Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (STUDI KASUS DI KOTA CIMAHI) Ishak Fadlurrohim; Soni Akhmad Nulhaqim; Sri Sulastri
Share : Social Work Journal Vol 9, No 2 (2019): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.079 KB) | DOI: 10.24198/share.v9i2.20326

Abstract

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Kekuatan bantuan sosial pangan non tunai ini adalah penerima manfaat secara efisien dan efektif mampu mengoptimalkan bantuan yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sehingga secara tidak langsung dapat menggairahkan kehidupan ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbangkan, terhindarnya sejumlah kasus inefisien dan inektivitas sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya dan memerlukan manajemen yang baru. Pelaksanaan program BPNT (mencakup : registrasi, penggantian data, kontak informasi dan pengaduan) yang terdiri dari Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/ Kota, Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/ Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH dan Asisten pendamping PKH untuk daerah sulit. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Weinbach (1994) dalam Kettner (2002), mengatakan bahwa, manajemen dapat dianggap sebagai fungsi spesifik yang dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggambarkan tentang implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (studi kasus di Kota Cimahi). Informan ditentukan berdasarkan purposive sampling (Informan ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu peneliti), teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam (indeph interview, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Artikel ini menunjukkan Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Inilah yang menjadi sistem manajemen baru.
PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDUNG Devi Ayu Rizki; Sri Sulastri; Maulana Irfan
Share : Social Work Journal Vol 5, No 1 (2015): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.31 KB) | DOI: 10.24198/share.v5i1.13085

Abstract

Anak adalah harapan setiap orang tua dan keluarga. Dalam cakupan luas, anakadalah harapan bangsa dan negara bahkan dunia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, menjadi hal yang krusial dan komitmen bersama untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia serta mewujudkan dunia yang layak bagi mereka.Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Konvensitentang Hak-hak Anak (KHA) dan menetapkan kewajiban bagi pemerintah yang meratifikasi untuk membuat langkah-langkah implementasi. Secara garis besar, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut mengelompokkan hak-hak anak ke dalam 4(empat) kelompok hak dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup (survival rights), hak untuk tumbuh dan berkembang (development rights), hak atas perlindungan (protection rights), dan hak untuk berpartisipasi (participation rights).Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun1990 melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990 kemudian mengesahkan Undang-undangPerlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Dengan meratifikasi KHA, Indonesiamenyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia seorang anak yang setara pentingnya dan bahwa Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.Sejak diratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah mulai menyusun berbagaistrategi untuk membuat kebijakan maupun program yang betujuan untuk mewujudkanhak-hak anak. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang KebijakanPengembangan Kota Layak Anak. Terdapat 40 kabupaten dan 34 kota di Indonesia yang telah dicanangkan sebagai salah satu kabupaten/kota menuju layak anak.Bandung adalah kota yang pertama kali memiliki inisiatif untuk mengembangkanKota Ramah Anak pada tahun 2004. Pada tahun 2006 Kota Bandung telah mendapatkan dua penghargaan sebagai pemerintahan yang memiliki komitmen kuatdalam upaya perlindungan anak sehingga telah dicanangkan sebagai Kota Layak Anak.Dalam kebijakan ini, salah satu prinsipnya adalah partisipasi anak dalam pembangunan lingkungan yang juga sebagai salah satu hak dari 31 hak anak. MenurutPeraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, “Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat darikeputusan tersebut. Anak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasukdalam pengambilan keputusan rencana pembangunan daerah untuk mewujudkankota yang layak bagi mereka.Hal di atas menunjukkan bahwa partisipasi anak sesungguhnya merupakan dasar dan batu pijakan yang menjamin bahwa anak-anak merupakan subyek darihak asasi manusia yang sama sehingga tidak selalu menjadi objek dari suatu prosespembangunan. Saat ini, pemerintah telah membentuk dan membina wadah partisipasianak yang disebut Forum Anak, yang didalamnya beranggotakan seluruh anak danpengurusnya terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok anak. Forum anak ini dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan anak-anak dan kepentinganorang dewasa. Forum anak merupakan media, wadah atau pranata untuk memenuhihak partisipasi anak tersebut, untuk secara khusus menegaskan pasal 10 Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai bentuk komitmen dalam merespon kesepahaman atas pentingnya hak partisipasi anak untukmewujudkan Dunia yang layak bagi anak, Pemerintah Kota Bandung juga membentukdan membina wadah partisipasi anak (forum anak) yang bernama Forum Komunikasi Anak Bandung (FOKAB).Akan tetapi, hal ini agaknya juga masih sulit diimplementasikan. Anak sampai saat ini masih berada dilatarbelakang saja dalam proses pembangunan. Kesejahteraananak diasumsikan akan terjadi bila pembangunan berjalan dengan baik. Jadi anak hanya ada dalam anggapan dan tidak pernah dikedepankan secara sadar dan sengaja sebagai wawasan pembangunan dan bukan subyek pembangunan. Mereka hanya menjadi indikator pembangunan, seperti angka kematian bayi, angka kematian balita dan anak, derajat partisipasi dalam pendidikan, dan sebagainya.Konsep anak sendiri juga masih bias. Anak dipandang sebagai orang dewasa yangbelum ‘jadi’, atau tengah dalam proses ‘menjadi’, sehingga tidak perlu diperhitungkan. Padahal anak adalah warga negara yang penuh akal, yang mampu membantu pembangunan masa depan lebih baik bagi semua orang.Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untukmengetahui sejauh mana pemenuhan hak partisipasi anak melalui forum anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak.
UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGA DALAM PENGASUHAN ANAK (Studi Kasus Pada Proses Perlindungan Anak Terlantar oleh Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung) Gina Indah Permata Nastia; Sri Sulastri; Eva Nuriyah
Share : Social Work Journal Vol 11, No 2 (2021): Share : Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/share.v11i2.37040

