Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
5.738
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Acta Comitas Jurnal Akta Jurnal Penelitian Hukum De Jure Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal Of World Science
I Nyoman Bagiastra
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
BALI DALAM PENGEMBANGAN PENGOBATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER (Kajian Yuridis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer) Bagiastra, I Nyoman; Sudantra, I Ketut
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol 2, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.895 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v2i2.17487

Abstract

Traditional medicine by the people in several regions in Indonesia is very diverse. Communities in a particular area have different ways and techniques in traditional medicine, this is because culture and understanding and also the biodiversity found in the environment in which they live and the local wisdom they have is the cause of the emergence of various cultural products. Given that Bali has a culture related to the understanding of traditional medicine since ancient times, inherited from generation to generation, it has the potential to carry out complementary traditional medicine that has local wisdom. Usadha was populist in Bali carried out by a balian. There are several types of balian that are contained in the palm bodon ejection in accordance with the field and purpose. Normatively, the government has issued Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 15 of 2018 concerning the Implementation of Complementary Traditional Health Services as a basis for implementing complementary traditional medicine. There are provisions that need to be studied and criticized so that they do not have the potential to hinder if Bali carries out complementary traditional medicine services in the future.
MODEL PENGATURAN ANTI OBESITAS DALAM RANGKA PENGUATAN SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA Bagiastra, I Nyoman; Yuliartini Griadhi, Ni Made Ari
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v8i2.22377

