Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal LEX SPECIALIS Legalitas: Jurnal Hukum

Said Abdullah

Unknown Affiliation

Author-ID : 2424256

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 13 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

SEGI-SEGI POKOK HAM DALAM KUHAP Said Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS 2010: Edisi Khusus Agustus 2010
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.086 KB)

AbstractWhereas in the Criminal Procedure Code has contained the principle of protecting human rights. The existence of the core principles of human rights in the legislation does not make much sense if not protected and enforced by the courtse

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SDA PADA OTONOMI DAERAH Said Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 16 (2012): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.282 KB)

Abstract The basic concept of regional autonomy is to give the authority to plan and implement the development of their respective regions in accordance with what they want and they need, and the central government will assist and maintain the activities that can not be implemented in areas such as monetary problems, development roads between cities and provinces, as well as maintenance of irrigation systems across various regions. Implementation of Regional Autonomy implemented by providing a broad powers, real and accountable to the Regional embodied proportionally with the setting, distribution and utilization of natural resources. Key Note : Management of Natural Resources

Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Mayantara (Kajian Perlindungan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Belanda) Said Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 12 (2010): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.033 KB)

Criminalization of policy comparison mayantara crime in Indonesia carried out using the settings approach in the Penal Code by the settings in the concept of addition is made in particular settings in special legislation outside the Penal Code, while in the Netherlands is done by integrating into the Criminal Code Key Note : Comparative Criminal Law Formulation Indonesia by the Dutch Criminal Law

Korupsi, Pidana Mati Dan Hak Azazi Manusia Dalam Perspektif Sistem Pidana Said Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 13 (2011): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.731 KB)

Capital punishment as a kind of punishment for perpetrators of corruption as contained in Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on combating corruption, in level of implementation is not very effective in efforts to eradicate corruption in Indonesia. That's because the Act contained in the sentencing weighting against the perpetrators of corruption, as contained in article 2, paragraph (2). So until now there has been no perpetrators of corruption was sentenced to death, but the imposition of capital punishment in the criminal justice system in Indonesia is still need to be maintained in the legislation, because corruption has to be transnational crime (national trans border crime) and recall complexity as well as negative effects, while from the aspect of human rights, capital punishment is very closely related because the punishment is an impact on human values are universal and fundamental rights of human beings who are entitled to feel the divine life. Key Note : Corruption, Criminal Dead And Human Rights

POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PERSIMPANGAN JALAN Said Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.589 KB)

Pemilihan kepala daerah secara langsung bertujuan agar warga masyarakat secara bebas dan bertanggungjawab dapat memilih dan menemukan pimpinan daerah yang akan dapat memajukan dan meningkatkan daya saing daerahnya demi kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat yang bresangkutan. Jikalau politik hukum diartikan sebagai garis kebijakan resmi negara dalam menentukan tujuan suatu kebijakan dan cara mencapainya, maka pemilihan kepala daerah secara langsung nampaknya belum mampu mengekspresikan sebagai sarana (instrument) yang tepat bagi rakayt Indoneisa yang secara umum tingakt pendidikan dan penghasilannya relative rendah. Kondisi ini tentu berpengarih terhadap kemandirian dan integritas pemilih dalam menentukan pilihannya, di satu sisi dan mahalnya biaya pemlihan langsung juga berbanding terbalik dengan jumlah rakyat miskin dan langkanya lapangan pekerjaan. Kata kunci : Politik Hukum, Pemilihan Kepala Daerah

REFORMASI POLITIK HUKUM ATAS KEMERDEKAAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM Said Abdullah
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 10, No 3 (2010): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Political law is a legal discipline that are categorized as most young compared with other legal disciplines are more classic, such as legal history, legal philosophy and so forth. But even so it does not mean that politics do not have laws that strategic position of a science, because of the axiology able to unlock the mystery of the law as well as the legal disciplines that have been there before.In a country which adheres to democratic governance system, though, still needed rules of the game through legal forms. Democracy without the rule would lead to anarchy. Freedom without considering the interests of living together may lead to chaos, human rights without human basic obligation can lead to arbitrariness.Keyword : Politics of Law, Democracy

PELAKSANAAN HAK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI (Studi Kasus DPRD Periode 2009-2014) Herma Yanti; Said Abdullah
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 14, No 3 (2014): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Based on Law Number 32 of 2004 power up in the hands of regional regulations DPRD. Therefore ask the right plan district regulations also serve as the first right of legislative members. Previously these rights is the right of the Parliament in the institutional, so difficult for the Parliament in the implementation of the resulting DPRD never use rights. Right to file a plan with the rules and made the right district councilors, in order to better facilitate its implementation so hopefully more district plan rules derived from the authority of the Parliament as to form district regulations. As representatives of the people in the area expected to be able to channel the aspirations of the community, represented by the restructuring plan is more oriented district regulations on the protection and enhancement of the welfare of society.keyword : Rights filed Ranperda and DPRD

BEBERAPA CATATAN TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Said Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Pembangunan dibidang hukum membawa tantangan tersendiri mengingat setelah indonesia merdeka masih banyak undang-undang produk kolonial diberlakukan, hal ini akan ber implikasi terhadap rasa keadilan masyarakat karena tidak menverminkan nilai-nilai dan kepentingan bangsa Indonesia, kondisi demikian mendorong untuk segera dilakukan pembaharuan dibidang hukum yang menyangkut langsung terhadap harkat dan martabat manusia khususnya dalam sistem peradilan pidana, maka tujuan karya ilmiah ini adalah menjelaskan konsep kebijakan /politik hukum pidana yang ideal dalam meformulasi hukum Pidana dan konsep/formulasi KUHAP yang baruKata Kunci: Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, KUHAP

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PERCUMA OLEH ADVOKAD PADA PERKARA PIDANA (Kajian Tentang Antara Kebijakan Dan Implentasi Bantuan Hukum Di Wilayah Jambi) Said Abdullah; harlidah harlidah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Kebijakan dibidang hukum oleh pemerintah Indonesia telah dilakukan beberapa kebijakan yang membantu para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Namun antara kebijakan dan implementasi belum optimal di aktualisasikan padahal pemberian bantuan hukum secara percuma merupakan hak warga negara sebagaimana diatur didalam UU No 48 tahun 2009 tentang pokok kekuasaan kehakiman, UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No18 Tahun 2003 tentang Advokad dan UU No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum masih banyak masyarakat belum mengakses keadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan akan bantuan hukum terhadap orang miskin sebagaimana diatur didalam perundang-undangan dapat memberikan konstribusi akses keadilan bagi masyarakat dan implementasi kebijakan perundang-undangan tentang bantuan hukum dalam perkara pidana.

KAJIAN YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TEBO Paryadi Paryadi; Abdul Bari Azed; Said Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2015): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Sistem pemasyarakatan yang merupakan proses pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memandang narapidana sebagai individu anggota masyarakat sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, satu-satunya penderitaan yang boleh dikenakan pada narapidana adalah hilangnya kemerdekaan narapidana tersebut. Pengaturan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana harus memenuhi tahapan pembinaan yang telah ditetapkan dalam aturan tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah apabila narapidana telah memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Co-Authors Abdul Bari Azed harlidah harlidah Herma Yanti Ibrahim Ibrahim Lainul Ikhsan Paryadi Paryadi

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search