Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM-DIKDAS) TINGKAT SMP (STUDI PADA SMP N 6 SATU ATAP REMBANG DAN SMP N 3 PURBALINGGA) Teguh Prasetya; Muslih Faozanudin; Dyah Retna Puspita
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 4, No 1 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2018
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v4i1.1122

Abstract

Abstract: Implementation of minimum  service standards of basic education (SPM Dikdas) policy of junior high school level in Purbalingga has ups and downs in its development, sometimes up sometimes down, so it is interesting to examine how the implementation process is run. For that, the case study technique was taken in two junior high schools, they are SMP N 6 Satu Atap Rembang Purbalingga and SMP N 3 Purbalingga.The purpose of this research is to analyze the extent of the process of implementation SPM Dikdas policy in SMP N 6 Satu Atap Rembang Purbalingga and SMP N 3 Purbalingga. This research use is Qualitative Descriptive method with purposive sampling technique. The results of this study indicate that the implementation process of SPM Dikdas in SMP N 6 Satu Atap Rembang has not run well because it is still lack of manpower in the Administration Section in SMP N 6 one Roof Rembang while while in SMP N 3 Purbalingga has been run quite well run by the actors. The purpose of the SPM Dikdas Implementation Program is Sufficiently clear, but sometimes the objectives are not achieved maximally because the planned activities that are made still seem less bold because hampered by the tight rules and availability of funding sources. The development of MSS program in SMP level is quite good, but still less quickly because it is hindered by human resources that still do not meet the criteria of SPM Dikdas indicator. The other parties have participated well enough but there needs to be better coordination between the parties so that there is a better communication relationship to accelerate the process of program implementation and the uncontrollable factors experienced by the implementors are funding factors and natural factors which also includes the factors that greatly affect the process of implementation of SPM Dikdas.Keywords:  Policy of SPM Dikdas, Implementation Process  Abstrak: Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga mengalami pasang surut dalam perkembangannya, kadang naik kadang turun, sehingga menarik untuk diteliti seperti apa proses implementasi dijalankan. Untuk itu diambil teknik studi kasus pada dua sekolah menengah pertama, yaitu SMP N 6 Satu Atap Rembang Purbalingga dan SMP N 3 Purbalingga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana proses iplementasi SPM Dikdas Tingkat SMP N 6 Satu Atap Rembang Purbalingga dan SMP N 3 Purbalingga.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses implementasi SPM Dikdas di SMP N 6 Satu Atap Rembang  belum berjalan baik karena masih kekurangan tenaga pada Bagian Tata Usaha di SMP N 6 satu Atap Rembang sedangkan sedangkan pada SMP N 3 Purbalingga sudah berjalan cukup baik dijalankan oleh para aktor. Tujuan Program Implementasi SPM Dikdas Sudah Cukup Jelas, namun adakalanya tujuan tidak tercapai secara maksimal karena rencana kegiatan yang dibuat masih terkesan kurang berani karena terhambat oleh ketatnya aturan dan ketersediaan sumber dana.  Perkembangan program SPM Dikdas Tingkat SMP sudah cukup baik, namun masih kurang cepat karena terhalang oleh sumber daya manusia yang masih belum memenuhi kriteria indikator SPM Dikdas. Pihak-pihak lain sudah berpartisipasi cukup baik namun demikian perlu koordinasi yang lebih baik antar pihak-pihak tersebut sehingga terjadi hubungan komunikasi yang lebih baik untuk memprcepat proses implementasi program dan Faktor-faktor yang tak terkendali yang dialami oleh para implementor adalah faktor dana dan faktor alam yang juga termasuk faktor-faktor yang sangat mempengaruhi proses implentasi SPM Dikdas. Kata Kunci:  Kebijakan SPM Dikdas, Proses Implementasi
Analisis Instrumen Parameter Partnership PDAM Tirta Satria Pada Program Saluran Rakyat Masyarakat Berpenghasilan Titi Rahmawati; Paulus Israwan Setyoko; Muslih Faozanudin
Syntax Idea Vol 1 No 6 (2019): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v1i6.76

