Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Pkm Kelompok Pengrajin Cukli Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat Sakban, Abdul; Yusril, Muhammad; Hafsah, Hafsah
Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 2: November 2018
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/linov.v3i2.448

Abstract

Target luaran yang dicapai dalam program PKM ini adalah peningkatan keterampilan mitra pengabdian pada bidang produksi, bidang managemen keuangan, dan bidang pemasaran. Kegiatan PKM ini dilakukan selama 8 bulan dan dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2018/2019. Adapun langkah-langkah kegiatan program PKM adalah observasi dan wawancara, penyuluhan, partisipasi, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan. Hasil pelaksanaan kegiatan meliputi: sosialisasi kegiatan PKM, penjelasan tentang manajemen pengelolaan keuangan usaha kerajinan cukli dan manajemen bisnis usaha sekaligus prakteknya, penjelasan tentang cara menggambar dan mendesain corak kerajinan cukli serta prakteknya, penjelasan tentang cara pemasaran hasil kerajinan cukli melalui offline dan online serta prakteknya, selain itu praktek langsung dalam memproduksi kerajinan cukli dan evaluasi hasil kegiatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama kegiatan PKM kelompok pengrajin cukli banyak mendapat pemahaman dan keterampilan dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya kelompok pengrajin cukli.Pkm Cukli Craftsmen Group in Sesela Village, Gunung Sari District, West LombokAbstractThe output target achieved in this PKM program is to improve the skills of service partners in the production, financial management and marketing fields. This PKM activity was carried out for 8 months and was held in the even semester of the 2018/2019 academic year. The steps for the PKM program activities are observation and interviews, counseling, participation, coaching, training, and mentoring. The results of the implementation of activities include: socialization of PKM activities, an explanation of the financial management of cukli handicraft businesses and business management as well as its practice, an explanation of how to draw and design cukli handicraft styles and practices, an explanation of how to market cukli handicrafts through offline and online and their practices, besides direct practice in producing cukli handicrafts and evaluating the results of activities. Thus it can be concluded that during the PKM activities the cukli craftsmen group gained a lot of understanding and skills in the hope of increasing the income of the community, especially the cukli craftsmen group.
PELATIHAN GURU PKN DALAM MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF DI DESA BARABALI KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH Abdul Sakban; Yunan Yunan; Kamaluddin Kamaluddin; Komang Sundara
Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1: October 2017
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/linov.v2i1.415

Abstract

Penggunaan media pembelajaran interaktif oleh para guru sehingga pengembangan materi pembelajaran interaktif dengan komputer kurang optimal. Kondisi ini diperparah lagi dengan metode pengajaran yang masih mengandalkan ceramah, one-way communication, tidak tersedianya media dan ketidakmampuan membuat media, yang menyebabkan siswa menjadi cepat bosan dan tidak paham akan apa yang diajarkan sehingga materi yang disampaikan guru tidak sampai pada tujuannya. Oleh karena itu, melalui kegiatan PKM yang akan dilakukan ini setidaknya dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada guru untuk dapat menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan menarik sehingga minat dan hasil belajar siswa meningkat. Tujuan kegiatan pengabdian ini untuk mengetahui pelatihan guru PKn dalam menggunakan media pembelajaran interaktif di Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan PKM ini mencakup beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi dan penyempurnaan karya media pembelajaran oleh tim PKM, dan refleksi dan penutupan program PKM. Hasil yang dicapai melalui kegiatan ini menujukkan (1) adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan para guru tentang pembuatan media pembelajaran interaktif pada pembelajaran PKn. (2) tersedianya media pembelajaran interaktif PKn bagi guru-guru SD dan SMP di kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
IMPLIKASI YURIDISI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DI DESA SENGGIGI, KECAMATAN BATU LAYAR, LOMBOK BARAT, NTB Resmayani, Ni Putu Ade; Resmini, Wayan; Sakban, Abdul
SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 2, No 2 (2019): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.992 KB) | DOI: 10.31764/jpmb.v2i2.861