Abstract

ABSTRAKPenelantaran anak merupakan salah satu kasus perlakuan salah terhadap anak yang banyak terjadi di Indonesia, disamping kekerasan dan eksploitasi. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan persentase anak terlantar yang tinggi, yakni sebesar 1,26% atau sebanyak 22.122 anak terlantar. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di Pulau Jawa. Masalah penelantaran anak ini perlu diatasi, karena memiliki sejumlah konsekuensi terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Guna menangani masalah tersebut, diperlukan upaya perlindungan anak terlantar melalui lembaga pengasuhan alternatif, yakni panti asuhan. Namun, panti asuhan di Indonesia memiliki permasalahan rendahnya kualitas sistem pelayanan, di mana panti asuhan di Indonesia lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan pelayanan berupa akses terhadap pendidikan daripada sebagai lembaga yang menyediakan pengasuhan alternatif terakhir bagi anak yang mendukung sistem pengasuhan berbasis keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan bagi keluarga dalam proses perlindungan anak terlantar oleh Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung, sebagai upaya peningkatan kapasitas pengasuhan keluarga. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan jumlah informan sebanyak 11 orang, yakni terdiri dari 5 orang pekerja sosial yang bertugas di RPSAA Ciumbuleuit Kota Bandung, dan 1 keluarga yang menerima pelayanan dari RPSAA Ciumbuleuit Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan bagi keluarga oleh RPSAA Ciumbuleuit Kota Bandung belum dilaksanakan secara maksimal, mulai dari tahap pendekatan awal hingga tindak lanjut. Oleh karena itu, lembaga perlu mengatur kembali pelaksanaan tahap asesmen hingga tindak lanjut, serta mengembangkan pelayanan bagi keluarga yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan keluarga.   ABSTRACTChild neglect is one of the most common cases of child abuse in Indonesia, in addition to violence and exploitation. West Java is one of the provinces in Indonesia with a highest percentage of neglected children in Java, namely 1.26% or 22,122 neglected children. This problem needs to be addressed, because it has a number of consequences on children’s development and growth. In order to deal with this problem, it is necessary to protect neglected children through alternative care institutions, namely orphanages. However, orphanages in Indonesia have low quality service system. They function more as institutions that provide services in the form of access to education rather than as institutions that provide the last alternative care for children that supports a family-based care system. This study aims to describe families’ services in the neglected children protection process by the Children's Social Protection Home (CSPH) Ciumbuleuit Bandung City, as an effort to increase the capacity of family care. This research uses qualitative research methods and qualitative descriptive research types, with the number of informants as many as 11 people, consisting of 5 social workers on duty at CSPH Ciumbuleuit Bandung City, and 1 family receiving services from CSPH Ciumbuleuit Bandung City. The results showed that services for families had not been implemented optimally by CSPH Ciumbuleuit Bandung City, starting from the initial approach stage to follow-up. Therefore, the institution needs to reorganize the implementation of the assessment to follow-up stage, as well as develop services for families that are appropriate with the problems and needs of the family.
Community Practice Melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK) di Kota Bandung Didin Dikayuana; Sri Sulastri; Muhammad Fedryansyah
Share : Social Work Journal Vol 9, No 2 (2019): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.435 KB) | DOI: 10.24198/share.v9i2.24776

