Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Penelaahan ERM Diclosures Perusahaan Property dan Real Estate Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia Armanto Witjaksono; Nurhidayati Nurhidayati
JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Online Insan Akuntan (Juni 2019)
Publisher : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.848 KB) | DOI: 10.51211/joia.v4i1.1127

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membahas pemanfaatan daftar dimensi pengungkapan ERM COSO yang terdiri dari 108 item pada industri properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, dengan mengambil data dari laporan tahunan 2015, 2016 dan 2017. Hasilnya dari 40 emiten tidak ada satupun yang memenuhi keseluruhan 108 item pengungkapan. Indeks pengungkapan ERMi tertinggi adalah 0.6944 dan terendah 0,2129. 12 item dari 108 dimensi disclosure tidak diungkapkan oleh seluruh emiten. Hanya 10 dari 108 dimensi disclosure diungkapkan oleh seluruh emiten. 41 item dari 108 dimensi disclosure diungkapkan oleh sebagian kecil emiten., dan sisanya 45 item dimensi disclosure diungkapkan oleh sebagian besar emiten. Bahkan terdapat 10 item dimensi disclosure yang diungkapkan oleh hanya satu emiten saja. Hal ini mengindikasikan bahwa (1) praktik COSO ERM pada emiten properti dan real estate sangat bervariasi; (2) Perlu dilakukan pengayaan atas daftar dimensi pengungkapan agar lebih sesuai dengan karakteristik industri Properti dan Real Estate Kata kunci: COSO, Disclosure, ERM, Properti, Real Estate Abstract: This research discusses the utilization of ERM COSO's disclosure dimension list which consists of 108 items in the property and real estate industry listed on the Indonesia Stock Exchange, by taking data from the 2015, 2016 and 2017 annual reports. The results of 40 issuers none of them met 108 disclosure item. The highest ERMi disclosure index is 0.6944 and the lowest is 0.2129. 12 items out of 108 dimensions of disclosure were not disclosed by all issuers. Only 10 out of 108 dimensions of disclosure are disclosed by all issuers. 41 items from 108 dimensions of disclosure were disclosed by a small number of issuers, and the remaining 45 items in the disclosure dimension were disclosed by most issuers. In fact, there are 10 dimensions of disclosure that are disclosed by only one issuer. This indicates that (1) COSO ERM practices on property and real estate issuers vary greatly; (2) It is necessary to enrich the list of disclosure dimensions to better suit the characteristics of the Property and Real Estate industry Keywords: COSO, Disclosure, ERM, Property, Real Estate
Perbandingan Kode Etik Profesi Akuntansi di Indonesia Nurhidayati Nurhidayati; Armanto Witjaksono
JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Online Insan Akuntan (Desember 2016)
Publisher : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.22 KB)

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan melakukan penelahaan atas kode etik dari 3 organisasi profesi, yakni: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Asosiasi Auditor Interen Pemerintah Indonesia (AAIPI). Metode dalam Pengumpulan data adalah kepustakaan dengan menggunakan data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara perbandingan. Hasil penelaahan membuktikan bahwa ke-3 kode etik memiliki kesamaan dalam hal prinsip dasar etika yakni terkait integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi dan Perilaku Profesional. Ke-3 kode etik juga memiliki perbedaaan dalam hal kode etik terkait senioritas anggota dan Benturan Kepentingan. Perbedaan tersebut disebabkan latar belakang para anggota dari masing-masing organisasi profesi. IAI memiliki keanggotaan yang paling inklusif dibandingkan IAPI dan AAIPI. AAIPI adalah organisasi yang paling ekslusif dibandinglan IAPI dan IAI. Rekomendasi yang diberikan antara lain bagi IAPI dan AAIPI untuk mempertimbangkan kode etik khusus ditujukan bagi “Anggota Senior” sebagai yang diatur dalam kode etik IAI bagi para “Akuntan Profesional Senior”. Kata kunci: Benturan Kepentingan, Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Abstract: This research aimed to review of the code of conduct of the three professional organizations, namely: Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI), the Indonesian Institute of Accountants (IAPI), and the Association of Internal Auditors Government of Indonesia (AAIPI). Research method was literatur review using primary data. The review proves that all three have a common code of conduct in terms of the basic principles of ethics which is related to the integrity, objectivity, confidentiality, competence and Professional Conduct. All of three code of ethics also have differences in terms of the code of conduct related to the seniority of members and Conflict of Interest. The differences are due to the background of the members of their respective professional organizations. IAI has the most inclusive membership than IAPI and AAIPI. AAIPI is the most exclusive organization compared with IAPI and IAI. Recommendations are given, among others, for IAPI and AAIPI to consider a code of conduct specifically intended for "Senior Member" as set out in the code of conduct IAI for the "Senior Professional Accountants". Keywords: Conflict of Interest, Integrity, Objectivity, Secrecy, Competency.
Strategi Pemasaran Menyambut Pranatan Baru Pariwisata Yogyakarta (Studi Kasus Hotel Cabin Sutomo) Sugiyah Sugiyah; Kartika Yuliantari; Nurhidayati Nurhidayati; Dwiyatmoko Puji Widodo
Widya Cipta - Jurnal Sekretari dan Manajemen Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.246 KB) | DOI: 10.31294/widyacipta.v5i2.10689