Abstract

Perkawinan poligami di Indonesia, dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau di bawah tangan terutama di kalangan menengah. Di kalangan santri tradisionalis di pedesaan praktek poligami masih marak dilakukantapi jumlahnya jauh lebih menurun daripada pada sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan, tanya jawab.Implikasi yuridis perkawinan poligami yang paling dirugikan adalah perempuan dan anak-anak., maka anak tersebut hanya diakui hak-haknya dari pihak ibu. Dalam pembuatan akta kelahiran, anak hanya akan dicatatmengikuti nama ibu karena catatan sipil untuk kelahiran anak mengisyaratkan adanya surat nikah resmi dari negara.Hal ini berimbas pada pembagian harta warisan, dimana sang anak akan kesulitan mendapatkan hak warisnya, isteri tidak memperoleh tunjangan apapun jikak suami meninggal, apabila suami sebagai pegawai, maka isteri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun si suami.
HUBUNGAN ANTARA POLA KOMUNIKASI ORANG TUA DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DI SMAN 1 LABUAPI LOMBOK BARAT Candra Candra; Abdul Sakban
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.299 KB) | DOI: 10.36312/jupe.v2i2.212

Abstract

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting  untuk terjadinya interaksi kedua belah pihak atau lebih, namun komunikasi juga terlihat lebih menarik ketika memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, dampak positif tersebut tergantung bagaimana pola komunikasi yang dibangun oleh para komunakan. Pola komunikasi orang tua dalam lingkungan keluarga akan mempengaruhi keadaan keluarga itu sendiri, misalnya terjadinya motivasi belajar anak tergantung bagaimana orang tua membangun pola komunikasi dengan anak tersebut atau yang disebut oleh mudjiono terdapat faktor eksternal ikut terlibat dalam motivasi belajar anak. Sehingga peneliti tertarik untuk meneli peran pola komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar anak di SMAN 1 Labuapi dengan tujuan untuk mengetahui Hubungan antara Pola Komunikasi Orang Tua dengan Motivasi Belajar Siswa di SMAN 1 Labuapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan pendekatan expost-fakto, penlitian ini adalah penelitian populasi dengan tehnik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi, jenis data yang dikumpulkan adalah kuantitatif dan sumber data primer. Sementara instrumen dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen tersebut serta uji normalitas untuk peryaratan analisis. Analisis data menggunakan korelasi product moment. Hasil penelitian diperoleh harga r hitung sebesar 0.336 dan r tabel 0,497 pada taraf kesalahan 5 %, artinya r hitung lebih kecil dari r tabel. Maka hasil uji hipotesis menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan antara pola komunikasi orang tua dengan motivasi belajar siswa. Sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas XI IPA di SMAN 1 Labupai tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, salah satunya pola komunikasi orang tua, akan tetapi lebih kepada faktor eksternal yang lain seperti kemampuan siswa bergaul, berkomunikasi serta sikap siswa itu sendiri yang berada diluar lingkungan keluarga dan faktor internal siswa itu sendiri
ANALISIS KORELASI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA GURU TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DI SMAN 1 LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT Candra Candra; Abdul Sakban
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.182 KB) | DOI: 10.36312/jime.v2i2.45

Abstract

Peran pemimpin dalam suatu organisasi sangat penting, mengingat semua kebijakan berada pada pimpinan itu sendiri. Sekolah SMAN 1 Labuapi merupakan salatu sekolah yang memiliki tingkat prestasi kerja guru dan siswa sangat baik, terutama siswa kelas XI IPA yang memiliki motivasi belajar yang cukup tinggi, sementara kinerja guru dapat dilihat pada tingkat kedisplinan dan minat serta semangat guru membina siswa, baik dalam kelas maupun kegiatan ekstrakurikulir, hal tersebut terjadi karena pola kepemimpinan kepala sekolah yang baik. Berdasarkan hal tersebut peneliti tetarik untuk melakukan penelitian tentang analisis korelasi kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan expost-fakto, sementara tehnik pengumpulan data yaitu menggunakan angket dan dokumentasi dan sumber data diperoleh dari data primer. Instrumen yang digunakan diuji tingkat validitas dan reliabilitas dengan mengunakan rumus product moment dengan KR 20, data diuji tingkat kenormalan sebelum dianalisis. Analisis data menggunakan rumus spearman rank. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan variabel kepemimpina kepala sekolah  dengan motivasi belajar siswa memiliki harga koefisen korelasi rho hitung sebesar 0, 074 dan rho tabel 0,475, dan hubungan variabel kinerja guru dengan motivasi belajar siswa sebesar 0,078 dan harga rho tabel 0,475, sedangkan kepemimpina kepala sekolah dengan kinerja guru diperoleh harga rho hitung sebesar 0,784 dan harga rho tabel 0,475. Sehingga untuk hipotesis pertama dapat dikatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah tidak memiliki hubungan positif dengan motivasi belajar siswa, dan kinerja guru tidak memiliki hubungan positif dengan motivasi belajar siswa, sedangkan kepemimpinan kepala sekolah memiliki hubungan yang positif dengan kinerja guru
Bentuk Hidup Akur Beda Agama Antara Islam dan Budha di Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Kamaluddin H. Ahmad; Abdul Sakban; Musadat Sudarto
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2: September 2019
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.368 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v7i2.1112

Abstract

Hidup berdampingan dengan perbedaan agama dapat menjadi penyebab terjadinya konflik agama terutama bagi Indonesia yang merupakan Negara multicultural seharusnya memiliki cara untuk mempertahankan perbedaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah  untuk menjelaskan bentuk hidup akur beda agama antara Islam dan Budha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya antara lain, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terciptanya kerukunan karna masing-masing dari setiap pemeluk agama saling terbuka dan menerima keberadaan dari agama lain. Bentuk kerukunan umat beragama antara masyarakat Islam dan Buddha di Desa Mareje adalah adanya bentuk interaksi sosial yang meliputi: komunikasi yang baik antar sesama umat beragama, saling mengajak untuk berbuat baik kepada sesama, selalu sopan dan saling menghargai ketika berinteraksi antar sesama umat beragama untuk menjunjung tinggi rasa toleransi terhadap umat beragama Islam dan Buddha di desa Mareje Coexistence with religious differences can be a cause of religious conflict, especially for Indonesia which is a multicultural country should have a way to maintain these differences. The purpose of this study is to explain the life forms of different religious differences between Islam and Buddhism. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Then the data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. From the results of the study found that the creation of harmony because each of the adherents of each religion is open to each other and accept the existence of other religions. The form of religious harmony between Muslim and Buddhist communities in the village of Mareje is a form of social interaction that includes: good communication between fellow believers, inviting each other to do good to others, always being polite and respectful when interacting among fellow religious communities to uphold a sense of tolerance towards Muslims and Buddhists in the village of Mareje.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN Wayan Resmini; Abdul Sakban; Ni Putu Ade Resmayani
SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 4, No 1 (2020): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.812 KB) | DOI: 10.31764/jpmb.v4i1.3319

