Dadang Supriatna
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2009 DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA PADALARANG KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Dadang Supriatna
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1248

Abstract

Village apparatuses as elements of village government administrators who are tasked with assisting the village head, capacity village officials is still low so that they lack understanding of government policies in carrying out their duties and functions as community servants. From this, the village apparatus needs attention so that the performance of the village equipment increases. The research objective was to analyze the increase in performance village relationship between the implementation Perda increased performance. The research method uses a mix method. Data collection techniques are observation, documentation, documentation and questionnaires. The results showed less than optimal, which was caused by: 1) Not yet optimal performance of village officials in accommodating and channeling community aspirations. 2) Lack of socialization regarding new policies by the Regional Government to the Village Government 3) Limited facilities and infrastructure owned by the Village Government in providing services to the community 4) Ununderstanding of Village officials regarding Regional Government policies. 5) Lack of motivation to work village officials in Padalarang Village. From this, positive implementation PERDA No. 14 of 2009 and the performance of village officials. In this case the regional government of West Bandung district can provide guidance and evaluate the performance of village heads and village officials regularly so as to improve the performance of village officials.
EVALUASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERTIB ROKOK (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) Dadang Supriatna
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1142

Abstract

Satpol PP sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan kewenangnya menegagakkan peraturan daerah dalam hal ini walikota, yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Maka dengan Melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mendiskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menghambat penegakan Peraturan Daerah tersebut oleh Kantor Satpol PP Kota Bandung. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok serta melakukan penelitian terhadap sumber data dalam bentuk arsip, dokumen, data statistik, dan naskah penting lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan ditemui bahwa Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Bandung dalam penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik mengikuti Model dan Proses implementasi kebijakan. Di mana penegakan perda masih lemah, sama sekali tidak ada penindakan terhadap pelanggaran Perda sejak berlaku dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan berbagai kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan dan kurangnya perhatian, koordinasi dan kerjasama dari leding sektor Peraturan Daerah tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kata kunci: evaluasi kebijakan, peraturan daerah, kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok
PELAKSANAAN INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMOTIVASI APARATUR TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Dadang Supriatna
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.125 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i1.269

Abstract

Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Peningkatan pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menerapkan kebijakan bahwa sejak 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik. KemenPAN-RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia, sehingga bisa terus bersaing secara sehat dengan instansi-instansi lain. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua para aparatur pemerintah untuk berinovasi dalam rangka memenuhi harapan masyarakat, dengan demikian pemerintah daerah perlu memotivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan agar mempunyai semangat tinggi sehingga akan timbul inovasi dalam dirinya, secara tidak langsung membuka akal dan pikiran atau ilmu pengetahuannya sehingga pegawai berkinerja tinggi dan produktif. Untuk memotivasi pegawai, pimpinan organisasi harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pegawai, sehingga terwujudnya pelayanan publik yang ber kualitas yang merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik sebagai tujuan dari pendaya gunaan aparatur negara. Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian pada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, ternyata masih ditemui beberapa indikasi masalah yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih rendah. Hal ini terlihat dari indikator: 1) Fasilitas kerja yang kurang memadai, sehingga pelayanan yang diberikan pegawai kepada masyarakat terkesan lamban. 2) masih adanya pegawai yang belum profesional dalam menangani pekerjaan sehingga masih ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. 3) Ada sebagian pegawai yang bersikap kurang ramah terhadap masyarakat. Permasalahan tersebut diduga karena pemerintah daerah dalam pelaksanaan motivasinya belum optimal. Hal ini diindikasikan sebagai berikut. 1) Diduga pemerintah daerah kurang memberi penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. 2) Diduga pemerintah daerah dalam pendelegasian wewenang kurang memberikan bimbingan kepada pegawai sehingga masih ada pegawai yang belum bisa menyelesaikan tugas dengan baik. 3) Diduga pemerintah daerah dalam memberikan perhatian timbal balik kepada para pegawai masih kurang baik. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi Kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan angket. Data hasil angket dianalisis melalui analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dianalisis kemudian ditarik simpulan dan dalam pembahasannya menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan persentase. Hasil menunjukkan bahwa angka rata-rata pelaksanaan motivasi, yaitu 64% dan apabila dihubungkan dengan kriteria analisis data maka baru mencapai predikat Cukup, sehingga akan berpengaruh terhadap upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara tingkat kualitas pelayanan publik baru mencapai rata-rata 63% dan apabila dihubungkan dengan kriteria analisis data maka baru mencapai predikat cukup.
PENGARUH KOMITMEN DAN PROFESIONALISME TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Dadang Supriatna
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komitmen dan Profesionalime Pegawai Berdampak langsung terhadap Efektivitas Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Sumedang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Catatan sipil sekaligus melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Daerah dalam menata manajemen kependudukan yang akuntabel, transparan dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap tugas dalam upaya mempercepat Terwujudnya Good Local Corporate yang ditunjang oleh Sumber Daya Aparatur professional sesuai Kompetensi yang dimilki.” Desain penelitian ini menggunakan Konklusif di mana Metode Deskriptif untuk mengulas dan menggambarkan data serta keseluruhan informasi hasil penelitian yang diperoleh serta Metode veriϐikatif untuk memeriksa dan melakukan pegujian kuantitatif terhadap,Hubungan antar variabel penelitian yang diduga saling memengaruhi sekaligus mengukur seberapa besar dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Observasi, wawancara, Kuesioner dan telaah Dokumen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Semakin tinggi Komitmen dan Profesianalisme pegawai maka semakin Tinggi Efektivitas pelayanan publik sebaliknya jika Komitmen dan Profesionalisme rendah maka Efektivitas pelayanan menurun. Agar Terciptanya Efektivitas Pelayanan publik pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sumedang Dengan peningkatan Komitmen dan Profesionalisme pegawai maka dirasa perlu pengawasan dan pembinaan secara periodik sehingga mengdapatkan masukan yang akurat untuk menentukan Kebijakan dalam rangka peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik. Kata kunci: komitmen, profesionalisme, efektivitas pelayanan publik