Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.331
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala PROSIDING SEMINAR NASIONAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENDIDIKAN (LPP) MANDALA Lumbung Inovasi: Journal of Community Service Abdimas Mandalika Lantera Widya
Abdul Sakban
Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN Wayan Resmini; Abdul Sakban; Ni Putu Ade Resmayani
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.376 KB) | DOI: 10.31764/jpmb.v4i2.4357

Abstract

ABSTRAKPajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber pendapatan negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk  pembiayaan daerah sebagai badan hukum public. Tindak lanjutnya,  ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15  Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2). Peraturan Daerah   ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam  pengenaan Pajak daerah.. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang betapa pentingnya masyarakat memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban untuk  membayar pajak bumi dan bangunan. Karena dalam kenyataannya masyarakat  masih banyak yang belum menyadari hal tersebut. Sosialisasi  ini mengambil lokasi di Kecamatan Mataram Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini berada di dalam kota Mataram. Adapun tujuan pengabdian pada masyarakat  ini, adalah sebagai berikut: Untuk memberikan pemahaman dan pendidikan tentang : tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan , cara mengajukan keberatan penetapan pajak bumi dan bangunan, cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah , diskusi dan Tanya jawab. Tata cara Pembayaran dan Penagihan Pajak adalah sebagai berikut: Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, Pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi  berupa bunga sebesar 2% setiap untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat terhutangnya pajak. Tata cara mengajukan keberatan pajak yang ditentukan oleh walikota. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu tentang: SPPT; SKPD;SKPDLB); dan SKPDN. Keberatan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat. Cara pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. Kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak perlu ditingkatkan, hal ini harus diperhatikan dan dimaksimalkan  oleh pemerintah daerah Kota Mataram dan instansi terkait, karena  masih banyak masyarakat belum menyadari alangkah pentingnya peran dan fungsi pajak badi pembangunan daerah.Hasil pengamatan dan Tanya jawab pada saat pelaksanaan Pengabdian  masyarakat Faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah, informasi tentang batas akhir pembayaran pajak kurang jelas dari instansi yang terkait. Kesulitan lainnya adalah tempat pembayaran pajak juga menjadi kendala Karen jarak tempuh kurang lebih 3-4 km dari tempat tinggal. Biasanya masyarakat baru membayar pajak saat terjadinya jual beli terhadap obyek pajak. Kata Kunci: pajak; bumi, bangunan; perkotaan; pedesaan. ABSTRACTTaxes are the transfer of wealth from the people to the state treasury to finance routine expenses, and the surplus is used for public saving, which is a source of state income. Meanwhile, regional taxes are state taxes submitted to the regions to be collected based on statutory regulations used for regional financing as public legal entities. As a follow-up, the Mataram City Regional Regulation Number 15 of 2018 concerning Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has been stipulated. This Regional Regulation is expected to become a legal basis in the imposition of regional taxes. For this reason, there is a need for socialization about how important it is for people to have awareness in carrying out their obligations to pay land and building taxes. Because in reality, there are still many people who are not aware of this. This socialization took place in the East Mataram District, Mataram City, West Nusa Tenggara. This location is in the city of Mataram. This community service's objectives are as follows: To provide understanding and education regarding procedures for paying land and building taxes, how to file objections to the determination of land and building tax, how to return overpayments of land, and to build tax by taxpayers. This activity's method is carried out using lecturing, discussion, and question and answer sessions. Procedures for Payment and Collection of Taxes are as follows: Tax payable based on the SPPT must be paid not later than 5 (five) months from the date of receipt of the SPPT by the taxpayer. At the due date, the payment is not paid or underpaid, shall be subject to administrative sanctions in the form of interest in the amount of 2% for a period of no later than 15 months from the time the tax became due. The Mayor determines the procedure for filing a tax objection. The taxpayer can file an objection to the Mayor or the appointed official regarding SPPT, SKPD, SKPDLB), and SKPDN. Objections must be made within a maximum period of 3 (three) months from the letter's date. To return the overpayment of Land and Building Tax Excess Payment upon tax overpayment, taxpayers can apply for a refund to the Mayor. Public awareness in paying taxes needs to be improved. This must be considered and maximized by the regional government of Mataram City and related agencies, because there are still many people who do not realize the importance of the role and function of taxes for regional development. The results of observations and discussions during the implementation of community service, this problem is caused by public awareness factors that are still low and lack of information about the deadline for tax payments from the relevant agencies. Another difficulty is where to pay taxes which is a constraint because the distance is approximately 3-4 km from the place of residence. Usually, people only pay taxes when the tax object is bought and sold. Keywords: tax; land; building; urban area; rural area
PENYULUHAN TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA Wayan Resmini; Abdul Sakban; Ni Putu Ade Resmayani
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 3, No 2 (2020): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.836 KB) | DOI: 10.31764/jpmb.v3i2.2198