Abstract

ABSTRAKKesadaran  hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kesadaran hukum, seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap, misalnya mengenai Undang-Undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Uraian di atas jika dihubungkan dengan realitas di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi hukum, hal ini dapat  dilihat dalam kepemilikan akta perkawinan, yang  merupakan kewajiban bagi kelangsungan kehidupan  suatu rumah tangga.  Peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam  dan juga Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama diluar Islam, selaku  yang membuat akta perkawinan sangat penting. Lokasi pengabdian  pada masyarakat ini dilakukan di kecamatan Pemenang,  berjarak sekitar 9 km dari kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan kegiatan ini adalah : untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta perkawinan. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah: penyuluhan dan tanya jawab. Dalam meningkatkan kesadaran  masyarakat terhadap kepemilikan Akta Perkawinan  di kecamatan Pemenang, kabupaten Lombok Utara  merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan, ini membuktikan bahwa peran serta Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil  sangatlah diperlukan dengan melihat hasil pengamatan dan Tanya jawab pada saat dilaksanakan pengabdian pada masyarakat bahwa peran serta pemerintah belum maksimal, karena metode penyuluhan yang dilakukan selama ini belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara keseluruhan dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.  Faktor ekonomi yang masih rendah membuat masyarakat tidak memiliki akta perkawinan, biaya merupakan faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam membuat akta perkawinan,  faktor  lain yang menghambat masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, yaitu  faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah dengan melihat tingkat pendidikan masyarakatnya. Kata kunci : kesadaran hukum; kepemilikan; akta perkawinan                                           ABSTRACTLegal awareness is an attitude that needs to be instilled in all community members of the nation. Regular information and legal counseling based on a solid plan need to have existed to increase legal awareness, for example, regarding Law No. I of 1974 concerning Marriage. If the description above is related to the reality on the ground, many people have not obeyed the law. This matter can be seen in the ownership of a marriage certificate, which is an obligation for each household. The role of the Office of Religious Affairs (KUA) for those who are Muslim and also the Civil Registry Office for those who are non-Muslim, as the one who makes marriage certificates, is critical. This community service is carried out in Pemenang district, about 9 km from North Lombok district, West Nusa Tenggara Province. This activity aims to increase legal awareness of the community towards ownership of a marriage certificate. The methods used in this activity were: counseling, along with questions and answers session. In increasing public awareness of ownership of a Marriage Certificate in Pemenang, the Office of Religious Affairs and the Civil Registry Office of North Lombok Provence is needed by looking at the results of observations and questions and answers during community service. The government's participation has not been maximized because the counseling methods so far have not been able to increase public awareness as a whole by looking at the reality that occurs in society. Economic factors that still low make people not have a marriage certificate; the cost is a factor that becomes a constraint for society in obtaining a marriage certificate. These other factors hinder people from having a marriage certificate, namely the factor of community awareness that is still low by looking at the community's level of education. Keywords: legal awareness; ownership; marriage certificate
Tindakan Bullying di Media Sosial dan Pencegahannya Abdul Sakban; Sahrul Sahrul; Andi Kasmawati; Heri Tahir
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.698 KB) | DOI: 10.36312/jisip.v2i3.564

Abstract

Tindakan bullying dapat dilakukan melalui media seperti pesan text, gambar video, panggilan telepon, e-mail, chat room, Instant Messaging (IM), Situs Media Sosial, dan website. Tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini adalah untuk menjelaskan tindakan bullying di media social dan pencegahan. Hasil studi menunjukkan bahwa etika berinternet, peran orang tua harus lebih intensif mengawasi perkembangan anaknya terhadap pengaruh media internet, aparat sipil kepolisian rutin melakukan kampanye “anti bullying” (stop bully) di sekolah, kampus/instansi dan masyarakat, dan melibatkan organisasi social untuk mengawasi peredaran kejahatan cyberbullying. Cara mencegah dan mengurangi berbagai tindakan bullying di media sosial dapat memaksimalkan sikap etika berinternet, peningkatan peran orang tua lebih intensif, pihak kepolisian rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti bullying, dan organisasi social. Dalam melakukan represif polisi terhadap kejahatan tindakan bullying, harus berawal pada titik paling awal dalam penyelidikan ditentukan apa tujuan utama investigasi dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
PENYULUHAN TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA Wayan Resmini; Abdul Sakban; Ni Putu Ade Resmayani
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 3, No 2 (2020): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.836 KB) | DOI: 10.31764/jpmb.v3i2.2198

