Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

EFFECTIVENESS OF BUNDO PEDULI JENTIK PROGRAM IN CONTROLLING THE DENGUE HEMORRHAGIC FEVER Wike Anggraini; Arwanto arwanto; Saskia Pratiwi Danda
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v4i1.1684

Abstract

Abstract Dengue Hemorrhagic Fever(DHF) was the deadliest disease in Indonesia with the highest number of cases in 2016. This study aims to determine the effectiveness of Bundo Peduli Jentik program, one of the Health Department of Padang City Government programs, in controlling DHF, especially in Lubuk Kilangan Sub-district. This is a descriptive qualitative research with an inductive approach. Data and information collection were done by observation, interviews and documentation. The theory used is the theory of effectiveness proposed by Budiani that measures effectiveness comprising the accuracy of program targets, program socialization, program objectives and program monitoring. The result showed that the Bundo Peduli Jentik program has been categorized as effective based on the theory used. This is proven by the DHF cases continue to decline every year and there were no number of deaths due to DHF since 2017 in Lubuk Kilangan, Padang City. Keywords: Dengue Hemorrhagic Fever, Effectiveness, Government Program Abstrak Demam Berdarah Dengue (DBD) pernah menjadi penyakit paling mematikan di Indonesia dengan jumlah kasus terbanyak di tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Bundo Peduli Jentik, salah satu program Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Padang, dalam pengendalian DBD terutama di Kecamatan Lubuk Kilangan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani yang mengukur efektivitas menggunakan variabel-variabel, diantaranya ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bundo Peduli Jentik dapat dikategorikan efektif berdasarkan teori yang digunakan. Hal ini dibuktikan dengan kasus DBD yang terus menurun setiap tahunnya bahkan tidak ada lagi kasus kematian karena DBD sejak tahun 2017 di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kata Kunci: Demam Berdarah Dengue, Efektivitas, Program Pemerintah
PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH – KINERJA WILAYATUL HISBAH Wike Anggraini; Nella Safira
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1153

Abstract

Penelitian ini untuk mendeskripsikan kinerja Wilayatul Hisbah, faktor penghambat dan faktor pendukung serta upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah relatif baik tetapi masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk mengamalkan syariat Islam serta kurangnya personil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah dengan meningkatkan pengawasan kepada masyarakat terutama bagi para remaja dan lokasi lokasi yang dianggap sebagai tempat yang sering menjadi lokasi pelanggaran syariat Islam sekaligus meningkatkan sosialisasi. Kata kunci: kinerja, penegakan, syariat Islam, peraturan daerah
Good Governance, International Organization and Policy Transfer: A Case of Indonesian Bureaucratic Reform Policy Arwanto Arwanto; Wike Anggraini
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 26, No 1 (2022): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.68703

Abstract

In this paper we discuss the connection between the concept of good governance and bureaucratic reform policy. Improving bureaucracy performance can be achieved by implementing good governance. However, another argument posits the notion that bureaucratic reform can lead the way to achieving good governance. Therefore, this paper assesses the relationship between the concept of good governance and bureaucratic reform in Indonesia. The research was based on content analysis technique that analysed the relevancy of good governance criteria and content of policy document, which were supplemented by interviews. Subsequently policy analysis was done using a policy transfer lens. Research findings showed that good governance influences Indonesian bureaucratic reform policy and international organizations have played significant part in influencing the Indonesian government to adopt good governance.
KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA PALEMBANG Rizki Pratiwi; Heru Nurasa; Wike Anggraini
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 10 No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v10i2.1371

Abstract

This study aims to describe the performance of one-stop integrated services at Invesment and One Stop Service (DPMPTSP) in Palembang City, South Sumatra, and to identify the factors that cause decreased the performance, and explore more about the efforts to improve employee performance. The research method used in this research is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques are observation, interview and documentation. The results showed that the performance of the Palembang City Investment Service and One Stop Integrated Service was good. Despite the downgrade due to several factors such as budget constraints, changes in staff structure, increased competition between provinces and the unavailability of public service malls. However, DPMPTSP Palembang City can make several efforts to improve its performance so that it can regain the predicate that was previously achieved.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN KOTA CERDAS (SMART CITY) MELALUI SMART GOVERNMENT DI KOTA SERANG Difaryadi Kusuma Pangestu; Wike Anggraini
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 10 No 2 (2022): Edisi Juni
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v10i2.660