Abstract

Secara regulasi, sejatinya pemerintah Indonesia menyadari akan bahaya dampak serta resiko  yang ditimbulkan dari obesitas. Terlihat dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji yang selanjutnya diamandemen dengan Permenkes Nomor 63 Tahun 2015. Di Negara maju yaitu Amerika dan Jepang memiliki program khusus serta regulasi terkait penanganan obesitas. Malaysia merupakan yang menjadi negara pertama di Asia yang memiliki undang-undang antiobesitas agar obesitas menurun di masyarakatnya. Roscoe Pound menyatakan hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering). Hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Prevalensi obesitas di Indonesia mengalami peningkatan mencapai tingkat yang membahayakan. Intervensi pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan, yatu dengan membuat suatu regulasi sebagai alat untuk merekayasa sosial terkait permasalahan obesitas di Indonesia. Kata kunci  : Pengaturan, Obesitas, Kesehatan Masyarakat
LEGALITAS THRIFT SHOP DAN PRELOVED DI INDONESIA Angga, Dewa; Bagiastra, I Nyoman
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis legalitas keberadaan thrift shop dan preloved serta tanggung jawab pelaku usaha thrift shop dan preloved berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya UUPK). Tulisan ini tergolong metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi kepustakaan yang dianalisis digunakan dengan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai praktik penjualan barang bekas, khususnya pakaian bekas dalam negeri. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan hanya melarang impor pakaian bekas ke Indonesia. Perdagangan pakaian bekas yang dilakukan oleh thrift shop atau preloved tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran apabila pakaian bekas yang dijual oleh pelaku usaha thrift shop ataupun preloved berasal dari milik pribadi dan bukan merupakan hasil impor pakaian bekas. Dalam ketentuan UUPK telah ditentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila konsumen terbukti mengalami kerugian atas konsumsi diproduksi barang yang atau oleh pelaku diperdagangkan usaha. Kata Kunci: Pakaian Bekas, Thrift Shop, Preloved, Pelaku Usaha ABSTRACT The purpose of this paper is to identify and analyze the legality of the existence of thrift shops and preloved and the responsibilities of thrift shop and preloved business actors based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (hereinafter UUPK). This paper is classified as a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The technique of tracing legal materials uses a literature study technique that is analyzed using qualitative analysis. The results of the study show that there is no regulation that specifically regulates the practice of selling used goods, especially domestic used clothing. The government through the Minister of Trade only prohibits the import of used clothing into Indonesia. Trade in used clothing by a thrift shop or preloved is not considered a violation if the used clothing sold by a thrift shop or preloved business actor comes from private property and is not the result of imported used clothing. In the provisions of the UUPK, it has been determined that business actors have an obligation to run their business in good faith, provide correct, clear, honest information relating to goods and/or services traded, as well as an obligation to provide compensation if consumers are proven to have suffered losses on consumption of manufactured goods. which or by business actors are traded. Key Words: Used Clothes, Thrift Shop, Preloved, Business Actors
PENGAWASAN PENDAFTARAN IZIN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM SECARA ONLINE DI KOTA DENPASAR Bagiastra, I Nyoman; Adhi Saputra, I Made Hendra
Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan izin usaha pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar, dan prosedur perizinan izin usaha pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Seluruh data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara dan kemudain dianlisis dengan teknik keualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemerintah Kota Denpasar dalam menegakkan pelaksanaan izin usaha simpan pinjam pada koperasi menggunakan dasar hukum yang ada. Dilihat dari Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 pada Pasal 3 ayat (1) mengatur mengenai bentuk perizinan yang diatur, meliputi Izin Usaha dan Izin Operasional; dan (2) Adapun kendala dalam melaksanakan izin usaha simpan pinjam di Kota Denpasar. Berdasarkan faktor hukumnya sendiri dilihat dari pasal-pasal yang mengatur sudah sangat jelas namun masyarakat belum memahami mengenai Peraturan Menteri ini. Kemudian terakhir dilihat dari faktor masyarakat, masyarakat kurang memiliki wawasan serta kesadaran akan hukum yang sudah ditetapkan. Kata Kunci: Pengawasan, Izin Usaha, Koperasi Simpan Pinjam ABSTRACT The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of business licenses in savings and loan cooperatives in Denpasar City, and procedures for licensing business permits in savings and loan cooperatives in Denpasar City. This research belongs to the type of empirical research by examining problems based on practice or the reality that exists in society. All data were collected using observation and interview techniques and then analyzed using qualitative techniques.. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) Denpasar City Government in enforcing the implementation of savings and loan business licenses in cooperatives uses the existing legal basis. Judging from the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 11 of 2018 in Article 3 paragraph (1) it regulates the form of regulated licensing, including Business Permits and Operational Permits; and (2) the obstacles in implementing a savings and loan business license in Denpasar City. Based on the legal factor itself, seen from the articles that regulate it, it is very clear, but the public does not understand this Ministerial Regulation. Then lastly, judging from community factors, the community lacks insight and awareness of the laws that have been set. Keywords: Supervision, Business License, Savings and Loans Cooperative
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA Pangestu, Gede Hadi; Bagiastra, I Nyoman
Kertha Desa Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 serta menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Hasil studi ini menjelaskan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 sudah tepat dan benar. Karena Hakim Mahkamah Agung sudah mengadili sendiri Putusan Nomor: 815K/PID/2015 yang membebaskan Terdakwa Abdul Khalik yang dikarenakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP, akan tetapi berdasarkan hasil visum menunjukan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana karena alasan pemaaf berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 KUHP. Penerapan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 yang mengadili sendiri sudah tepat dan benar, karena Hakim Mahkamah Agung meyakini kebenaran Visum et repertum yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat yang tentunya tidak dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya. Kata Kunci: Penerapan Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pelaku Gangguan Jiwa ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze the judge's legal considerations in determining the guilt of the perpetrators of premeditated murder who have mental disorders in the Supreme Court's Cassation Decision Number: 815K/PID/2015 and to analyze the criminal application of the crime of premeditated murder with mental disorders in the verdict. Supreme Court Cassation Number: 815K/PID/2015. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual and case approach. The results of this study explain that the judge's legal considerations in determining the guilt of the perpetrators of the crime of premeditated murder in the Supreme Court's Cassation Decision Number: 815K/PID/2015 are correct and correct. Because the Supreme Court Judge has tried himself Decision Number: 815K/PID/2015 which acquitted the Defendant Abdul Khalik because the Defendant was proven to have committed a crime of premeditated murder in accordance with the provisions of Article 340 of the Criminal Code, but based on the post-mortem results showed that the Defendant had a serious mental disorder, so The defendant cannot be convicted for reasons of forgiveness based on the provisions of Article 44 of the Criminal Code. The criminal application of the crime of premeditated murder in the Supreme Court's Cassation Decision Number: 815K/PID/2015 which tried itself was appropriate and correct, because the Supreme Court Judge believed in the truth of the Visum et repertum which explained that the Defendant had a serious mental disorder which of course could not be prosecuted. responsible for his actions. Keywords: Criminal Application, Premeditated Murder, Mental Disorder Actors
PEMIDANAAN PEMBUNUHAN IBU TERHADAPANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 219/Pid.B/2019/PN Gin) Krista, I Kadek; Bagiastra, I Nyoman
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pidana terhadap pemidanaan pembunuhan anak kandung oleh ibunyadan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemidanaan pembunuhan anak kandung oleh ibunya.Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat normatif, yang menggunakan pendekatanperundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach).Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukumprimer, sekunder dan tersier.Dikumpulkan dengan teknik pengumpulan bahan hukum dan dianlisis dengan teknik analisisbahan hukum.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: Pertama tindakan kekerasan seorang ibu terhadap anaknya yang mengakibatkan anaknya meninggal ini telah melanggar dari ketentuan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak;kedua, pada era globalisasi sekarang ini banyak kasus pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga, bahkan marak orang tua yang dengan kejam membunuh darah dagingnya. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebutyaitu : adanya faktor intern dikarenakan ketidak mampuan dalam pengasuhan dan masalah kepribadian orang tua, dan faktor ekstern dikarenakan keadaan lingkungan disekitar pelaku yang menyebabkan pelaku tega melakukan pembunuhan contohnya perilaku orang tua yang lepas kontrol emosi. Kata Kunci: Pemidanaan, Pembunuhan, Anak Kandung ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze the criminal application of the punishment for the murder of a biological child by his mother and the factors that lead to the conviction of the murder of a biological child by his mother. This research is classified as a normative research type, which uses a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (The Case Approach). The legal materials in this study consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Collected with legal materials collection techniques and analyzed with legal materials analysis techniques. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: First, the violent act of a mother against her child which resulted in her child's death has violated the provisions of Article 80 paragraph (3) and paragraph (4) of the Law on Child Protection; secondly, in the current era of globalization, there are many murder cases involving family members, even parents who cruelly kill their flesh and blood. This is due to the many factors that force perpetrators in society to do this, namely: the presence of internal factors due to inability in parenting and personality problems of parents, and external factors due to environmental conditions around the perpetrators that cause perpetrators to commit murder, for example the behavior of parents who are off the hook. emotion control. Keywords: Criminal, Murder, Biological Children
KOORDINASI ANTARA DESA DINAS DAN DESA PAKRAMAN DALAM DINAMIKA PENANGANAN TERHADAP PENDUDUK PENDATANG DI BALI A. A. Gede Raka Putra Adnyana; I Nyoman Bagiastra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai penduduk pendatang di Bali merupakan suatu hal yang krusial. Kehadiran penduduk pendatang berdampak diberbagai faktor. Kedatangan penduduk pendatang ke Bali selain dapat memberi dampak positif, juga akan membawa dampak negatif terhadap perkembangan mental orang-orang pribumi akibat hadirnya penduduk pendatang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis mencoba mengkaji dari segi perundang-undangan seperti dasar norma Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah serta study pustaka. Berkembangnya keadaan kependudukan di Bali, penduduk di Bali dapat dikelompokkan menjadi 3,yaitu krama desa, karma tamiu dan tamiu. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan tentang pengaturan penduduk pendatang di Bali yang di lakukan oleh desa pakraman dan desa dinas. Disamping itu, tulisan ini juga menjelaskan hubungan desa pakraman dan desa dinas dalam pengaturan penduduk pendatang.
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online Ni Luh Dina Yuliana; I Nyoman Bagiastra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i08.p07