Abstract

ABSTRAKPemberian pinjaman oleh Kreditur kepada Debitur didasarkan pada  asumsi bahwa  Kreditur percaya bahwa  Debitur dapat mengembalikan utang tepat  pada waktunya. Pelunasan utang oleh Debitur kepada Kreditur tidak selalu  dapat berjalan dengan lancar ada kalanya Debitur tidak membayar utangnya  kepada Kreditur walaupun telah jatuh tempo. Debitur yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan Debitur dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya.Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata telah mengatur secara khusus  mengenai hal utang piutang. Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di kecamatan Mataram Barat, kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Karena lokasi ini berada di pusat kota Mataram, maka mobilitas  perekonomian sangat tinggi, oleh karena transaksi  yang berhubungan dengan masalah utang piutang  sangat memungkinkan terjadi. Untuk itu masyarakat perlu diberikan penyuluhan yang berhubungan masalah tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dalam kegiatan  ini yaitu sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perjanjian sewa menyewa. Untuk mengetahui akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perjanjian sewa menyewa. Metode yang dipergunakan adalah penyuluhan dan tanya jawab. Pengaturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perjanjian sewa menyewa  diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perjanjian sewa menyewa yaitu debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, jika debitur melanggar, pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan dan Debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditur bersama-sama menurut imbangan piutang masing-masing. Kata Kunci: Penundaan kewajiban; hutang; sewa menyewa. ABSTRACTA loan is given based on the assumption that the Creditor believes the Debtor can return the debt on time. Debt repayment might not always run smoothly. There are times when the Debtor does not pay his debt even though it is the due date. Debtors who are unable to repay their debts have a risk that their assets will become collateral for their debts in the future. Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code have individually regulated the matters of debt payable. The community service is carried out in the sub-district of West Mataram, the city of Mataram, West Nusa Tenggara. Transactions related to debt and debt problems are highly possible here because this location is the center of the city of Mataram, and the mobility of the economy here is immoderate. For this reason, the public needs counseling related to the problem. The objectives of this activity are as follows: To find out the arrangements regarding the postponement of debt payment obligations to the lease agreement and to find out the legal consequences of the postponement of debt payment obligations to the lease agreement. The method used is counseling and group interview. The regulation concerning the postponement of the obligation to pay the debt to the lease agreement is regulated in Article 222 paragraph (3) of Law no. 37 of 2004 states that the Creditor who estimates that the Debtor cannot continue to pay his/her debts which are due and cannot be billed may request a debt obligation delay to enable the Debtor to submit a composition plan which includes offering partial or full payment of the debt to Creditors. Due to the legal delay of debt payment obligations under the lease agreement, the Debtor cannot take management actions or transfer the rights to any part of his/her property. If the Debtor violates, the management has the right to do everything to ensure that the Debtor's assets are not harmed because of the Debtor's actions. Debtors cannot be forced to pay their debts, and all execution actions that have been initiated in order to obtain debt repayment must be deferred, and the Debtor has the right to pay his debts to all creditors together according to their respective accounts. Keywords: Deferred liability; debt; rent.
PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PENGGUNA HANDPHONE DI KALANGAN REMAJA KOTA MATARAM (Kajian Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi) Abdul Sakban
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2: September 2016
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.725 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v4i2.343

