Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.237

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 'ADALAH Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal MIZAN Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam Mizan: Journal of Islamic Law STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah

Ahmad Mukri Aji

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta

Author-ID : 2497578

Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Relation of Religion, Economy, and Constitution in the Structure of State Life Syarifah Gustiawati Mukri; Ahmad Mukri Aji; Nur Rohim Yunus
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i1.13342

Abstract:Religion is the main foundation in the fabric of human life. Without religion, humans do not have guidelines in their lives. However, economic dominance in life often triggers people to forget religion as a guide to their life. As a result, religion is denied, antagonized, even considered as a trigger for poverty of the community. It is not surprising then that several countries in their order of state of life have eliminated aspects of religion in their constitution. In this study using a sociological normative approach and qualitative studies in several literatures. The final conclusion, the authors get a relationship between religion, economics and the constitution in the order of state life.Keywords: Religion, Economy, Constitution Abstrak:Agama merupakan landasan utama dalam tatanan kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak memiliki pedoman dalam kehidupannya. Namun, dominasi ekonomi dalam kehidupan sering malah memicu manusia melupakan agama sebagai pedoman hidupnya. Sehingga akibatnya agama dinafikkan, dimusuhi, bahkan dianggap sebagai pemicu kemiskinan warga masyarakat. Tak heran bila kemudian beberapa negara dalam tatanan kehidupan bernegaranya menghilangkan aspek agama dalam konstitusinya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan studi kualitatif pada beberapa literatur. Kesimpulan akhir, penulis mendapatkan adanya hubungan antara agama, ekonomi dan konstitusi dalam tatanan kehidupan bernegara. Kata Kunci: Agama, Ekonomi, Konstitusi

Perilaku Kekerasaan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ahmad Mukri Aji
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i6.14418

Abstract:Domestic violence is a behavior that can be categorized as a violation of human rights. Because this behavior results in disruption of the social dimension of humanity, due to actions that do not humanize humans in general. Even in the context of domestic violence, the perpetrators who are supposed to protect even commit acts of violence, mistreatment, intimidation and even the loss of the victim's life. The research method uses the normative juridical method, using secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively. The results and discussion of this study are that there are aspects of human rights violations that occur in domestic violence behavior. So the government is obliged to take action in the form of legal protection for victims by ensnaring the perpetrators with laws and regulations. Both the Criminal Code and the Law on the Elimination of Domestic Violence.Keywords: Domestic Violence Behavior, Human Rights, Violence.

Ulama, Jangan Menjadi Sumber Perselisihan Ahmad Mukri Aji
ADALAH Vol 2, No 4 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan. Keulamaan yang dengan pengetahuan nya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai wawasan luas, maka ulama hendaknya mampu mengukir peran aktif di tengah masyarakat. Salah satu peran ulama yang harus dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitar. Ulama pun memiliki peran sebagai pewaris para nabi, sumber rujukan bagi manusia. Barang siapa mengikut petunjuk mereka, maka ia termasuk orang yang selamat. Barang siapa yang dengan kesombongan dan kebodohan menentang mereka, ia termasuk orang yang sesat. Para ulama adalah wali dan kekasih Allah, dialah manusia yang pengetahuannya tentang Allah bertambah, mengetahui keagungan dan kekuasaanNya, maka dalam dirinya timbul rasa takut dan takzim akan keagungan dan ketinggian kekuasaanNya.

