Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka Khairunnisa Khairunnisa; Agus Tinus
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2018): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v6i1.11528

Abstract: The purpose of this study is to describe 1) the implementation of the 12-year compulsory education policy in Kolaka Regency; 2) obstacles encountered in implementing the 12-years compulsory education policy in Kolaka Regency; 3) the efforts of schools and the government in overcoming problems encountered in the implementation of 12-year compulsory education in Kolaka Regency. The type of research used is descriptive qualitative. Informants in this study are: a) Secretary of the Kolaka Regency Education Office; b) head of the primary and secondary education division of Kolaka Regency; c) the principal; d) parents of students, and e) students. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Stages of data analysis are data reduction, data presentation, and conclusions. To check the validity of the data using the triangulation of data and sources. Research result; 1) the implementation of the 12-year compulsory education policy in Kolaka Regency consists of 3 main elements, namely implementing the policy. the program, target group. 2) the constraints to implementing the 12-year compulsory education in Kolaka Regency are the lack of budget, zoning system, lack of parents' understanding of education and lack of children's interest in school, a weak economy, lack of facilities and infrastructure, lack of teachers in remote areas. 3) efforts made on the implementation of 12-year compulsory education namely the Department of Education prioritize the more important and urgent, schools accept according to the capacity of the class and students can register outside the zoning area, provide understanding to the community about the importance of education, conduct socialization to the community to participate free of charge and provide scholarships for underprivileged children, submit proposals for the procurement of facilities and infrastructure, appoint contract teachers to remote areas.Keywords: Policy, Implementation, Compulsory Education Abstrak:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka; 2) kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka; 3) upaya sekolah dan pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka.Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu: a) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka; b) kepala bagian pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Kolaka; c) kepala sekolah; d) orang tua siswa; dan e) siswa. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi data dan sumber. Hasil penelitian; 1) implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka terdiri dari 3 unsur utama yaitupelaksana kebijakan. adanya program, sasaran kelompok. 2) kendala implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka yaituminimnya anggaran, sistem zonasi, kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan dan kurangnya minat anak untuk sekolah, ekonomi lemah, sarana dan prasarana yang kurang, kekurangan guru pada daerah terpencil. 3) upaya yang dilakukan pada implementasi wajib belajar 12 tahun yaitu Dinas Pendidikan memperioritaskan yang lebih penting dan mendesak, sekolah menerima sesuai dengan daya tampung kelas dan peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu, mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana, mengangkat guru kontrak pada daerah terpencil.Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Wajib Belajar

Implementasi Kebijakan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Upaya Membentuk Siswa Berkarakter SMA Islam Yakin Tutur Pasuruan Jatim Desiyanto; Yuni Pantiwati; Agus Tinus
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2018): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v6i1.11532

Abstract: The study aims to 1) describe the implementation of point system policies to form students with character; 2) describe the effectiveness of the point system policy to form students with character; 3) describe the constraints and solutions in implementing the point system policy. This research uses descriptive qualitative method, with a qualitative approach. The results showed that: 1) The implementation of the point system policy of planning, implementation, and evaluation had been carried out according to stages and had an impact on changing the character of students, but the results obtained were not optimal because it was influenced by the existence of supporting resources that did not meet; 2) The effectiveness of the point system policy is seen based on the results of the policy performance which includes the tasks of the implementing component, the achievement of policy objectives, the implementation of policy rules, and the achievement of results, which are already quite effective. This is measured through the achievement of policy program objectives that have been achieved, such as a decrease in the number of violators each semester and changes in the character of students, although not all character values are met through a point system policy; 3) Constraints faced by schools in implementing policies, namely: the lack of concern for some teachers towards disciplinary violators, the lack of supporting resources, the existence of a number of guardians of students not supporting them, weak coordination between teachers, and weak supervision. The solutions made by the school, by giving direction to the teacher through regular meetings, making maximum use of available resources, giving direction to the guardians of students, making evaluation studies by holding special meetings and requiring each board of teachers involved to make a report.Keywords: Violation Points System, Effectiveness, Character Abstrak:Tujuan Penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan implementasikebijakansistem poin dapat membentuk siswa berkarakter; 2) Mendeskripsikan efektivitas kebijakan sistem poin membentuk siswa berkarakter; 3) Mendeskripsikan kendala dan solusi dalam mengimplementasikankebijakan sistem poin.Penelitian ini menggunakan metodedeskriptifkualitatif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan sistem poin dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sudah terlaksana sesuai tahapan serta berdampak terhadap perubahan karakter siswa, namun hasil yang diperoleh belum maksimal hal tersebut dipengaruhi keberadaan sumber daya pendukung yang kurang memenuhi; 2) Efektivitas kebijakan sistem poindilihat berdasarkan hasil kinerja kebijakan yang meliputi tugas dari komponen pelaksana, ketercapaian tujuan kebijakan, keterlaksanaan aturan kebijakan, dan pencapaian hasil, sudah cukup efektif. Hal tersebut diukur melalui pencapaian tujuan program kebijakan yang sudah tercapai, seperti penurunan jumlah pelanggar setiap semesternya serta perubahan karakter pada diri siswa, meskipun tidak semua nilai karakter terpenuhi melalui kebijakan sistem poin; 3) Kendala yang dihadapi sekolah dalam menjalankan kebijakan yaitu: kurang pedulinya sebagian guru terhadap pelanggar tata tertib, minimnya sumber daya pendukung, adanya beberapa wali murid kurang mendukung, lemahnya koordinasi antar guru, dan lemahnya pengawasan. Solusi yang dilakukan sekolah, dengan memberikan arahan terhadap guru melalui rapat rutin, memberdayakan sumber daya yang ada secara maksimal, memberikan pengarahan terhadap wali murid, membuat kajian evaluasi dengan mengadakan rapat khusus dan mewajibkan setiap dewan guru yang terlibat membuat laporan.Kata kunci: Sistem Poin Pelanggaran, Efektivitas, Karakter.

Paradigma Pendidikan Masyarakat Muslim Suku Bajo Wuring Kabupaten Sikka Suryadi Suryadi; Agus Tinus
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 3 No. 2 (2015): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v3i2.11560

Abstract: This research aims to find out the educational paradigm of Bajo Wiring ethnic Muslim community in SukkaDistrict. The method used in this research is descriptive qualitative. This research was conducted in SukkaDistrict in the Bajo Wiring tribe. The subject of this research is the local community. Penguin data from observations, interviews and document studies. To obtain accurate data, researchers conducted source triangulation. The results in this study indicate that there is a paradigm shift in the Bajo Muslim community who initially viewed education as not yet important to be important. Revealed various obstacles faced by the Bajo Wiring Muslim community in the world of education including the custom of the Bajo tribe involving school-age children in fishing at sea and low per capita income in the Bajo Wiring tribe as traditional fishermen resulting in their difficulties in continuing their children's education. The solution that was raised was to overcome economic problems and distance traveled Bajo elbow to the location of the school.Keywords: Education, Paradigms, Bajo Wiring tribes Abstrak: Penenelitian ini bertujuan untuk mengetahui paradigma pendidikan masyarakat Muslim suku Bajo Wuring di Kabupaten Sukka. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukka pada suku Bajo Wuring. Subjek penelitian ini adalah masyarakat setempat. Pengumh data dari hasil observasi, wawancara serta studi dokumen. Untuk memperoleh data yang akurat peneliti melakukan triangulasi sumber. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa terjadi perubahan paradigma masyarakat Muslim suku Bajo yang awalnya memandang pendidikan belum penting menjadi penting. Terungkap berbagai kendala yang di hadapi masyarakat Muslim suku Bajo Wuring dalam dunia pendidikan diantaranya adalah kebiasaan suku Bajo melibatkan anak-anak usia sekolah dalam mencari ikan dilaut serta pendapatan perkapita yang rendah dalam suku Bajo Wuring sebagai nelayan tradisional mengakibatkan sulitnya mereka dalam melanjutkan pendidikan anaknya. Solusi yang dimunculkan yakni mengatasi masalah ekonomi serta jarak tempuh permukiman siku Bajo dengan lokasi sekolah.Kata kunci: Pendidikan, Paradigma, Suku Bajo Wuring

Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun Dalam Perspektif Budaya Masyarakat Suku Bajo Kabupaten Sikka Halis Halis; Yuni Pantiwati; Agus Tinus
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2016): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v4i1.11573

