Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Mimbar Hukum

KONSEP HAK SESEORANG ATAS TUBUH DALAM TRANSPLANTASI ORGAN BERDASARKAN NILAI KEMANUSIAAN Christianto, Hwian
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

The idea of right to body autonomy grows more important as people are able to donate their organs. However, the two conceptions of rights currently applicable, i.e. ‘ownership’ and ‘possession’, are highly inappropriate to be applied to this case because human body is not a property. In this light, humanity purposes constitute stronger concept of bodyautonomy. Pemahaman akan hak atas tubuh menjadi semakin penting ketika seseorang dapat mendonorkan organ tubuhnya. Kedua konsep hak yang selama ini berlaku, yaitu konsep “ownership” dan “possession” ternyata jika diterapkan ke hak atas tubuh sangat tidak sesuai karena tubuh manusia bukanlah barang. Dalam kondisi inilah konsep hak dengan tujuan kemanusiaan memberikan dasar yang kuat tentang hak atas tubuh.
PENAFSIRAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERKARA PIDANA Christianto, Hwian
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

The progressive law perspective emphasizes discovery of law as an effort to explore the community’s living values. We hold that this perspective suits the need of Indonesian people. Pancasila shall be the absolute limit for judicial authority in interpreting law in order to ensure that discovery of law is in accordance with the ideals of Indonesian nation. Aliran hukum progresif menekankan penemuan hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pemikiran ini memang sangat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi batasan yang mutlak bagi kekuasaan kehakiman dalam melakukan penafsiran sehingga penemuan hukum benar-benar terarah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.