Supremasi Ulama Dalam Pesta Demokrasi Pilkada Ahmad Mukri Aji
ADALAH Vol 2, No 8 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ulama merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ia merupakan gerbang penjaga moralitas bangsa. Kontribusi ulama tidak dapat dinafikkan, khususnya dalam melakukan perubahan akhlak negeri kearah yang lebih baik. Permasalahan yang dihadapi negeri ini harus merujuk kepada nasehat dan petuah ulama, karena ulama merupakan sumber inspirasi dalam memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jangan Jadikan Ulama ‘Bak Stempel’ Pemilu Ahmad Mukri Aji
ADALAH Vol 2, No 9 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tahun politik 2019 merupakan ajang pemilihan umum anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Pesta demokrasi yang tentunya melibatkan rakyat Indonesia sebagai pemilik suara. Akan tetapi kesadaran memilih dan menyalurkan aspirasi dalam pemilu kerap diabaikan oleh masyarakat. Hal ini tentunya disebabkan faktor kekecewaan dan rasa apatisme terhadap wakil rakyat dan pemimpin terdahulu. Sehingga mereka enggan berpartisipasi dalam pemilu dan beranggapan bahwa para pemimpin tidak dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Anggapan mereka, bekerja lebih utama dibandingkan hanya ikut memilih pemimpin yang belum tentu amanah. Sehingga meninggalkan pekerjaan sehari untuk mengikuti pemilu dianggap mengurangi penghasilan, terlebih bagi mereka yang bekerja serabutan sebagai buruh maupun kerja harian. Bila tak bekerja sehari, maka mereka tidak mendapat penghasilan untuk menyambung hidup hari itu. Dampak perilaku ini terjadilah golput dalam pemilu. Hal ini senada dengan pendapat Varma yang menyatakan bahwa terjadinya golput disebabkan oleh rasa kecewa dan apatisme masyarakat yang memandang kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah, selain anggapan bahwa nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat

The Repentance of the Ahmadiah Sect after the Emergence of the West Javanese Governor’s Regulation: A Case Study in Bogor (توبة جماعة الأحمدية بعد إصدار قرار رئيس الدائرة جاوى الغربية: دراسة واقعية في منطقة بوغور) Ahmad Mukri Aji
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v12i1.988

Abstrak: Pertaubatan Jamaah Ahmadiyah Pasca Terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat: Studi Kasus di Wilayah Bogor. Gerakan Ahmadiyah telah menyebar ke setiap penjuru Negeri dengan membawa misi kesesatan yang merusak. Beragam fatwa bermunculan guna melarang gerakan ini, bahkan mengkafirkannya. Seperti larangan dari Lembaga Pengembangan Syariah di Dunia Islam, Lembaga Fiqhiyyah Râbithah al-‘Alam al-Islâmî, Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam, dan perhimpunan ulama-ulama di Kerajaan Arab Saudi, serta fatwa-fatwa ulama Mesir, Syiria, Maroko, India, Indonesia, dan sebagainya. Terakhir, adanya Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat melarang gerakan ini. Keputusan ini membawa pengaruh, terlihat dengan bertaubatnya beberapa anggota Ahmadiyah. Adapun alasan mereka adalah kembali ke agama Islam yang benar.Kata Kunci: Ahmadiyah, paham sesat, fatwa ulama, Peraturan Gubernur Jawa Barat, pertaubatan AhmadiyahAbstract: The Repentance of the Ahmadiah Sect after the Emergence of the West Javanese Governor’s Regulation: A Case Study in Bogor. The movement of the Ahmadiah has spread all over the country, carrying a misguided mission that causes harm. Various Islamic verdicts (Fatwa) have been promulgated to ban this movement, moreover, some of these verdicts have outcast the movement as infidel. Like the prohibitions from the Institution of Shariah Development in the Islamic World, Institution of the Fiqhiyyah Râbithah al-‘Alam, al-Islâmî, Institution of Islamic Tought of the Islamic Conference Organization, the Association of Islamic Scholars of the Saudi Arabia as well as verdicts of Islamic scholars from Egypt, Syria, Maroko, India, Indonesia and etc. Lastly, there is the West Javanese Governor’s decision prohibiting this movement. This decision carries influence, seen by the repentance of some of sect members, returning them to their true Islamic religion.Keywords: Ahmadiyah, astray sect, Islamic verdict, West Java Governor Regulation, Ahmadiah repentanceDOI: 10.15408/ajis.v12i1.988

Weakening Tradition: The Shifting in Same-Clan Marriage Prohibition in Mandailing Batak Ahmad Mukri Aji; Mara Sutan Rambe; Nur Rohim Yunus; Rulia Feriera
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v21i2.23729

