Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS RESPON PEMANGKU KEPENTINGAN DI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT Herawati, Tuti; Wijayanto, Nurheni; Saharuddin, Saharuddin; Eriyatno, Eriyatno
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian adalah menganalisis respon para pemangku kepentingan di daerah terhadap kebijakan Hutan Tanaman Rakyat. Penelitian menggunakan metode pendekatan kuantifikasi data kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan tingginya potensi pengembangan kegiatan HTR, yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya mereka yang telah terlibat dalam pengembangan tanaman kehutanan memiliki minat yang tinggi untuk menjadi peserta program HTR. Sedangkan masyarakat di Riau kurang berminat terhadap program penanaman tanaman kehutanan, disebabkan adanya pengalaman buruk di masa sebelumnya. Para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten yang terdiri dari pihak pemerintah daerah dan swasta menyambut baik program tersebut, dan mendukung terselenggaranya program sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Berdasarkan hasil analisis stakeholder diketahui bahwa terdapat sejumlah pemangku kepentingan di daerah yang memiliki posisi dan pengaruh penting untuk keberhasilan program. Hal ini berimplikasi bahwa para pengambil kebijakan di tingkat pusat harus mempertimbangkan aspirasi mereka untuk mewujudkan keberhasilan program HTR.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan No: 164/Pid.B/2009/PN.PL) SAHARUDDIN, SAHARUDDIN
Legal Opinion Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa: âperlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasiâ. Kenakalan anak sering disebut dengan â Juvenile delinquency â yang diartikan dengan anak cacat sosial. Delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata â Juvenile delinquency â dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kaitan ini remaja diartikan sebagai anak yang ada dalam usia antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres, dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak. Jangan sampai nantinya setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga anak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus. Pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman. Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan anak adalah perkembangan anak, agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam berbagai sisi. Anak merupakan amanah sekaligus makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Anak wajib dilindungi dan dijaga baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Anak sebagai generasi penerus yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang sehingga hal-hal apa saja yang menjadi hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

SEJARAH PENGUASAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DI TELUK TOMINI Obie, Muhammad; Soetarto, Endriatmo; Soemarti, Titik; Saharuddin, Saharuddin
Paramita: Historical Studies Journal Vol 25, No 1 (2015): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v25i1.3422

This article aims to analyze the historical milestones of coastal and sea resources management in Tomini Bay. It used a critical theory paradigm with two strategies, namely historical sociology and case studies. The collected data were primary and secondary ones, then were analyzed by using qualitative approach. The analysis results indicated that coastal and sea management in To-mini Bay could be divided into era before 1901, when Bajo Tribe was the sea adventurer in To-mini Bay as well as owning the resources. Since 1901 to independence era of Old Order, Bajo tribe began to settle to coastal area, built houses above the sea surfaces with economic resources coming from fishing and other sea pickings.Â During the New Order, precisely from 1977 to Reformation Order, the existence of Bajo Tribe was terribly disturbed by the wood company, fishpond, and conservation policy. In this era, Bajo Tribe faced the resettlement pressure that caused their community was divided, Sea Bajo and Land Bajo.Â This reality caused the access of the Land Bajo community to the coastal and sea resources was limited, while the Sea Bajo community was progressively under the pressure of of the expansion of the wood company, fishpond, and conservation policy.Key words: Bajo Tribe, wood company, fishpond, conservation, resettlement, cultural tourismTujuan penelitian ini adalah menganalisis tonggak-tonggak sejarah penguasaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini. Penelitian ini menggunakan paradigma teori kritis, dengan strategi sosiologi sejarah dan studi kasus. Data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini dapat dibagi atas masa sebelum tahun 1901, yang ditandai Suku Bajo sebagai pengembara laut di Teluk Tomini sekaligus me-nguasai sumber daya yang ada. Sejak tahun 1901 sampai masa kemerdekaan (Orde Lama), Suku Bajo mulai hidup menetap dengan membangun rumah di atas permukaan laut, ekonomi bersumber dari menangkap ikan di pesisir dan mengumpulkan hasil-hasil laut lainnya. Memasuki Orde Baru, tepatnya mulai tahun 1977 sampai Orde Reformasi, eksistensi Suku Bajo mulai terganggu dengan masuknya perusahaan kayu, tambak, dan kebijakan konservasi. Di era ini Suku Bajo mengalami tekanan resettlement, menyebabkan komunitas mereka terbelah. Akses komunitas Bajo Darat ke laut menjadi terbatas, sementara komunitas Bajo Laut makin terjepit oleh ekspansi perusahaan kayu, tambak, dan kebijakan konservasi.Kata-kata kunci: Suku Bajo, perusahaan kayu, usaha tambak, konservasi, resettlement, pariwisata budayaÂ Â

