Articles
<![CDATA[KINERJA PERANGKAT PEMERINTAH DESA DI DESA BIKA NAZARET ]]>
<![CDATA[Emiliani Nindy Diana Rusega Sim]]>;
<![CDATA[Petrus Atong]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 19, No 2 (2021): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v19i2.549
<![CDATA[Penelitian tentang kinerja perangkat pemerintah desa di desa Biksa Nazaret dalam rangkamenyelanggarakan pemerintahan desa. Penelitian bersifat desktiptif dengan pengolahan analisis databersifat kualitatif. Subyek penelitian terdiri Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur desa dan Kepala dusun.Tehnik pengumpulan data dengan komunikasi langsung dan tidak langsung melalui wawancara, observasidan studi komunikasi. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa kinerja perangkat desa bidang perencanaan,pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaraan dan pembangunan sudah baik, ketersediaan sumber dayasudah memadai serta sikap motivasi bekerja sudah baik. Saran hasil penelitian bahwa kinerja dalammengurus dan mengelola kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pertanggujawaban, sumber daya danmotivasi bekerja agar dipertahankan dan ditingkatkan.]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BIKA NAZARET ]]>
<![CDATA[Petrus Atong]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 19, No 1 (2021): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v19i1.471
<![CDATA[Pelaksanaan dan penyelengaraan pembangunan di desa, antara lain menjadi salah satu fungsidan tanggung jawab kepala desa. Peranan penting pelaksanaan pembangunan di desa adalah Kepala Desaharus mampu meningkatkan kegiatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dan badan perwakilan desauntuk bersatu padu melaksanakan pembangunan di desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang telahdilakukan berupa peningkatan koordinasi, sosialisasi pemeliharaan hasil pembangunan serta peningkatanpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan desa.Aspek penting seperti keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatanhasil pembangunan.]]>
<![CDATA[FAKTOR PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Petrus Atong]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 17, No 2 (2019): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v17i2.347
<![CDATA[Penelitian tentang Faktor peningkatan pelayanan kesehatan pada Puskesma Sungai Durian Kecamatan Sintang, pelayanan keluarga kesehatan dan faktor-faktor peningkatan pelayanan kesehatan keluarga pada Puskesmas Sungai Durian Kecamatan Sintang. Adapun jumlah subyek dalam penelitian ini adalah beberapa orang dengan rincian sebagai berikut :Tenaga medis yang ada di Puskesma Sungai Durian Kecamatan Sintang. Teknik Pengumpulan Data Wawancara, dan Observasi. Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Secara Teoritissebagai bahan kontribusi atau masukan akademis dan pengembangan ilmu sosial dibidang Administrasi Negara, khususnya tentang Manajemen Pelayanan Public.Kegunaan Praktis kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai sumbangan pemikiran serta usaha-usaha konkrit dan realistis khusus kepada puskesmas kecamatan, pemerintah kecamatan, serta masyarakat dalam rangka menigkatkan pelayanan kesehatahn keluarga.Aspek penelitian: Pelayanan kesehataan keluarga dengan indikator : Program pemberdayaan keluarga,Program kesehatan reproduksi, Program keluarga berencana, Program penguatan kelembagaan dan jaringan KB, dan Advokasi dan KIE. Faktor penghambat dan pendukung pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Kecamatan Sungai Durian Sintang Kabupaten Sintang dengan indikator:,Faktor peningkatkan pelayanan keseshatan keluarga. Hasil penelitian faktor peningkatan pelayanan kesehatan keluarga antara faktor sosialisasi arti penting kesehatan keluarga, fasilitas tenaga medis, sarana dan prasarana serta mobiliasi jangkauan wilayah keluarga.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Petrus Atong]]>;
<![CDATA[Emiliani Nindy]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 16, No 2 (2018): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v16i2.205