Abstract

Abstrak: Perubahan yang terjadi pada manusia secara struktural dipengaruhi oleh perilaku social dan interaksi social. Perilaku social merupakan sebuah sikap yang tetap melekat pada diri seseorang yang kadang-kadang selalu berubah terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Interaksi social merupakan hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai wadah untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Handphone dapat menjadi factor yang mempengaruhi turunnya motivasi belajar siswa atau remaja, prestasi belajar, dan bahkan bisa merusak hubungan social antara sesama teman sejawat dan bahkan juga anggota keluarganya sendiri dan lebih-lebih orang tuanya mereka sendiri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan handphone di kalangan remaja dan tinjauan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi terhadap pengguna handphone di kalangan remaja. Hasil penelitian menujukkan bahwa adanya perubahan teknologi dan informatika dapat memberi dampak positif dan negative pada pengguna handphone di kalangan remaja. Secara yuridisnya penjelasan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tidak mampu memberikan batasan kreativitas pada seseorang dalam menggunakan handphone, hal ini bisa merusak sikap dan pola perilaku remaja dalam kehidupannya sehari-hari.
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CONCEPT MAPPING UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR PKn PADA SISWA KELAS V MI NW APITAIK LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Abdul Sakban; Kuratul Aini
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1: Maret 2016
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.896 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v4i1.334

Abstract

Abstrak: Siswa kurang berminat pada mata pelajaran PKn karena guru tidak menerapkan model pembelajaran yang bervariasi namun mereka hanya selalu mengajar secara monoton satu konsep pembelajaran berupa ceramah sehingga berdampak pada prestasi siswa itu sendiri tidak meningkat. Selain itu, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa disebabkan faktor internal dan eksternal. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan model concept mapping dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas V MI Apitaik Lombok Timur tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan Classroom Action Research, subjek penelitian adalah siswa kelas V MI NW Apitaik Lombok Timur tahun pelajaran 2015/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model concept mapping dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas V MI NW Apitaik Lombok Timur tahun pelajaran 2015/2016. Motivasi belajar siswa dapat meningkat karena adanya konsep-konsep yang dibuatkan berbentuk peta atau alur materi pembelajaran dalam bidang pendidikan pancasila. Sedangkan hasil belajar siswa dapat meningkat karena model concept mapping dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan media karton untuk membuat peta konsep materi ajar agar siswa mudah memahami materi pembelajaran.
Nilai-Nilai yang Terkandung pada Tradisi Paru Udu dalam Ritual Joka Ju Masyarakat Mbuliwaralau Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur Indonesia Wayan Resmini; Abdul Sakban; Abdurrahman Fauzan
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2: September 2019
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.719 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v7i2.1111

Abstract

Budaya merupakan cipta, rasa dan karsa manusia atau, dapat diartikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Hasil akal atau pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan suatu wujud kebudayaan yang selalu berkembang dalam masyarakat, yang dimana pemikiran, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus pada akhirnyaakan melahirkan sebuah tradisi. Tradisi Paru Udu memiliki nilai yang berbeda dengan tradisi dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Paru Udu dalam ritual Joka Ju di Desa Mbuliwaralau, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi Paru Udu dalam ritual Joka Ju. Subyek penelitian yaitu ketua adat, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif bersifat deskriptif dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi tersebut mengandung nilai sosial, nilai budaya, dan nilai ekonomi. Nilai social meliputi nilai material nilai vital dan nilai rohani. Nilai rohani meliputi nilai religius dan nilai moral yang didalamnya terdapat nilai kerukunan, nilai musyawarah, nilai kebersamaan dan nilai gotong-royong. Culture is human creativity, taste and intention or, can be interpreted with matters relating to reason or reason. The results of reason or thought, human creativity and work is a form of culture that is always developing in society, where thoughts, actions or actions carried out by humans continuously will eventually give birth to a tradition. The Paru Udu tradition has a different value from the tradition with other regions in Indonesia. The research objective is to determine the implementation of the Paru Udu tradition in the Joka Ju ritual in Mbuliwaralau Village, and the values contained in the implementation of the Paru Udu tradition in the Joka Ju ritual. The subjects of the study were the traditional leaders, traditional leaders and community leaders. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. While the data analysis uses descriptive qualitative analysis methods by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that the tradition contained social values, cultural values, and economic values. Social values include material values, vital values and spiritual values. Spiritual values include religious values and moral values in which there are values of harmony, values of deliberation, values of togetherness and values of mutual cooperation..
Implementasi PDS di Perkuliahan untuk meningkatkan Berpikir Kreatif Mahasiswa Civic Education di Universitas Muhammadiyah Mataram Maemunah Maemunah; Abdul Sakban; Sri Rejeki
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.868 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v8i1.1676

