Garuda - Garba Rujukan Digital

PLURALITAS METODE PEMBERIAN SUARA: DISHARMORNI TRADISI LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INKLUSIVITAS PEMILU Darmawan, Devi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No 3 (2014)
Publisher : Faculty of Law Jenderal Soedirman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Procedural rules of electoral law require the application of the principle of equality in the electoral process. Ironically, The Constitutional Court has created the plurality law on suffrage methods in electoral districts through legalized traditional value of the local society. The problematic appears when its methods could not fulfill the principle of democratic elections and also increase the potency to set the electoral law at deviance, especially in voting stage. Therefore, without any intention to neglect the existence of traditional local cultures, this paper will explain the relevant of plurality of law on suffrage methods to achieve an inclusive election process.Key words: democratic electoral, plurality law, voting methods

PRAKONDISI UNTUK MENGUKUHKAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN Darmawan, Devi
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Keterlibatan elite politik selaku penyelenggara negara dalam praktik korupsi berdampak pada delegitimasipemerintahan hasil pemilu karena mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahansecara bertanggung jawab. Di sisi lain, problem delegitimasi ini mencerminkan kegagalan partai politik dalammelakukan fungsi rekrutmen sehingga tidak dapat menghasilkan calon-calon kandidat yang berkualitas untukmengikuti pemilu. Oleh sebab itu, partai politik harus dipaksa untuk melakukan seleksi internal bakal calon kandidatsecara transparan dalam membuat daftar calon kandidat yang akan dicalonkan untuk mengikuti pemilu. Hal inidiperlukan agar kualitas kandidat peserta pemilu dapat berkontribusi positif dalam menghasilkan keterpilihanpenyelenggara negara yang kredibel, kapabel, dan akuntabel untuk mengelola pemerintahan ke depan.Kata kunci: Legitimasi Pemerintahan, Pencalonan Kandidat Peserta Pemilu

Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi Budiatri, Aisah Putri; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Nurhasim, Moch; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakKonflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.Kata Kunci : Faksi, Konflik, Partai Politik, Pelembagaan

Masa Depan Partai Islam di Indonesia Nurhasim, Moch; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Amalia, Luky Sandra; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakKeberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politik di Tanah Air. Namun jauh dari itu, pluralitas Ã¢â‚¬Å“KeindonesiaanÃ¢â‚¬Â tidak ada artinya tanpa ke-Islam di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan Ã¢â‚¬Å“KeindonesiaanÃ¢â‚¬Â itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan Ã¢â‚¬Å“KeindonesiaanÃ¢â‚¬Â dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.Ã‚Â Kata Kunci: Demokrasi, Partai Politik Islam, Pemilu

Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi Budiatri, Aisah Putri; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Nurhasim, Moch; Amalia, Luky Sandra; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakMayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia.Ã‚Â Kata kunci: personalisasi partai, pemimpin karismatik, era reformasi

PRAKONDISI UNTUK MENGUKUHKAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN Devi Darmawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.434

Keterlibatan elite politik selaku penyelenggara negara dalam praktik korupsi berdampak pada delegitimasipemerintahan hasil pemilu karena mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahansecara bertanggung jawab. Di sisi lain, problem delegitimasi ini mencerminkan kegagalan partai politik dalammelakukan fungsi rekrutmen sehingga tidak dapat menghasilkan calon-calon kandidat yang berkualitas untukmengikuti pemilu. Oleh sebab itu, partai politik harus dipaksa untuk melakukan seleksi internal bakal calon kandidatsecara transparan dalam membuat daftar calon kandidat yang akan dicalonkan untuk mengikuti pemilu. Hal inidiperlukan agar kualitas kandidat peserta pemilu dapat berkontribusi positif dalam menghasilkan keterpilihanpenyelenggara negara yang kredibel, kapabel, dan akuntabel untuk mengelola pemerintahan ke depan.Kata kunci: Legitimasi Pemerintahan, Pencalonan Kandidat Peserta Pemilu

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search