The Existence of Gampong in the Middle of Changing Community Mahmuddin, Mahmuddin; Kolopaking, Laura M; Kinseng, Rilus A; Wasistiono, Sadu; Saharuddin, Saharuddin
KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Vol 8, No 1 (2016): Komunitas, March 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v8i1.4967

The passage of Act No. 18, 2001 on regional autonomy and followed up with the issuance of Qanun No. 4, 2003 on mukim, and Qanun No. 5, 2003 on gampong and reinforced by UUPA No. 11, 2006 on Acehnese government is a history of social identity of Acehnese society, which has been neglected during the conflict. The regional government has made some breakthroughs and one of the breakthroughs was gampong revitalization through a program called âback to gampongâ. The study aims to answer the dynamic of revitalization of gampong institution in the middle of special autonomy implementation and the implementation of Qanun gampong in the administration of gampong institution. The study shows that the implementation of program âback to gampongâ encourages the strengthening process of gampong institution as well as weakens the institution itself. The development of gampong that focuses on physical aspect has created coordination gap among officials of gampong institution in planning system and financial management. Â The tug in the mechanism of financial development and management at gampong has created a space for the involvement and influence from gampong elite in gampong governance. Non-uniform honorary allocation for gampong governmental apparatus is one of indicators of weak role and function of gampong cultural institution because the previous inherent communal values have been calculated economically.

Hubungan Tingkat Pengetahuan Lokal Masyarakat Desa Ciherang dengan Tingkat Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga Rosmanita, Ike; Saharuddin, Saharuddin
Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

Local knowledge is a basic resource who passed down from one generation to another generation. Every region has a different knowledge to manage and utilize plants in the yard including medicinal plants. This study try to analyze the condition of the yard agroekosistem, analyze the level of local knowledge about medicinal plants, analyze level management of medicinal plants, analyze the relationship between level of local knowledge with the level management of mrdicinal plants, and analyze the relationship between local knowledge with condition of yard agroekosistem. This reseach used a quantitative approach and supported with qualitative approach as a method of reseach. The results showed condition of yard agroekosistem has a good condition and people have used their yard around the house. The results also showed that the level of local knowledge about medicinal plants classified as moderate. Beside that the levelÂ managemet of medicinal plants classified in the high category. Based on statistical tests, we can know that there is no relationship between local knowledge with the level management of medicinal plants.Keywords: health, livelihood, medicinal plants, yard-----------------------------------------------------------------------------------------ABSTRAKPengetahuan lokal merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi kapada generasi berikutnya. Masing-masing wilayah memiliki pengetahuan tersendiri dalam pengelolaan dan pemanfaatan berbagai tanaman termasuk tanaman obat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi agroekosistem pekarangan masyarakat, menganalisis tingkat pengetahuan lokal masyarakat mengenai tanaman obat, menganalisis tingkat pengelolaan tanaman obat, menganalisis hubungan pengetahuan lokal dengan tingkat pengelolaan tanaman obat, dan menganalisis hubungan pengetahuan lokal dengan kondisi agroekosistem pekarangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan didukung dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agroekosistem pekarangan masyarakat sudah dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pekarangan masyarakat yang ditanam berbagai jenis tanaman termasuk tanaman obat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan lokal masyarakat mengenai tanaman obat tergolong sedang, sedangkan tingkat pengelolaan Â tanaman obat tergolong dalam kategori tinggi. Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, tidak terdapat hubungan antara pengetahuan lokal dengan tingkat pengelolaan tanaman obat.Kata kunci: kesehatan, nafkah, pekarangan, tanaman obat

Hubungan Modal Sosial dengan Partisipasi Kelompok Tani dalam Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Fadhlurrahman, Irfan; Saharuddin, Saharuddin
Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

