Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Tatapamong ProBisnis : Jurnal Manajemen Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah
Dedy Suhendi
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PELINDUNG MASYARAKAT Dedy Suhendi
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol. 1, No. 2, Agustus 2019
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v1i2.716

Abstract

The purpose of this paper is to better understand and know what are the main tasks and functions of the Civil Service Police Unit, especially the police officers at the district level. As is known together, Satpol PP is an agency in the area that was formed to enforce Regional Regulations and Regulations of the Head of Region, to carry out public order and peace and to protect the community. The position of the district Satpol PP is under the Regent and administratively and operationally responsible to the Regent. In this paper the author will focus on the task of Satpol PP as protection of the community. Each region has different characteristics and experiencesdifferent disaster problems, ranging from floods, landslides, fires, droughts and so on. Disasters can be in the form of disasters caused by humans or because of nature and these events occur almost every year, even in some areas known as flood-subscribed areas. Writing this script is the result of a conceptual study, so the results of this writing are expected to be useful especially for readers so that they understand better what the Satpol is. Instruments for retrieving data are taken from several reference sources, electronic media and direct observations of the results of the author’s experience in the area. Keywords: Satpol pp, Community Protection and Disaster Mitigation
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) Dedy Suhendi
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk lebih memahami dan mengetahui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama Satpol PP yang ada di tingkat kabupaten Indramayu. Satpol PP merupakan instansi yang ada di daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Kedudukan Satpol PP kabupaten berada di bawah Bupati dan otomatis secara administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tulisan ini menitikberatkan pada tugas Satpol PP sebagai penyelenggara pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat atau pembinaan trantibum. Setiap wilayah memiliki karaktertistik yang berbeda dan memiliki masalah yang berbeda, seperti maraknya pedagang kaki lima yang tersebar di sembarang tempat, masalah pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), keberadaan warung remang-remang (warem), peredaran minuman beralkohol dan lain sebagainya. Penulisan naskah ini merupakan hasil kajian konseptual dan pengalaman penulis sendiri ketika bertugas di Pemerintah Daerah. Instrumen pengambilan data diambil dari beberapa sumber referensi (media cetak), media elektronik dan pengamatan langsung hasil dari pengalaman penulis disaat bertugas di daerah. Kata Kunci : Satpol PP, peyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
POTENSI GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PERNAK PERNIK PEMILIHAN LANGSUNG) Dedy Suhendi
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1246

Abstract

Village head elections (pilkades) are political activities / events that show how the process (party) of democracy is at the village level. Pilkades is not merely a transfer of leadership for the sustainability of government and development in the village, or how a power struggle with a campaign strategy is carried out in order to get sympathy and support from the village community, but more than that it concerns prestige / dignity and honor so that it often creates tough competition and conflict. Since the enactment of Law no. 23 of 2004 and now Law no. 32 of 2014 concerning Regional Government, regional heads are directly elected by the people. This study aims to explain the possible potential for disturbances of peace and public order that can occur during the pre-post-regional head elections such as village head elections which result in disturbances of peace and public order, then try to analyze and study and anticipate as an effort to minimize possible disturbances. The method used in this research is descriptive research method by emphasizing the researcher's efforts to describe the phenomenon based on the experiences of research participants while on duty in the region and supplemented with the results of observations. The final results of this study are expected to be able to provide recommendations and solutions to a more appropriate “pilkada” model. The conclusion of this research is in order to enforce peace and public order in the regions by preventing disturbances of peace and order from pre to post Pilkada.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJAGA WIBAWA PEMERINTAH DENGAN MENEGAKAN PERATURAN DAERAH Dedy Suhendi
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588

Abstract

Di beberapa wilayah masih terdapat anggapan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering dianggap sebagai musuh pedagang kaki lima (PKL). Anggapan itu mengemuka dikarenakan kegiatan operasi lapangan anggota Satpol PP terhadap para PKL yang dianggap liar menempati yang bukan peruntukannya; termasuk masih adanya anggapan bahwa anggota Satpolpp bersikap arogan dan sering betindak di luar kewenangan. Dalam konteks penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP memiliki kedudukan yang cukup strategis. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Metode yang digunakan adalah Metode deskriptif dengan menekankan untuk mendeskripsikan suatu kejadian berdasarkan pengalaman partisipan pada saat bertugas di daerah. Hasil akhir diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa SatpolPP sebagai satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan kepala Daerah. Kesimpulan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa kedudukan dan tugas Satpolpp memegang peran yang sangat strategis sebagai organisasi perangkat daerah yang membantu tugas-tugas Kepala Daerah di bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Kedudukan, Tugas
Bilakah Kepala Daerah Tak Korupsi Dedy Suhendi
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 2 (2020): Public Service Innovation II
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i2.1357

Abstract

As it is known that many regional heads in several provinces as well as in districts and cities are not free from the problem of corruption. This may be due to the inaccuracy of the requirements for regent, mayor and governor candidates. This article considers it all an irony, because to lead the government in the regency area alone, a regent will later be side by side with the leadership of the vertical elements assigned to the area such as the Dandim, the police chief, the head of the district attorney and the head of the district court, even he will become the coordinator. We all know that positions in these vertical elements are not easy, they have to go through certain structural education levels so that it takes a relatively long time to reach a leadership position at the regional level.
The Role of The Bandung Regency Government in Disaster Response to Covid – 19 Dedy Suhendi
ProBisnis : Jurnal Manajemen Vol. 14 No. 3 (2023): June: Management Science
Publisher : Lembaga Riset, Publikasi dan Konsultasi JONHARIONO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As it is known that the Indonesian nation is very vulnerable to disasters. Almost every year, maybe even every year, the Indonesian people always face disasters, especially floods during the rainy season and or drought during the dry season.At this time the Indonesian people and several nations in the world are focusing on tackling the spread of the corona virus (covid - 19) disaster and the challenges they are facing are increasingly increasing. The government needs a comprehensive and integrated management planning strategy, which can be implemented by all elements of government, both central and regional governments and the community in a coordinated manner.The important role of local government in handling Covid - 19 is the most important. All stakeholders, both at the central and regional levels, must increase their hard work in a more coordinated and integrated manner so that the impact caused by Covid - 19 can be minimized and even an antidote can be found.Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the role of the Bandung district government which is considered relatively successful in tackling the disaster caused by the Covid - 19 pandemic.
Co-Authors