Abstract

ABSTRAKPemberian pinjaman oleh Kreditur kepada Debitur didasarkan pada  asumsi bahwa  Kreditur percaya bahwa  Debitur dapat mengembalikan utang tepat  pada waktunya. Pelunasan utang oleh Debitur kepada Kreditur tidak selalu  dapat berjalan dengan lancar ada kalanya Debitur tidak membayar utangnya  kepada Kreditur walaupun telah jatuh tempo. Debitur yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan Debitur dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya.Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata telah mengatur secara khusus  mengenai hal utang piutang. Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di kecamatan Mataram Barat, kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Karena lokasi ini berada di pusat kota Mataram, maka mobilitas  perekonomian sangat tinggi, oleh karena transaksi  yang berhubungan dengan masalah utang piutang  sangat memungkinkan terjadi. Untuk itu masyarakat perlu diberikan penyuluhan yang berhubungan masalah tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dalam kegiatan  ini yaitu sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perjanjian sewa menyewa. Untuk mengetahui akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perjanjian sewa menyewa. Metode yang dipergunakan adalah penyuluhan dan tanya jawab. Pengaturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perjanjian sewa menyewa  diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perjanjian sewa menyewa yaitu debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, jika debitur melanggar, pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan dan Debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditur bersama-sama menurut imbangan piutang masing-masing. Kata Kunci: Penundaan kewajiban; hutang; sewa menyewa. ABSTRACTA loan is given based on the assumption that the Creditor believes the Debtor can return the debt on time. Debt repayment might not always run smoothly. There are times when the Debtor does not pay his debt even though it is the due date. Debtors who are unable to repay their debts have a risk that their assets will become collateral for their debts in the future. Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code have individually regulated the matters of debt payable. The community service is carried out in the sub-district of West Mataram, the city of Mataram, West Nusa Tenggara. Transactions related to debt and debt problems are highly possible here because this location is the center of the city of Mataram, and the mobility of the economy here is immoderate. For this reason, the public needs counseling related to the problem. The objectives of this activity are as follows: To find out the arrangements regarding the postponement of debt payment obligations to the lease agreement and to find out the legal consequences of the postponement of debt payment obligations to the lease agreement. The method used is counseling and group interview. The regulation concerning the postponement of the obligation to pay the debt to the lease agreement is regulated in Article 222 paragraph (3) of Law no. 37 of 2004 states that the Creditor who estimates that the Debtor cannot continue to pay his/her debts which are due and cannot be billed may request a debt obligation delay to enable the Debtor to submit a composition plan which includes offering partial or full payment of the debt to Creditors. Due to the legal delay of debt payment obligations under the lease agreement, the Debtor cannot take management actions or transfer the rights to any part of his/her property. If the Debtor violates, the management has the right to do everything to ensure that the Debtor's assets are not harmed because of the Debtor's actions. Debtors cannot be forced to pay their debts, and all execution actions that have been initiated in order to obtain debt repayment must be deferred, and the Debtor has the right to pay his debts to all creditors together according to their respective accounts. Keywords: Deferred liability; debt; rent.
PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PENGGUNA HANDPHONE DI KALANGAN REMAJA KOTA MATARAM (Kajian Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi) Abdul Sakban
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2: September 2016
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.725 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v4i2.343

Abstract

Abstrak: Perubahan yang terjadi pada manusia secara struktural dipengaruhi oleh perilaku social dan interaksi social. Perilaku social merupakan sebuah sikap yang tetap melekat pada diri seseorang yang kadang-kadang selalu berubah terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Interaksi social merupakan hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai wadah untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Handphone dapat menjadi factor yang mempengaruhi turunnya motivasi belajar siswa atau remaja, prestasi belajar, dan bahkan bisa merusak hubungan social antara sesama teman sejawat dan bahkan juga anggota keluarganya sendiri dan lebih-lebih orang tuanya mereka sendiri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan handphone di kalangan remaja dan tinjauan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi terhadap pengguna handphone di kalangan remaja. Hasil penelitian menujukkan bahwa adanya perubahan teknologi dan informatika dapat memberi dampak positif dan negative pada pengguna handphone di kalangan remaja. Secara yuridisnya penjelasan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tidak mampu memberikan batasan kreativitas pada seseorang dalam menggunakan handphone, hal ini bisa merusak sikap dan pola perilaku remaja dalam kehidupannya sehari-hari.