Abstract

Kemampuan berpikir kreatif akan mendorong seseorang untuk senantiasa berinovasi, sehingga mahasiswa perlu dilatih untuk menumbuhkan ketrampilan. Tujuan penelitian ini menjelaskan implementasi PDS di perkuliahan untuk meningkatkan kreativitas berpikir mahasiswa civic education. Pendekatan kegiatan pelaksanaan PDS  menggunakan deskripsi. Data-data yang dikumpulkan akan dideskripsikan secara mendalam dan terukur terkait dengan pembelajaran. Desain pembelajaran menggunakan desain penugasan dosen sekolah di perkuliahan dengan menerapkan metode pembelajaran presentasi, tanya jawab, The Power of Two, Group to Group Exchange dan penugasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi PDS di perkuliahan dapat berdampak terhadap adanya pengembangan berpikir kreatif mahasiswa civic education dalam menemukan ide, gagasan, konsep, fakta, berkomunikasi, dan berinteraksi.  Sementara proses  pelaksanaan PDS di perkuliahan dapat dilakukan beberapa tahapan yaitu Pertama, merencanakan pelaksanaan PDS bersama dosen program studi; Kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPS, RPM, media pembelajaran, evaluasi; Ketiga, melakukan evaluasi; Keempat, merefleksikan hasil pembelajaran PDS di perkuliahan. Creative thinking skills will encourage one always to innovate, so that students need to be trained to cultivate talents. The purpose of this research explains the implementation of PDS in the course to increase the creativity of thinking civic education students. Approach to implementation of PDS using descriptions. The data collected will be genuinely described and measured about learning. The Learning design uses the design of The school lecturer assignments at the lecture by implementing The presentation learning methods; questions answered, The Power of Two, Group to Group Exchange, and duties. The results showed that the implementation of PDS implementation in the lecture could have an impact on the development of creative thinking of civic education students in finding ideas, ideas, concepts, facts, communicating, and interacting.  While the process of implementation of PDS in the lecture can be done several stages, namely first, plan the implementation of PDS with the study program lecturer; Second, set up learning devices in the form of RPS, RPM, learning media, evaluation; Third, evaluate; Fourth, reflecting the results of PDS learning in the lecture.
Desain Pola Integrasi Cyber dalam Mengurangi Kejahatan Cyberbullying Abdul Sakban; Zaini Bidaya
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v9i1.5815

Abstract

Dampak akibat dibully adalah depresi berat oleh si remaja korban bullying makin besar bahkan ke arah bunuh diri, menyakiti diri sendiri kepada si anak hasil bully. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan desain pola integrasi untuk mengurangi kejahatan cyberbullying. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi kasus. Sasaran subyek penelitian adalah aparat sipil negera, pegawai dan staf yang pada Kepolisian Daerah, Kemenkominfo, Telkom dan Pengadilan Negeri di Nusa Tenggara Barat metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, pengamatan, wawancara, analisis dokumen. Desain formulasi pola integrasi cyber dalam penelitian ini menggunakan desain grounded theory menurut Urguhard. Data yang terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis untuk menguraikan data lapangan dengan studi literatur dengan pendekatan deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pola integrasi cyber untuk pencegahan cyberbullying menggunakan sistem siklus cyber dengan tahapan yaitu kolaborasi lembaga, pencegahan melalui penyuluhan, edukasi, kampanye dan pendampingan (PEKP), Patroli Siber, menjaga identitas, menjadi saksi ahli, mengklarifikasi berita hoax menjadi berita yang asli, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan cyberbullying.The impact of being bullied is that the teenager who is bullied suffers from severe depression, even leading to suicide, hurting himself or herself to the child who is the result of being bullied. The purpose of this study is to describe the design of integration patterns to reduce cyberbullying crimes. The method used in this research is qualitative research with descriptive analytical approach and case studies. The target subjects of the study were state civil servants, employees and staff at the Regional Police, the Ministry of Communication and Informatics, Telkom and the District Court in West Nusa Tenggara. The data collection methods used were library research, observation, interviews, and document analysis. The design of the cyber integration pattern formulation in this study uses a grounded theory design according to Urguhard. The data collected in the form of library data and field data will be analyzed using analytical descriptive to describe the field data by studying literature with deductive and inductive approaches. The results show that the cyber integration pattern for cyberbullying prevention uses a cyber cycle system with stages, namely institutional collaboration, prevention through counseling, education, campaigns and mentoring (PEKP), Cyber Patrol, maintaining identity, being an expert witness, clarifying hoax news into original news. , and provide a deterrent effect to perpetrators of cyberbullying crimes.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia Abdul Sakban; Sahrul Sahrul; Andi Kasmawati; Heri Tahir
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2: September 2019
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.46 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v7i2.1195