Abstract

Strategi pembangunan infrastruktur publik menempatkan pemerintah sebagai pengelola aset publik sehingga pemerintah diharapkan dapat mendistribusikan resiko secara benar. Bentuk distribusi resiko salah satunya adalah hubungan partnership antara Pemerintah dan NGOs pada Program Saluran Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh PDAM Tirta Satria atas bantuan Dana Hibah AUS AID. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis biaya relatif, manfaat dan resiko sebagai instrumen parameter partnership. Hasil penelitian pada tiga level analisis menunjukan bahwa biaya relatif pada level strategi memiliki rasio diatas minimum nilai CBR (Cost Benefit Ratio); level taktikal memperoleh nilai PSC (Public Sector Comparator) lebih besar dibandingkan dengan PPPbid; level operasional mengacu pada model binsis conventional business partnerships, model kontrak interference, jenis perjanjian pembagian resiko cooperative renegotiation. Manfaat pada sektor publik dan partner sektor publik yang positif, dan resiko yang dapat diatasi sesuai dengan kesapakatan pada hubungan partnership. Kata Kunci: Biaya Relatif; manfaat; ketidakbermanfaatan; resiko; program SR-MBR; parameter partnership
Analisis Instrumen Parameter Partnership PDAM Tirta Satria Pada Program Saluran Rakyat Masyarakat Berpenghasilan Titi Rahmawati; Paulus Israwan Setyoko; Muslih Faozanudin
Syntax Idea Vol 1 No 6 (2019): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v1i6.76

Abstract

Strategi pembangunan infrastruktur publik menempatkan pemerintah sebagai pengelola aset publik sehingga pemerintah diharapkan dapat mendistribusikan resiko secara benar. Bentuk distribusi resiko salah satunya adalah hubungan partnership antara Pemerintah dan NGOs pada Program Saluran Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh PDAM Tirta Satria atas bantuan Dana Hibah AUS AID. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis biaya relatif, manfaat dan resiko sebagai instrumen parameter partnership. Hasil penelitian pada tiga level analisis menunjukan bahwa biaya relatif pada level strategi memiliki rasio diatas minimum nilai CBR (Cost Benefit Ratio); level taktikal memperoleh nilai PSC (Public Sector Comparator) lebih besar dibandingkan dengan PPPbid; level operasional mengacu pada model binsis conventional business partnerships, model kontrak interference, jenis perjanjian pembagian resiko cooperative renegotiation. Manfaat pada sektor publik dan partner sektor publik yang positif, dan resiko yang dapat diatasi sesuai dengan kesapakatan pada hubungan partnership. Kata Kunci: Biaya Relatif; manfaat; ketidakbermanfaatan; resiko; program SR-MBR; parameter partnership
MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA TASIKMALAYA Nadia Rahmadita Putri; Muslih Faozanudin; Guntur Gunarto
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9523

Abstract

Abstrak Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota kabupaten yang ada di provinsi jawa barat yang tidak luput dari masalah sampah. Persoalan sampah sepertinya tak pernah terselesaikan secara baik. Pemandangan sampah yang berserakan, seakan menjadi hal yang lumrah. Tidak hanya lambatnya Pemkot Tasikmalaya dalam menangani sampah, terlebih masyarakatnya yang kurang sadar akan kebersihan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan disertai dengan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah Dinas Lingkungan Hidup menjadi instansi paling bertanggungjawab terhadap masalah sampah yang ada di Kota Tasikmalaya, sejumlah alat berat dan juga truk pengangkut sampah sudah memasuki usia tidak layak pakai dan kurang efisien dalam hal waktu dan juga muatan timbunan sampah. Untuk mewujudkan program Tasik Kota Resik, DLH membutuhkan planning, organizing, actuating dan controlling yang baik guna memberikan efek positif dalam mengusung visi dan misi program yang dilakukan Kata Kunci: Kota Tasikmalaya, Dinas Lingkungan Hidup, Sampah