Articles
Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia
Nadia Rezkina Dilla;
Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023427
Bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang sekarang ini banyak terjadi adalah menggunakan motif child grooming. Kasus child grooming di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 859 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas penanggulangan tindak pidana child grooming melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan undang-undang. Hasil penelitian menghasilkan bahwa pengaturan hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (child grooming) tidak dapat dijerat dengan pasal 76E UU perlindungan anak karena dalam pasal tersebut hanya sebatas pada perbuatan cabul yang dimana perbuatan cabul ini merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan fisik dan juga dalam pasal tersebut tidak terdapat unsur penyalahgunaan media sosial. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum mengenai penerapan aturan hukum yang lebih tepat yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (child grooming) khususnya dalam UU perlindungan anak.
Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Rahmad Hidayah;
Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023419
Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPNP2PMI), terdapat kasus hukum yang menimpa pekerja migran Indonesia sepanjang 2016 berjumlah 4.761 kasus. Sementara di tahun 2017 sebanyak 4.349 kasus. Sedangkan di 2018 sebanyak 3.598 kasus. Dengan demikian, total yang ditangani BNP2PMI sebanyak 12.708 kasus. Adapun data kasus pada bulan April–Juni tahun 2019 memperlihatkan terdapat 1.903 kasus dalam kurun waktu tiga bulan saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, serta mengkaji upaya peningkatan posisi daya tawar sebagai upaya meningkatkan jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik kepada calon Pekerja Migran (Pekerja Migran Indonesia) adalah dengan melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil. Kemudian penting bagi pemerintah untuk meningkatkan skill Pekerja Migran Indoensia khususnya pada tahap pendidikan dan pelatihan dimana calon Pekerja Migran umumnya diberikan pelatihan pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dijalani.
Tinjauan Asas Pemaafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan
Muhammad Muslih Hisyam;
Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023420
The purposes of this study are, firstly, to find out how the regulation of the crime of murder in Islamic law and the Criminal Code, and secondly, to figure out the principle of non-imposing penalty for the crime of murder in Islamic law and Indonesian Criminal Law. This research uses normative legal analysis. The results of this study explain how the regulation of the crime of murder in Islamic law and Indonesian law, and how the principle of non-imposing penaltyfor the crime of murder in Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Rafiatun Shaliha;
Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023428
Pada tahun 2022 ditemukan ada 1.685 data pengaduan dari para pekerja migran dengan beberapa kategori kasus seperti upah tidak dibayarkan, PMI sakit bahkan meninggal dunia, beban kerja yang tidak sesuai, perdagangan orang, pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum masa kontrak selesai, penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI dan beberapa jenis pengaduan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja migran indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran. Hal ini disebabkan misalnya minimnya kepesertaan tersebut akibat PMI tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait BPJS, menerima informasi tetapi tidak mendapat akses atau kanal pendaftaran dan pembayaran di luar negeri, manfaat jaminan sosial yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan pekerja migran dan pekerja migran sudah memiliki asuransi di negara penempatan yang biasanya disediakan oleh majikan serta regulasi yang berlaku tidak sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan pekerja migran Indonesia.
Analisis Putusan No : 397/PID. SUS/2019/PN.MTR terkait Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I
Sariful Islam;
Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023421
This research purpose to examine the judge's considerations in deciding cases of narcotics group I (verdict No.397/Pid.Sus/2019/PN.Mtr) and the criminal application of narcotics dealers in class I (verdict No.397/Pid.Sus/2019/PN.Mtr). The method using is normative legal research, with the statute approach, conceptual, and cases. The results of the research show First: Judge's consideration in imposing a crime based on judicial considerations which includes facts revealed in the trial process conclusion based on the testimony of the defendant, witnesses, and evidence. also covering that alleviate and incriminate the defendant. Second: The criminal application against criminal act without the rights to possess narcotics class I, not a plant, in cases No.397/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. the prosecutor used alternative charges: primair Article 114 Paragraph (1) and subsidiair Article 112 Paragraph (1) of the Narcotics Acts.