Abstract

Terjadinya kejahatan tersebut adalah kurangnya kontribusi penegak hukum dalam melakukan pengawasan dilingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan diri pribadi dalam melakukan interaksi baik di media online maupun offline. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat kepolisian dalam mengimplementasikan esensi Surat Edaran Hate Speech Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan yang akan dicapai dalam artikel ini adalah kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan cyber-bullying di Indonesia, dan kebijakan hukum kriminal untuk era revolusi industri 4.0 dalam menyelesaikan kejahatan cyber-bullying. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang- undangan, meneliti bahan pustaka, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Teknik analisis isu hukum (legal issue) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif (inductive) dan deduktif (deductive) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan kejahatan cyber-bullying dapat terapkan oleh aparat penegak hukum berupa KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Informasi Teknologi Elektronik dengan melihat isi penjelasan pasal demi pasal dan konten kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kebijakan hukum Pidana di era revolusi industry 4.0 tetap mengacu pada aturan yang berlaku di Indonesia. The occurrence of such crimes is the lack of law enforcement contributions in conducting supervision in school, community, family, and personal self in the interaction of both online and offline media. In addition, the lack of understanding of police officers in implementing the essence of circular Hate Speech of the Republic of Indonesia, the Criminal Code of Law (PENAL). The objectives to be achieved in this article are the policy of criminal law against cyber-bullying crimes in Indonesia, and the policy of criminal law for the era of the 4.0 industrial revolution in resolving cyber-bullying crimes. This research uses normative juridical research that is qualitative. The collection of legal materials is done by identifying and invarizing the legislation, examining the library materials, and other sources of legal materials. Technical analysis of legal issues in this study used mixed-thinking logic. It means reasoning (the law) which is a combination of inductive (inductive) and deductive mindset in the case of a concrete factual law. The results showed that criminal law policies in resolving cyber-bullying crimes could be applied by law enforcement officers in the form of penal CODE and law No. 8 year 2018 on electronic technology information by looking at the contents Article-by-article explanations and crime content committed by the perpetrator. The criminal Law policy in the 4.0 Industrial Revolution era continues to refer to the prevailing rules in Indonesia
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Reka Apriani; Abdul Sakban
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No 2: September 2018
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.323 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v6i2.672

