Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kemudi Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education TANJAK: Journal of Education and Teaching
Doni Septian
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Religion Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Okparizan, Okparizan; Septian, Doni
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.744 KB)

Abstract

Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan oleh pemerintahan pusat kepada daerah berdasarkan azas otonomi. Kelurahan dapat diartikan sebagai bentuk “local state government”, atau pemerintah negara pada level masyarakat lokal. Kelurahan tidak lagi memiliki wewenang penuh dan otonom dalam hal penyelenggaraan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Posisi Lurah secara hukum berada di bawah pemerintah Kecamatan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penulisan ini mengunakan analisis diskriptif kualitatif, untuk mengetahui sejauhmana kewenangan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjannya. Hasilnya jelas tergambar bahwa Kelurahan tidak lagi memiliki kewenangan dan fungsi steering yang penuh dalam hal koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengedalian dari fungsi rowing atau penyelenggara langsung suatu urusan di wilayah kerjannya. Kewenangan Kelurahan sudah terkosentrasi pada tingkat Kecamatan. Kondisi ini mengakibatkan pemerintahan di tingkat Kelurahan menjadi kaku, mekanis dan cendrung kurang dinamis. Pengambilan keputusan dan kebijakan pelayanan di tingkat Kelurahan juga diperediksi tidak bisa dilakukan secara cepat, oleh karena itu kewenangan atributif lebih tepat diberikan kepada Kelurahan untuk mendorong terciptanya hubungan langsung antara masyarakat umum selaku penerima jasa pelayanan, tanpa harus menunggu arahan atau petunjuk dari pemerintah Kecamatan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, hendaknya pemerintah Kecamatan memberikan “ruang gerak” yang bebas kepada unsur perangkat kerja kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan regulasi yang berlaku sehingga tidak menjadi penghambat bagi Kelurahan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu Dan Pendalaman Alur Pelayaran (Studi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun) Septian, Doni
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.929 KB)

Abstract

Pertimbangan yang mendasari penelitian ini bahwa dalam menyikapi kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (FTZ) di Kabupaten Karimun dan upaya memperoleh manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi Daerah dan masyarakat, sehingga di tetapkan Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran. Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun yang merupakan daerah terkena dampak langsung akibat kegiatan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran, dengan mengunakan metode penelitian kualitatif Hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran pada pengimplementasian di lapangan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Dimana kebijakan ini bukan untuk kepentingan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran, kepentingan pembangunan berkelanjutan maupun kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, namun kebijakan ini hanya sebagai dalih atau alasan Pemerintah bersama Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengerukan pasir laut, penambangan timah dan bahan galian lainnya untuk di ekspor ke Luar Negeri. Kemudian dampak yang terjadi yaitu menurunnya hasil tangkapan dan ekonomi masyarakat nelayan, juga rusaknya ekosistem lingkungan laut dan sumber biota yang ada di laut Kabupaten Karimun. Di samping itu tidak adanya jaminan maupun konvensasi yang diberikan oleh Pihak Ketiga terhadap masyarakat di Kelurahan Teluk Air yang terkena dampak langsung akibat daripada pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran di Kabupaten Karimun.
REVITALISASI NILAI BUDAYA MELALUI PERMAINAN GALAH PANJANG DI MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU Yozi Rahmadeni; Doni Septian
PERADA Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.696 KB) | DOI: 10.35961/perada.v1i1.12

Abstract

Traditional games are part of cultural products in the community that also have cultural values of the community itself. This article aims to investigate the cultural values of Galah Panjang in the Riau Islands to explore the values contained. In the early study, it is known that this game is included in the type of male group game in the form of competition. So that the values contained include the value of compactness, leadership, responsibility, and work ethic. In addition, the game can stimulate psychological development for children. From this study, the revitalization of regional cultural values needs to be a reference for the development of national culture that is full of the Indonesian characters.
PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMPERKUAT KERUKUNAN UMAT Doni Septian
TANJAK Vol 1 No 2 (2020): Agustus
Publisher : Jurusan Tarbiyah dan Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/tanjak.v1i2.147