<![CDATA[Implementasi pelayanan publik, mampu mengungkapkan Kinerja pelayanan publik yang mencerminkan tersedianya kepastian hukum, transparan persyaratan, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian pengurusan administrasi, pemberian rekomendasi dan permohonan serta telah pula didukung sarana dan parasarana yang memadai. Kemudian dalam mengimplemetasikan pelayanan publik, harus mencerminkan Akuntabilitas pelayanan publik yang mengungkapkan bahwa lingkungan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik, telah terimplementasikan dengan dukungan peranan kepemimpinan bidang kerja, uraian tugas, kewajaran kejelasan tugas serta keseimbangan otoritas pelaporan pertanggungjawaban bidang pelayanan. Kesimpulan penelitian dinyatakan bahwa implementasi pelayanan publik dengan aspek kinerja dan aspek akuntabilitas pelayanan publik di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sudah terimplementasikan dengan baik. Saran disampaikan bahwa kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik yang sudah baik dipertahankan dan dikembangkan, kemudian untuk yang akan datang perlu didorong semangat pegawai agar berkemampuan mengembangkan standar kompetensi pemberian pelayanan publik guna tercapai prestasi kerja standar pelayanan minimal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH PASAR SUNGAI DURIAN KECAMATAN SINTANG ]]>
<![CDATA[Emiliani Nindy Diana Rusega Sim]]>;
<![CDATA[Petrus Atong]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i1.578
<![CDATA[Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima diatur berdasarkan peraturan daerahtentang penetapan rencana daerah tata ruang Kota Sintan, larangan mendirikan bangunan pada alurjalan Wirapati, terminal Sungai Durian, jalan Brigjen Katamso pinggiran sungai kapuas, serta jalanKolonel Sugiono, tentang ritribusi mendirikan bangunan, tentang perihal larangan berjualan bukan padatempatnya seperti trotoar dan pinggir jalan utama di wilayah Kecamatan Sintang. Kebijakan penataanpedagang kaki lima, antara lain diatur bahwa setiap pedagang kaki lima wajib memiliki izin penggunaanlokasi dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan setiap pedagang kaki lima dilarangmelakukan kegiatan usaha pada tempat diluar lokasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan data KantorDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2014 sampai tahun 2020 jumah pedagangkaki lima yang terdata di Kecamatan Saintang adalah 390 orang yang terdiri 290 orang berada padatempat yang bukan lokasi yang telah ditetapkan dan 100 orang menempati lokasi yang telah disediakan.Kesimpulan pada aspek kebijakan dapat dikatakan pada tataran implementasinya dianggap gagal karenatidak mendapat dukungan dari para PKL. Kemudian implementor harus memiliki sifat tanggungjawabdan komitmen untuk terimplementasikan kebijakan penataan PKL dengan baik sesuai target sasarancapaian kebijakan. Pengalaman dalam penataan PKL, apapun pahitnya dalam kaitan pertumbuhanekonomi merupakan sebuah input yang positif untuk meningkatkan kemampuan penegakan tertib hukum.Saran yang disampaikan perlu melakukan koordinasi, tersedia sumberdaya dukung aksi dilapangan,perlakuan yang sama kelompok sasaran dalam penataan, serta keharusan adanya strategi sosialisasikebijakan penataan PKL.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BINJAI HILIR ]]>
<![CDATA[Jemain -]]>;
<![CDATA[Petrus Atong]]>;
<![CDATA[Abang Zainudin]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 18, No 1 (2020): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v18i1.388
<![CDATA[Pelaksanaan pembangunan di desa, antara lain menjadi salah satu fungsi dan tanggjungawab kepala desa. Peranan penting pelaksanaan pembangunan di desa adalah Kepala Desa harus mampu meningkatkan kegiatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dan badan perwakilan desa untuk bersatu padu melaksanakan pembangunan di desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang telah dilakukan berupa peningkatan koordinasi, sosialisasi pemeliharaan hasil pembangunan serta peningkatan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.]]>
<![CDATA[ORGANISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ]]>
<![CDATA[Petrus Atong]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.217
<![CDATA[Organisasi Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan Sintang. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan empat tahun terakhir. Data penelitian digali melalui metode kualitatif. Tujuan penelitian mengekplor atau menggali tentang fenomena tentang aktivitas aspek organisasi implementasi kebijakan. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan asumsi dari proses teori implementasi kebijakan yang mengasumsikan bahwa organisasi menjadi aspek penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk mencapai target. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: ketidak-keberhasilan pencapaian target penerimaan karena: Aspek organisasi tidak memadai atau tidak tercukupi, jumlah petugas terbatas, petugas rangkap pekerjaan, beban perkerjaan bertambah dan pekerjaan tidak fokus,yaitu bersifat sambilan. Dengan demikian aspek organisasi implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan dengan baik, tetapi tergantung juga pada aspek aktivitas pendekatan struktural berupa komitmen organisasi pelaksana. Dari kesimpulan penelitian itu, oleh peneliti dipersepsikan dengan konsep baru adalah: “pendekatan struktural berupa komitmen organisasi pelaksana sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang”.]]>