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis
Ufran Ufran;
Rodliyah Rodliyah;
Lalu Parman
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v7i2.115
Artikel ini membahas kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif viktimolgoi kritis. Ia merupakan fenomena yang mempunyai konsekuensi fisik dan psikologis. Korban kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi berbagai stereotipe dan sikap menyalahkan korban ketika mengungkapkan pengalamannya. Persepsi publik tentang derajat kesalahan yang dilakukan korban cenderung masih sangat bervariasi. Banyak korban kemudian dianggap sebagai korban ideal karena posisi mereka yang rentan dan lemah. Sebaliknya, korban juga seringkali dianggap berkontribusi pada viktimisasi yang mereka alami karena berbagai persoalan kontruksi sosial tertentu. Kepelikan ini menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak menerima pengakuan sosial yang layak. Mereka menjadi korban sesungguhnya karena mereka berada pada posisi yang rentan dan tidak bersalah. Bias dalam menentukan derajat kesalahan korban ini menyebakan kekeliruan membebankan tanggung jawab untuk mengakhiri viktimisasi kekerasan lebih sering kepada korban daripada pada pelakunya.
Penguatan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mataram)
Rian Topan Jaelani;
Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023434
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tentang penguatan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan nomor 42/PDT.G/2018/Pengadilan Negeri Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan didalam persidangan. Simpulan dari penelitian ini adalah penguatan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan hasil dalam persidangan.
Kebijakan Legislasi “Cyber Sex” Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE
BR Hidayat;
Ufran Ufran;
Rodliyah Rodliyah
Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023431
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Legilasi Tindakan Cyber Sex Pada Forum Anonymous Chat Bot melalui media aplikasi telegram menurut Undang-Undang ITE serta penanggulangan Cyber Sex pada forum Anonymous Chat bot telegram. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bagaimana sebenarnya kebijakan legislasi yang dapat di tempuh guna memberikan dan mengetahui tindakan pidana dalam forum Anonymous Chat bot telegram. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Akan tetapi jika dicermati lagi pada delik pembuatan masih membutuhkan KHUP dalam penegakannya yang harus dipahami UU ITE tidak bisa secara lex spesialis dalam mengatur dan memberikan legitimasi yang tegas terhadap para pelaku Cyber Sex. Penanggulangan Cyber Sex harus dilakukan tidak hanya kebijakan penal semata oleh karena itu dalam menanggulangi Cyber Sex membutuhkan penanggulangan secara integral seperti yang terdapat dalam teori situation crime prevention dengan menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatannya.
Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Nova Apriyanto;
Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023436
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan bagaimana mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang telah di tetapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa 1. Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara jelas menyebutkan bahwa Ganti Kerugian penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai.
Tinjauan Yuridis Konten Youtube sebagai Objek Jaminan di Bank
Rebica Stevani Soinbala;
Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023444
Youtube is also increasingly in demand because it can become a new niche for finding or increasing income (salary). With this rapid development, more and more people are creating YouTube accounts to use as a business as a source of income. YouTube itself opens wide opportunities for content creators who want to create content to earn income. Currently in Indonesia there are many popular names among YouTubers. With the development of the content creator profession in the digital media industry, they earn a higher income than people in general. So that digital media gets a trial opportunity to ensure that the content created is worthy of being used as a loan value at the bank. This research is normative-juridical research. By using a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques were carried out using the library study method. The data analysis technique was carried out in a qualitative descriptive manner. Article 16 of the 2014 Copyright Law has regulated a new provision regarding legal certainty to guarantee copyrights (copyright works) as the basis for borrowing money. issued Government Regulation (PP) No. 24 of 2022 concerning Regulations for Implementing Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy which regulates intellectual property-based financing schemes. In the procedure for binding YouTube account content as a fiduciary guarantee object that is categorized as copyright, it must first be registered and ratified at the Director General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights.