Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Nurhafifah Nurhafifah; Reza Pahlevi
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.885

violence or persecution is a problem that always arises in the midst of society. Legally the criminal acts of persecution have been regulated in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), with a maximum imprisonment of up to 2 years. The purpose of this study is to explain the factors causing the occurrence of criminal acts of persecution, as well as the efforts taken in order to cope with the occurrence of criminal acts of ordinary persecution. Data in this study were obtained through library research and field research. The results showed that the factors causing the occurrence of criminal acts of persecution are the nature of emotions or heartaches caused by a dispute. Efforts taken in order to overcome the occurrence of criminal acts of persecution are usually done with repressive efforts. This action can be seen as a precaution for the future so that ordinary perpetrators of criminal offenses do not repeat the crime (recidivist)

Kejahatan Pencurian Dilakukana Anak Dikota Banda Aceh Menurut Perspektif Statistik Kriminal Hardi Yanti; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak maka akan dihukum penjara selama-lamanya lima tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.Dalam kenyataanya kasus pencurian yang dilakukan anak meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mencapai 78 kasus. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menjelaskan faktor penyebab meningkatnya kejahatan pencurian yang dilakukan anak,Untuk menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak dan untuk menjelaskan faktor penghambat dalam upaya penanggulangan Tingkat Pencurian yang dilakukan oleh anak.Untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya peningkatan kejahatan Dan upaya penaggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif ialah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian yaitu dengan melakukan sosialisasi,patroli, dan bekerja sama dengan masyarakat gampong setempat agar bekerja sama untuk memberikan informasi mengenai tindak pidana pencurian disekitar kampung tersebut. Upaya refresif adalah upaya yang dilakukanmanakala telah terjadi tindak pidana pencurian dengan melakukan operasi-operasi besifat terus menerus operasi tersebut langsung melibatkanaparat kepolisian secara lengkap yaitu, Samapta, Intelijen dan Reskrim.Disarankan kepada pihak penegak hukum untuk selalu bersedia ada jika masyarakat membutukan bantuan hukum dari pihak penegak hukum. Kemudian disarankan pihak kepolisian lebih sering melakukan patroli karena dengan adanya patroli masyarakat akan takut karena merasa di awasi gerak geriknya oleh penegak hukum sekitar.Article 362 Criminal Code states that: “A maximum imprisonment of five years or a maximum fine of nine hundred rupiah spunish any person, who takes property, wholly or partially belonging to another, with intent to appropriate itunlawfully, shall being guilty of theft”. But in the implementation cases of child theft increase every year from year two thousand fourteen to year two thousand enall there are seventy eight cases. To explain the preventing action to decreas the amount of theft commited by children and to obtain the information about the obstacles of in implementing the prevention action.To obtain the primer data, the research using the judicial decision as the legal basis, and the library study by learning books, kiteratures, and other applicable resources to obtain the secunder data.The result show that thievery by children in Banda Aceh increasing. So the preventing action towards that crime are by doing socialization, patrolling, and cooperating with the citizen to report any information to the police officer. And as the refresive action, the police officer should do daily operation including all of the polic eofficer as Samapta, Intellijen, and Reskrim.The recommendation for the police officer to accept any informations given by the citizen about any situationsin Banda Aceh, and do a daily operation to threathened the citizen from attempting a crime.

Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh) M. Firman Ikhsan; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.398 KB)

Ketentuan Pasal 50 sampai 68 Bab IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP mengharuskan setiap penegak hukum untuk menghargai hak-hak yang melekat pada tersangka khususnya Pasal 50 ayat (1) dan (2) tentang hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Namun pada kenyataannya di Polresta Banda Aceh masih ditemukan oknum penyidik yang melanggar ketentuan tersebut, mulai dari tidak dilakukannya pemeriksaan ketika sudah dilakukan penahanan dan juga adanya tindak kekerasan yang terjadi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak tersangka ketika pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian sudah dipenuhi atau tidak dan upaya yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan jika terjadi penyimpangan dalam proses pemeriksaan. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku dan Undang-Undang yang ada hubungannya dengan judul artikel ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan. Diketahui dari hasil penelitian bahwa pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidik kepolisian belum seluruhnya terpenuhi karena masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-Undangan. Tidak langsung dilakukannya pemeriksaan setelah dilakukan penahanan dimana ketidaksabaran, dalam melakukan interogasi awal saat penyidikan tersangka sering tidak jujur, tidak sopan dengan polisi sehingga membuat emosi secara perkataan maupun sampai terjadi kontak fisik dengan tersangka. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan jika terjadi penyimpangan dalam proses pemeriksaan secara aturan yang ada dijelaskan jika diketahui terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri maka dapat dikenai hukuman, Bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Aceh dapat melakukan upaya pendisiplinan terhadap anggota polri yang melanggar disiplin dan kode etik. Diharapkan kepada Polisi yang mempunyai tugas dan fungsi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan memberikan sepenuhnya hak-hak yang diatur dalam KUHAP terhadap seseorang yang belum tentu bersalah saat dilakukan pemeriksaan. Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh (Bid. Propam Polda Aceh) juga harus lebih tegas dalam memproses setiap kasus indisipliner yang dilakukan oleh oknum Polisi.

