Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Ahmad Jamaludin
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 3 No 2 (2021): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v3i2.68

Child protection law is a state policy in guaranteeing the rights and obligations of the child itself, both regulated in private law and in public law and formal law in the sense of the process of enforcing the protection of the child. Child protection is an effort to maintain children's human rights so that they can continue to grow and develop into the hope and successor of the nation and state. Legal protection for victims is an obligation of the state and society that must be sought, be it government institutions, be it the police or child protection institutions or the community itself. This study aims to find out how to realize legal protection for child victims of sexual violence, to find out the obstacles faced in implementing legal protection and to find out what efforts are being made to overcome obstacles in the legal protection process for victims of child abuse so that justice and legal certainty fully implemented. This research was conducted using descriptive analysis method, namely providing researched data about the condition of the object under study, namely victims of sexual violence associated with statutory regulations, and normative juridical methods. The data obtained from library research is supported by field research, namely conducting interviews, then analyzed qualitatively. This research was conducted at Komnas Perempuan, the Center for Integrated Protection for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A), and the Institute for Child Rights Advocacy (LAHA), the Indonesian National Commission for Child Protection. Based on the results of the study, it was concluded that legal protection for child victims of underage sexual abuse has not been fully realized because there are still children who have not received the rights regulated by law. Such as the rehabilitation process and getting the progress of the case and the resolution of the case. Constraints faced are obstacles regarding legal protection for child victims of sexual violence, namely legal protection for child victims of sexual violence in the form of obscenity, namely the process of completing difficult case investigations, low level of public awareness and lack of facilities in the investigation process. Meanwhile, efforts that can be done are to resolve cases quickly and according to the law, increase public awareness and coordinate with institutions that are related to the legal protection process for victims of sexual abuse as a form of sexual violence.

Pemberian Asimilasi Rumah Kepada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19 Ahmad Jamaludin
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 2 No 2 (2020): JCIC: Jurnal CIC Lemabaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v2i2.72

In the context of preventing and controlling the spread of Covid-19 in Correctional Institutions, the Minister of Law and Human Rights has stipulated Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Terms and Procedures for Granting Assimilation, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave for Prisoners and Children. This study aims to determine and analyze the implementation process and the effectiveness of the implementation of home assimilation for foster children at the Class II Special Child Development Institute Bandung. The results of the research and discussion, it can be said that the assimilation of homes for foster children at the Bandung Class II Special Guidance Institute during the Covid 19 pandemic had a positive impact on the decline in inmates and foster children in Special Class II Bandung. Child Development Institutions through Assimilation and Integration to prevent COVID-19 for and foster children, reduce population density in Indonesia, save a lot of state money, and increase the productivity of foster children. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Pembebasan, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan dan efektivitas pelaksanaan asimilasi rumah bagi anak asuh di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asimilasi rumah bagi anak asuh di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Bandung selama Pandemi Covid 19 berdampak positif terhadap penurunan warga binaan dan anak asuh di Kelas Khusus II Bandung. Lembaga Pembinaan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi pencegahan COVID-19 bagi narapidana dan anak asuh, berhasil mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia, menghemat banyak uang negara, dan meningkatkan produktivitas anak asuh.

Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Noviyanti Noviyanti; Sayid Mohammad Rifqi Noval; Ahmad Jamaludin
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12, No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.3757

The issue restriction of internet access in the perspective of human rights has become a serious concern for the national and international people's, because the restriction of internet access is an attempt to limit people's digital right, one of which is the right to access information. However, what would happen if the victims of internet access were Papuans and West Papuans during demonstrations and riots. The purpose of this research is to (1) Determine internet access conducted by the government in Papua and West Papua in the perspective of human rights, and (2) Knowing the access law protection in Papua and West Papua for acts of accessing the internet carried out by the government. The results of this study state that (1) requesting internet access is clearly against human rights because it agrees not to exist in the Law, and (2) related to laws related to internet access, Papuans and West Papuans purchase their Digital Rights in the form of Information Access Rights. Seeing the agreement used to access internet access is in fact not in accordance with the access to legal protection against internet access that is supported. So, the government can be categorized as abusing its authority. The benefit of this research is to contribute in the form of empirical thoughts and findings, especially regarding the practice of limiting human rights.Isu pembatasan akses internet dalam perspektif HAM telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat nasional maupun internasional, karena pembatasan akses internet merupakan suatu upaya untuk membatasi hak-hak digital masyarakat yang salah satunya yaitu hak akses informasi. Namun, bagaimana jadinya jika yang menjadi korban pembatasan akses internet ini adalah warga Papua dan Papua Barat saat sedang terjadi unjuk rasa dan kerusuhan. Tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah di Papua dan Papua Barat dalam perspektif HAM, dan (2) mengetahui akibat hukum serta perlindungan hukum pada warga Papua dan Papua Barat terhadap tindakan pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) pembatasan akses internet ini jelas pelanggaran HAM karena dalam pembatasannya tidak mengacu pada Undang-Undang, dan (2) akibat hukum dari pembatasan akses internet, warga Papua dan Papua Barat kehilangan Hak Digitalnya yang berupa Hak Akses Infomrasi. Melihat regulasi yang digunakan untuk pembatasan akses internet ini pada faktanya tidak mengatur secara lengkap dan sistematis perlindungan hukumnya terhadap pembatasan akses internet di dalamnya. Sehingga, pemerintah dapat dikategorikan menyalahgunakan kewenangannya. Manfaat penelitian ini untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran dan temuan empirik, khususnya mengenai praktik pembatasan hak-hak asasi manusia