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk menambah pengetahuan hukum masyarakat mengenai pengaturan hukum dari penyelenggaraan platform layanan kesehatan online di Indonesia dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pengguna jasa platform layanan kesehatan online terkait perlindungan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini mengkaji problema norma yakni kekaburan norma yang terjadi dengan berdasar pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan hukum dari penyelenggaraan platform layanan kesehatan online diatur melalui UU Kesehatan sebagai bagian dari pemberian pelayanan kesehatan dan Permenkes No. 20 Tahun 2019 yang mengatur lebih lanjut terkait penyelenggaraan telemedicine. Selanjutnya berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan pada pasien platform layanan kesehatan online sebagai konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan ialah dapat menuntut ganti kerugian terhadap penyedia platform sesuai ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Pengguna jasa platform kesehatan secara online dapat memilih mekanisme penyelesaian yang dikehendaki baik secara litigasi sesuai Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen ataupun secara non litigasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen. Kemudian berkaitan dengan kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh dokter pada platform layanan kesehatan online juga dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan menyampaikan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai dengan yang telah ditegaskan melalui Pasal 66 UU Praktik Kedokteran. Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Pasien,Platfom Kesehatan Online
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Service Mesin Kopi Di Denpasar Farel Aditya Maksum; I Nyoman Bagiastra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i09.p04

