan Pemerintah tentang pengajuan waktu pemberangkatan calon haji patut diapresiasi, namun perlu ada penyesuaian tentang pendamping yang mengharuskan isteri/suami/anak kandung. Kebijakan lain yang perlu dipikirkan adalah memperpendek waktu pelaksanaan ibadah dengan membuat kloter khusus yang berangkat di waktu akhir batas pemberangkatan gelombang dua, namun kepulangannya lebih awal dalam jumlah hari minimal yang diijinkan, dengan fasilitas reguler.Bila usulan ini diterimaka perlu dilakukan penataan ulang jadwal penerbangan ataupun pemulangan, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jadwal jamaah reguleryang bukan lansia.
Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis yang Islami azzarqa, azzarqa; Fuadi, Ariza
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 5, No 2 (2013): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v5i2.1315

Abstract

Dalam kehidupan di dunia ini, manusia tidak akan terlepas dari permasalahan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Islam memerintahkan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan salah satunya berbisnis. Sayangnya, pemahaman akan berbisnis sering dipahami dengan upaya memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, bahkan dengan cara yang tidak etis. Oleh karena itu, etika dalam  berbisnis yang Islami sangat penting untuk dikaji dan dikemukakan lebih lanjut sebagai upaya untuk pencarian kehidupan berkeseimbangan yang positif. Penulisan ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut tentang apa dan seperti apa etika bisnis dalam Islam dan bagaimana upaya yang seharusnya dikembangkan dalam membangun budaya berbisnis yang Islami.
Profit Equalization Reserve (PER) Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Imbal Hasil Perbankan Syari’ah (Suatu Kajian dengan Pendekatan Maqasid asy-Syari’ah) azzarqa, azzarqa; Solissa, Dian Nuriyah
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 9, No 1 (2017): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v9i1.1434

Abstract

Tulisan ini mengkaji alasan yang melandasi pengambil kebijakan dalam hal ini Bank Indonesia memutuskan profit equalization reserve (PER) sebagai salah satu metode yang digunakan untuk mitigasi risiko. Berikutnya dari mana seharusnya sumber dana bagi dana cadangan bank syari’ah atau profit equalization reserve (PER). Tulisan ini diakhiri dengan pandangan Maqasid al-Syari’ah terhadap profit equalization reserve (PER) sebagai upaya mitigasi risiko imbal hasil perbankan syari’ah. Penerapan dana cadangan kurang sesuai dengan teori maqasid dikarenakan terdapat pengurangan atas hak nasabah maupun bank setelah ditetapkan nisbah bagi hasil di awal transaksi dan juga rumitnya pengelolaan dana cadangan yang hanya akan memperbesar overlikuiditas dan menghambat perputaran uang karena banyak idle money di bank, sehingga Profit Equalization Reserve sebagai upaya mitigasi risiko perlu dikaji ulang.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan) azzarqa, azzarqa; Fatimah, Siti
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 7, No 1 (2015): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v7i1.1497

Abstract

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Dalam transaksi jual beli, kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Dalam hal ini, pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ketika penjual yang membatalkan jual beli, penjual hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan. yang menjadi permasalahan adalah mengapa terjadi ketidaksamaan (disequality) akibat hukum. Berdasarkan pengamatan penyusun adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Turi karena adanya penguluran waktu pemanenan oleh pedagang. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut diperbolehkan, karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani.
Legal Opinion (Fatwa) of MUI (Council of Indonesian Ulama') on Ahmadiyah azzarqa, azzarqa; Uddin, Saif
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 4, No 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v4i2.1307

Abstract

Fatwa pada dasarnya tidak mengikat, tetapi pada batas tertentu dapat menimbulkan ekses sosial dan politik. Hal ini karena sebagian besar umat Islam yang 'awam dapat menggunakannya sebagai dasar hukum dan agama untuk melegitimasi tindakan-tindakan mereka, termasuk di dalamnya tindakan-tindakan kekerasan.Hal ini pula yang ditengarai terjadi pada sebagian umat Islam Indonesia ketika menyikapi paham dan pengikut Ahmadiyah. Karena  dipengaruhi oleh fatwa MUI, maka mereka menggunakan fatwa tersebut untuk melegitimasi tindakan mereka seperti mengusir, mengejar, membakar bahkan hingga membunuh pengikut Ahmadiyah. Tulisan ini menjelaskan bagaimana MUI mendefinisikan fatwa khususnya tentang Ahmadiyah yang kemudian melahirkan ekses sosial dan politik.
Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) azzarqa, azzarqa; Aini, Qurotul
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 9, No 1 (2017): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v9i1.1429

Abstract

Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan AD-ART merupakan jenis Koperasi Serba Usaha (KSU). Kopma UIN memiliki unit usaha simpan pinjam dan unit usaha tersebut melayani jasa pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah mencoba untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; mengetahui aplikasi pembiayaan berdasarkan akad murabahah, sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum; mengetahui alasan Kopma UIN menggunakan akad-akad syariah pada kegiatan usahanya padahal Kopma UIN Sunan Kalijaga termasuk koperasi konvensional. Oleh karena itu, menjadikan ketertarikan tersendiri untuk meneliti tentang praktik akad pembiayaan murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Dalam mengumpulkan data, yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah pendekatan normatif dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, dan dengan teknik analisis berfikir induktif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa alasan dari pihak Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerapkan akad-akad syariah dalam usahanya adalah untuk mewujudkan misi pertamanya, yakni dengan Kopma UIN sedikit demi sedikit mengimplementasikan akad-akad syariah di dalam usahanya, khususnya pada unit usaha simpan pinjam, tujuannya adalah untuk menyediakan layanan jasa di bidang keuangan yang terbaik bagi anggota maupun non-anggota. Dalam praktik pembiayaan murabahah di Kopma UIN pada proses pencairannya langsung dalam bentuk dana sesuai yang diajukan oleh anggota USP, jadi tidak ada barang sebagai obyek dalam transaksi murabahah, serta dalam pengambilan margin/keuntungan pun ditentukan sepihak oleh Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Melihat dari praktik tersebut, terdapat ketidaksesuaian pada pelaksanaan akad pembiayaan murabahah terhadap prinsip syariah, dengan kata lain praktik pembiayaan murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga tidak sesuai dengan prinsip syariah.