Abstract

Tourism, especially hotels, is one sector that has felt the impact of the COVID-19 pandemic. To accelerate the economic recovery of the tourism sector, especially hotels, regulations are needed that can strengthen this change, both from regulations from the central and regional governments that can encourage hospitality to return to enthusiasm referring to health protocols. The purpose of this study is to examine the marketing strategy of the Cabin Sutomo hotel based on the new Yogyakarta tourism institutions. This research is descriptive qualitative, which is based on scientific studies, principles, and fundamental assumptions of science, by utilizing deductive reasoning supported by valid information and then processed for analysis through research principles. The collection method uses interviews and documentation. The results of the study explain the existence of Pergub Number 48 of 2020, the D.I. Government. Yogyakarta regarding Guidelines for Preparation, Guidelines for Implementation of Public Service Activities and Community Economics in the Special Region of Yogyakarta in the prevention and control of Covid-19 and the book Pranatan Anyar Plesiran Jogya, Guidelines for Adapting New Habits of Tourism DIY, encourage Hotel Cabin Sutomo to make changes to marketing strategies, through product aspects services and employees who pay attention to health protocols, prices with new normal jargon, increasing online (digital) promotions. With this measure in 2020 during the pandemic, room sales decreased by 22.7% compared to 2019. With this decline in sales, Hotel Cabin can still operate without reducing employees.Keywords: Marketing strategy, New institutions, Tourism
PERIZINAN TENAGA KERJA ASING, KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA Nurhidayati Nurhidayati
Widya Cipta - Jurnal Sekretari dan Manajemen Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.827 KB) | DOI: 10.31294/widyacipta.v3i2.6444

Abstract

Penyederhanaan  perizinan  tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia adalah sebagai –salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendatangkan investasi asing.untuk membiayai pembangunan nasional. Masuknya investasi asing selalu terkait dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Regulasi mengenai tenaga kerja asing diatur dalam  Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut dibuatlah Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Pembahasan dalam  penulisan ini bertujuan mengetahui  tentang  perizinan tenaga kerja asing dan peraturan perundangan yang mengaturnya  serta pelaksanaan tentang perizinan tega kerja asing.  Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif,. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Perizinan tenaga kerja asing saat ini lebih mudah karena dapat dilakukan secara Online Namun demikian dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya  mengatur secara ketat tentang persyaratan bagi tenaga kerja asing. Dalam prakteknya  masih terjadi pelanggaran perizinan dan penggunaan tenaga kerja asing. Bahkan banyak tenaga kerja asing yang tidak memenuhi syarat sebagai tenaga kerja seperti buruh kasar  (unskills worker) bekerja di Indonesia.Untuk mengatasinya perlu pengawasan secara ketat dari berbagai institusi yang terkait serta membatasi  tenaga kerja asing yang masuk Indonesia. Hanya tenaga kerja asing yang memiliki keahlian yang dapat bekerja di Indonesia 
Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi Nurhidayati Nurhidayati; Sugiyah Sugiyah; Kartika Yuliantari
Widya Cipta - Jurnal Sekretari dan Manajemen Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2363.162 KB) | DOI: 10.31294/widyacipta.v5i1.9447