Abstract

ABSTRAK Penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap para pihak didalam pemberian jasa servis mesin kopi dan penyelesaian sengketa yang dialami oleh kedua belah pihak baik itu dari sisi pandang konsumen maupun penyedia jasa servis yang bersangkutan apabila terjadi sebuah kerusakan pada mesin kopi akibat kelalaian konsumen. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang yang mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Dalam hasil penelitian ini, permasalahan atau sengketa yang terjadi adalah kurang peka nya pihak pemilik toko kopi akan anjuran yang diberikan oleh teknisi mesin kopi atau dapat dikatakan adanya unsur kelalaian dari konsumen itu sendiri. Penyelesaian sengketa terdapat 2 cara yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa secara musyawarah. Pihak penyedia jasa servis mesin kopi Seren Works dalam kasus ini menggunakan penyelesaian sengketa secara musyawarah dikarenakan menurutnya penyelesaian secara musyawarah lebih menghemat waktu dan biaya dibandingkan penyelesaian di dalam pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jasa Servis Mesin Kopi, Konsumen ABSTRACT This research is to find out the legal arrangements for the parties in the provision of coffee machine services and dispute resolution experienced by both parties, both from the consumer's point of view and the service provider concerned if there is a damage to the coffee machine due to consumer negligence. The type of research method used is using empirical legal research methods. The empirical legal research method is a research method that examines the provisions of the legislation and looks at the facts that occur in the field. In this case, the problem or dispute that occurs is the lack of sensitivity of the coffee shop owner to the advice given by the coffee machine technician or it can be said that there is an element of negligence from the consumer himself. There are 2 ways to settle disputes, namely dispute resolution in court and dispute resolution by deliberation. The Seren Works coffee machine service provider in this case uses a deliberation dispute resolution because according to him, amicable settlement saves time and costs more than settlement in court. Keywords: Legal Protection, Coffee Machine Service, Consumers
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT LAUNDRY Lani Eka Kumala Dewi; I Nyoman Bagiastra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Juni 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi KonsumenyangKehilanganBarang di TempatLaundry. Latar Belakang penulisan jurnal ini adalah sebagian besar konsumen yang memakai jasa laundry mengalami kerugian berupa kehilangan barang pribadi ditempat laundry. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang kehilangan barang di tempat laundry. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan metode normatif yaitu menempatkan norma sebagai objek penelitian hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang barangnya hilang ditempat laundry terdapat dalam Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KitabUndang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 4a yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Perjanjian penitipan diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penitipan barang terjadi bila orang menerimabarang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikanny adalam keadaan yang sama, Pasal 1697 yang menyatakan bahwa perjanjian penitipan antara pemberi jasa dan konsumen,  Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Co-Authors A. A. Gede Raka Putra Adnyana Adhi Saputra, I Made Hendra Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma Anak Agung Titah Ratihtiari Angga, Dewa Anindya Primadigantari Bagus Gede Ari Rama Bagus Putu Wisnu Mandala W Bagus Putu Wisnu Mandala Weisnawa Dewa Gede Prawira Buwana Farel Aditya Maksum Gede Hardiyana Putra I Gede Agus Ngurah Gede I Gede Artha I Gede Arya Kusuma I Gede Dharma Eka Yudarsa I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ketut Bagusdharma Liran I Kadek Dwi Wisma Putra I Ketut Markeling I KETUT SUDANTRA I Komang Gede Jaya Artha Kusuma I Made Dedy Priyanto I Made Kresnayana I Nyoman Darmadha I Nyoman Gede Sugiartha I Putu Donny Laksmana Putra I Wayan Parsa I Wayan Putra Nugraha I Wayan Wardiman Dinata I Wayan Wiryawan Ida Bagus Adhitya Prayoga D Ida Bagus Anindya Jaya Keniten Ida Bagus Gede Pratama Ida Bagus Indra Mahardika Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Intan Pratiwi Kadek Lilyani Kadek Radhitya Vidianditha Ketut Leona Trida Yuliani Komang Wahyuni Purnama Ningrum Krista, I Kadek Lani Eka Kumala Dewi Made Arie Wiedhayanti Made Dita Widyantari Made Ray Adityanata Made Sintya Wahyu Wulan Astari Ni Kadek Ditha Angreni Ni Luh Dina Yuliana Ni Made Adinda Wikan Dewi NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Ni Made Asri Alvionita Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Nyoman Trisnadi Piranti Sari Dewi Ni Putu Ayu Yuliana Murni Nyoman Edy Febriana Nyoman Rexa Danandhika Pangestu, Gede Hadi Putu Astika Yasa Putu Novi Pujayanti Putu Putri Nugraha Putu Tasya Ratna Elisabeth Kusumaedi Putu Tissya Poppy Aristiani Raja Tua Hamonangan Ria Tri Harini Dwi Rusiawati Suatra Putrawan Tjokorda Gde Indraputra Wahyu Tantra Setiadi Windi Dianti Agustin