<![CDATA[Politik legislasi tidak semata berkutat di parlemen, prinsip pemisahan kekuasaan tidak lagi dimaknai secara kaku. Kecenderungan lembaga peradilan untuk terlibat dalam politik legislasi semakin besar dengan diadopsinya kewenangan judicial review. Beragam produk legislasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bermaksud mencari bagaimana legitimasi konseptual atas keterlibatan lembaga peradilan dalam politik legislasi dengan melihat pada konsep judicialisation of politics melalui putusan-putusan peradilan di MK. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisa putusan-putusan MK yang bernuansa politis dan mampu mempengaruhi politik legislasi nasional. Dengan menggunakan pendekatan nornatif, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diadopsinya kewenangan pengujian UU terhadap UUD, MK telah menembus batas prinsip pemisahan kekuasaan. MK juga menjalankan fungsi legislasi dengan bertindak sebagai positive legislator . Legitimasi konseptual juga telah ditawarkan oleh para ahli hukum dan politik dengan merumuskan konsep judicialisation of politics . Dimasa mendatang, lembaga peradilan akan semakin cenderung terlibat dalam perkara-perkara menyangkut proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak dimana awalnya proses itu merupakan kewenangan eksklusif dari legislatif.Political process of legislation is not only struggling in the parliament, the principle of separation of powers is no longer interpreted rigidly. The tendency of courts to engage political process of legislation are increasing with the adoption of a judicial review authority. Several different product of legislation concerning the lives of many people had been tested by the Constitutional Court. This study intends to find out how the conceptual legitimacy of the judiciary is involved in political process of legislation set out from the judicialisation of politics concept through decision of the Constitutional court. Therefore, it is important to analyze decisions made by The Constitutional Court with some political issues and able to influence political process of the legislation. Using normative approach, this study shows with adopting the power to examine Law against the Constitution, the Constitutional Court has been through the boundaries the principle of separation of powers. The Court also carry out its legislative function by acting as a positive legislator. Conceptual legitimacy has been offered by the legal and political experts to formulate the judicialisation of politics concept. In the future, the judiciary will be more likely to engage in policy making concerning the interests of the people which initially is exclusive authority of the legislative]]>
