M. Nizar Dahlan
Jl. Kutai Blok G No. 9 Cilendek Indah, Ciputat - Tangerang Selatan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

MODEL MICRO-MACRO LINK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN BELITUNG M. Nizar Dahlan; Budy Wiryawan; Bambang Murdiyanto; Mulyono S. Baskoro; A. Fauzi
Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol 1 No 2 (2010): NOVEMBER 2010
Publisher : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.242 KB) | DOI: 10.24319/jtpk.1.61-69

Abstract

Perairan Laut Cina Selatan dengan potensi lestari 1,06 juta ton/tahun dan masih belum menjadikan sektor perikanan sebagai kontributor ekonomi utama di kawasan termasuk di Kabupaten Belitung. Penelitian ini bertujuan merumuskan kebijakan pembangunan perikanan tangkap sehingga menjadi basis ekonomi Kabupaten Belitung. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis micro-macro link yang dikembangkan dengan metode structural equation modelling (SEM). Hasil analisis menunjukkan pengaruh signifikan terjadi pada usaha perikanan Belitung terhadap wilayah basis (P=0,008), kondisi fiskal terhadap pertumbuhan market output (P = 0,002) dan wilayah basis (P=0,005), kebijakan nasional terhadap moneter (P=0,002) dan trade (P=0,007), trade terhadap ekonomi regional (P=0,003), dan ekonomi regional terhadap sektor penunjang (P=0,000). Terkait dengan ini, maka kebijakan pembangunan perikanan dapat diarahkan pada pengembangan usaha perikanan tangkap yang berbasis potensi dan prospek kewilayahan, serta penyelamatan pemasaran produk perikanan daerah dan usaha perikanan unggulan terutama bila kondisi ekonomi dan keuangan global tidak stabil. Hal ini untuk antisipasi terhadap kondisi yang tidak mendukung bila suatu kebijakan nasional diberlakukan di kawasan yang tidak sesuai dengan kondisi kedaerahan. Dan perlu pengembangan jalur-jalur perdagangan produk perikanan yang permanen dan jangka panjang serta jaminan kondusifitas kegiatan pelayanan jasa yang mendukung pembangunan perikanan