Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

HUBUNGAN PERSEPSI DAN PERILAKU IBU TERHADAP IMUNISASI TAMBAHAN PADA BAYI (USIA 2 BULAN-12 BULAN) DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA Astuti, Indah Puji; Damayanti, Fitriani Nur; Mustika, Dian Nintyasari
Bidan Prada: Jurnal Publikasi Kebidanan Akbid YLPP Purwokerto Vol 5, No 2 (2014): Jurnal Prada Edisi Desember 2014
Publisher : Bidan Prada: Jurnal Publikasi Kebidanan Akbid YLPP Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.344 KB)

Abstract

One of morbidity in children under five and can cause death was pneumonia. Pneumonia is a disease that can be prevented by giving the Hib / Pneumococus. Data UNICEF child mortality in Indonesia show in 2012 is 14%, or about 21 thousand children die from pneumonia. Data results Demography and Population Survey Indonesia in 2012 Pneumonia is referred to as the number one killer of children under five years. The purpose of this study was to determine the relationship of maternal perception and behavior towards additional immunization in infants (age 2-12 months) with the occurrence of pneumonia at children in Puskesmas Candilama Semarang. Survey cross sectional analytic approach. Research subjects 70 respondents, taken by means of random sampling system. The independent variable is the perception and behavior of the mother while the dependent variable is an additional immunization in infants (age 2-12 months). Appliance using a questionnaire.  There was a relationship between perception and behavior signifikant mother against additional immunization in infants (age 2-12 months) with the occurrence of  pneumonia at children in Puskesmas Candilama Semarang. P value 18.806. The results of correlation with the chi square test showed there is relationship between perception and behavior signifikant mother towards additional immunization in infants (age 2-12 months) with the occurence of pneumonia at children in Puskesmas Candilama Semarang. Keywords : Perception, Behavior, Additional Immunization In Infant (Age 2-12 Months), Pneumonia
GAMBARAN PELAKSANAAN INFORMED CONSENT BIDAN PRAKTIK MANDIRI (BPM) DALAM PELAYANAN KEBIDANAN DI KOTA SEMARANG mulyanti, lia; Chafidoh, Chafidoh; Damayanti, Fitriani Nur
Indonesia Jurnal Kebidanan Vol 1, No 2 (2017): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN
Publisher : Indonesia Jurnal Kebidanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.686 KB) | DOI: 10.26751/ijb.v1i2.380

Abstract

Latar Belakang : Pada era sekarang ini muncul berbagai tuntutan hukum kepada dokter dan rumah sakit mengenai hak pasien dalam menerima pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Menurut pasal 18 ayat (1) huruf b dan d Permenkes No.1464/MENKES/PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan, menyatakan bahwa bidan dalam memberikan pelayanan harus memberikan informasi dan meminta persetujuan tindakan. Pelayanan kebidanan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir,dan keluarga berencana. Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan ke BPM didapatkan beberapa BPM yang memiliki informed consent dan dalam pengisiannya tidak lengkap hanya berisikan identitas dan sedikit BPM memiliki informed consent dan dalam pengisiannya lengkap. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain terlalu banyaknya pasien, bahkan tidak adanya pasien yang datang ke BPM untuk periksa. Tujuan : Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan informed consent pada Bidan Praktek Mandiri (BPM) dalam pelayanan kebidanan di Kota Semarang. Metode : penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Subyek penelitian adalah 40 BPM di Kota Semarang yang diambil secara propotional random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Uji statistik menggunakan analisis univariat. Hasil : Sebanyak 2,5% responden melakukan informed consent dengan baik, 7,5% responden melakukan informed consent dengan cukup, dan 90% responden melakukan informed consent dengan kurang. Simpulan : Sebagian besar BPM dalam pelaksanaan informed consent adalah kurang. Kata Kunci : Informed Consent, Pelayanan Kebidanan
PERBANDINGAN ANTARA KEPEMILIKAN KOMPETENSI BIDAN DENGAN PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI MENURUT KEPMENKES NO. 900/MENKES/SK/VII/2002, PERMENKES NO. HK.02.02/MENKES/149/2010 DAN PERMENKES NO. 1464/MENKES/PE Damayanti, Fitriani Nur
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2012: SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN 2012
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.519 KB)

Abstract

Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kebidanan, Keluarga Berencanadan Kesehatan Masyarakat. Bidan dapat melakukan praktik mandiri. Dalam menjalankan praktik,bidan diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Sebelum diundangkannya Permenkes Nomor1464/Menkes/Per/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan, kewenangan bidan diaturdalam Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Kemudiandiperbaharui dengan adanya Permenkes Nomor HK. 02.02/Menkes/149/2010 tentang ijin danpenyelenggaraan praktik bidan. Dan berganti menjadi diundangkannya Permenkes Nomor1464/Menkes/Per/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan.Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, maka data yangdiperlukan dalam penelitian ini studi (penelitian) kepustakaan dan dihubungkan dengan studi(penelitian) lapangan. Berkaitan dengan penelitian tersebut, untuk memperoleh data yang akurat perlusubyek penelitian dan alat pengumpul data yang tepat.Hasil penelitian yaitu terdapat persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan pelayanankebidanan pada bidan praktik mandiri menurut Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010 danPermenkes 1464/2010. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi bidan sejak berlakunya Kepmenkes900/2002, Permenkes 149/2010 dan Permenkes 1464/2010 dalam pelaksanaan pelayanan kebidananmasih sama walaupun kewenangan dari bidan praktik mandiri telah dibatasi.
IBM PELATIHAN POLA MP-ASI KELURAHAN BLERONG KABUPATEN DEMAK Damayanti, Fitriani Nur; Puspitaningrum, Dewi; Kusuma, Hapsari Sulistya
Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan
Publisher : Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jpmk.v2i1.5366

Abstract

Tujuan Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) adalah untuk meningkatkan pengetahuan kelompok Good Mother dalam pengukuran kecukupan gizi bayi, meningkatkan ketrampilan kelompok Good Mother dalam pembuatan MP-ASI, kelompok Good Mother dapat menjadi role model bagi ibu-ibu lainnya. Metode yang digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut adalah dengan kaji tindak partisipatif antara lain melalui Forum Group Discusion (FGD). Adapun luaran yang berupa jasa adalah pendidikan tentang MP-ASI, pelatihan pengukuran kecukupan gizi pada bayi, pelatihan pembuatan MP-ASI yang sehat, menjadi role model dalam pembuatan MP-ASI.
Factors Affecting Implementation of Decree of Ministry of Health No. 2562/ MENKES/ PER/ XII/2011 on Jampersal (Maternity Insurance) Technical Guideline in Independet Midwifery Practice in Semarang Municipality Damayanti, Fitriani Nur
Sains Medika : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Vol 5, No 1 (2013): January-June 2013
Publisher : Fakultas Kedokteran; Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.082 KB) | DOI: 10.30659/sainsmed.v5i1.356

Abstract

Provide financial guarantees for service delivery (Jampersal), the government established the program with the Regulation of the Minister of Health Minister Regulation No. 2562/ Menkes/ Per/XII/2011 on Technical Guidelines for Delivery Guarantee. This study was conducted to determine the factors that affect the implementation Permenkes 2562/Menkes/Per/XII/2011 Number of Technical Guidance Delivery Guarantee in Semarang Independent Midwives Practice. The method approach used in this study is a qualitative sociological research juridical, Specifications. This is a descriptive research study. Technical factors such as health facilities are factors that affect the implementation of the labor warranty. Delivery Guarantee service is good and the maximum is influenced by many factors such as health workers. Health personnel especially midwives are the main factors in service delivery assurance. Provisions of medicines in service delivery assurance in Independent Practice Midwife Semarang are still having problems. Jampersal huge cost on hospitals and midwifery practices vary independently. Juridical factors, among others, have made the law of warranty service delivery as a midwife practice internal self- regulation, which includes service procedures, assignment of medical personnel. The scope of midwifery includes antenatal care, maternity (high risk), childbirth, newborns, family planning, and management of complications in obstetrics.