Abstract: This research aims to find out the Bajo perspective on the implementation of 9-year compulsory education. The research method used in the study is descriptive qualitative. This research was conducted in the Wiring village, Wolomarang Village, Sikka Regency. The subjects of this research were the Bajo tribal community and government. Data obtained from the results of observations, interviews, and documentation. Test the validity of the data in this study using source triangulation techniques. The results showed that the perspective of the Bajo people was still influenced by culture and culture which considered education would not change the economic situation. The role of parents in the proper implementation of nine years, the attitude of parents who are more concerned with looking for sustenance in the sea throughout the day hurts their children in the face of learning activities and there tends to be a crisis of motivation. The government's response to the culture of the Bajo tribe of Lurah Wolomarang as a representation of the government provides convenience through package A schools so that with a diploma they can proceed to the next level.Keywords: Implementation, 9 Years compulsory education, Bajo Tribe Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif suku Bajo terhadap implementasi wajib belajar 9 tahun suku Bajo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kampung Wuring Kelurahan Wolomarang Kabupaten Sikka. Subjek penelitian ini adalah masyarakat dan pemerintah desa suku Bajo. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwapersfektif masyarakat suku Bajo masih dipengaruhi oleh budaya dan kultur yang menganggap pendidikan tidak akan merubah keadaan ekonomi. Peran orang tua dalam penerapan wajar sembilan tahun, sikap orang tua yang lebih mementingkan mencari rezeki di laut sepanjang hari sangat berdampak secara negative terhadap anak-anaknya dalam menghadapi aktivitas belajar dan cenderung terjadi krisis motivasi. Respon pemerintah terhadap budaya suku bajo yakni Lurah Wolomarang sebagai representasi pemerintah memberikan kemudahan melalui sekolah paket A, sehingga dengan ijazah mereka dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya.Kata kunci: Implementasi, Wajib belajar 9 Tahun, Suku Bajo

Peran Majelis Dikdasmen Dalam Peningkatan Kinerja Guru Di MTs Muhammadiyah Nangahure Muhammad Ihsan Wahab; Agus Tinus
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2016): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v4i2.11583

Abstract: This research aims to describe the role of the Wiring branch primary and secondary education Council in improving teacher performance in MTs Muhammadiyah Nangahure. The research method used in this study is a descriptive qualitative approach. This research was conducted at MTs Muhammadiyah Nangahure, Wiring District. The subject of the research was the Muhammadiyah Branch Manager. Data collection techniques include observation, interview, and documentation. Data analysis techniques using Miles and Huberman (1992) in the form of reviewers, sorting, grouping data to compile work hypotheses and raise the theory of research results. Descriptive analysis is done by data reduction, data presentation, and concluding. The results of this study indicate that the role of the primary and secondary education assembly has proven ineffective. The ineffectiveness of the primary and secondary education assembly can be seen in two ways. First, because there is no structure in the organization of the primary and secondary education assembly which is shown through the management decree by the leader of the Wiring Branch Muhammadiyah. Second, there is no work program.Keywords: Council of primary and secondary education, Muhammadiyah, Teacher performance Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Majelis Dikdasmen cabang Wuring dalam Peningkatan kinerja guru di MTs Muhammadiyah Nangahure. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di MTs Muhammadiyah Nangahure Kecamatan Wuring. subyek penelitian adalah Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Miles and Huberman (1992) berupa penelaah, pengurutan, pengelompokan data dengan tujuan menyusun hipotesis kerja dan mengangkat teori hasil penelitian. Analisis deskriptif dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran majelis dikdasmen terbukti tidak efektif. Ketidakefektifan majelis Dikdasmen tersebut dapat di lihat pada dua hal. Pertama, karena tidak adanya struktur dalam organisasi majelis dikdasmen yang di tunjukkan melalui SK kepengurusan oleh pimpinan Muhammadiyah Cabang Wuring. Kedua, belum adanya program kerja.Kata kunci: Majelis Dikdasmen, Muhammadiyah, Kinerja guru

Analisis Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Bilingual Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang Nurin Yusrina Prasetyani; Agus Tinus
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2017): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v5i2.11600

Abstract: This research aims to find out (1) What are the programs in implementing bilingual learning in MTsN 1 Malang? (2) What is the bilingual implementation process in MTsN 1 Malang (3) What factors are supporting and hindering the implementation? This research used a descriptive qualitative approach. Data collection techniques carried out by interview, documentation, and observation. The informants are the School Principal, Curriculum Team, and Bilingual Teachers who are used as primary and secondary data. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions and testing the validity of the data using source triangulation techniques. Location of research in MTsN 1 Malang. The results of the research showed that (1) Bilingual learning is based on the K-13 curriculum with the learning process using two languages, (2) Application of bilingual is focused on science and mathematics, (3) There is high student motivation, infrastructure facilities that support learning, and language acquisition high. There are inhibiting factors of less competent teaching staff and differences in student characteristics.Keywords: Learning Model, Bilingual, Implementation Abstrak: Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja program dalam implementasi pembelajaran bilingual di MTsN 1 Malang? (2) Bagaimana proses implementasi bilingual di MTsN 1 Malang; (3) Faktor Apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informannya Kepala Sekolah, Tim Kurikulum, dan Guru Bilingual yang dijadikansebagai data primer dan sekunder. Teknik analisis data meliputi, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Lokasipenelitian di MTsN 1 Kota Malang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembelajaran bilingual dilakukan berlandaskan Kurikulum K-13 dengan proses pembelajaranya menggunakan dua bahasa, (2) Penerapan bilingual terfokus pada sains dan matematika, (3) Adanya motivasi siswa yang tinggi, sarana prasarana yang mendukung pembelajaran, dan penguasaan bahasa yang tinggi. Adanya faktor penghambat dari tenaga pengajar yang kurang kompeten dan perbedaan karakteristik siswa.Kata kunci: Model Pembelajaran, Bilingual, Implementasi

Implementasi Manajemen Strategi Di SMP Negeri Satap 2 Tellu Limpoe Bone Sulawesi Selatan Ws Athiyaty Agustina; Agus Tinus; M. Syahri
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2017): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v5i2.11606

Abstract: This research aims to analyze the implementation of strategic management at SMPN Satap 2 Tellu Limpoe in Bone South Sulawesi. The approach and type of research are qualitative descriptive, with a case study design. The research data was obtained through observation, interviews and documentation studies. Analysis of the data used is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion and verification. As for the validity of the data, researchers used the triangulation technique. The results of this study indicate that the implementation of the strategy management SMPN Satap 2 Tellu Limpoe Tellu Limpoe has successfully achieved the goal of the 9-year compulsory education program well and has not succeeded in improving the expected quality of education. The implementation of management strategies implemented consists of four stages. First, the environmental observation stage consists of an internal environment which includes a lack of educators and education staff, incomplete administration, facilities that have not been used optimally, and lack of education funds. The external environment includes the economic background of students and teachers and the location of the school. Second, the strategy formulation stage starts with the creation of a vision and mission. Vision and mission based on observing internal and external environments aim to maintain and develop the existence of schools through several school programs. In the third stage, the implementation of the strategy in realizing the planned program can overcome the drop out rate, overcome the shortage of educators and education personnel, overcome the lack of infrastructure and education funds. Fourth is the evaluation stage which aims to determine the success of the program that has been implemented by the school.Keywords: Implementation, Strategy Management, One Roof School Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen strategi di SMPN Satap 2 Tellu Limpoe Bone Sulawesi Selatan. Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan rancangan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan untuk keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen strategi di SMPN Satap 2 Tellu Limpoe telah berhasil mencapai tujuan program wajib belajar 9 tahun dengan baik dan belum berhasil meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan. Impelemntasi manajemen strategi yang diterapkan terdiri dari empat tahap. Pertama, tahap pengamatan lingkungan terdiri dari lingkungan internalyang meliputi kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan, administrasi yang belum lengkap, sarana-prasarana yang belum digunakan secara maksimal, dan dana pendidikan yang kurang.Lingkungan eksternal meliputi latar belakang ekonomi siswa dan guru, dan lokasi sekolah. Kedua, tahap perumusan strategi bermula dari pembuatan visi-misi.Visi-misi yang berdasarkan pada pengamatan lingkungan internal dan eksternalbertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi sekolah melalui beberapa program sekolah. Tahap ketiga, implementasi strategi dalam mewujudkan program yang direncankanmampu mengatasi angka drop out, mengatasi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan, mengatasi kekurangan sarana prasarana dan dana pendidikan. Keempat adalah tahap evaluasi yang bertujuan untuk menentukankeberhasilan program yang telah dilaksanakan oleh sekolah.Kata kunci: Implementasi, Manajemen Strategi, Sekolah Satu Atap

