Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNTAG Law Review Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Ismail Rumadan
Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DEMOCRATIZATION OF NATURAL OIL AND GAS NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR PEOPLE'S WELFARE Ismail Rumadan
UNTAG Law Review Vol 4, No 1 (2020): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.403 KB) | DOI: 10.36356/ulrev.v4i1.1524

Abstract

Oil and Gas is one of the natural resources (non-renewable) strategic nonrenewable controlled by the state and a vital commodity that dominate the lives of many people and has an important role in the national economy must be managed optimally provide prosperity and welfare for the people. However, the fact is that oil and gas management has not provided maximum benefit for the welfare of the community's life, due to the management of oil and gas resources which only emphasizes the dredging elementwithout accompanied by protection of community rights as well as countermeasures against the negative impacts of oil and gas activities for the surrounding community. The thing that must be done is to restore the people's sovereignty over oil and gas natural resources by rearranging the management of oil and natural gas by giving more portions to State-Owned Enterprises to manage oil and gas natural resources for the welfare of the people.
PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN Ismail Rumadan
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 6, No 1 (2017): April 2017
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2781.403 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v6i1.128

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia tidak saling sinergi dalam mewujudkan keadilan. Hal tersebut disebabkan karena posisi dan kedudukan lembaga hukum dimana fungsi penyidikan dan penuntutan berada dibawah kekuasaan eksekutif, sementara fungsi mengadili dan memutus berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, menyebabkan adanya kecenderungan untuk melindungi kepentingan institusinya masing-masing dibanding upaya penegakan hukum demi kepentingan publik. Sehingga yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah apakah peran hakim dalam menjatuhkan putusan demi menegakkan hukum dan keadilan dapat mewujudkan kedamaian bagi masyarakat pencari keadilan. Kajian ini hendak dijawab dengan metode yuridis-filosofis melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian secara teoritis terhadap teori-teori keadilan dan dikaitkan dengan implementasi penegakan hukum pada institusi peradilan. Hasil kajian menunjukan institusi pengadilan sebagai lembaga yang dijamin indepensinya dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, terutama pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuatan politik, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan. Oleh karena itu perlu untuk diperkuat institusi pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan untuk menghadirkan suasana dan perasaan damai bagi pencari keadilan.
Co-Authors