Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab

SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DI KEL. PATTAPANG, KEC. TINGGIMONCONG, KAB. GOWA (Studi Perbandingan Antara Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam) Nur Nilam; Sohrah Sohrah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.15454

Abstract

Abstrakartikel ini membahas mengenai masalah kewarisan, dimana yang menjadi pokok masalah penelitiannya adalah Bagaima Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki – laki dan Anak Perempuan di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. yakni penelitian yang menghasilkan data – data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari informan dan perilaku objek peneliti yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normative (syar’i) dan yuridis. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1).Sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang adalah sistem pembagian harta warisan secara adat atau kekeluargaan. Sistem ini dilakukan secara kekeluargaan dengan musyawarah yang didasari rasa saling rela dan biasanya pembagiannya dilakukan secara rata; 2).Adapun perbedaan antara sistem kewarisan ini, terletak pada proses pembagian harta warisannya, ahli waris dan bagian yang akan diperoleh, hingga dasar hukumnya, sedangkan persamaan kedua sistem kewarisan ini adalah sama – sama bertujuan untuk mengurus perpindahan harta dari tangan ke tangan antara seorang pewaris dengan ahli ahli warisnya, serta sama – sama menggunakan konsep keadilan dalam proses pembagian harta warisan; 3). Ditinjau dari metode Al - Urf  dan metode Maqashid Syariah sistem pembagian harta warisan di kelurahan pattapang ini diperbolehkan dalam Hukum Islam karena dalam pembagiannya terdapat unsur kesepakatan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, sistem kewarisan ini sesuai dengan pembentukan hukum Islam yakni kemaslahatan umat yang didasarkan kepada Al - Quran dan hadits. Kata kunci: Pembagian  warisan; Kewarisan adat; Hukum waris Islam.     AbstractThis article discusses the problem of inheritance, which is the subject of the research problem is the Bagaima division of Heritage for the boys and girls in Kel. Pattapang, Kec. In the district. Gowa. The type of research used in this study is qualitative research with a descriptive approach, i.e. research that generates data-descriptive data in the form of words-written and spoken from the informant and behavior of the researchers observable objects. This study was conducted with normative (Syar'i) and juridical approaches. Furthermore, the data collection methods used are observations, interviews, documentation, and reference searches. The Results of this study show that: 1). The Inheritance Distribution system in Kelurahan Pattapang is a system of inheritance distribution of adat or family. This system is done in a family with mutual deliberation based on each other and usually the division is done on a flat basis; 2). As for the difference between this inheritance system, lies in the process of dividing the inheritance, heirs and parts to be obtained, to the legal basis, while the similarities of the two systems of inheritance is the same-the same as to manage the transfer of the property from hand to hand between an heir with his heirs, and the same – using the concept of justice in the process of dividing the inheritance Reviewed from the Method of Al- Urf and Maqashid method Sharia distribution system of inheritance in the village of Pattapang is allowed in Islamic law because in the division there is an agreement between the heirs of one with the other heirs, the system of inheritance in accordance with the establishment of Islamic law ie the benefit of the people based on the Qur'an and hadith. Keywords: Division of inheritance; indigenous inheritance; Islamic inheritance law.
PERAN KEPOLISIAN REASORT GOWA DALAM MENANNGULANGI BALAPAN LIAR DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATAEN GOWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Muhammad Kahar; Sohrah Sohrah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13721

Abstract

AbstrakTulisan ini membahas tentang  peran Kepolisian Reasort Gowa dalam menanggulangi balapan liar di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam). Masalah kemudian di susun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana upaya Kepolisian dalam Menanggulangi balapan liar? (2) Bagaiman prosedur Penanganan balapan liar di Polres Gowa? (3) Bagaimana pendapat pemuka agama terhadap balapan liat?. tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yang di mana penulis langsung terjung ke lapangan  dengan di perkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.(1) Upaya kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di jalan masuk padifalley golf yaitu: (a) upaya preventif, melakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan sosialisasi keselamatan berlalulintas (b) upaya represif, upaya penindakan tersebut berupa tilang dan penyitaan (2) Prosedur penanganan balapan liar di Polres Gowa yaitu : (a) melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan masyarakat (b) melakukan raziah atau patroli secara rutin (c) melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti. (2) pendapat imam desa pallantikang mengenai balapan liar di jalan masuk padifalley golf sangat mengganngu masyarakat karna suara yang berisik dan mengganggu penggunaan jalan lain.Kata kunci: Balapan Liar; remaja; KepolisianAbstractThis paper discusses the role of the Reasort Gowa Police in tackling illegal racing in Pattallassang District, Gowa Regency (Perspective of Islamic Law). The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: (1) What is the Police effort to tackle illegal racing? (2) What is the procedure for handling illegal races at Gowa Police Station? (3) What is the opinion of the religious leaders towards the clay race? This paper uses the field research method, in which the writer directly enters the field by strengthening the results of interviews and documentation. The results of the research and discussion in the writing of this thesis can be concluded as follows: (1) The efforts of the police in tackling illegal races at the entrance of padifalley golf are: (a) preventive efforts, prevention by conducting public education and socialization of traffic safety (b) repressive measures, enforcement measures in the form of speeding tickets and seizures (2) Procedures for handling illegal races at the Gowa Police Station, namely: (a) conducting counseling to schools and communities (b) conducting routine raids or patrols (c) making arrests and confiscating goods Proof. (2) the opinion of the pallantikang village priest regarding the wild race at the entrance to padifalley golf greatly disturbs the public because of the noise and disturbing use of other roads. Keywords: Wild Race; Teenager; Police
Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Hasriani Hasir; Sohrah Sohrah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.21577

Abstract

The focus of this study: (1) How to form acts of bullying on social media. (2) What is the view of Islamic Law towards acts of bullying on social media. (3) How to sanction acts of bullying in social media according to Law No.19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. This type of research is a type of literature research, the method used is to use normative theological approach (Islamic Law), normative juridical approach (Law), sociological approach, and comparative approach(comparison). The data sources used are primary data sources, secondary data sources, and tertiary data sources. The data used comes from the prevailing laws and regulations, both from Islamic law and positive law. Cyber Bullying is an act of humiliation, intimidation, psychic violence committed by a person, group or institution through social media against people, groups or other institutions. Sometimes the perpetrator of bullying also makes the victim helpless and can even take the victim's life. The regulation of Bullying Act is stipulated in Law No. 19 of 2016 to ensnare the perpetrators.  Although the description of the word Cyber bullying itself has not set about Cyber Bullying and only a few parts that include the type of Cyber Bullying that is, defamation, threats / intimidation, fake news, slander, spreading hatred and hostility. In Islamic Law the act of Cyber Bullying is very clearly prohibited because it includes mistreating or hurting others. Which is not in accordance with the guidance of Syara' that Islam is a religion that highly upholds the honor for each uamtnya, but for the sanctions have not been specifically in nash but the crime of Cyber Bullying is included in the realm of Jarimah Ta'zir