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO:4/PID.SUS-ANAK/2015/PN.KPN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Mahrul Nida; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penulisan ini bermaksud untuk menyatakan tentang penerapan Sistem Peradilan pidana anak dan pertimbangan Hakim tentang Litmas di dalam kasus ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terlaksananya ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.dimana terdakwa anak disini dilakukan penahanan yang mengabaikan SPPA.dimana tidak tercantum prinsip akan kepentingan terbaik bagi anak disini.hakimnya juga tidak sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya tunggal bukan majelis, karena terdakwa masih anak-anak,resiko hukuman pun dibawah dari 7 tahun.terdakwa anak bukan residivis seharusnya diupaya kan diversi untuk menghindari pembidanaan penjara. Hakim juga mengabaikan Litmas dan tidak menggunakan pendekatan Restorative Justice yang mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak yang jelas terdakwa anak belum merasakan keadilan dalam kasus ini. dalam kasus hakim belum memenuhi rasa keadilan yang ada bagi terdakwa dan putusan tersebut dapat memberikan cap dan labeling pada diri si anak sebagai terpidana.Kata Kunci :Sistem Peradilan Pidana Anak,Litmas,Kepentingan terbaik bagi anak, Restorative Justice Abstract : This writing intends to state about the application of the Juvenile Justice System and Judge's consideration of the Litmas in this case. The results show that the provisions in the Child Criminal Justice System are not fully implemented. Where the accused child is detained, he ignores the SPPA. the best interest for children here. the judge is also not in accordance with the provisions of the Criminal Justice System Children should be single not the assembly, because the defendant is still a child, the risk of punishment is below 7 years. It is alleged that children who are not recidivists should try diversion to avoid imprisonment. The judge also ignored the Litmas and did not use the Restorative Justice approach which ignored the best interests of the child which the defendant clearly felt had not felt justice in this case. in the case of the judge not fulfilling the sense of justice that exists for the defendant and the verdict can label and label the child as a convict.Keywords: Child Criminal Justice System, Community Service, Best interests for children, Restorative Justice

TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Nur Akmalia; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak -Pasal 480 ayat (1) Buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Namun di Kota Banda Aceh masih ada terjadi tindak pidana penadahan terhadap sepeda motor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor di Kota Banda Aceh, penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor di Kota Banda Aceh, dan hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai pihak terkait yang menjadi subjek penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk artikel Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penadahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah adanya penyebab dari prekonomian pelaku yang tidak mampu membeli sepeda motor, sumber pendapatan yang mengguntungkan, ketidak hati-hatian dalam membeli, lingkungan sosial yang mendukung untuk melakukan penadahan, dan gaya hidup yang menuntut untuk dapat memiliki sebuah sepeda motor. Adapun penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan razia rutin, melakukan sosialisasi lalu lintas dan memberikan himbauan kepada masyarakat dalam bentuk spanduk dan baleho di jalan. Disarankan kepada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pengawasan terhadap bengkel-bekel atau tempat-tempat yang menjual sperpart sepeda motor di Kota Banda Aceh. Disaranakan kepada masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam membeli sepeda motor bekas pakai dengan mengecek kelengkapan surat kepemilikan dan kesesuaiannya dengan identitas sepeda motor tersebutKata Kunci : Pidana, Penadahan, dan Sepeda Motor Abstract -Article 480 paragraph (1) Book II of The Criminal Law Book [Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)] describes who buys, rents, exchanges, accepts pledges, receives gifts, or withdraws, sells, rents, exchanges, pawns, transports, saves or hiding something, which is known or appropriately must be assumed that it is obtained from criminal fencing. But in Banda Aceh there are still occur criminal acts of motorcycle fencing. The purpose of this research are to explain the factors of the criminal acts of motorcycle fencing in Banda Aceh, the handling of its crime and the obstacles experienced by the Police in preventing its crime. The research method used is an empirical juridical research method, the data collected by interviewing relevant parties who are the subject of this research. Then analyzed using a qualitative approach as outlined in a paper in the form of a thesis. Based on the results, it can be explained, that the cause of criminal acts in the jurisdiction of Police Resort Banda Aceh are the economic actors who cannot afford motorcycle, profitable sources of income, inadvertent buying, social lifestyle, and a lifestyle that demands being able to own a motorcycle. The method used by the police are by conducting routine raids, traffic socialization and giving appeals to the community with banners and billboard on the road. It is suggested to the Police Department in Banda Aceh to elevate supervision of the places that sell motorcycle sperpart in Banda Aceh. And to the public society that must be more careful in buying secondhand motorcycles with checking the completeness of ownership documents and their suitability with the identity of the motorcycle.Keywords: Criminal, Fencing, and Motorcycle.