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik.. Fungsi BPD sebagai lembaga yang menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tujuan penelitian untuk menejelaskan fungsi kinerja BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hambatan-hambatan yang dihadapi BPD dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan upaya-upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam rangka optimalisasi kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data kualitatif dilakukan secara  interaktif dan berlansung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa BPD telah menjalankan kedua fungsinya dengan baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal, telah disikapi secara positif oleh BPD. Namun secara umum BPD sudah berjalan dengan baik,komunikasi yang baik antara BPD dan Pemerintahan  Desa, dan masyarakat yang cukup puas dengan kinerja pemerintahan desa.The Village Consultative Body is a solid village government partner in building and prospering the people. The Village Government and the Village Consultative Body are expected to be able to bring progress by providing direction and input in developing a good village government. The function of the BPD is an institution that establishes Village Regulations with the Village Head, and accommodates and channeles community aspirations. The research objective is to explain the function of BPD performance in the implementation of Village Government, the obstacles faced by the BPD in optimizing its performance in the administration of village governance, and the efforts made by the BPD to overcome the obstacles that arise in order to optimize BPD performance in implementing village governance. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. The method of data collection in this study is the method of observation, interviews, and documentation. The method of qualitative data analysis is carried out interactively and runs continuously until complete, so that the data emphasizes more on aspects of deep understanding of a problem. The results of the study show that the BPD has carried out both functions well. The obstacles faced by the BPD in carrying out its functions caused by internal and external barriers, have been responded positively by the BPD. But in general the BPD has been running well, good communication between the BPD and the Village Government, and the community is quite satisfied with the performance of the village administration.
Bentuk Hidup Akur Beda Agama Antara Islam dan Budha di Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Kamaluddin H. Ahmad; Abdul Sakban; Musadat Sudarto
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2: September 2019
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.368 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v7i2.1112

Abstract

Hidup berdampingan dengan perbedaan agama dapat menjadi penyebab terjadinya konflik agama terutama bagi Indonesia yang merupakan Negara multicultural seharusnya memiliki cara untuk mempertahankan perbedaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah  untuk menjelaskan bentuk hidup akur beda agama antara Islam dan Budha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya antara lain, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terciptanya kerukunan karna masing-masing dari setiap pemeluk agama saling terbuka dan menerima keberadaan dari agama lain. Bentuk kerukunan umat beragama antara masyarakat Islam dan Buddha di Desa Mareje adalah adanya bentuk interaksi sosial yang meliputi: komunikasi yang baik antar sesama umat beragama, saling mengajak untuk berbuat baik kepada sesama, selalu sopan dan saling menghargai ketika berinteraksi antar sesama umat beragama untuk menjunjung tinggi rasa toleransi terhadap umat beragama Islam dan Buddha di desa Mareje Coexistence with religious differences can be a cause of religious conflict, especially for Indonesia which is a multicultural country should have a way to maintain these differences. The purpose of this study is to explain the life forms of different religious differences between Islam and Buddhism. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Then the data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. From the results of the study found that the creation of harmony because each of the adherents of each religion is open to each other and accept the existence of other religions. The form of religious harmony between Muslim and Buddhist communities in the village of Mareje is a form of social interaction that includes: good communication between fellow believers, inviting each other to do good to others, always being polite and respectful when interacting among fellow religious communities to uphold a sense of tolerance towards Muslims and Buddhists in the village of Mareje.
Co-Authors Abdul Wahidin Abdurrahman Fauzan Adiman Fariadin Agus Herianto Andi Kasmawati ANDI KASMAWATI Anis Wiranda Ardyawin, Iwin Aria Tuti Melani bidaya, zaini Candra Candra Citra Ayu Dewi Diah Lukitasari Eva Indah Lestari Fitrianingsih Fitrianingsih Fitriyani Fitriyani Hafsah Hafsah Hafsah Hafsah Havivi Indriyuni HERI TAHIR Hidayatullah Hidayatullah Ilham Ilham Ilham Zitri Inka Nusamuda Pratama Irma Setiawan Iskandar Iskandar Isnaini Isnaini Julae Pani Kamaluddin H. Ahmad Kamaluddin Kamaluddin Kamaludin Kamaludin Komang Sundara Kuratul Aini M Taufik Rachman M. Muhali M. Ulfatul Akbar Jafar Maemunah Maemunah Muhammad Yusril Musadat Sudarto Nanang Rahman Ni Putu Ade Resmayani Rahmad Hidayat Reka Apriani RESMINI, WAYAN Rifaid Rifaid Saddam Saddam Sahrul Sahrul Sahrul Sahrul Saryati Saryati Sitti Ramlah Sri Maryani Sri Rejeki Sudarta Sudarta Syaharuddin Syaharuddin Wahyudin Wahyudin Wayan Resmini Wayan Resmini Yeti Kurniasih Yudhi Lestanata Yunan Yunan Zaini Bidaya Zedi Muttaqin Ziah Kuniati Ziha Sulistia Zumri Zumri