Abstract

Pandemi covid-19 sudah berlangsung selama 9 bulan,   dengan jumlah yang terpapar  terus  meningkat.  Berbagai upaya    dilakukan   pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, salah satunya dengan meluncurkan Aplikasi PeduliLindungi. PeduliLindungi ditetapkan sebagai aplikasi yang membantu melakukan Tracing, Tracking, Fancing melalui infrastruktur, sistem dan aplikasi telekomunikasi yang terhubung dengan data center dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perlindungan data pribadi bagi pengguna Aplikasi PeduliLindungi. Metode Penelitian melalui studi literatur, dengan data sekunder, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dengan mengkaji berbagai peraturan,  mengingat sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur  tentang perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan data pribadi pengguna  aplikasi ini didasarkan pada peraturan yang mengatur tentang Teknologi  Informasi dan Komunikasi, Kesehatan, dan Pelaksanaan administrasi Kependudukan, meskipun pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi pengguna PeduliLindungi, namun sampai saat ini pengguna aplikasi PeduliLindungi masih  kurang diminati. Harapan kedepannya semakin banyak yang mengunduh PeduliLindungii, sehingga dapat menekan angka penyebaran covid-19. Selain itu pentingnya segera disahkan undang-undang perlindungan data pribadi untuk memberikan kepastian hukum.
Merubah Tantangan Sebagai Peluang Di Masa Pandemi Bagi Komunitas Umkm Naik Kelas Kota Bekasi Nurhidayati Nurhidayati; Sugiyah Sugiyah; Dedy Syahyuni; Wiwin Wianti
Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 1 (2021): Volume 1 No 1 Mei 2021: Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.673 KB) | DOI: 10.31294/abdiekbis.v1i1.240

Abstract

Pembatasan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat dari adanya pandemic covid 19 yang berlangsung hampir satu tahun berdampak pada semua sendi kehidupan. Tuntutan untuk melakukan adaptasi dengan kondisi baru ini menjadi keharusan, baik dalam kesehariannya atau diluar kegiatan keseharian seperti berekonomi, dan sebagainya. UMKM sebagai pelaku ekonomi sangat merasakan imbas dari kondisi pandemi ini. Daya beli masyarakat menjadi berkurang sebagai akibat semakin berkurangnya pendapatan dan bahkan ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM harus dapat melihat dan menyikapi perubahan ini, melalui adaptasi, digitalitasi, kolaborasi dan yang penting lagi adalah ketangguhan mentalitas pelaku UMKM. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode deskriptif dan bertujuan untuk membuka wawasan para pelaku UMKM melalui webinar dengan tema merubah tantangan sebagai peluang di masa pandemi bagi komunitas UMKM naik kelas kota Bekasi. Harapannya pelaku UMKM terus berkreasi dan berinovasi atas usahanya menyesuaikan keadaan pandemi ini, agar kegiataan perekonomian masyakat tetap berkesinambungan.
Pemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Keturunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Nurhidayati Nurhidayati; Sugiyah Sugiyah
BINAMULIA HUKUM Vol 8 No 1 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i1.24

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pemilikan hak atas tanah di daerah tersebut. Ini sangat menarik karena meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia, namun tidak untuk daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya kebijakan Wakil Kepala Daerah pada tahun 1975, menyebabkan warga keturunan atau non pribumi tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Adanya undang-undang keistimewaan Yogyakarta semakin menguatkan Pemda DIY untuk mengatur masalah pertanahan sendiri. Berbagai upaya sudah dilakukan warga keturunan atau non pribumi untuk mendapatkan hak milik atas tanah melalui lembaga Peradilan namun selalu mengalami kegagalan. Untuk mengatasi hal tersebut, BPN Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan solusi agar untuk tempat tinggal warga keturunan diberikan hak milik sedangkan untuk usaha diberikan Hak Guna Bangunan. Sampai sekarang solusi tersebut masih dipertimbangkan. Kata Kunci: hak atas tanah, undang-undang DIY, kebijakan pertanahan.
Brand Equity pada Mobil Toyota di Indonesia Kartika Yuliantari; Nurhidayati Nurhidayati; Sugiyah Sugiyah
MONETER - JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN Vol 9, No 1 (2022): Periode April 2022
Publisher : Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/moneter.v9i1.12673