<![CDATA[KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ]]>
<![CDATA[Petrus Atong]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 17, No 1 (2019): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v17i1.267
<![CDATA[Pada dasarnya penelitian ini menyoroti masalah kinerja pelayanan RSUD terhadap pelayanan publik di kabupaten Sintang. Fokus masalahnya ada dua hal : 1) kualitas pelayanan administratif di RSUD kabupaten Sintang. 2) kualitas pelayanan medis di RSUD kabupaten Sintang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini pada umumnya selain ingin mengetahui secara cermat, tetapi juga memberikan analisa tentang kualitas pelayanan RSUD kabupaten Sintang.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang menjadi subyek penelitian adalah Direktur RSUD dan Kasi Pelayanan RSUD. Instrumen (alat) pengumpul data pedoman wawancara dan pedoman observasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : kinerja pelayanan RSUD kabupaten Sintang terhadap pelayanan publik sudah baik.]]>
<![CDATA[TATA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MERERAI DUA ]]>
<![CDATA[Darmawan -]]>;
<![CDATA[Petrus Atong]]>;
<![CDATA[Imam Asrori]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 18, No 2 (2020): FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Ka ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v18i2.419
<![CDATA[Penelitian melakukan kajian tentang aspek Peran Kepala Desa, dan Pengelolaan Anggaran yaitu terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Merarai Dua setiap tahunnya, terutama Peran Kepala Desa dalam bagaimana melakukan pengelolaan terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) untuk Tahun 2019-2020. Dalam tata pengelolaan Anggaran Dana Desa sangatlah signifkan dan penting. Kepala Desa bersama dengan perangkatnya adalah personil yang langsung bersentuhan dengan perencanaan, penggunaan sekaligus sebagai evaluator melekat dalam implementasi penggunaan anggaran dana desa. Bersama dengan Ketua dan perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan semua keterwakilan masyarakat desa, Alokasi Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tersebut dirancangkan bersama penggunaannya serta diputuskan bersama dalam rapat atau musyawarah desa yang dilakukan atau diselenggarakan oleh pihak eksekutif (pemerintahan desa).Sementara tujuh puluh persen dari total anggaran atau Alokasi Dana Desa yang diterima setiap tahun oleh desa dari pemerintah pusat, dialokasikan untuk pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa Merarai Dua. Hal apa yang penting dalam pembangunan di Desa Merarai Dua, ditentukan bersama dalam rapat permusyawaratan desa yang diselenggarakan oleh pihak eksekutif yang diikuti oleh keterwakilan seluruh masyarakat Desa Merarai Dua. Kata Kunci: Tata, Pengelolaan, Anggaran, Dana, Desa]]>
<![CDATA[PENAFSIRAN/INTERPRETASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ]]>
<![CDATA[Petrus Atong]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 15, No 1 (2017): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v15i1.73
<![CDATA[Penelitian penafsiran implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayahKecamatan Sintang, menjelaskan penyebab tidak tercapainya target penerimaan pemungutan pajak bumidan bangunan empat tahun terakhir. Data penelitian digali melalui metode kualitatif. Penelitian inimembandingkan bagaimana implementor (Tim intensifikasi,Camat/staf, Lurah/staf, Kepala Desa/staf)dari berbagai latar belakang kewenangan yang berbeda,yaitu: penanggungjawab, pengelola administrasi,penyampai dan pemungut dalam mengimplementasikan kebijakan. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitimenggunakan asumsi dari proses teori implementasi kebijakan yang mengasumsikan bahwa organisasi,interpretasi dan aplikasi pada beberapa level kewenangan implementor, ternyata mereka mempunyaiperbedaan persepsi dalam mencapai target dan memiliki persamaan tujuan dalam mengimplementasikankebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:ketidakkeberhasilanpencapaian target penerimaan karena: Aspek interpretasi/penafsiran terdapat kesalahanmenerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang dan data base tidak akurat. Dari kesimpulan penelitianitu, oleh peneliti dipersepsikan dengan konsep baru yang dapat ditambahkan sebagai penguatan dalamteori implementasi kebijakan. Konsep baru adalah:”pendekatan struktural berupa komitmen organisasipelaksana sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakanpemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang”.]]>
