Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Resolusi: Jurnal Sosial Politik Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Dhea Candra Dewi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penanggulangan dampak Covid-19 bagi usaha mikro (studi pada implementasi Program Banpres Produktif melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Timur) Siti Hidayatul Jumaah; Dhea Candra Dewi; Fitriah Kartini; Novinaz Benita
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 7, No 1: April 2022
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v7i1.7512

Abstract

This study aims to determine the implementation of the productive Banpres Program for Micro Business Actors during the Covid-19 pandemic, as well as to analyze the supporting and inhibiting factors of program implementation. This research is a descriptive study using a qualitative approach. In the process of collecting data, researchers used the methods of observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the overall implementation of the productive Banpres program has been running effectively. This can be seen from the achievement of the variables in analyzing the implementation, namely (1) the communication variable indicates that the transmission, clarity, and consistency of the program has been running optimally, (2) the source variable indicates that human resources, information, authority, and supporting facilities have been fulfilled, (3) the attitude and disposition variables of the implementers show that cognition, direction, and response show optimal results, although the responses given by policy actors are not very solution-driven because of the limited authority given, and (4) the bureaucratic structure variable also shows results. optimal, because of the Standard Operating Procedure (SOP) in the implementation of the program. The supporting factors consist of a) rapidly developing technology so that it can be used as a means of support in communication and socialization, b) a high commitment from implementing actors, c) public support, and d) technical guidelines for the implementation of Banpres. Meanwhile, the inhibiting factors are: 1) the Banpres recipient community has low awareness in reporting the use of the budget, 2) not all micro-business actors who have proposed can be accepted as Banpres recipients, and 3) the authority to determine Banpres recipients is not delegated to the sub-district or village, making it difficult to monitor the use of the budget.
EDUKASI PENCEGAHAN MELUASNYA VIRUS COVID-19 MELALUI PEMAHAMAN AKTIVITAS ISOLASI MANDIRI Dhea Candra Dewi; Vidya Yanti Utami; Fitriah Kartini; Novinaz Benita
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 1, No 3 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.847 KB) | DOI: 10.31764/transformasi.v1i3.6340

Abstract

Aktivitas isolasi mandiri menurut pemahaman umum diartikan sebagai perilaku membatasi diri dari lingkungan sekitar. Isolasi mandiri juga dapat dilakukan bagi seseorang yang terinfeksi virus COVID-19 untuk dapat mencegah penularan virus COVID-19 ke orang lain. Pengabdian masyarakat di Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman  dan mengedukasi kepada warga di Desa yang merupakan bagian terkecial setelah keluarga untuk memahami arti pentingnya aktivitas isolasi mandiri ditengah pandemi yang sampai hari ini belum diketahui kapan akan berakhir. Aktivitas isolasi mandiri menjadi sangat penting untuk dipahami dan dapat diterapkan ditengah meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi virus dan tidak sebanding dengan layanan kesehatan yang disediakan. Kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk sosialisasi dan pemutaran video edukasi berupaya membuka pemahaman warga desa bahwa isolasi mandiri tidak susah untuk diterapkan, isolasi mandiri juga bisa dilakukan walau hanya di rumah saja. Kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02/01/Menkes/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) juga menjadi landasan utama proses pengabdian kepada masyarakat ini. Surat edaran tersebut mengamatkan bahwa pentingnya meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas sektor dan pemerintah daerah pada penanganan COVID-19, khususnya dalam pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait isolasi diri sendiri.
Re-modeling Sistem Pelayanan Publik Sebagai Bentuk Tanggap Kebijakan Dalam Mendukung Tatanan Normal Baru (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram) Dhea Candra Dewi; Vidya Yanti Utami; Siti Yulianah M. Yusuf
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 1 No. 1 (2021): Juli
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1372.749 KB) | DOI: 10.47134/rapik.v1i1.1