ABSTRACTCooperatives as one of the sectors of economic power that is considered the most suitable developed in Indonesia, because formed by members and aims for the welfare of its members. Pesantren as a grassroots Islamic educational institution also develops Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) by fostering farmer groups. The purpose of this study is to analyze the relationship of individual characteristics (age, education level, length of work, and income level), social capital, and participation of farmer group members in Kopontren Alif agribusiness activities. The result of the research shows that there is no significant correlation between individual characteristic with social capital and participation, except the age relation with participation, but the relation is negative. While social capital with participation has a significant and strong relationship. This is due to the high social capital with the participation of farmer group members in the activities of Kopontren Alif agribusiness.Keywords: farmer groups, individual characteristic, kopontren, social capital, participation.Â ABSTRAKKoperasi sebagai salah satu sektor kekuatan ekonomi yang dianggap paling cocok dikembangkan di Indonesia, karena dibentuk oleh anggota dan bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang bersifat akar rumput turut mengembangkan koperasi pondok pesantren (Kopontren) dengan membina kelompok tani. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan karakteristik individu (usia, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan tingkat pendapatan), modal sosial, dan partisipasi anggota kelompok tani binaan dalam kegiatan agribisnis Kopontren Alif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara karakteristik individu dengan modal sosial dan partisipasi, kecuali hubungan usia dengan partisipasi, namun hubungannya negatif. Sedangkan modal sosial dengan partisipasi memiliki hubungan yang signifikan dan kuat. Hal ini dikarenakan tingginya modal sosial dengan partisipasi anggota kelompok tani dalam kegiatan agribisnis Kopontren Alif.Kata kunci: karakteristik individu, kelompok tani, kopontren, modal sosial, partisipasi.

The Existence of Gampong in the Middle of Changing Community Mahmuddin, Mahmuddin; Kolopaking, Laura M; Kinseng, Rilus A; Wasistiono, Sadu; Saharuddin, Saharuddin
KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture Vol 8, No 1 (2016): Komunitas, March 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v8i1.4967

The passage of Act No. 18, 2001 on regional autonomy and followed up with the issuance of Qanun No. 4, 2003 on mukim, and Qanun No. 5, 2003 on gampong and reinforced by UUPA No. 11, 2006 on Acehnese government is a history of social identity of Acehnese society, which has been neglected during the conflict. The regional government has made some breakthroughs and one of the breakthroughs was gampong revitalization through a program called â€œback to gampongâ€. The study aims to answer the dynamic of revitalization of gampong institution in the middle of special autonomy implementation and the implementation of Qanun gampong in the administration of gampong institution. The study shows that the implementation of program â€œback to gampongâ€ encourages the strengthening process of gampong institution as well as weakens the institution itself. The development of gampong that focuses on physical aspect has created coordination gap among officials of gampong institution in planning system and financial management. Â The tug in the mechanism of financial development and management at gampong has created a space for the involvement and influence from gampong elite in gampong governance. Non-uniform honorary allocation for gampong governmental apparatus is one of indicators of weak role and function of gampong cultural institution because the previous inherent communal values have been calculated economically.

SEJARAH PENGUASAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DI TELUK TOMINI Obie, Muhammad; Soetarto, Endriatmo; Soemarti, Titik; Saharuddin, Saharuddin
Paramita: Historical Studies Journal Vol 25, No 1 (2015): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v25i1.3422

This article aims to analyze the historical milestones of coastal and sea resources management in Tomini Bay. It used a critical theory paradigm with two strategies, namely historical sociology and case studies. The collected data were primary and secondary ones, then were analyzed by using qualitative approach. The analysis results indicated that coastal and sea management in To-mini Bay could be divided into era before 1901, when Bajo Tribe was the sea adventurer in To-mini Bay as well as owning the resources. Since 1901 to independence era of Old Order, Bajo tribe began to settle to coastal area, built houses above the sea surfaces with economic resources coming from fishing and other sea pickings.Â During the New Order, precisely from 1977 to Reformation Order, the existence of Bajo Tribe was terribly disturbed by the wood company, fishpond, and conservation policy. In this era, Bajo Tribe faced the resettlement pressure that caused their community was divided, Sea Bajo and Land Bajo.Â This reality caused the access of the Land Bajo community to the coastal and sea resources was limited, while the Sea Bajo community was progressively under the pressure of of the expansion of the wood company, fishpond, and conservation policy.Key words: Bajo Tribe, wood company, fishpond, conservation, resettlement, cultural tourismTujuan penelitian ini adalah menganalisis tonggak-tonggak sejarah penguasaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini. Penelitian ini menggunakan paradigma teori kritis, dengan strategi sosiologi sejarah dan studi kasus. Data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini dapat dibagi atas masa sebelum tahun 1901, yang ditandai Suku Bajo sebagai pengembara laut di Teluk Tomini sekaligus me-nguasai sumber daya yang ada. Sejak tahun 1901 sampai masa kemerdekaan (Orde Lama), Suku Bajo mulai hidup menetap dengan membangun rumah di atas permukaan laut, ekonomi bersumber dari menangkap ikan di pesisir dan mengumpulkan hasil-hasil laut lainnya. Memasuki Orde Baru, tepatnya mulai tahun 1977 sampai Orde Reformasi, eksistensi Suku Bajo mulai terganggu dengan masuknya perusahaan kayu, tambak, dan kebijakan konservasi. Di era ini Suku Bajo mengalami tekanan resettlement, menyebabkan komunitas mereka terbelah. Akses komunitas Bajo Darat ke laut menjadi terbatas, sementara komunitas Bajo Laut makin terjepit oleh ekspansi perusahaan kayu, tambak, dan kebijakan konservasi.Kata-kata kunci: Suku Bajo, perusahaan kayu, usaha tambak, konservasi, resettlement, pariwisata budayaÂ Â

