Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung Salfutra, Reko Dwi; Haryadi, Dwi; Darwance, Darwance
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 2 (2019)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan suatu bentuk regulasi yang dimunculkan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan dalam kebebasan untuk memilih dan memeluk agama yang diyakini, termasuk bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta persoalan yang mempengaruhinya. Hasil penelitian membuktikan: pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diimplementasi dalam pengisian kolom agama bagi Orang Lom dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el); kedua, terdapat berbagai faktor penyebab Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diimplementasi, mulai dari persoalan regulasi turunan sebagai peraturan teknis, tidak dilakukannya sosialisasi, sistem aplikasi perekaman KTP-el, sampai pada persoalan budaya dan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu bentuk langkah konkret dan nyata yang dilakukan untuk mengakomodir persoalan pencantuman “penghayat kepercayaan” pada KTP-el bagi Orang Lom.The Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 is a form of regulation that is raised to provide recognition and protection in the freedom to choose and embrace the religion that is believed, including for Orang Lom in Bangka Belitung. this paper is intended to examine the implementation of that Constitutional Court Decision and it’s legal problems. This research proved that: first, the Constitutional Court Decision cannot be implemented in filling out the religious column on the making electronic ID Card for Orang Lom. Second, there are various factors causing the implementation of the Constitutional Court Decision, starting from the issue of derivative regulation as a technical regulation, the absence of sosialization, application systems, culture and society factors. Therefore, needed the concrete efforts to accommodate the issue of inclusion of trustees in the making of the electronic ID Card for Orang Lom.

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung Reko Dwi Salfutra; Dwi Haryadi; Darwance Darwance
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 2 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan suatu bentuk regulasi yang dimunculkan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan dalam kebebasan untuk memilih dan memeluk agama yang diyakini, termasuk bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta persoalan yang mempengaruhinya. Hasil penelitian membuktikan: pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diimplementasi dalam pengisian kolom agama bagi Orang Lom dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el); kedua, terdapat berbagai faktor penyebab Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diimplementasi, mulai dari persoalan regulasi turunan sebagai peraturan teknis, tidak dilakukannya sosialisasi, sistem aplikasi perekaman KTP-el, sampai pada persoalan budaya dan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu bentuk langkah konkret dan nyata yang dilakukan untuk mengakomodir persoalan pencantuman “penghayat kepercayaan” pada KTP-el bagi Orang Lom.The Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 is a form of regulation that is raised to provide recognition and protection in the freedom to choose and embrace the religion that is believed, including for Orang Lom in Bangka Belitung. this paper is intended to examine the implementation of that Constitutional Court Decision and it’s legal problems. This research proved that: first, the Constitutional Court Decision cannot be implemented in filling out the religious column on the making electronic ID Card for Orang Lom. Second, there are various factors causing the implementation of the Constitutional Court Decision, starting from the issue of derivative regulation as a technical regulation, the absence of sosialization, application systems, culture and society factors. Therefore, needed the concrete efforts to accommodate the issue of inclusion of trustees in the making of the electronic ID Card for Orang Lom.

Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung; Studi Terhadap Upaya Proteksi Darwance Darwance; Yokotani Yokotani; Wenni Anggita
Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p04

Merujuk kepada objek perlindungan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, sebagian di antaranya ada di daerah, terutama indikasi geografis, pengetahuan tradisional, dan seni budaya. Sumber daya alam yang dimiliki serta seni dan budaya yang beraneka ragam di Kepulauan Bangka Belitung berpotensi pula untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus menganalis upaya proteksi terhadap kekayaan intelektual di Kepulauan Bangka Belitung, baik yang secara normatif sudah terdaftar maupun terhadap sejumlah objek yang berpotensi didaftarkan sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi. Studi terhadap upaya perlindungan Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap KI di daerah ini, di antaranya adalah peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual melalui peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah , sentra kekayaan intelektual dan komunitas. Beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah juga diminta untuk mengusulkan Kekayaan Intelektual.

Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat dalam Kebijakan Daerah Derita Prapti Rahayu; Faisal Faisal; Darwance Darwance; Amir Dedoe
Kertha Patrika Vol 42 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i03.p03

Secara umum sektor pertambangan selama ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia serta daerah-daerah yang menjadi lokasi pertambangan. Situasi khusus terjadi pada pertambangan rakyat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang justru menyisakan sejumlah kasus yang belum terselesaikan. Hanya saja, pemerintah daerah setempat nampaknya belum mangakomodir kearifan lokal untuk menyelesaikan kasus pertambangan rakyat dalam bentuk kebijakan daerah (baik peraturan ataupun penetapan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal terkait pertambangan rakyat tertransformasi ke dalam kebijakan daerah agar tetap lestari, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Artikel inimerupakan penelitian hukum normatif dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait adakah peluang mentransformasi kearifan lokal ke dalam kebijakan daerah.Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait danbahan hukum sekunder berupa sumber kepustakaan danartikel-artikel ilmiah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kearifan lokal pada aktivitas pertambangan rakyat tidak terakomodir dalam kebijakan daerah sehubungan dengan keterbatasan kewenangan daerah dalam sektortersebut. Pintu masuk untuk mentransformasikan kearifan lokal ke dalam produk hukum daerah justru terdapat pada kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Penyusunan Struktur Kepengurusan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Sebagai Tahapan Pendaftaran Nanas Bikang di Bangka Selatan Sebagai Indikasi Geografis Darwance Darwance Darwance
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v3i1.4682

Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) yang terdaftar oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ID G 000000004 pada 28 April 2010, merupakan satu-satunya indikasi geografi terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung. Padahal, bila merujuk pada ruang lingkup perlindungan serta potensi yang dimiliki berdasarkan ruang lingkup itu, banyak produk lain yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis, salah satunya Nanas Bikang. Perbedaan Nanas Bikang dengan nanas lainnya adalah memiliki cita rasa khas, ukuran buahnya besar, rasanya manis. manis dan renyah. Setelah dilakukan sosialisasi pendaftaran Nanas Bikang melalui inisiasi pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), langkah berikutnya adalah inisiasi penyusunan struktur kepengurusan MPIG Nanas Bikang, untuk selanjutnya agar dapat dibentuk sebagai badan hukum, sesuai dengan ketenturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CULTURAL BASED TOURISM DEVELOPMENT IN PASIR PUTIH VILLAGE TUKAK SADAI DISTRICT, BANGKA SELATAN DISTRICT THROUGH AGIK BARIK FESTIVAL Darwance Darwance; Dwi Haryadi; Izma Fahria; Agung Samudra; Desy Ramadhanty; Erika Erika
Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities Vol 2 No 2 (2019): Berumpun : International Journal Of Social, Politics, and Humanities
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences University of Bangka Belitung

Education, culture and tourism are three things that cannot be separated and interconnected. Culture will develop if education develops too. By education, culture will increase the development of tourism in Indonesia. In order to improve the quality and progress of education, culture and tourism, Social Service Lecture (KKN) XIV Bangka Belitung University (UBB) 2019 Pasirputih - Sadai Desa Pasirputih region, develop tourist destinations through the program "Festival Paserpute Agik Barik" (cultural festival Pasirputih in the past), this activity aims to explore the history and culture of the original tempo of the past (past) in the Pasirputih Village, be it cultural heritage, customs, arts, culinary, traditional games, crafts, and also practice and historical habits the life of the local community in the past, which will be re-demonstrated as the superiority of the Village later and can also be introduced to the wider community as a destination for natural and cultural tourism, which will become its own characteristics and not found elsewhere.

THE LEGAL POLITIC OF REGULATION FOR TRADEMARK REGISTRATION SYSTEMS IN INDONESIA Darwance Darwance; Sudarto Sudarto
Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities Vol 4 No 1 (2021): Berumpun : International Journal Of Social, Politics, and Humanities
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/berumpun.v4i1.47

The development of brand functions which was originally only as a distinguishing element to be more of a reputation, to be the brand that is usually represented by the image, logos, etc., resulting in a brand being one of the triggers for a dispute. Therefore, a number of regulations that provide protection for marks have been issued in Indonesia started with Trademark Law of 1885 published by the Dutch Colonial Government until Law Number 20 of 2016 concerning on Current Marks and Geographical Indications. But, the trademark disputes still occur. This juridical normative research with a legal approach aims to know and analyze the legal politics of trademark registration regulations in Indonesia. The result is that there are weaknesses in the existing regulations regarding on trademark registration, both substantial and procedural. Therefore, it needs to be clearer and more concrete regulations in regulating trademark registration in Indonesia so that trademark disputes can be minimized.

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN (PRUDENTIAL BANKING) DALAM PROSES PENYALURAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA Darwance Darwance
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 11 No 2 (2017): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

As a financial institution which as intermediating function, bank has to re-distribute credits relied on collected funding from the people, thus the funding circle works properly. Article 2 Banking Law decrees that in applying duties Indonesian banking as based on Pancasila and Constitution of Republic of Indonesia 1945 of years by using orudent principal. Ignorance of prudential banking in credit distributional process contained in 5C principle and other well-known principles lead to the danger in the existence of banking industries

IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB REKLAMASI PERTAMBANGAN TIMAH DI PULAU BELITUNG Dwi Haryadi; Darwance Darwance; Reko Dwi Salfutra
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Mining is one of the sectors that becomes an economic countryâ€™s support until now. Environmental issues is kind of difficult things and canâ€™t even be separated from mining activities. Belitung island is as part of the largest tin-producing province in Indonesia that has been exploited since the 18 century. It also has experienced the environmental crisis as well as other mining areas has in Indonesia. This research is conducted as an effort to discover and unravel the problematic implementation of reclamation on the ex-tin mineâ€™s land in Belitung Island by using a conceptual approach and legislative approach. Based on the observationâ€™s result, it shows that the reclamationâ€™s result in Belitung Island has not been successful. Data from PT Timah (Persero) Tbk about the reclamation in Belitung Island also shows that the realization is far from the plan. There is no target that achieved successfully every year, also there is no reclamation that reaches 50 percent, the maximum is only 25 percent in 2016. th

PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (STUDI TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN LADA DI DESA PASIRPUTIH, KECAMATAN TUKAK SADAI, KABUPATEN BANGKA SELATAN) Darwance Darwance; Reko Dwi Salfutra; Yokotani Yokotani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Most People around this country must have their own ways and mechanism for land issues before the form of written legislation is being publicized including people in Bangka Island. For example, the plantation land in Pasirputih Village, Tukak Sadai District, South Bangka Regency is arranged orderly. There are several requirements that must be obey in order to open the plantation land, such as they must be â€˜herentengâ€™ (equal) between one plantation land and others. Besides, there are several prohibitions when opening the plantation land that shouldnâ€™t be break by the people, those are â€˜apitâ€™ and â€˜kaetâ€™. These prohibitions are not written, but still being obeyed by the people. Something that is still maintained in this area is interesting to examine from the perspective of law number 5 of 1960 that is concerning the Basic Regulations of Agrarian (UUPA).

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search