Abstract

Memberikan pelayanan kepada publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Begitu juga dengan pelayanan kepada publik di bidang Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Indonesia. Namun sejak adanya Pandemi Covid-19, pelayanan Adminduk mengalami beberapa perubahan pola dalam proses pelayanannya. Sehubungan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat No. 443.1/2978/Dukcapil pada 16 Maret 2020, perihal Pelayanan Adminduk dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Realitanya proses pelayanan kepada publik ditengah pandemi tidaklah menjadi hal yang mudah. Adanya pembatasan interaksi langsung antar individu menjadi adaptasi utama yang harus dilakukan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik. Penelitian ini mengkaji re-modeling pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan Dinas Dukcapil Kota Mataram. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis penelitian bersifat terbuka dengan mengkaji hasil observasi pengumpulan data dan wawancara yang diakhiri dengan pendeskripsian pemahaman dan penyajian temuan umum secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa re-modeling yang dilakukan berupa perubahan beberapa aspek dalam pelayanan, yaitu (1) Pemanfaatan aplikasi WhatsApp yang digunakan sebagai media pelayanan online, (2) Program “Berkah Batin” sebagai bentuk inovasi pelayanan yang terintegrasi. Kedua re-modeling atau inovasi pelayanan yang dilakukan merupakan cara adaptasi Dinas Dukcapil agar tetap efektif memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Penyuluhan Strategi Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Dhea Candra Dewi; Siti Hidayatul Jumaah; Fitriah Kartini; Novinas Benita
Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluan staregi gerakan anti merarik kodeq (GAMAQ) sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak. Pada dasarnya, strategi pendekatan untuk melakukan pendewasaan usia pernikahan melalui program GAMAQ dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metoda atau pendekatan berdasarkan kharakteristik permasalahan, faktor-faktor penyebab adanya usia pernikahan anak serta kebutuhan/solusi untuk pendewasaan usia pernikahan yang dibutuhkan. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai pendekatan pendewasaan usia pernikahan meliputi: pendekatakan keagamaan, pendekatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan, ekonomi, sosial psikologis dan lain-lain. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah ketercapaian target kegiatan melalui kegiatan penyuluhan, memperkenalkan kembali dan memberikan pendalaman serta pengetahuan tentang adanya strategi dalam regulasi pemerintah melalui Peraturan Daerah Lombok Barat nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan dan Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang diharapkan mampu menjadi pedoman dan arahan untuk mengurangi dan menghilangkan pernikahan dalam usia anak.Secara umum hasil dari penyuluhan yang dilakukan yakni masyarakat sebagai peserta sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan. Ketepatan materi yang disampaikan sekiranya tepat sasaran mengingat bahwa Desa Gapuk merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang juga menyumbang tingginya angka pernikahan usia anak. Harapannya, materi yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan ini mudah diaplikasikan dan berguna sebagai nekal dalam proses pencegahan dan pengurangan jumlah pernikahan usia anak.
Trend dan Kebijakan Pernikahan Usia Anak Dhea Candra Dewi; Siti Hidayatul Jumaah
Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/resolusi.v5i2.3651

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis trend dan kebijakan pernikahan usia anak dengan mengambil studi di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian menggunakan desain cross sectional study dengan sampel penelitian sebanyak 26 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan terdiri dari kelompok orang tua, anak, dan pemangku kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa trend pernikahan usia anak disebabkan oleh faktor pendidikan, pengasuhan, kemiskinan, hingga budaya. Trend ini juga menimbulkan resiko bagi pelaku pernikahan usia anak, orang tua, bahkan juga anak yang mejadi keturunan. Inilah yang mendasari lahirnya Peraturan Daerah tetang Pendewasaan Usia Pernikahan melalui Perda Kabupaten Lombok Barat No. 19/2019. Dari sisi kebijakan, tujuan lahirnya aturan ini dinilai logis dan realistis, didukung oleh berbagai pihak dan tidak bertentangan dengan berbagai ketentuan lain yang mengatur tentang perkawinan. Preferensi nilai yang dikehendaki juga tidak variatif, hanya menginginkan tuntasnya persoalan pernikahan usia anak demi terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas untuk ketercapaian visi misi pembangunan daerah. Berbagai sumberdaya dalam penerapan kebijakan juga perlu dikaji, mengingat sumberdaya tersebut belum menunjukkan penerapan kebijakan yang optimal untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak.
Co-Authors Fitriah Kartini Novinas Benita Novinaz Benita Novinaz Benita Siti Hidayatul Jumaah Siti Yulianah M. Yusuf Vidya Yanti Utami