Abstract

Community practice merupakan pendekatan partisipatif yang melibatkan  komunitas untuk terlibat dalam pembangunan di wilayah. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan proses kolaboratif pembangunan di wilayah melalui Program yang digagas oleh Pemerintah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pembahasan secara deskriptif. Informan terdiri dari 20 yang meliputi aparat pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan, ketua RW, karang taruna, kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK) mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah dan pembangunan di wilayahnya. Dampak lainnya adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan, memicu gotong royong antara anggota komunitas, pelestarian lingkungan dan nilai budaya, serta secara politik masyarakat terlibat dalam pembangunan di wilayah urban.
PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGURUS KAMPUNG KB DALAM PENCATATAN DAN PENGOLAHAN DATA MIKRO KELUARGA Sri Sulastri; Hetty Krisnani; Eva Nuriyah Hidayat
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v3i2.25357

Abstract

Cakupan data keluarga di Kampung KB Dusun I Desa Pasireungit Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang masih belum cukup untuk menjangkau kelompok sasaran dan evaluasi program. Selain itu, metode pencatatan data masih dilakukan secara manual, sehingga jika mereka harus memilah kelompok sasaran dengan kriteria tertentu, cukup merepotkan. Namun demikian, beberapa diantara pengurus Kampung KB dapat mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengembangkan kapasitas pengurus Kampung KB dalam pencatatan dan pengolahan data mikro keluarga untuk penjangkauan kelompok sasaran layanan dan evaluasi program melalui kegiatan pelatihan. Materi yang disajikan meliputi pentingnya data yang cukup untuk mengidentifikasi kelompok sasaran layanan, mengevaluasi proses, dan mengevaluasi hasil; serta pengolahan data menggunakan program aplikasi komputer. Hasil dari kegiatan ini adalah peserta pelatihan memahami pentingnya data yang cukup untuk mengidentifikasi sasaran layanan dan evaluasi program. Peserta juga memahami cara pengkodean data, penggunaan kode dalam entri data, dan cara pengolahan data. Peserta praktik pengolahan data sudah cukup terampil walaupun kadang masih perlu dipandu. Untuk mendukung pencatatan dan pengolahan data keluarga, diperlukan fasilitas komputer. Pengurus Kampung  KB perlu mendapatkan fasilitas ini. The coverage of family data in Kampung KB Dusun I Desa Pasireungit Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang is still not enough to reach the target groups and program evaluation. In addition, the method of recording data is still carried out without using computer aids, so if they have to sort out the target groups with certain criteria is quite troublesome. However, some of Kampung KB management can operate Microsoft Excel applications. The purpose of community service activities is to develop the capacity of the Kampung KB management in the recording and processing of family micro data for the outreach of target groups and program evaluation through training activity. The material presented in the training activities includes the importance of sufficient data to identify the target group of services, to evaluate the process, and to evaluate the results of the activities carried out; and data processing using computer application tools. The results of this activity are training participants understand the importance of sufficient data to identify service targets and for program evaluation. They also understand how to encode data, use codes in data entry, and how to process data. The participants in the practice of data processing are already quite skilled although sometimes they still need to be guided. To support the recording and processing of family data, computer facilities are needed. Kampung KB management need to get this facility.
PENGEMBANGAN KAPITAL SOSIAL KOMUNITAS DESA (Studi Kasus Pada Komunitas Desa Siaga Nagarawangi Di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang) Sri Sulastri
Indonesian Journal of Dialectics Vol 2, No 3 (2012)
Publisher : Sekolah PascaSarjana Unpad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community social capital is often used to explain of health inequalities. Therefore, the development of community social capital undertaken to address the health inequality. Through the Program of Pengembangan Desa Siaga, the Desa Siaga Nagarawangi Community considered successfully improved community social capital. This paper is intended to explain the process of improving social capital at the Desa Siaga Nagarawangi and the usefulness for prevention and treatment of health problems. This research method is a case study, which uses a single case (embedded) design, the design of case studies to study the single case that has more than one unit of analysis. As a reference in the process of collecting and analyzing data used Community Social Capital Construction Theory that was developed Warner (1999) and the theory of Community Social Capital developed Uphoff (2000). From this study can be formulated conceptualization determinants of social network expansion and determinants of the sustainable of sociality in the network that can be used to make the construction of Community Social Capital Improvement Model.
PERUBAHAN POLA PIKIR MASYARAKAT MENGENAI SAMPAH MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DAN NON ORGANIK DI DESA GENTENG, KECAMATAN SUKASARI, KAB. SUMEDANG HETTY KRISNANI; SAHADI HUMAEDI; Muhammad Ferdryansyah; DESSY HASANAH SITI ASIAH; GIGIN G. KAMIL BASAR; SRI SULASTRI; NANDANG MULYANA
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.672 KB) | DOI: 10.24198/jppm.v4i2.14345

