Garuda - Garba Rujukan Digital

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENENTU PERILAKU MEMILIH DALAM PILPRES 2014 DI KABUPATEN BOGOR Seran, Gotfridus Goris
Jurnal Sosial Humaniora Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) pasca Orde Baru ditandai dengan partisipasi rakyat secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden. Partisipasi langsung rakyat dalam Pilpres tergolong aktivitas politik yang masih langka mengingat Pilpres baru diselenggarakan tiga kali di tahun 2004, 2009, dan 2014. Pilpres 2014 diikuti dua pasangan calon yang bersaing (contestants), yaitu: Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Penelitian ini mendefinisikan perilaku memilih (voting behavior) berdasarkan partisipasi dan pilihan politik pemilih (voter) dan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu (determinants) perilaku memilih (voting behavior) dalam Pilpres 2014 di Kabupaten Bogor. Hasil identifikasi menunjukkan dua hal. Pertama, faktor ketokohan calon, hubungan emosional, identifikasi partai, orientasi isu, dan peran media massa menjadi faktor-faktor penentu perilaku memilih dalam Pilpres 2014 di Kabupaten Bogor. Dari hasil identifikasi, faktor penentu yang paling dominan terhadap perilaku memilih dalam Pilpres 2014 di Kabupaten Bogor adalah ketokohan calon, yang kemudian secara berturut-turut diikuti oleh identifikasi partai, peran media massa, hubungan emosional, dan orientasi isu. Kedua, jika membandingkan di antara faktor-faktor penentu perilaku memilih tersebut, maka pemilih di Kabupaten Bogor cenderung lebih memilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa karena ketokohan calon, hubungan emosional dan identifikasi partai ketimbang Joko Widodo-Jusuf Kalla karena peran media massa dan orientasi isu.

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA Gotfridus Goris Seran
Jurnal Sosial Humaniora Vol. 13 No. 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jsh.v13i1.4833

Perbatasan negara di Indonesia, baik batas wilayah negara (state border), termasuk perlintasan batas negara (cross-border), maupun kawasan perbatasan (inside border area), dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). BNPP RI merupakan lembaga non-struktural (LNS) yang ditetapkan berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 14 ayat (1). Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan model dan strategi penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Soft System Methodology (SSM) dari Peter Checkland (1990). SSM merupakan metode holistik untuk melihat aspek-aspek riil dan konseptual dari lembaga yang mengelola perbatasan negara di Indonesia. Desain model penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara di Indonesia didasarkan pada empat aspek kunci, yaitu kewenangan, organisasi, tata kerja, dan regulasi. Formulasi strategi untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan perbatasan negara di Indonesia mencakup: (1) menetapkan kewenangan (tugas, fungsi dan peran), (2) mendesain organisasi (struktur), (3) merumuskan tata kerja (prosedur kerja, koordinasi), dan (4) menyelaraskan regulasi.

RESPONSIVITAS PEGAWAI DALAM PELAYANAN ONE DAY SERVICE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR Sastrawan, Berry; Seran, Gotfridus Goris; Wati, Erlinda
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1/April (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i1.3671

The purpose of this study was to determine the One Day Service in Population Administration at the Integrated Service Unit V Ciawi, the Department of Population and Civil Registration, Bogor Regency. The method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach. The population in this study were employees of the Integrated Service Unit V Ciawi, Bogor Regency Population and Civil Registration Service, totaling 12 respondents and 98 people who were used as respondents, in this study using the Yamane formula. The data collection was carried out using observation techniques, interviews, and distributing questionnaires. The results of this study indicate that the One Day Service in population administration includes KK, MCH, Birth Certificate and Death Certificate services, with an average score of 3.99 in the good category. This can be interpreted that the One Day Service in Population Administration at the Integrated Service Unit V Ciawi, the Population and Civil Registration Office of Bogor Regency as a whole is good where it is viewed from the six dimensions of service responsiveness. However, this is seen from the dimensions of the ability to respond to complaints that have not been carried out properly because a suggestion box has not been provided to accommodate complaints from the community so that special attention is needed and is able to provide a suggestion box. AbstraksiTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui One Day Service Administrasi Kependudukan di Unit Pelayanan Terpadu V Ciawi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Satuan Pelayanan Terpadu V Ciawi Kabupaten Bogor yang berjumlah 12 responden dan 98 orang yang dijadikan responden, dalam penelitian ini menggunakan rumus Yamane. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa One Day Service dalam administrasi kependudukan meliputi pelayanan KK, KIA, Akta Kelahiran dan Akta Kematian dengan skor rata-rata 3,99 dalam kategori baik. Hal ini dapat diartikan bahwa One Day Service Administrasi Kependudukan di Unit Pelayanan Terpadu V Ciawi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor secara keseluruhan sudah baik jika dilihat dari enam dimensi ketanggapan pelayanan. Namun hal ini dilihat dari dimensi kemampuan menanggapi pengaduan belum terlaksana dengan baik karena belum disediakan kotak saran untuk menampung pengaduan dari masyarakat sehingga diperlukan perhatian khusus dan mampu menyediakan kotak saran. .

Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional Gotfridus Goris Seran
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 3 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pilkada yang diselenggarakan: (1) secara terpisah/ sendiri-sendiri/berserakan waktu sejalan dengan jumlah daerah yang ada, dan (2) secara serentak bertahap/parsial. Dalam merespons penyelenggaraan pilkada seperti ini telah ditetapkan kebijakan pemilukada langsung serentak nasional pada November 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10/2016. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menafsirkan dan mengkonstruksi dasar konstitusionalitas dan desain pemilukada langsung serentak nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan pembahasan secara konseptual dan yuridis-normatif. Pembahasan dasar konstitusionalitas pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi berdasarkan dua hal pokok, yaitu paham kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensiil, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Sementara itu, desain pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi dengan memperhatikan setidaknya tiga hal berikut: (a) mendefinisikan secara tepat pemilukada langsung serentak nasional, (b) mendesain ulang pemilu secara tepat dengan menjadikan pemilukada langsung serentak nasional sebagai bagian dari pemilu daerah serentak, (c) mensinkronkan secara teratur jadwal dan waktu penyelenggaraan (waktu pemungutan suara dan waktu pelantikan) pemilukada langsung serentak nasional.The study is motivated by the local head elections held: (1) apart based on the existing localities, and (2) partially concurrent. To respond such implementation of the local head elections, the policy of direct and nationally concurrent general election of local heads, as regulated in Article 201 (8) of Law No. 10/2016, has been decided. Based on the background, the study focuses on interpreting the constitutionality and designing the direct and nationally concurrent general election of local heads. The study applies descriptive-qualitative method based on conceptual and legal discussion. Discussion on the constitutionality of the direct and nationally concurrent general election of local heads is constructed on two main aspects, namely democracy and presidentialism, as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Meanwhile, the design of the direct and nationally concurrent general election of local heads is based on at least three efforts, namely: (a) to exactly define the direct and nationally concurrent general election of local heads, (b) to exactly redesign the general election by placing the direct and nationally concurrent general election of local heads as an integrated part of concurrent local election, (c) to regularly synchronize the schedule and time of implementation (voting time and inauguration time) of the direct and nationally concurrent general election of local heads.

EVALUASI KESIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Ahmad Maulana Fajar; Gotfridus Goris Seran; Irma Purnamasari
Jurnal Governansi Vol 7 No 1 (2021): Jurnal GOVERNANSI Vol 7 No 1, April 2021
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v7i1.3038

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan evaluasi kesiapan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Teori yang dipakai peneliti didasarkan pada evaluasi input (masukan) dari Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan jawaban-jawaban yang diberikan responden dalam kuesioner, data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Pengolahan data penelitian menggunakan rumus Weight Mean Score untuk memperoleh skor rerata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dipersepsikan baik. Penilaian baik ini dilihat dari skor rerata pada jawaban responden pegawai sebesar 3,92 yang dikategorikan baik dan masyarakat sebesar 4,01 yang dikategorikan baik. Dengan demikian, evaluasi kesiapan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum menunjukkan nilai rerata 3,97 yang dikategorikan baik, yang berarti bahwa kesiapan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dilaksanakan dengan baik.

IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA Neng Virly Apriliyani; Denny Hernawan; Irma Purnamasari; Gotfridus Goris Seran; Berry Sastrawan
Jurnal Governansi Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Governansi Volume 8 Nomor 1, April 2022
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v8i1.5045

The aim of this research is to find out the impact of implementation of Freedom to Learn Independent Campus Program (MBKM Program) on the Study Program of Public Administration. The main aim of MBKM Program is basically intended to give freedom for higher education institutions to be more autonomous, independent, less bureaucratic, and innovative in producing highly qualified graduates. To achieve the main aim, the implementation of MBKM Program includes eight learning activities, namely student exchange, internship/work practice, teaching assistant in the education unit, research, humanitarian project, entrepreneurship, independent study/project, and thematic field work. The Study Program of Public Administration has implemented two learning activities, namely student exchange and internship/work practice. Results of this research indicate that the implementation of MBKM Program impacts on some aspects, namely improvement of experiential learning to build hard and soft skills of students, fulfilment of learning achievement of graduate, and improvement of lecturer capacity. Moreover, this research identifies the presence of constraints on the implementation of MBKM Program in the cases of curriculum revision, redesign of academic information system, and fund problem for student.

PERSPEKTIF KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA Denny Hernawan; Gotfridus Goris Seran; Irma Purnamasari; Agustina M. Purnomo; Afmi Apriliani
Jurnal Governansi Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Governansi Volume 8 Nomor 1, April 2022
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v8i1.5025

For a university there is important to find out the effectiveness and to describe the implementation of freedom to learn independent campus (MBKM) policy in order to continually improve. Based on the perspective of evidence-based policy, the survey is conducted to obtain the evidences of two implementers of MBKM policy, namely provider (lecturer and administrative staff) and user (student). From provider’s perspective, results of the survey indicate the high level of provider’s involvement in implementing MBKM, starting from contribution to prepare MBKM through discussion/meeting/workshop to actively motivating students to participate in MBKM. The implementation of MBKM policy positively impacts on both student learning, improving student hard and soft skills, and improving lecturer capacity. From user’s perspective, results of the survey indicate student’s evaluation that the off-campus learning positively impacts on improving competence and widening perspective of student. The student also evaluates MBKM program in accordance with the need of graduate at future and the improvement of student soft skill. However, the survey identifies three main constraints in implementing MBKM policy, namely curriculum revision, redesign of academic information system, and fund problem for student.

Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional Gotfridus Goris Seran
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 3 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pilkada yang diselenggarakan: (1) secara terpisah/ sendiri-sendiri/berserakan waktu sejalan dengan jumlah daerah yang ada, dan (2) secara serentak bertahap/parsial. Dalam merespons penyelenggaraan pilkada seperti ini telah ditetapkan kebijakan pemilukada langsung serentak nasional pada November 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10/2016. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menafsirkan dan mengkonstruksi dasar konstitusionalitas dan desain pemilukada langsung serentak nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan pembahasan secara konseptual dan yuridis-normatif. Pembahasan dasar konstitusionalitas pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi berdasarkan dua hal pokok, yaitu paham kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensiil, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Sementara itu, desain pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi dengan memperhatikan setidaknya tiga hal berikut: (a) mendefinisikan secara tepat pemilukada langsung serentak nasional, (b) mendesain ulang pemilu secara tepat dengan menjadikan pemilukada langsung serentak nasional sebagai bagian dari pemilu daerah serentak, (c) mensinkronkan secara teratur jadwal dan waktu penyelenggaraan (waktu pemungutan suara dan waktu pelantikan) pemilukada langsung serentak nasional.The study is motivated by the local head elections held: (1) apart based on the existing localities, and (2) partially concurrent. To respond such implementation of the local head elections, the policy of direct and nationally concurrent general election of local heads, as regulated in Article 201 (8) of Law No. 10/2016, has been decided. Based on the background, the study focuses on interpreting the constitutionality and designing the direct and nationally concurrent general election of local heads. The study applies descriptive-qualitative method based on conceptual and legal discussion. Discussion on the constitutionality of the direct and nationally concurrent general election of local heads is constructed on two main aspects, namely democracy and presidentialism, as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Meanwhile, the design of the direct and nationally concurrent general election of local heads is based on at least three efforts, namely: (a) to exactly define the direct and nationally concurrent general election of local heads, (b) to exactly redesign the general election by placing the direct and nationally concurrent general election of local heads as an integrated part of concurrent local election, (c) to regularly synchronize the schedule and time of implementation (voting time and inauguration time) of the direct and nationally concurrent general election of local heads.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search