Abstract

ABSTRACT Information technology is indispensable in supporting the running of government. In implementing a smart city in Serang City, there is no special regulation that supports the implementation of this system in Serang City. This study aims to analyze the Serang City Government's strategy in developing a smart city through smart government which has been implemented for five years. The research design used is qualitative using strategic management theory according to David (2019). Data was collected by direct observation, semi-structured interviews with predetermined informants and documentation. The results showed that the lack of budget caused the Serang City Government, in this case Diskominfo, to not be able to develop programs and applications optimally. In addition, the lack of experts in the IT field is also one of the inhibiting factors. There needs to be more support from the Serang City Government, as well as participation from the community to jointly support the development of a smart city in Serang City. Keywords: Management Strategy, Smart City, Smart Government, Information Technology ABSTRAK Teknologi informasi adalah hal yang sangat diperlukan dalam mendukung jalannya pemerintahan. Dalam penerapan smart city di Kota Serang belum adanya regulasi khusus yang mendukung penerapan sistem ini di Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Serang dalam mengembangkan smart city melalui smart government yang telah diterapkan selama lima tahun. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teori manajemen strategi menurut David (2019). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara semi terstruktur dengan informan yang telah ditentukan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya anggaran menyebabkan Pemerintah Kota Serang dalam hal ini Diskominfo belum bisa melakukan pengembangan program dan aplikasi secara optimal. Selain itu, kurangnya jumlah tenaga ahli di bidang IT juga menjadi salah satu faktor penghambat. Perlu adanya dukungan lebih dari Pemerintah Kota Serang, serta partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mendukung perkembangan smart city di Kota Serang. Kata Kunci: Manajemen Strategi, Smart City, Smart Government, Teknologi Informasi
PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA SAWIT DI KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT OLEH DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Wike Anggraini; Rossy Lambelanova; Nur Asiah Ritonga
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 7, No. 2, November 2022
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v7i2.2525

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan petani kelapa sawit di kecamatan kampung rakyat oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kelapa sawit merupakan primadona sektor perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani kelapa sawit. Namun di Kecamatan Kampung Rakyat sendiri produksi yang diharapkan masih rendah. Untuk dapat meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit masyarakat tersebut dibutuhkan upaya dari Dinas Perkebunan dan Peternakan selaku Instansi Pemerintah yang mengurusi terkait Bidang Perkebunan. Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tahapan pemberdayaan dari Lambelanova yang terdiri dari perencanaan pemberdayaan, pendampingan intensif, pembauran, pelibatan masyarakat terdampak, pengawasan serta evaluasi. Hasil penelitian pemberdayaan petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat masih kurang optimal. Hal tersebut karena dari 6 tahapan pemberdayaan menurut Lambelanova hanya ada 2 tahapan yang berjalan dengan baik, selebihnya dibutuhkan perhatian khusus dari dinas terkait. Dalam pemberdayaan petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat juga memiliki faktor penghambat seperti tingkat pengetahuan petani masih rendah, ketidakstabilan harga jual kelapa sawit, sarana dan prasarana serta ketidakpercayaan anggota kelompok tani terhadap pengurus kelompok. Kata kunci: Kelapa Sawit; Perkebunan; Pemberdayaan Petani
INTERNATIONAL MIGRATION, GLOBAL INEQUALITIES AND ITS IMPLICATION ON ANTI-POVERTY POLICY Wike Anggraini; Arwanto .
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v5i2.2659

Abstract

Abstract The purpose of this article is gaining an understanding on whether international migration contribute positively or negatively to global inequalities. Furthermore, it aims to analyze the implication of migration to anti-poverty policy within a country. Researchers use a literature review method to draw a conclusion on the relationship between international migration and global inequalities. Accordingly, international migration could affect both positive and negative on global inequality. It could reduce poverty through remittances, increasing wage level in the sender country, and brain exchange. On the other hand, it also has result on asymmetric development and an increase of dependence on destination countries. Furthermore, immigration affected anti-poverty practices and programs as well. According to a number of studies, policy must take into account the effects of migration on poverty and development. Social exclusion is a problem for anti-poverty initiatives. However, a dilemma arose during the policy-making process: who will be accountable for the difficulties of migrants, particularly illegal migrants? The host country or the local government? Keywords: migrants, international migration, inequalities, poverty, policy