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 286 K/Pid/2017 TENTANG TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA Haikal Audia; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

jurnal ini berjudul Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 286 K/Pid/2017 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Adapun yang melatar belakangi pembuatan jurnal ini adalah bahwa adanya putusan pengadilan yang di ambil oleh hakim tanpa melihat fakta-fakta yang ada di dalam persidangan sehingga putusan bebas yang di ambil oleh hakim dinilai bertentangan dengan rasa keadilan yang berlaku saat ini. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menilai hakim tidak melihat fakta-fakta yang hadir di persidangan dan putusan yang di ambil dirasa tidak adil. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan atau dengan kata lain dengan mengumpulkan bahan-bahan sekunder. Kesimpulan penelitian yang di dapatkan adalah hakim tidak melihat fakta yang telah diberikan oleh saksi sehingga putusan bebas yang di ambil hanya berdasarkan keyakinan hakim saja yang mana ini merugikan pihak dari keluarga korban.

Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Kota Medan Ahmad Mulia S. Pandia; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.713 KB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa para pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi standar nasional yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Perdagangan pakaian bekas impor merupakan kegiatan usaha ilegal dan melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaanpenerapan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terhadap penjual pakaian bekas impor di Kota Medan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan sanksi pidana undang-undang perdagangan, dan menemukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan terkait penjualan pakaian bekas impor di Kota Medan. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini, dilakukan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden maupun informan dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan penerapan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap penjual pakaian bekas impor di Kota Medan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana ini adalah adanya oknum-oknum pemerintahan yang menjadi pelindung para importir dalam aktivitas impor pakaian bekas, faktor ekonomi para penjual pakaian bekas impor dan kurangnya kesadaran hukum para penjual pakaian bekas impor. Upaya yang dapat dilakukan adalah pemerintah dapat membuat satu peraturan baru yang lebih tegas tentang penerapan sanksi pidana terhadap para penjual pakaian bekas impor ilegal. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang melarang kegiatan impor dan aktivitas jual beli pakaian bekas impor.

Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Nurul Fitriani; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.382 KB)

Penelitian ini tujuan menjelaskan kesadaran dari si pelaku terhadap tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain, menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain dan menjelaskan upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan sesuai topik pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya kesadaran pelaku tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain memang sulit untuk diukur. Tetapi bila dihubungkan dengan kealpaan (culpa), maka perbuatan pelaku digolongkan pada kealpaan tanpa kesadaran. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain Nomor: 29/Pid.B/2016/PN Sgi. dapat dinyatakan belum sesuai karena tidak berpedoman pada asas lex specialis derogat legi generali. Hukuman yang diterima terdakwa sangat ringan, yaitu hanya dua (2) bulan kurungan. Itu tidak sebanding dengan akibat yang menimpa korban hingga meninggal dunia. Pasal 359 KUHP adalah aturan hukum yang bersifat umum, sedangkan masih ada aturan yang bersifat khusus lainnya yaitu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan demikian diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku dan memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Upaya yang dilakukan oleh pihak aparat desa dan PLN untuk menghindari terjadinya lagi tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yaitu berupa himbauan. Adapun upaya secara empirik yaitu pre-emtif, preventif dan represif. Disarankan kepada kepala desa agar rutin mengadakan himbauan dan sosialisasi terkait penggunaan arus listrik ilegal untuk mengusir hama kepada warga. Juga memasang plang (papan) tentang larangan mengambil arus listrik secara ilegal sebagai peringatan bagi warga.

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Dan Overspel Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Anak Nurmala Sari; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.717 KB)

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000”. Ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur juga diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anggota kepolisian tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya untuk menegakan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak serta upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan serta tulisan ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab anggota kepolisian melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu Anak-anak lebih mudah dibujuk, faktor keluarga, faktor lingkungan, pengaruh obat-obatan terlarang atau minuman keras (alkohol), sering melihat situs pornografi, adanya kelainan seksual, rasa ingin coba-coba atau meniru, adanya kesempatan yang mendukung, kurangnya pendekatan terhadap ajaran agama, serta moral yang tidak baik. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota kepolisian dapat dilakukan dengan cara, meningkatkan kegiatan pembinaan mental dan rohani, melakukan program-program kegiatan keagamaan, memberikan sanksi yang berat kepada pelaku dan melakukan upaya penegakan hukum kepada pelaku. Disarankan untuk adanya upaya lebih lanjut dari pihak Kepolisian Daerah Aceh dalam menanggulangi dan meminimalisir agar anggota kepolisian tidak melakukkan tindak pidana pencabulan khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta perlu adanya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yaitu baik perlindungan yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, instansi kepolisian maupun lembaga sosial anak.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Jantho Aceh Besar) Nelly Ardila; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

P. 76 C UU No. 35 Thn 2014 tentang Perubahan Terhadap UU NO. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak Menyebutkan Bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, pelanggaran ketentuan ini akan diancam dengan pidana diatur dalam P. 80 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Faktor Penyebab pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap anak, penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dan hambatan dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. Data yang diperoleh dalam penelitian melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak dengan di selesaikan secara peradilan pidana dan bisa diselesaikan secara mediasi. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah kesulitan dalam menghadirkan saksi dan meminta keterangan dari anak korban kekerasan fisik. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak. Disarankan kepada pemerintah untuk sering melakukan sosialisasi ke sekolah tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Thn 2002 Tentang perlindungan anak.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search