Penghentiaan Penuntutan oleh Jaksa berdasarkan Keadilan Restorif di Kejaksaan Cimahi Ahmad Jamaludin
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

The settlement of criminal cases finds renewal; punishment no longer uses the concept of retaliation but tries to find a middle way to resolve it peacefully. The principle of criminal law, namely the Ultimum remidium, is a reference so that crime becomes the last resort, if the peaceful way can still be done, then the criminal law that is oriented to revenge can be minimized. The concept of restorative justice or justice is a way to solve problems peacefully. The idea has been legalized through the Prosecutor's Regulation in resolving criminal cases with certain conditions.Penyelesaian perkara pidana menemukan pembaruan, pemidanaan tidak lagi menggunakan konsep pembalasan, namun mencoba mencari jalan tengah agar bisa selesai dengan cara damai. Prinsip hukum pidana yakni Ultimum remedium menjadi rujukan agar pidana menjadi jalan terakhir, apabila jalan damai masih bisa dilakukan maka hukum pidana yang berorientasi kepada pembalasan bisa dimiminalisir. Konsep restoratif justice atau keadilan refstoratif menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dengan jalan dam ai. Kosep tersebut sudah dilegalkan melalui Peraturan Jaksa dalam menyelesaikan perkera pidana dengan sayarat-syarat tertentu.

Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Dikejaksaan Ahmad Jamaludin
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

The purpose of this research is to find out the legal process in the application of restorative justice according to the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice. The research method includes research specifications, namely analytical descriptive, normative juridical approach method, through the library research stage, namely researching and reviewing secondary data obtained through library study data collection techniques, then secondary data is analyzed juridically-qualitatively. The conclusions are as follows: the legal process in the application of restorative justice according to the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice is considered more capable of realizing substantive justice as desired by the parties (perpetrators, victims and the community) which in this case is more focused on the interests of victims and the obstacles faced by the Prosecutor's Office in Implementing the RI Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice, among which are juridically, law enforcers are not given a clear and firm space in using alternative models in the settlement of criminal cases that allow for a balance protection of all parties.Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui proses hukum dalam penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian mencakup spesifikasi penelitian, yairu deskriptif analitis, metode pendekatan yuridis normatif, melalui tahap penelitian kepustakaan, yaitu meneliti dan mengkaji data sekunder yang didapat melalui tknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang selanjutnya data sekunder dianalisis secara yuridis-kualitatif. Kesimpulan kesimpulan sebagai berikut: proses hukum dalam penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan oleh para pihak (pelaku, korban dan masyarakat) yang dalam hal ini lebih fokus pada kepentingan korban dan Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam Melaksanakan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diantaranya adalah Secara yuridis, penegak hukum tidak diberikan ruang yang jelas dan tegas dalam menggunakan model alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang memungkinan adanya keseimbangan perlindungan semua pihak.