Abstract

Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilatarbelakangi oleh pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa sampah adalah sumber masalah, sehingga masyarakat umumnya menilai bahwa sampah adalah benda yang sudah tidak ada manfaatnya. Masyarakat belum terarah pada pemikiran bahwa sampah bila dikelola dan diolah dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Kegiatan PPM di adakan di Desa Genteng, Kec. Sukasari, Kab. Sumedang yang memang masih memiliki masalah yang terkait dengan sampah tersebut. Desa Genteng merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun pengelolaan sumber daya alam tersebut seringkali menimbulkan dampak terhadap peningkatan jumlah sampah organic dan non-organik yang belum ditangani dengan tepat.Dalam mengatasi masalah tersebut, tim bermaksud mengadakan kegiatan berupa pelatihan mengenai pengolahan sampah organik dan non organik yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam maupun sampah rumah tangga. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat sadar bahwa sampah bukan lagi sebuah masalah, namun justru sampah adalah potensi yang menguntungkan bilamana masyarakat memahami dan memiliki keterampilan dalam mengolah sampah tersebut. Kegiatan PPM ini akan berlangsung selama 7 bulan, dan dapat ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang mendukung hasil pelatihan pengolahan sampah tersebut.Hasil dari kegiatan pelatihan tersebut, nampak bahwa warga lebih termotivasi untuk mulai memilah sampah organik dan non-organik dengan metode pengolahan dan pengelolaan yang bernilai ekonomis sebagai potensi usaha yang ramah lingkungan. 
PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDUNG: (Studi Kasus Forum Komunikasi Anak Bandung) Devi Ayu Rizki; Sri Sulastri; Maulana Irfan
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.043 KB) | DOI: 10.24198/jppm.v3i3.13778

Abstract

-
TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN ASPEK BIOLOGI, PSIKOLOGI, SOSIAL DAN SPIRITUAL PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA BANDUNG (LAPAS WANITA SUKAMISKIN) Chika Nur Pebriani; Sri Sulastri; Meilanny Budiarti S.
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v3i1.13634

Abstract

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan seseorang yang mengalami penghilangan kemerdekaan dikarenakan putusan hukum yang resmi dari negara. Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan istilah yang digunakan untuk menggantikan penyebutan narapidana. Penghilangan kemerdekaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan dengan menempatkan mereka pada Rumah Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi tempat bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjalani hidup mereka selama menjalani masa hukuman. LAPAS bertanggung jawab untuk membina para Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan mereka kembali secara normal setelah mereka keluar dari lingkungan LAPAS. Warga Binaan Pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan manusia yang sama – sama memiliki hak seperti manusia lain walaupun mereka hidup di dalam lingkungan LAPAS. Salah satu hak mereka adalah mendapatkan akses untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai manusia. Pemenuhan kebutuhan bagi manusia setidaknya dapat dilihat dari empat aspek yaitu kebutuhan pada aspek biologi, psikologi, sosial serta spiritual. Keterbatasan akses para Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan tersebut menjadikan LAPAS untuk memfasilitasi mereka agar dapat mendapatkan pemenuhan kebutuhan tersebut. Walaupun tidak dapat dihindari bahwa kebutuhan di LAPAS bagi WBP dapat “dikebiri”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena penelitian bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan aspek biologi, psikologi, sosial dan spiritual pada warga binaan pemasyarakatan sehingga tidak dibutuhkan pemaknaan mendalam pada data yang didapatkan selama di lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan berapa tingkat pemenuhan kebutuhan pada setiap aspek serta penggambaran kualitas pemenuhan kebutuhan tersebut.
RAGAM PRAKTIK CSR SELAMA PANDEMI COVID-19 Annisya Triana; Sri Sulastri; Sahadi Humaedi
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 2 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v7i2.28869

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ragam praktik CSR selama Covid-19, terutama praktik CSR yang berfokus pada pengurangan dampak ekonomi bagi masyarakat rentan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan deskripsi analitif untuk dapat memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beragam praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dalam rangka mewujudkan budaya kesejahteraan bersama melalui interaksi positif dengan karyawan, keluarga hingga komunitas yang ada di sekitar perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. CSR perusahaan selama pandemic Covid-19 memiliki peluang besar untuk mengeluarkan inovasi terbaiknya dalam memberikan kontribusi social yang bermakna sebagai bentuk pengembangan jangka panjang pada pencapaian keseimbangan antara profitabilitas dan harmoni dengan berbagai pemangku kepentingannya. Adapun, contoh perusahaan yang diambil dalam penelitian ini adalah praktik CSR yang dilakukan oleh Grab, PT. Pertamina, Wingsgroup, dan Sinarmas Land selama pandemi Covid-19.