Pengembangan Modul Pada Pembelajaran Ekstrakurikuler Karya Ilmiah Di SD Muhammadiyah 9 Kota Malang Suseno Adi Utomo; Agus Tinus
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2018): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v6i2.11610

Abstract: Learning innovation in the 21st century is an important priority. Innovation can be in the form of developing teaching materials in the form of modules. The purpose of this study is 1) to develop extracurricular learning modules for scientific works of SD Muhammadiyah 9 Malang? (2) know the validity test of extracurricular learning modules for scientific works of SD Muhammadiyah 9 Malang? and (3) describe the effectiveness of extracurricular learning modules in scientific works of SD Muhammadiyah 9 Malang? The type of research used is the Research and Development of Borg and Gall to produce products, product validity, and test product effectiveness. The results showed the module's validity by 81.6% of material experts and 90% media experts. The module effectiveness test through limited trials get an average of 86% of students' responses to the module, more extensive trials get an average of 87% of students' responses to the module, an average score of 84,06 learners' test results, a student activity test learning I 83%, learning II 93% and learning III 95%.Keywords: Module Development, Extracurricular Elementary School Scientific Work Abstrak: Inovasi pembelajaran pada abad ke 21 menjadi prioritas yang penting dilakukan. Inovasi dapat berupa pengembangan bahan ajar yang berupa modul. Tujuan penelitian ini yaitu 1) mengembangkan modul pembelajaran ekstrakurikuler karya ilmiah SD Muhammadiyah 9 Kota Malang? (2) mengetahui uji validitas modul pembelajaran ekstrakurikuler karya ilmiah SD Muhammadiyah 9 Kota Malang? dan (3) mendeskripsikan efektifitas modul pembelajaran ekstrakurikuler karya ilmiah SD Muhammadiyah 9 Kota Malang? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian (Research and Development) Borg and Gall untuk menghasilkan produk, validitas produk dan menguji keefektifan produk. Hasil penelitian menunjukkan validitas modul oleh ahli materi 81,6% dan ahli media 90 %. Uji keefektifan modul melalui uji coba terbatas mendapatkan rata-rata 86 % respon peserta didik terhadap modul, uji coba lebih luas mendapatkan rata-rata 87 % respon peserta didik terhadap modul, uji hasil belajar skor rata-rata 84,06, uji aktivitas peserta didik pembelajaran I 83%, pembelajaran II 93% dan pembelajaran III 95%.Kata kunci: Pengembangan Modul, Ekstrakurikuler Karya Ilmiah SD

Analisis Tingkat Ketercapaian Kompetensi Pedagogi Dan Profesional Guru SMP Negeri 1 Hu’u Dompu Sofyan Syamratulangi; Agus Tinus
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i1.12037