Same-clan marriage is prohibited among the Mandailing Batak society. The practice is considered to harm partuturon (designation within the family relationship). However, people have started to violate this prohibition. Sanctions for the violators have no longer been imposed. This indicates the weakening of the customary law in society. This is a legal anthropological inquiry involving observations and interviews with the customary leaders of the Mandailing Batak Society and those who practice the same-clan marriage. This research finds that factors influencing the changes in the same-clan marriage include Islamic teachings, modernity, improvement in education, and people's mobility. Abstrak: Perkawinan sesama marga dilarang di kalangan masyarakat Batak Mandailing. Praktik tersebut dianggap merugikan partuturon (sebutan dalam hubungan keluarga). Namun, larangan tersebut sudah mulai dilanggar oleh masyarakat. Sanksi bagi pelanggar sudah tidak berlaku lagi. Hal ini menunjukkan melemahnya hukum adat dalam masyarakat. Penelitian antropologi hukum ini menggunakan observasi dan interview kepada para pemimpin adat Masyarakat Batak Mandailing dan mereka yang melakukan perkawinan sesama marga. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti modernitas, peningkatan pendidikan, mobilitas, dan ajaran Islam mempengaruhi perubahan perkawinan sesama marga.

Identity Politics in Cultural and Structural Islam in Indonesia Ahmad Mukri Aji; Nur Rohim Yunus
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v19i1.10860

This paper seeks to discuss the notion of identity politics in the context of Islamic identity in Indonesia. In this context, the discourse of identity politics is correlated with the concept of structural and cultural Islam, represented by the Indonesian people. In some cases, the politics of identity is often associated with intolerance and social inclusivity. The Jakarta governor election is an example when one of the candidates was a Christian Chinese and accused of committing religious blasphemy in his speech. This study concludes that both structural and cultural Islam reflect the variety of Islamic expressions, which all deserve appreciation due to the roles they have played in the development of the Muslim society. Masing-masing individu memiliki kebebasan untuk beragama di Indonesia, meskipun kebebasan itu terikat untuk tidak mengusik agama lainnya. Ketentuan ini diadopsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberi perlindungan bagi warga negara untuk memeluk agama tanpa harus mendapat gangguan atau ancaman dari pihak manapun. Undang-Undang PNPS Nomor 1 tahun 1965 merupakan sikap negara hukum Indonesia yang tidak membiarkan pihak manapun merongrong agama resmi yang diakui negara. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah inklusivitas sosial umat muslim yang dianggap kurang terhadap kaum minoritas. Hal ini terlihat dari sikap Muslim yang melakukan beberapa aksi protes akibat perilaku penistaan agama yang dilakukan mantan gubernur Jakarta. Dengan demikian, muncul klaim dari agama lain bahwa kaum muslim sedang melakukan politik identitas yang berdampak adanya sikap intoleransi terhadap kaum minoritas.

Survei Existing Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Bisnis Islam Di Kabupaten Bogor Syarifah Gustiawati Mukri; Suyud Arif; Ahmad Mukri Aji
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i1.14542

