Articles
<![CDATA[Problematika Perumusan Unsur Tindak Pidana Perkawinan Semu dalam Pasal 135 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ]]>
<![CDATA[Sugianto Sugianto]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023438
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh pejabat imigrasi dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pejabat imigrasi berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Artikel ini membahas tentang tindak pidana perkawinan semu dalam perspektif hukum Islam. Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang izin tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum, perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum. Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelaku perkawinan semu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).]]>
<![CDATA[Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Wi’i Nggahi pada Pernikahan Suku Donggo Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[Salahuddin Salahuddin]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023439
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam terhadap tradisi Wi’i Nggahi pada pernikahan masyarakat Desa Rora. Latar belakang masyarakat menerapakan penggunaan W’i’i Nggahi dalam prosesi pernikahan dalam masyarakat Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, yaitu dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian bahwa orang tua menjodohkan anaknya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu, namun dalam adat ini mengharuskan untuk tunduk dan patuh terhadap pilihan orang tua. Adapun alasan-alasan penyebab praktik penggunaan Wi’i Nggahi adalah menjaga harta benda, sebagai bentuk ketaatan kepada orang tua, mempertahankan adat. Islam memandang tidak menyalahkannya, namun hanya saja di dalam pelaksanaanya sesuai ketentuan tidak memberatkan salah satu pihak dan harus ada persetujuannya seperti yang tertuang pada pasal 6 (1) UU No. 1 tahun 1974, karena dalam pasal 28 KUH Perdata. Secara tegas tidak menyebutkan hukum adat dalam batang tubuh UUD 1945, bahkan menurut Imam Sudiyat, tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar berlakunya hukum adat. kecuali dalam pasal 18B 1945 menyebutkan, telah membuktikan semangat negara untuk tetap mempertahankan dan menghormati pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adatnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Reni Yusmita]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023445
<![CDATA[Asisten rumah tangga (ART) merupakan salah satu pekerjaan saat dilakoni oleh sebagian masyarakat, yamg jasanya itu dibutuhkan dalam menata dan menangani urusan rumah tangga. Tetapi sampai saat ini juga belum ada undang – undang yang mengatur mengenai hak Pekerja Rumah Tangga. Dalam Undang-undang ketenagakerjaan belum dapat menjamin secara penuh dalam memberikan perlindungan hukum dan memberikan pemenuhan atas hak-hak para pekerja Asisten Rumah Tangga (ART). Undang-undang N0. 11 Tahun 2020 juga tidak memasukan ART dalam kategori pekerja buruh secara formal sehingga Asisten Rumah Tangga tidak dapat diberikan perlindungan hukum seperti para pekerja lainya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari pembuatan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Asisten Rumah Tangga(ART) dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Hasil yang diperoleh yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan tidak dapat memberi perlindungan hukum bagi (ART) karna bukan pekerja yang masuk dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi (ART) ), dengan melakukan pembaharuan hukum yang diformulasikan dalam berbagai kebijakan berbasis keberpihakan terhadap (ART), mengangkat ke permukaan kasus-kasus ART agar memperoleh respon banyak pihak guna menjadi agenda dalam upaya perubahan ke arah yang lebih baik serta memberikan akses dan responsif yang cepat jika ada oknum yang melaukakan intimidasi agar dapat melindungi dari berbagai tekanan sang pemberi kerja.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda NTB ]]>
<![CDATA[Muhammad Hijratul Azmi]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023474
<![CDATA[This study aims to determine how to the criminal law enforcement act of human trafficking at the NTB Regional Police and to find out what are the obstacles in law enforcement the criminal act of trafficking in persons at the NTB Regional Police. The type of research used is empirical legal research methods, with statutory, conceptual, and sociological approaches. Based on this research, the investigation of human trafficking in the NTB Police is carried out in two stages, namely investigation and investigation. The investigation stage starts from receiving a Notification of the Return of Indonesian Citizens/PMI to receiving a case delegation letter from the National Police Headquarters, then the investigation starts from making an investigation warrant to making a notification of the progress of the investigation results (SP2HP). The internal obstacle experienced by the NTB Regional Police investigators is that the investigator cannot detain overseas agents who are involved in the criminal act of trafficking in persons because they do not know the agent's whereabouts. Meanwhile, external constraints can be seen from the legal factors themselves, law enforcement factors, supporting facilities or facilities, and community factors.]]>
<![CDATA[Konsep Pertanggungjawaban Pidana Perawat dalam Memberikan Pelayanan Medis ]]>
<![CDATA[Muhammad Khairil Anwar]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023484
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pelayanan medis yang dilakukan perawat yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pelayanan medis yang dilakukan perawat yang berimplikasi pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative dengan mengguakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa setiap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus memiliki indikasi medis, dikerjakan sesuai aturan (standar profesi dan standar prosedur operasional) serta didahului oleh meminta persetujuan pasien (informed consent). Sengketa medik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Kedua jalur ini memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing.]]>
<![CDATA[Upaya Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Peradilan In Absentia ]]>
<![CDATA[Hilmi Manossoh Prayugo]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023480
<![CDATA[Peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi telah difasilitasi oleh beberapa undang-undang, sepertu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38 Ayat 1 berbunyi; “Dalam hal terdakwah telah dipanggil secara sah, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berbicara mengenai penangan ataupun pemeriksaan terdakwa di muka persidangan, serta pengembalikan kerugian keuangn negara atau perekonomian negara yany timbul dari tindak pidana korupsi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah Terdapat beberapa bentuk langkah penegakkan hukum pidana dalam mengembaliaan asset kekayaan yaitu Pembuktian Terbalik Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata, Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[Implikasi Perubahan Perizinan Tenaga Kerja Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Saskia Nina Sartori]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023496
