Hasan Basri
Universitas Syiah Kuala

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH Edi Jaswin; Hasan Basri; Heru Fahlevi
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.234 KB) | DOI: 10.21157/j.ked.hewan.v%vi%i.13023

Abstract

The aim of this study is to analyze the implementation of performance-based budgeting in achieving minimum service standards (MSS) based on the mechanisms of performance-based budgeting, constraints the obstacles, strategies, and evaluation towards the achievement of MSS. The research method employed in this study was qualitative method with case study approach. The research was conducted to 7 respondents, the respondents were directly involved in performance based budgeting minimum service standar. The study found that the implementation of performance-based budgeting to achieve MSS refers to the regulation as outlined in the Medium Term Development Plan, the Strategy Plan, and Work Plan. There were some obstacles and challenges faced in achieving MSS i.e. limited human resources due to the lack of understanding of about Indicators of MSS, limited budget, and weak evaluation towards the implementation of the program. The strategies used to achieve MSS was taken by drawing the descriptions the progress of target achievement, identifying of needs analysis, determining achievement targets, organizingprograms and activities, determining budget requirements, and conducting monitoring and evaluation. The evaluation of the results of MSS achievement can be done at the stage of the planning, implementation, and post-implementation of the activities. It is recommendent that the local government should improve the quality of human resources by providing a training, allocating adequate budget and evaluating the achievement the MSS, as well as having goals, strategies, and targets in order to achieve MSS.Keywords: Implementation, Performance Based Budgeting, Minimum Service StandardsAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilihat dari mekanisme penyusunan anggaran berbasis kinerja, kendala dan hambatan dalam pencapaian SPM, strategi dalam pencapaian SPM, dan evaluasi capaian SPM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan terhadap 7 responden yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimla. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dalam pencapaian SPM mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam RPJMD,Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Kendala dan tantangan dalam pencapaian SPM yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami tentang indikator capaian SPM dan penyusunan anggaran berbasis kinerja, anggaran yang kurang dan pelaksanaan evaluasi yang rendah. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian SPM adalah melakukan diskripsi kondisi capaian SPM, melakukan identifikasi analisa kebutuhan, penentuan target capaian SPM,penyusunan program dan kegiatan, penyusunan kebutuhan anggaran, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi hasil pencapaian SPM dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, menyedikan anggaran yang cukup dan melakukan  evaluasi dalam pencapaian SPM serta mempunyai sasaran, strategi dan target dalam pencapaian SPM.Kata kunci: Impelementasi , Penganggaran Berbasis Kinerja, Standar Pelayanan Minimal
PENGARUH MODAL INTELEKTUAL, UKURAN PERUSAHAAN, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA Irsya Dunnas; Hasan Basri; Muhammad Arfan
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.884 KB) | DOI: 10.24815/jped.v6i1.8557

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modal intelektual, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2014. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan Indonesian Capital Market Directory. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi liniear berganda dengan menggunakan pooled data mulai tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan terkonsentrasi baik secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA FUNGSI KESEHATAN Sri Diana Rezeki; Hasan Basri; Muhammad Arfan
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.852 KB) | DOI: 10.24815/jped.v5i2.15742

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of regional own revenue (PAD), general allocation fund (DAU), special autonomy fund (DOK) and unspent funds at end of fiscal year (SiLPA) to capital expenditure of health function. Through a purposive sampling as a technique of selecting sample, there were  15 districts/municipalities in Aceh Province for 4 periods from 2012 to 2015 as the samples. Data used in this research was a secondary data obtained from Financial Agency of Aceh. The technique used for a data collection was through a documentation technique. The analytical method used in this research was  standardized regression method or path analysis which is an extension of multiple linear regression analysis. The results showed that PAD, DAU, and DOK influenced a capital expenditure on health function. Meanwhile, SiLPA did not influence the capital expenditure on health function. In addition, PAD, DAU, DOK, and SiLPA simultaneously influenced the capital expenditure on health functions.Keywords: Capital Spending of Health, PAD, DAU, DOK, and SiLPA.  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Sisa Lebih Pengguna Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal pada fungsi kesehatan. Berdasarkan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh hanya 15 Kabupaten/Kota dipilih menjadi sampel penelitian ini selama periode 2012-2015. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Dinas Keuangan Aceh melalui teknik dokumentasi. Metode Analisis menggunakan standardized regression yang merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DOK berpengaruh terhadap belanja modal pada fungsi kesehatan sedangkan SiLPA tidak berpengaruh. Hal ini bermakna adanya peningkatan terhadap alokasi PAD, DAU, dan DOK dalam suatu anggaran maka akan meningkatkan jumlah alokasi belanja modal yang dapat dimanfaatkan untuk kesehjateraan publik dalam sektor kesehatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan  masyarakat Aceh yang lebih baik.Disamping itu, secara simultan PAD, DAU, DOK, dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal pada fungsi kesehatan.
ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN BENER MERIAH Milia Taurina; Hasan Basri; Heru Fahlevi
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.604 KB) | DOI: 10.24815/jped.v5i1.13821

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of management and utilization of special autonomy funds in Bener Meriah Regency after the enactment of Qanun Aceh Number 2 of 2013 and to know how the pattern and proportion of allocation of special autonomy funds to priority programs/activities in achieving special autonomy goals. This research is a qualitative descriptive research. Data collection techniques were observation, documentation and semi-structured interviews of the regency apparatus work unit (SKPK) of Otsus fund managers, which then analyzed using interactive data analysis method, furthermore to convince the validity of the data used triangulation technique. The results showed that the transfer mechanisms showed significant changes, higher levels of activity completion, allowing more diverse and strategic programs / activities to suit local needs. But it can also lead to the selection of activities that are not controlled / strategic if not well planned. The effectiveness of the management of a good Otsus fund needs to be accompanied by clear and binding regulations or rules as a need to realize accountability in the management of special autonomy funds.Keywords: Management and utilization analysis, special autonomy fund, allocation pattern.Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus di Kabupaten Bener Meriah pasca pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 dan mengetahui bagaimana pola dan proporsi pengalokasian dana otonomi khusus pada program/kegiatan prioritas dalam mencapai tujuan otonomi khusus (otsus). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara semi terstruktur terhadap satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) pengelola dana otsus,  yang kemudian dianalisis menggunakan metode  analisis data interaktif. Selanjutnya untuk meyakinkan validitas data digunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transfer menunjukkan perubahan yang signifikan, tingkat penyelesaian kegiatan yang lebih tinggi, memungkinkan adanya program/kegiatan yang lebih beragam dan strategis sesuai kebutuhan daerah. Tetapi  juga dapat mengakibatkan terjadinya pemilihan kegiatan yang tidak terkendali/strategis jika tidak direncanakan dengan baik. Efektivitas pengelolaan dana Otsus yang baik perlu disertai dengan regulasi atau aturan-aturan yang jelas serta mengikat sebagai suatu kebutuhan guna mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus.