Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

FENOMENA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM Asrizal Saiin; Ahmad Iffan
PERADA Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.221 KB) | DOI: 10.35961/perada.v1i2.20

Abstract

Perbuatan main hakim sendiri tidak hanya merugikan negara tetapi dapat meruntuhkan moral masyarakat. Tindakan main hakim sendiri telah diatur di dalam agama Islam dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Tindakan main hakim sendiri belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan pidana terkhususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri, Main hakim sendiri selain merupakan perbuatan melawan hukum juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Agama Islam mengajarkan untuk melakukan tabayyun (memintai keterangan) terlebih dahulu. Berbagai dalil Alquran menjelaskan bagaimana tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan sangat keji dan dilarang oleh norma agama. Argumentasi terkait tindakan main hakim sendiri didasari oleh pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan berdua-duaan di suatu tempat antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang belum menikah merupakan perbuatan yang melanggar norma yang tidak sesuai dengan ajaran agama, kesusilaan dan kesopanan. Walaupun demikian, cara penyelesaian masalah tersebut adalah tetap mengedepankan nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Abstract : The vigilante act does not only harm the nation but also damages people's morale. It is regulated in Islam and the Indonesian Constitution. It has not been specifically regulated in criminal legislation specifically in the Criminal Code (KUHP). However, it does not mean that the Criminal Code cannot be applied at all if there is a vigilante act. It does not only oppose the law but also it is contrary to the Islamic teaching. Islam teaches to confirm first. Various Quranic Dalil explain how vigilante acts are very despicable and prohibited by religious norms. The argument related to vigilante act is based on the public's thought that the act of two-person somewhere between two people of different sexes is an act that violates the norm. It is not suitable with religious teaching, decency and politeness. Therefore, the way to solve the problem is to keep emphasizing moral values ‚Äč‚Äčthat uphold human dignity.
KONSEPTUALISASI MODERASI BERAGAMA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF TERHADAP PENANGANAN RADIKALISME DI INDONESIA Ahmad Iffan; Muhammad Ridho Nur; Asrizal Saiin
PERADA Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/perada.v3i2.220

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan konsepsi moderasi beragama sebagai langkah preventif dalam penanggulangan radikalisme di Indonesia. Karena tanpa melakukan konseptualiasi moderasi keagamaan yang benar akan berdampak terhadap pemikiran masyarakat yang memiliki fanatisme buta terhadap suatu pemahaman agama, oleh karena demikian hal ini akan melahirkan tindakan tindakan anarkisme yang berakhir dengan melakukan tindakan kriminal. Karena radikalisme lahir dari pemikiran dangkal masyarakat terhadap merespon konflik sosial keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder adapun Teknik penelitian pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (library research). hasil dari penelitian ini akan memperkuat konseptualisasi moderasi dengan mendalami pemahaman moderasi siyasah, mdoerasi fikih dan moderasi ibadah sebagai dasar pergerakan kemoderatan