AbstractBuying and selling transactions must be guided by the ethics of buying and selling that have been determined in Islam. Buying and selling is justified if no party feels disadvantaged. The current phenomenon, in a number of traditional markets there are still market participants who commit lies and fraud by reducing the scales, hiding defects in goods, so that it can harm other parties. This is because the majority of traders expect to get a large profit in their business, so that there is a deviation in business ethics mainly through the reduction of scales from small to large scale. Therefore, this research was carried out in several traditional markets in Bogor Regency to see and survey the facts behind trade transactions. The problems analyzed are related to the extent of honesty of traders in exploring their merchandise, so as to create a friendly, prosperous market and bring prosperity. This research is a quantitative study using survey research methods. Based on the results of surveys in the field, we found that the results of the scales are not in accordance with the truth, and can cause harm and injustice on the part of the customer or the trader. The conclusion from the SPSS model summary analysis shows that the magnitude of R Square is 0.652 or 65.2%. Business ethics variables can be explained by religion by 65.2% and the remaining 34.8% is influenced by other variables that are not observed.Keywords: Transactions, Buy and Sell, Business Ethics. Abstrak Transaksi jual beli harus berpedoman pada etika jual beli yang telah ditentukan dalam Islam. Jual beli dibenarkan jika tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Fenomena saat ini, di sejumlah pasar tradisional masih terdapat pelaku pasar yang melakukan kebohongan dan kecurangan dengan mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat pada barang, sehingga dapat merugikan pihak lain. Hal ini disebabkan karena mayoritas pedagang berharap mendapatkan keuntungan yang besar dalam bisnisnya, sehingga, terjadi penyimpangan etika bisnis terutama melalui pengurangan timbangan dari skala kecil bahkan besar. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bogor guna melihat dan mensurvei fakta di balik transaksi perdagangan. Permasalahan yang dianalisis terkait sejauh mana tingkat kejujuran pedagang dalam menjajaki barang dagangannya, sehingga tercipta pasar yang ramah, mensejahterakan serta membawa kemaslahatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian survei. Berdasarkan hasil survei di lapangan ditemukan hasil timbangan yang belum sesuai dengan yang sebenarnya, dan dapat menyebabkan kerugian dan kezaliman di pihak pelanggan maupun di pihak pedagang. Kesimpulan dari hasil analisis SPSS model summary menunjukkan bahwa besarnya R Square adalah 0,652 atau 65.2%. Variabel etika bisnis dapat dijelaskan oleh keagamaan sebesar 65.2% dan 34.8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati.Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Etika Bisnis.

Pemakzulan Kepala Daerah Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik dan Hukum; Analisis Kasus Prosesi Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri Ahmad Mukri Aji
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i1.3312

Abstract:The existence of regional autonomy in addition to provide fresh air to the regions in the area of creativity development, also had a negative impact by generating a small kings in the area plenipotentiary to the territory of the region, both in terms of mastery of their natural wealth and resources local opinion. Political processions that happen to Garut Regent Aceng Fikri least caused by several factors including; not harmonious and the outbreak of the internally between Aceng Fikri as Regent and Dicky Chandra as vice regent, the discovery of cases of marital lightning conducted by Aceng Fikri with Fany Oktora, the serious attention of state officials on the case conducted by Aceng Fikri, the establishment of the Special Committee of Parliament and Garut parliament plenary session, and the breakdown of law and law and moral ethics by Aceng Fikri.Keywords: Impeachment, Regional Head, Political LawAbstrak: Adanya otonomi daerah selain memberikan angin segar bagi daerah dalam kreatifitas pembangunan daerah, juga memberikan dampak negatif dengan memunculkan raja-raja kecil di daerah yang berkuasa penuh terhadap wilayah daerah, baik dari sisi penguasaan kekayaan alam dan sumber pendapat daerah. Prosesi politik yang terjadi pada diri Bupati Garut, Aceng Fikri setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya; tidak harmonis dan pecahnya secara internal antara Aceng Fikri sebagai Bupati dan Dicky Chandra sebagai wakil bupati, terbongkarnya kasus perkawinan kilat yang dilakukan oleh Aceng Fikri dengan Fany Oktora, adanya perhatian serius dari para pejabat negara terhadap kasus yang dilakukan oleh Aceng Fikri, pembentukan Pansus DPRD dan sidang paripurna DPRD Garut, dan adanya pelanggaran hukum dan perundang-undangan serta etika moral oleh Aceng Fikri. Kata Kunci: Pemakzulan, Kepala Daerah, Politik Hukum

Co-Authors Ade Septiawan Ali Nurdin Anwar Arif, Suyud Diana Mutia Habibaty Gilang Rizki Aji Putra Harisah Harisah Harisah Harisah Harisah, Harisah Hasnan Hanif Hendri Tanjung Mara Sutan Rambe Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar Mukri, Syarifah Gustiawati Rulia Feriera Siti Nurhalimah Yunus, Nur Rohim

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search