Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEABSAHAN PERALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH KEPADA PIHAK KETIGA YANG DI LAKUKAN DI BAWAH TANGAN Trimulya Yosia Krisjanji; Irit Suseno; Endang Prasetyawati
Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 3 (2021)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang penelitian tesis ini membahas mengenai peralihan kredit pemilikan rumah kepada pihak ketiga yang dilakukan dibawah tangan. Dalam prakteknya hal ini sering dilakukan oleh debitur kepada pihak pembeli yang baru tanpa sepengetahuan pihak bank dalam bentuk perjanjian tertulis dan dilegalisasi oleh notaris. Permasalahan yang timbul dan akan dibahas dalam penelitian tesis ini adalah keabsahan peralihan kredit pemilikan rumah kepada pihak ketiga yang dilakukan dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak bank. Serta bentuk kedudukan dari pihak ketiga atas terjadinya peralihan kredit pemilikan rumah yang dilakukan dibawah tangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang terutama mengkaji peraturan hukum, asas-asas hukum maupun teori / doktrin hukum. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), yaitu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Keabsahan kredit pemilikan rumah yang dilakukan dibawah tangan harus dapat dibuktikan dengan beberapa cara yang tidak mengesampingkan nilai-nilai dari syarat sahnya perjanjian dalam bentuk tertulis atau akta yang di legalisasi atau dibuat dihadapan notaris.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN Lukman Hakim; Endang Prasetyawati; Otto Yudianto
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Crime is a form of deviant behavior (crime) that is always there and is inherent in every form of society. One form of crime that occurs at this time is the act of decency or rape. "Rape is a crime that has a high level and invites the growth of fear of creme." Perpetrators can be anyone, as well as victims can be women or men. The crime of rape committed by women until now there are no rules governing it. So it is important to be investigated, what is the urgency of legal arrangements for women perpetrators of rape. By using normative juridical research methods, based on legal principles and legislation relating to criminal law, specifically rape crime. If it is not immediately regulated, then law enforcement against women perpetrators of rape can not be carried out, because it is clearly stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code "An act cannot be convicted, except based on the strength of existing criminal law provisions".
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI John Dista; Endang Prasetyawati; Otto Yudianto
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah pertama adalah : lembaga manakah yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu perkara tindak pidana korupsi?( dalam praktek peradilan Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK, BPK/Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP/Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Inspektorat Pusat dan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Masalah kedua adalah: Metode/Cara apakah yang dipakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi?( apakah Potensial Loss atau Actual Loss). Dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh beberapa instansi tersebut diatas ternyata masih ada yang menggunakan metode/cara potensial loss. Padahal secara normatif telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstusi Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lainnya bahwa metode/cara penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara actual loss/konkret/nyata.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PORNOGRAFI YANG KORBANNYA ANAK Endang Prasetyawati; Krisnadi Nasution; Ekky Faridha Sari
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Landasan hukum pengaturan pidana pornografi yang korbannya anak., (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Dari penelitain hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai Landasan hukum terkait pidana pelaku pornografi yang korbannya anak dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.