Freedom Of Speech Para Demonstran: Bukan Sekedar Dilema Perlindungan Hukum? Ahmad Jamaludin
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Democracy has an important meaning in a state principle which in fact in its implementation has differences from each country that adheres to it. This fundamental democratic idea provides a new concept of the rule of law in which there are principles of the rule of law. Democracy and human rights are requirements for the implementation of the rule of law, democracy and the protection of human rights can be said to be access to democratization which guarantees all forms of political freedom. Not only freedom in terms of politics, freedom of opinion and expression today is also a basic right that in essence must be given to all human beings in a democratic country. All forms of freedom of opinion that are owned by individuals and/or legal entities as legal subjects in the life of society, nation and state require guarantees for freedom of assembly, association and expression as described in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Protection and guarantees for these freedoms are needed in the practice of demonstrations, as a movement to express opinions in public in the form of dynamic dialogue and political suppression efforts with the aim of advancing people's way of thinking towards a democratic state. This paper analyzes the juridical review of freedom of expression in public carried out by a group of demonstrators as a guarantee of the rights of every Indonesian citizen, which is then linked to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In the results of the analysis, the practice still needs a lot of evaluation in terms of supervision which should be more stringent through coordination related to human rights enforcement, especially in terms of expression. There is a guarantee of freedom to interact without being limited by undemocratic political policies and there must be continued advocacy regarding the importance of upholding human rights and the tolerant attitude of the community towards everyone's freedom of expression.Demokrasi memiliki arti penting dalam sebuah asas kenegaraan yang nyatanya dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dari setiap negara yang menganutnya. Gagasan demokrasi yang bersifat fundamental ini memberikan konsep baru mengenai negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip negara hukum. Demokrasi dan HAM merupakan persyaratan bagi penyelenggaraan negara hukum, demokrasi dan perlindungan HAM dapat dikatakan merupakan akses adanya demokratisasi yang menjamin segala bentuk kebebasan politik. Tidak hanya kebebasan dalam hal politik, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dewasa ini juga merupakan hak dasar yang pada hakikatnya harus diberikan kepada seluruh insan negara demokratis. Segala bentuk kebebasan berpendapat yang dimiliki orang dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan adanya jaminan atas kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan serta jaminan atas kebebasan tersebut diperlukan dalam praktik demontrasi, sebagai gerakan menyatakan pendapat di muka umum dengan bentuk dialog dinamis dan upaya penekanan secara politik dengan tujuan kemajuan cara berpikir masyarakat menuju negara yang demokratis. Tulisan ini menganalisis tinjauan secara yuridis mengenai kebebasan berpendapat di muka umum yang dilakukan oleh sekelompok demonstran sebagai jaminan hak setiap warga negara Indonesia, yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada hasil analisis, praktiknya masih perlu banyak evaluasi dalam hal pengawasan yang seharusnya dapat lebih ketat melalui koordinasi terkait penegakkan HAM khususnya dalam hal berekpresi. Adanya jaminan kebebasan berinteraksi tanpa di batasi oleh kebijakan politik yang tidak demokratis dan harus terus dilakukan advokasi mengenai pentingnya penegakkan HAM dan sikap toleran masyarakat terhadap kebebasan berekspresi setiap orang.

PEMIDANAAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL KEPADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Ahmad Jamaludin; Sayid Mohammad Rifqi Noval
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v14i2.10135

Sexual crimes in Indonesia have become increasingly worrying, especially against children, efforts to protect child victims by the government with Perpu No.1 of 2016 which has been passed into Law Number 17 of 2017 concerning child protection. This Perpu provides for additional regulations with castration for sexual crimes against children. The making of this policy was tinged with pros and cons because it was not in accordance with the objectives of punishment and Islamic law. The research method used is normative juridical with quantitative analysis. The purpose of this research is to see the view of the purpose of the punishment of chemical castration which is released to perpetrators of sexual crimes and to see and explain the Islamic legal views of the act of castration. The results of this study are First, the implementation of castration is an act of violence and contrary to the 1945 Constitution, namely Article 28 G paragraph 2 and Article 33 paragraph 1 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Both Islamic Laws do not speak in writing about castration. The castration penalty stipulated in Law 17 of 2016 is a prohibition which is categorized as a punishment for takzir, because it is made by the state or leaders to overcome sexual crimes against children. The conclusion of this research is that first, castration punishment is a punishment that can violate human rights. Second, castration punishment in Islam is categorized as takzir punishment.

Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System Ahmad Jamaludin
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i2.13910