Keragaan Praktik Kearifan Lokal dan Keberlanjutan Hutan Nagari Muhammad, Aditya; Saharuddin, Saharuddin
Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] Vol 2, No 5 (2018)
Publisher : Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

Local wisdom is very influential in forest conservation, for indigenous forest communities to have sustainable functions either from the environmental or ecological, economic and socio-cultural fields. The objectives of this study were to: (1) analyze the nagari forest management practices, (2) Analyze the values and practices of local wisdom on the management of nagari forests, (3) analyze the sustainability of nagari forests, (4) to analyze the relation of nagari forest management practices to the sustainability of forests nagari. Research methods used to explore facts, data, and information in this study used a quantitative approach with a questionnaire supported by in-depth interviews and observation. The results of this study indicate that there is a unidirectional relationship between the indicators of the characteristics of the Nagari forest and the sustainability of the Nagari forest consisting of ecological, socio-cultural and economic sustainability. On the other hand, the management practices of nagari forests are linked to the sustainability of nagari forests but not significant. Keywords: Forest sustainability, Local wisdom ABSTRAK Kearifan lokal sangat berpengaruh didalam pelestarian hutan, bagi masyarakat adat hutan memiliki fungsi yang berkelanjutan baik itu dari bidang lingkungan atau ekologi, ekonomi dan sosial-budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) menganalisis praktik pengelolaan hutan nagari, (2) Menganalisis nilai dan praktik kearifan lokal pada pengelolaan hutan nagari, (3) menganalisis keberlanjutan hutan nagari, (4) menganalisis hubungan praktik pengelolaan hutan nagari dengan keberlanjutan hutan nagari. Metode penelitian yang digunakan untuk menggali fakta, data, dan informasi dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak searah antara indikator-indikator karakteristik hutan nagari dengan keberlanjutan hutan nagari yang terdiri dari keberlanjutan ekologi, sosial-budaya dan ekonomi. Di sisi lain, praktik pengelolaan hutan nagari memiliki hubungan dengan keberlanjutan hutan nagari namun tidak signifikan.Kata Kunci : Kearifan lokal, Keberlanjutan hutan

INTERFERENSI BAHASA BUGIS TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI PASAR TRADISIONAL DESA SIOYONG KABUPATEN DONGGALA Saharuddin, Saharuddin
BAHASANTODEA Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : BAHASANTODEA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.747 KB)

The title of this research â€œThe InterferenceÂ of Buginese to the using Indonesian Language In the Sioyong Traditioal Market Donggala Regencyâ€, the problem of this reearch is (1). How is the Buginese Interference form to the using indonesian language in the sioyong traditional market of Donggala regency, (2). What are the cause interference of buginese factors to the using indonesian language in the sioyong traditional market donggala regency happen. The purpose of this research are : (1) To describe the cause interference of buginese factors to the using indonesian language in the Sioyong traditional market donggala regency happen. The data accumulation was done by some of the techniques. There are: (1) Observation, (2) Interview, (3) Documentation, and (4) Fieldwork notes. There are two sources data. They are primary and secondary data. The method that used in this analysis data is descriptive qualitative method and the data analysis technique was done by (1) Data Accumulation, (2) Data reduction, (3) Data presentation steps (4) concluding step. According of this research could take the some of concludes: the interference happening at : (1). Phonology Interference is the changes of phonem /o/ to be /u/, Phonemes /e/ be /i/, the missing of Phoneme /e/, /h/ and /k/ (2). Morphology interference, (a) affixation interference; is the prefix {pem-} be {pen-}, {pe-} be {pa-}, {ter-} be {ta-}, the using of enclitic {-pi}and {-kik}, and (b) lexical Interference are verb interference, noun interference, adjective interference, question word interference, and numeral word interference. (3) Syntactic interference is the changes of the structure sentence pattern of indonesian language which interferenced by buginese. There are (a) Phrase interference, and (b) Clause Interference.

Title

Found 62 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 62 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 62 Documents
Search