Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN IPA BERBASIS KARAKTER MATERI KALOR Budimah, Budimah; Herpratiwi, Herpratiwi; Rosidin, Undang
Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Vol 2, No 3 (2014): Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
Publisher : Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aimed to (1) describe the potential and the conditions of instructional materials of Science that had been already used, (2) describe the process of the development of character-based Science module instructional materials  in accordance with the students” characteristics and needs, (3) produce  the instructional materials of character-based Science module  in accordance with the students’ characteristics and needs. The research was conducted at Junior High School 26 Bandar Lampung, Junior High School 28 Bandar Lampung, and Junior High School 2 Bandar Lampung. The research conclusions are : (1) Junior High School in Bandar Lampung have potential to develop module which is characterized by the absence of module and handbook used to support the goal of Science, (2) the development process of character-based Science module is validated by material, design, and multimedia experts, (3) the product produced in the form of character-based Science module as the learning complementTujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan potensi dan kondisi bahan ajar IPA yang sudah digunakan, (2) mendeskripsikan proses pengembangan bahan ajar modul IPA berbasis karakter yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, (3) menghasilkan produk bahan ajar modul IPA berbasis karakter sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Penelitian dilakukan di SMPN 26 Bandar Lampung, SMPN 28 Bandar Lampung, dan SMPN 2 Bandar Lampung. Kesimpulan penelitian adalah (1) SMP Negeri di Bandar Lampung berpotensi untuk pengembangan modul, yang ditandai dengan belum adanya modul dan buku yang digunakan selama ini kurang mendukung tercapainya tujuan mata pelajaran IPA, (2) proses pengembangan modul IPA berbasis karakter divalidasi ahli materi, desain, dan multimedia, (3) produk yang dihasilkan berupa modul IPA berbasis karakter sebagai komplemen pembelajaranKata kunci: karakter, materi kalor, modul pembelajaran.
EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU KLAS IA Muharromah, Muharromah; Husaini, Haerany; Budimah, Budimah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.957 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.467

Abstract

Setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas serta hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research. Penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A yang berada di Jl. WR. Supratman No 10 Kota Palu. Hasil penelitian menemukan bahwaMediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA belum berjalan efektif disebabkan karena Mediator yang terdiri dari unsur hakim yang punya banyak perkara yang ditangani sehingga mengakibatkan tidak maksimal dalam melakukan mediasi, Hakim yang ditunjuk menjadi mediator sebagian belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Kemudian hambatan-hambatan pelaksanaan Mediasi yaitusalah satu pihak tidak beri’tikad baik dan tetap pada dalil gugatannya atau mempertahankan bagiannya masing–masing, Salah satu pihak tidak menghadiri agenda mediasi yang ditetapkan oleh mediator. Saran yang direkomendasikan peneliti perlunya ditingkatan sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
BENTUK PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA DONGGALA KELAS I B Aguslin, Aguslin; Husainy, Haerani; Budimah, Budimah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.358 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.719

Abstract

Skripsi ini bertujuan (1). Untuk mengetahui Problematik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dan Bentuk Penetapannya (2). Untuk mengetahui Bagaimanakah Prosedur Penetapan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris menggunakan metode penelitian hukum field research kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian langsung kelokasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap. Hasil penelitian ini adalah (1). Problematik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dan Bentuk Penetapannya yaitu : a. PermohonanItsbat Nikah oleh Pemohon yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain (Itsbat Poligami) Bentuk Penetapannya yaitu Ditolak selama tidak sesuai prosedur hukum, b. Permohonan Itsbat Nikah dibawah umur yaitu bentuk penetapannya ditolak, harus mengubah permohonan menjadi Dispensasi Nikah terlebih dahulu, c. Permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon yang sudah hamil bentuk penetapannya yaitu dikabulkan selama rukun dan syarat nikah tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2). Prosedur Penyelesaian Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B secara ringkas tahapannya yaitu : Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, Membayar panjar biaya perkara, Pengumuman akan dilaksanakan istbat nikah, Menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, Menghadiri persidangan dan putusan/penetapan pengadilan. Saran dari penelitian ini (1). Perlu adanya tindak lanjut dari pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, serta Pemerintah Pusat, berupa penyuluhan hukum tentang syarat-syarat dikabulkannya istbat nikah. (2). Sebelum dilaksanakan persidangan istbat nikah, hendaknya pengumuman dilakukan bukan hanya sekedar diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama dan media massa cetak atau elektronik, tetapi juga harus diumumkan semaksimal mungkin misalnya ditempel pada papan pengumuman Kantor Desa dan Kantor Urusan Agama dimana pemohon tersebut berdomisili agar apabila ada para pihak yang merasa keberatan/dirugikan lebih mudah mengetahui informasi tersebut, untuk kemudian melapor kepada Pengadilan Agama sebelum di istbatkan. Kata Kunci : istbat nikah.
PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA BARANG IMPOR DI KANTOR BEA CUKAI KOTA PALU Ahmad, Ahmad; Budimah, Budimah; Syafaat, Muh. Rizki
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1312

Abstract

Tujuan penelitian adalah umtuk mengetahui pengawasan Bea Cukai terhadap HAKI pada barang impor di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Palu dan untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan HAKI di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Palu. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa Bea Cukai memiliki beberapa prosedur untuk menanggulangi pelanggaran HKI, di antaranya melalui skema ex-officio dan judicial. Dalam skema ex-officio terdapat beberapa langkah yang dilakukan di antaranya proses rekordasi, detensi, penangguhuan sementara, dan pemeriksaan fisik terhadap barang yang dianggap melanggar HKI. Sementara jika melalui skema judicial, pelaksanaannya lebih sederhana melalui penangguhan sementara, dan pemeriksaan fisik. Saran penelitian yaitu seyogyanya Bea Cukai dan Dirjen HKI, melakukan sosialisai lebih luas terkait skema ex-officio dan judicial kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pemegak hak merek dan hak cipta pada khususnya.Kata Kunci : Pengawasan, Bea cukai, HKI