The punishment policy in the form of chemical castration for perpetrators of sexual crimes is a confusing policy when viewed from the perspective of a double-track system. The application of castration sanctions is contrary to the purpose of action sanctions in the double-track system because it does not aim to restore the perpetrators, but rather to provide a deterrent effect and retaliation. So that the chemical castration policy is wrong because it is not in accordance with following the principle of action sanctions in the double-track system. The research method used is normative juridical using primary and secondary data and then analyzed qualitatively. This study aims to find out about the double-track system and to determine the action of chemical castration in the perspective of the double-track system. The results of this study show, First in the double-track system, the criminal system is known in two ways, namely, through legal sanctions and witnesses of action, legal sanctions are oriented towards revenge for their behavior while action sanctions are oriented towards improving the perpetrators so that they can be accepted back in the community. The two sanctions for castration are not included as witnesses for acts in the double-track system, because the basic idea is to improve the perpetrators, while chemical castration is more directed at retaliation. This research can be a reference for criminal law policymakers so that the legal policy does not get out of the basic idea of criminal law itself. Kebijakan pemidanaan berupa sanksi tindakan kebiri kimia bagi palaku kejahatan seksual menjadi kebijakan yang membingungkan jika dilihat dalam perpektif double track system. Penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bertolak belakang dengan tujuan dari sanksi tindakan dalam sistem double track system dikarenakan tidak bertujuan memulihkan pelaku, namun lebih kepada pemberian efek jera dan pembalasan. Sehingga kebijakan kebiri kimia menjadi kebijakan yang keliru karena tidak sesuai dengan prinsip sanksi tindakan dalam sistem double track system. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang double track system dan untuk mengetahui tindakan kebiri kimia dalam perspektif double track system. Hasil penelitian ini menunjukan, Pertama dalam sistem double track system, sistem pemidanaan dikenal dengan dua jalan yakni melalui sanksi hukum dan saksi tindakan, sanksi hukum berorientasi pada upaya balas dendam terhadap prilakunya sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada perbaikan pelaku agar bisa diterima kembali di masyarakat. Kedua saknsi tindakan kebiri tidak termasuk saksi tindakan dalam double track system, sebab ide dasarnya perbaikan terhadap pelaku sedangkan kebiri kimia lebih mengarah kepada pembalasan. Penelitian ini dapat menjadi referensi pembuat kebijakan hukum pidana agar kebijakan hukum tersebut tidak keluar dari ide dasarnya hukum pidana itu sendiri.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERS YANG MENYEBARAKAN BERITA BOHONG DI INDONESIA Ahmad Jamaludin
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.16687

AbstractFreedom of the Press is a necessity in a democratic country. The Press Institute as one of the pillars of democracy has a big role in translating the values of freedom of opinion, obtaining valid information and providing access to reliable information as well as efforts to unite the nation. The era of Indonesian democracy opened the faucet for press freedom which had a positive impact, but also had a negative impact. The amount of information in the digital era that is conveyed to the public is not all information whose truth is beyond doubt, but there is also information that contains fake news, what is more worrying is that the press agencies are spreading the fake news. In the process of handling press cases, there are special regulations stipulated in the Press Law, where the handling is very different from the handling of other crimes, including the criminal accountability process which is also different from other crimes. Therefore, it is necessary for law enforcers to understand in handling press cases in Indonesia and for an understanding of who can be held responsible for criminal acts in the press which spreads fake news.AbstrakKebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salahsatu pilar demokrasi mempunya peranan besar dalam menterjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercaya serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masayarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong, yang lebih menghawatirkan adalah yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah Lembaga pers. Dalam proses penanganan perkara pers, terdapat regulasi yang khusus yang diatur dalam UU Pers, dimana penangananya sangat berbeda dengan penanganan kejahatan lain termasuk proses pertanggung jawaban pidaananya juga berbeda dengan tindak pidana lain. Olehkarenanya perlunya pemahaman para penegak hukum dalam menangani kasus pers di Indonesia serta perlunya pemahaman mengenai siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana pada Pers yang menyebarkan berita bohong.

MODEL PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN Ahmad Jamaludin; Yuyut Prayuti
Res Nullius Law Journal Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i2.6861

Islamic boarding schools must be a safe and friendly place for students and female students. Pesantren educational institutions must be perpendicular to the objectives of the establishment of the pesantren, among others, teaching the values of Islamic teachings in order to improve and make society much better. However, on the other hand, there are several Islamic boarding schools that are suspected of having committed a sexual crime against their students. What is more worrying is that the sexual crime was committed by the teacher or instructor of the pesantren. There needs to be preventive efforts to respond to the number of sexual crimes in Islamic boarding schools so that these incidents do not happen again. In addition to carrying out legal protection for victims which is one form of protection, prevention efforts are also part of the concept of protecting students and female students in Islamic boarding schools. The purpose of this study was to find out how the urgency of regulating efforts to prevent sexual violence in Islamic Boarding Schools and the second to realize the sexual crime prevention model at Islamic Boarding Schools in protecting santri and female students. This research was conducted using descriptive analysis method, namely providing researched data about the condition of the object under study, namely victims and the concept of preventing sexual crimes in Islamic Boarding Schools associated with laws and regulations, and normative juridical methods. The data obtained from library research is supported by field research and then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was concluded that efforts to prevent sexual violence from Islamic boarding schools could be carried out by strengthening state, government and government supervision of Islamic boarding schools, conducting legal counseling on the dangers of sexual crimes so that students and female students could act when receiving sexual crimes, making a sexual crime complaint post at the Institute. Islamic boarding school education and supervision of Islamic boarding schools by the Ministry of Religion.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search