<![CDATA[The establishment of the Job Creation Law which was aimed to respond to global economic development and accelerate domestic economic growth, was being rejected by various groups of people resulting in a Judicial Review process by the Constitutional Court of Indonesia. The law has been declared being conditionally unconstitutional by the Court which brings out juridical implications. This study aims to analyze the juridical implications of the establishment of job creation law towards changes in permits for the use of foreign workers and the implication of the change on the original local government revenue of West Lombok. This research uses a normative method with a conceptual and statutory approach. The result of this study shows changes regarding to the permit for foreign workers' usage due to the problematic newly established law. However, this is not supported by a supporting regional regulation therefore the retribution cannot be carried out effectively by the West Lombok District Government. Abstrak: Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditujukan untuk meresponi perkembangan ekonomi global serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan hingga melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat kemudian berdampak secara yuridis. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak yuridis disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perubahan perizinan dalam penggunaan tenaga kerja asing serta implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Lombok Barat. Metodologi penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menenjukkan bahwa terdapat perubahan pengaturan terkait izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing namun tidak didukung dengan adanya penyesuaian melalui Peraturan Daerah sehingga penarikan retribusi daerah tidak dapat dilakukan secara efektif.]]>
<![CDATA[PSIKOMETRI TES PADA NARAPIDANA ANAK : PERLUKAH? ]]>
<![CDATA[I Putu Diatmika]]>;
<![CDATA[Rodliyah Rodliyah]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p06
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis tujuan dari psikometri tes pada narapidana anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak, maka LPKA Kelas II Lombok Tengah melakukan berbagai macam upaya salah satunya dengan mengadakan psikometri tes yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara. Adapun tujuan dari penerapan psikometri tes pada narapidana pidana anak yang diantaranya adalah untuk mengetahui karakter narapidana anak, apakah anak tersebut dapat berpotensi sebagai redisivis atau tidak; Untuk menyesuaikan jenis pembinaan yang diperlukan baginya selama berada pada lembaga pemasyarakatan; dan sebagai sarana pengawasan bagi para pembina di LPKA Kelas II Lombok Tengah kepada narapidana anak yang berpotensi sebagai residivis. This study aims to analyze the purpose of the psychometric test on child prisoners at Class II LPKA in Central Lombok. The type of research used is empirical legal research. The results of this study indicate that as a form of effort to prevent recidivism or repetition of crimes committed by child convicts, Class II LPKA Central Lombok has made various efforts, one of which is by holding psychometric tests in collaboration with Mutiara Sukma Mental Hospital, Nusa Tenggara. The purpose of applying psychometric tests to child criminal prisoners is to find out the character of child prisoners, whether the child has the potential to become a redisgrapher or not; To adjust the type of coaching needed for him while in a correctional institution; and as a means of supervision for coaches at Class II LPKA Central Lombok to child prisoners who have the potential to become recidivists.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT BARANG BUKTI ]]>
<![CDATA[Abdi Rahmansyah]]>;
<![CDATA[Rodliyah Rodliyah]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p06
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis kewenangan hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan hakim terkait barang bukti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pengawasan putusan hakim dapat dilihat pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 55 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat. Kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan putusan yang terkait barang bukti dapat dilihat pada Pasal 55 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman bahwasanya hakim wasmat memiliki kewenangan untuk wajib mengawasi pelaksanaan isi putusan. Bunyi putusan itu sendiri tidak hanya menyangkut terhadap putusan kepada terdakwa saja tetapi juga mengatur tentang putusan terhadap barang bukti. Oleh karenanya hakim pengawas dan pengamat memiliki kewenangan untuk mengawasi barang bukti agar dapat diperoleh kepastian hukum pelaksanaan putusan hakim sebagaimana bunyi amar putusan. This study aims to analyze the authority of the supervisory and observer judges regarding the judge's decision regarding evidence. The type of research used is normative legal research. The results of this study indicate that the basic authority of supervisory and observer judges in the implementation of oversight of judge decisions can be seen in several provisions of laws and regulations such as in Article 55 paragraph (1) of the Law on Judicial Power, the Criminal Procedure Code (KUHAP) and SEMA No. . 7 of 1985 concerning Instructions for the Implementation of the Duties of Supervisory and Observer Judges. The authority of supervisory and observer judges in supervising decisions related to evidence can be seen in Article 55 paragraph (1) of the Law on Judicial Powers that wasmat judges have the authority to be obliged to supervise the implementation of the contents of decisions. The verdict itself does not only concern the defendant's decision but also regulates the decision on evidence. Therefore the supervisory and observer judges have the authority to supervise evidence so that legal certainty can be obtained for the implementation of the judge's decision as stated in the verdict.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Rupbasan terhadap Benda Sitaan Negara yang Berada di Rupbasan Kelas I Mataram ]]>
<![CDATA[Juwitanto Juwitanto]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023527
<![CDATA[Penyitaan ditujukan untuk kepentingan "pembuktian" terutama sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Berdasarkan Pasal 44 KUHAP, maka benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dalam Rupbasan, penyimpanan benda sitaan seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga, namun masih saja terdapat benda-benda sitaan yang hilang atau raib. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tanggung jawab Rupbasan terhadap benda sitaan negara yang berada di Rupbasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab Kepala Rupbasan terhadap benda sitaan, yaitu tanggung jawab secara fisik, tanggung jawab terhadap pemeliharaan benda sitaan, tanggung jawab terhadap pengamanan dan keselamatan benda sitaan, tanggung jawab secara perdata, administrasi dan pidana terhadap benda sitaan yang berada di Rupbasan.]]>