Abstract

Peranan brand equity pada perusahaan berguna karena dengan brand equty yang tinggi, akan memiliki market share yang tinggi pula. Dengan demikian, perusahaan mobil Toyota perlu untuk mengetahui kondisi brand equity produknya melalui riset terhadap elemen-elemen brand equity Tujuan penulisan melalui elemen ekuitas merek memudahkan perusahaan mobil Toyota untuk menentukan langkah strategis dalam meningkatkan eksistensi merek. Metode penelitian yang digunakan pada analisis  brand awareness adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, Analisis Brand association metode penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Untuk kesan kualitas dilakukan dengan analisis diskriptif dan untuk Brand Loyalty menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data primer berupa kuesioner sejumlah 100 orang pemakai mobil Toyota melalui google form. Hasil dari penelitian adalah dilihat dari Brand Awareness maka mobil Toyota merupakan brand mobil yang berhasil meraih puncak top of mind, berdasarkan brand association mobil Toyota adalah produk mobil dengan inovasi desain dan teknologi yang tinggi; merupakan merek mobil terkenal; mobil yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki kredebilitasnya tinggi;  memiliki popularitas yang lebih baik dibandingkan merek lain; memiliki performa yang sangat tinggi; memiliki kualitas kecepatan yang sangat tinggi; memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan mobil merek lain. Hasil analisis perceived quality mobil Toyota dengan metode performence-importance secara individu untuk perceived quality sudah dinilai baik karena tingkat importance lebih tinggi nilainya daripada tingkat performancenya, menunjukkan perceived quality harapan responden terhadap minuman mobil Toyota telah melebihi tingkat kepentingan atribut itu sendiri, Brand Loyalty mobil Toyota cukup baik, meskipun pada tingkat liking the brand terlihat mengecil, hal ini merupakan masalah yang harus dipecahkan melalui peningkatan loyalitas merek.
PENGGUNAAN RASIO LIKUIDITAS DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN P.T. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (TAHUN 2014-2018) Ety Nuhayaty; Nur Hidayati
Jurnal Mitra Manajemen Vol 4 No 5 (2020): Jurnal Mitra Manajemen Edisi Mei
Publisher : Kresna Bina Insan Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.728 KB) | DOI: 10.52160/ejmm.v4i5.386

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi serta dalam menganalisis data, peneliti menggunakan rumus–rumus rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar, rasio cepat, rasio kas. Rasio likuiditas adalah salahsatu yang lazim digunakan dalam praktik yang tujuannya adalah untuk mengkur perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan rasio likuiditas, sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, ternyata P.T. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, termasuk yang ill likuid, beberapa hasil perhitungan dari rasio lancar (Current Ratio), rasio cepat (Quick Ratio) dan rasio kas (Cash ratio) berada dibawah rata-rata industri. Hal ini terjadi karena nilai aset lancar hampir mendekati hutang lancar, bahkan di tahun 2017 aset lancar nilainya di bawah hutang lancar. Ternyata kondisi ini dikarenakan perusahaan mengijinkan untuk melakukan untuk pembukaan cabang/ekspansi gerai seluruh varian toko ritel Alfamart dibiayai dari utang, sehingga berakibat penambahan cabang seiring dengan penambahan utang dan turut berdampak kepada beban bunga utang yang tinggi seperti yang diungkapkan oleh Corporate Secretary, Tomin Widian kepada detikFinance di tahun 2017 lalu. Dari hasil perhitungan tersebut, dimana didapat hasil yang kurang memuaskan, perusahaan harus mengambil langkah, agar kondisi ini tidak berkelanjutan, salahsatunya adalah dengan lebih selektif ketika akan membuka gerai/toko untuk menghindari penambahan utang yang akan berdampak kepada illikuidnya keuangan perusahaan.
Pengembangan Sistem Informasi Pembelian Obat Secara Kredit Pada Apotik Dengan Menggunakan Model View Controller (MVC) Nur Hidayati
J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika) Vol 4, No 2 (2020): EDISI SEPTEMBER
Publisher : STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30645/j-sakti.v4i2.237

Abstract

Purchasing is one of the important areas within the organization. This is because, in the event of purchasing activities, it can meet the needs of supplies needed in an organization, such as the needs of medicines in pharmacies. If the supply of the drug in the pharmacy is thinning, then a purchase is made. At present, there are still many pharmacies that use conventional systems in managing their data. This caused various problems such as the recording of data still using handwriting, drug searches took a long time, and still used a lot of paper in the data documentation. Thus the running purchasing system becomes less effective and efficient. Therefore, there needs to be a system developed in the purchasing system, with the aim that the new system developed can solve the problem and can assist in the management of the data so that the data generated is more accountable and accountable. In order to achieve this goal, appropriate methods such as the use of the Model View Controller (MVC) are required. This MVC method can demonstrate the needs needed in the development of the system. And the result obtained from the use of this MVC method is that it can separate the application logic process with its user interface.