Abstract

Pancasila merupakan aturan yang mengatur tata pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berpemerintah dan bernegara serta kehidupan international. Tulisan ini mencoba menelaah dan memberikan pemahaman bidang, kedudukan dan fungsi serta nilai-nilai tersirat pancasila dalam memperkuat kerukunan umat di Indonesia. Dalam kajian ini diketahui bahwa Kerukunan umat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari pentingnya pemahaman dan pengamalan bidang, kedudukan dan fungsi nilai-nilai pancasila, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Jika nilai-nilai tersebut tidak dipahami secara mendalam, maka cita-cita dan tujuan kemenangan sebuah Negara Indonesia tidak akan terwujud. Pancasila telah menjadikan landasan dasar pijakan kita sebagai warganegara untuk saling bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, hidup bersama tanpa diskriminasi, bersatu tanpa berpecah belah, bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan serta bersikap dan berlaku adil bagi sesama. Bahkan dalam semua ajaran agama di Indonesia mengajarkan tentang nilai kebaikan, dan tidak ada satu ajaran agama manapun yang mengajarkan keburukan. Atas dasar inilah kesepakatan para pendiri bangsa kita menempatkan nilai ketuhanan pada sila pertama, dengan cita-cita nilai-nilai pancasila tersebut dijiwai, diilhami dan dirasakan bagi seluruh umat dan/atau warga Negara Indonesia. Di samping itu menjadi sumber etika dan moral dalam membentuk jati diri generasi penerus bangsa Indonesia.
Mekanisme Penyelesaian Konflik Jalur dan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Pulau Rukau Desa Semembang Yozi Rahmadeni; Doni Septian
SOCIUS Vol 9 No 1 (2022): Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Pa
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/scs.v9i1.364

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor dan mekanisme penyelesaian konflik jalur penangkapan dan alat penangkapan ikan di perairan Pulau Rukau Desa Semembang. Perairan ini merupakan satu-satunya zona produktif terakhir tempat bergantungnya mata pencaharian nelayan rawai tradisional Desa Semembang sejak turun temurun. Perairan ini mengalami beberapa kali konflik antar nelayan rawai tradisional dengan nelayan modern. Konflik memuncak terjadi pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 yang berujung pada penyanderaan kapal serta pembakaran alat penangkapan ikan milik nelayan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Badan Perwakilan Daerah, Perwakilan Nelayan, Kepala Dusun, serta Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik terjadi karena: 1) adanya perbedaan kepentingan antar nelayan, 2) pelanggaran jalur, dan 3) penggunaan alat penangkapan ikan modern oleh nelayan dari Kecamatan Meral Karimun dan Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman. 4) tidak adanya sosialisasi kebijakan dan pengawasan atas pelanggaran dari Pos SDKP Provinsi Kepulauan Riau. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan melalui: pendekatan negosiasi, konsiliasi dan mediasi yang berakhir dengan surat kesepakatan perjanjian dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SUBSIDI METERAN LISTRIK PASANG BARU DI DESA SEMEMBANG KECAMATAN DURAI Doni Septian; Yozi Rahmadeni
Kemudi Vol 6 No 02 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.317 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v6i02.4067

Abstract

Program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 a (900va) Di Desa Semembang Kecamatan Durai untuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya lansia dan tidak mampu. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat dan menganalisa secara mendalam terkait efektivitas pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4A (900va) yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM di Provinsi Kepulauan Riau. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep efektivitas oleh Zakiah dkk dengan menggunakan 3 indikator: (pencapaian tujuan, integrasi komunikasi dan adaptasi). Untuk dapat menjawab persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 a (900va) Di Desa Semembang Kecamatan Durai diukur dari 3 indikator tersebut, belum terlaksana dengan efektif sebagaimana mesti yang diharapkan
Co-Authors Okparizan Okparizan, Okparizan Yozi Rahmadeni