Abstract: Teachers' pedagogical and professional competencies are important to develop. In the 21st century teachers are required to build effective relationships with students and the school community by using technology to improve the quality of education. This study aims to 1) analyze the level of achievement of pedagogical and professional competence of teachers in Junior High School 1 Hu'u. 2) Describe the obstacles in increasing the level of achievement of the pedagogical and professional competence of teachers in Junior High School1 Hu'u. 3) Efforts made in overcoming obstacles to increasing the achievement of pedagogical and professional competence of teachers in Junior High School 1 Hu'u. This research used a mix method approach (a combination of qualitative methods with quantitative methods) with the type of case study research. The research location is Junior High School 1 Hu'u, Dompu Regency, West Nusa Tenggara. Questionnaire data collection techniques, interviews, documentation, and observation. The information is the principal and thirty teachers who are used as primary data and secondary data. Data collection techniques for data reduction, data presentation, drawing conclusions and validity of the data. The results showed that 1) the level of pedagogical competence and professional competence of teachers at Junior High School 1 Hu'u was sufficient and sufficient to be called a professional teacher. 2) The obstacle faced by teachers in developing pedagogical and professional competencies is that there is diversity in the ability of teachers in the learning process and mastery of knowledge and many GTT teachers who have long taught at Junior High School 1 Hu'u have not received NUPTK. 3) Efforts are made to improve the pedagogical and professional competence of teachers, namely through teacher development training conducted every weekend such as KKG, MGMP activities.Keywords: Pedagogical Competence, Professional Competence, Achievement Abstrak: Kompetensi pedagogi dan profesional guru saat ini penting untuk dikembangkan.Pada abad 21 guru dituntut membangun hubungan yang efektif dengan siswa dan komunitas sekolah dengan menggunakan teknologi untuk peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) melakukan analisis tingkat ketercapaian kompetensi pedagogi dan profesional guru yang ada di SMPN 1 Hu’u.2) Mendeskripsikan hambatan dalam meningkatkan tingkat ketercapaian kompetensi pedagogi dan profesional guru yang ada di SMPN 1 Hu’u. 3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan peningkatan ketercapaian kompetensi pedagogi dan profesional guru yang ada di SMPN 1 Hu’u.Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method (gabungan metode kualitatif dengan metode kuantitatif) dengan jenis penelitian studi kasus.Lokasi penelitian di SMPN 1 Hu’u Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data angket, wawancara, dokumentasi dan Observasi. Informannya kepala sekolah dan tigapuluh guru yang dijadikan sebagai data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data reduksi data, penyajian data,penarikan kesimpulan serta keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketercapain kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional guru SMPN 1 Hu’u sudah memadai dan cukup syarat dikatakan sebagai guru profesional. Hambatan yang dihadapi guru dalam mengembangkan kompetensi pedagogi dan profesional yaitu adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan danbanyak guru GTT yang sudah lama mengajar di SMPN 1 Hu’u belum mendapatkan NUPTK. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional guru yaitu dengan pelatihan pengembangan guru yang dilakukan setiap akhir pekan seperti kegiatan KKG, MGMP.Kata kunci: Kompetensi Pedagogi, Kompetensi Profesional, Ketercapaian

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Di Kabupaten Nganjuk Dicky Dwi Wibowo; Agus Tinus
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12053

Abstract: The regional government is at the forefront of sustainable development. Through policies issued by local governments can help improve the quality of education at the Madrasah level. The study aims to describe 1) a comparison of education policies by the Nganjuk Regional Government. 2) The authority of education policy providers by the Nganjuk regional government. 3) positive and negative impacts of the comparison of government policies on the implementation of Madrasah education. This research uses qualitative research with a descriptive-analytic approach. Data collection techniques are done using observation, interviews, and documents. Data analysis of the results of the study was carried out by data reduction, data presentation, and concluding (data verification). The results of the study show that (1) Problems and comparisons of educational policies namely regarding the qualifications of the establishment of schools and madrasas, and differences in the admission schedule for new students that are still not aligned between the Education Office and the Nganjuk Ministry of Religion Office due to the centralization and decentralization of the government system. (2) The authority exercised by the Education Office and the Regional People's Representative Assembly Commission 4 does not affect Madrasas (3) The positive impact is that madrasas can choose students who are superior and can meet the ceiling set by the government. The negative impact is that madrasas are said to be a factor in merging schools and the lack of local government attention to madrasas.Keywords: School, Madrasa, Educational Policy, Local Government Abstrak: Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat membantu peningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat Madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang1) perbandingan kebijakan pendidikan oleh Pemerintah Daerah NganjukDalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. 2) Kewenangan penyelenggara kebijakan pendidikanMadrasah oleh pemerintah daerah Nganjuk.3) dampak positif dan negatif dari perbandingan kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan Madrasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumen. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Permasalahan dan perbandingan kebijakan pendidikan yaitu mengenai kualifikasi jarak pendirian sekolah dan madrasah, dan perbedaan jadwal penerimaan siswa baru yang masih belum selaras antara Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Nganjuk dikarenakan sentralisasi dan desentralisasi sistem pemerintahan. (2) Kewenagan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan DPRD Komisi 4 tdak berpengaruh kepada Madrasah (3) Dampak positif yaitu madrasah mampu memilih siswa yang unggul dan bisa memenuhi pagu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dampak negatinya adalah madrasah dikatakan sebagai faktor penggabungan sekolah dan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap madrasah.Kata kunci: Sekolah, Madrasah, Kebijakan Pendidikan, Pemerintah Daerah

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search