Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PREAVIA JURNAL KOMPILASI JURNAL ISTINBATH AGROSAINSTEK: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences
Erna Dewi
FH unila
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA YUDIKATIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA dewi, erna
JURNAL PREAVIA Vol 4, No 1 (2010): JURNAL PREAVIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research studies about judicative body in Indonesia law system. This research uses jurisdiction normative approach. The result of research indicates that the role of judicative body as an independent body is free form government or political involvement, in the same rule as constitution of UUD NKRI 1945, meanwhile the inhibiting factors in reaching indevendence form jurisdiction body is not only from its law enforcement, law doer and also society in general who has not supported to create law country and law supreme yet.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA SECARA INTEGRAL DALAM KONTEKS SISTEM PERADILAN PIDANA Dewi, Erna
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 10, No 2 (2013): Edisi September 2013
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUpaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dijalankan selama ini belum mampu mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana baik jangka pendek yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana, jangka menengah berupa  pencegahan kejahatan dan jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan sosial. Tidak terwujudnya tujuan sistem peradilan pidana tersebut antara lain disebabkan dari kinerja aparat penegak hukum yang masing-masing berpikir dan berjalan dengan konsepnya sendiri-sendiri (department oriented), tidak satu visi dan misi atau dengan kata lain tidak dilakukan secara integral. Oleh karenanya kedepan perlu adanya upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan secara integral, yaitu adanya kesatuan konsep dan tujuan baik antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan petugas lapas maupun antara sub sistem tersebut dengan lembaga yang terkait antara lain BNN, BNP, Diknas, Depag, Depsos, Depkes sebagai  sub sistem sosial, serta peran serta masyarakat yaitu (P4GN) dalam rangka penanggulangan narkoba baik upaya preventif maupun refresip untuk mencapai  tujuan sistem peradilan pidana yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, Untuk membangun penanggulangan yang integral tersebut diperlukan menyatukan visi dan misi (konsepsi) antar penegak hukum, adanya koordinasi (menjalin hubungan interaksi dan interdevensi serta interkoneksi) antar lembaga penegak hukum, mewujudkan kesejahteraan sosial, menjalin hubungan kerjasama dengan instansi di luar sistem peradilan pidana, baik dalam upaya preventif maupun rehabilitasi, meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelaksanaan program P4GN (Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Kata kunci : Pidana Narkoba, Integral, Peradilan Pidana AbstractEfforts to combat crime, drug running as long as it hasnt been able to realize the goals of the criminal justice system both short-term resocialization perpetrators of crime, crime prevention in the form of medium-term and long-term that embody the social welfare.Not accomplishing the purposes of the criminal justice system, among others resulting from the performance of law enforcement officers who each thought and runs with its own concept (department oriented), no ones vision and mission, or in other words not done in the integral. Hence fore need for efforts for tackling drug crime perpetrated by an integral, namely the unity of concept and good cause between sub system in the criminal justice system which is composed of police, prosecutors, judges and officers of sub system and prison with related agencies, among others, BNN, the BNP, from Education Beureu, Sport Ministry, the Department of health, as sub social systems, as well as the role of the community as well as the (P4GN) in order to combat drug preventive efforts and good refresip to achieve the purpose of the criminal justice system realization of social welfare, to build the integral relief needed unifying vision and mission (conception) between law enforcement, lack of coordination (interdevensi interactions and relationship as well as interconnections) between law enforcement agencies, social welfare, manifesting in a relationship of cooperation with agencies outside of the criminal justice system, both in the preventive and rehabilitation efforts, increase community participation through the implementation of the program P4GN (prevention, Eradication Efforts, Abuse and Illicit Drugs). Keywords : Drug Criminal, criminal justice, Integral
PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA dewi, erna
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilam masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagsan tipe penegakan hukum yang progresif
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANAN PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA dewi, erna
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANAN PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA 
DINAMIKA LEMBAGA YUDIKATIF DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL dewi, erna
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinamika lembaga yudikatif dalam pembangunan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh adanya sejarah perkembangan kostitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi yang berlaku itu dimulai dari masa pra kemerdekaan sampai terbentuknya UUD 1945, masa berlaku konstitusi RIS 1949, periode UUDS 1950, masa setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 sampai masa sekarang, setelah amandemen yang keempat dari UUD NRI 1945 dengan tujuan ingin mewujudkan lembaga yudikatif sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagai cermin Negara hukum dan supermasi hukum. Faktor penghambat dalam pencapaian independensi dari lembaga peradilan tidak hanya dari sisi penegak hukumnya (law enforcement), tetapi juga dari substansi hukum dan budaya hukum, baik budaya hukum penyelenggara Negara, penegak hukum, baik budaya hukum penyelenggara Negara, penegak hukum, penerap hukum, dan juga masyarakat pada umumnya yang belum mendukung untuk terwujudnya Negara hukum dan supermasi hukum yang dicita-citakan.
REKONSTRUKSI BUDAYA HAKIM PADA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS SISKUMNAS/BANGKUMNAS dewi, erna
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judge as a party breaker case is very important as a determinant of future laws, because every decision of the judge will become the center of public attention, and therefore the judges not only act as mouthpiece of the law, but judge also acted as the finder of law (recht finding), in accordance with the values cultural values that live in the community, especially the values of pancasila. Cultural reconstruction of judges in criminal law enforcement in the context siskumnas / bakumnas need to be based on the values of pancasila as the national legal guidelines as well as local wisdom in order to realize justice pancasila, especially, religious values, humanistic and social justice.
PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA dewi, erna
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilam masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagsan tipe penegakan hukum yang progresif
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANAN PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA dewi, erna
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANAN PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA 
DINAMIKA LEMBAGA YUDIKATIF DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL dewi, erna
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinamika lembaga yudikatif dalam pembangunan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh adanya sejarah perkembangan kostitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi yang berlaku itu dimulai dari masa pra kemerdekaan sampai terbentuknya UUD 1945, masa berlaku konstitusi RIS 1949, periode UUDS 1950, masa setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 sampai masa sekarang, setelah amandemen yang keempat dari UUD NRI 1945 dengan tujuan ingin mewujudkan lembaga yudikatif sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagai cermin Negara hukum dan supermasi hukum. Faktor penghambat dalam pencapaian independensi dari lembaga peradilan tidak hanya dari sisi penegak hukumnya (law enforcement), tetapi juga dari substansi hukum dan budaya hukum, baik budaya hukum penyelenggara Negara, penegak hukum, baik budaya hukum penyelenggara Negara, penegak hukum, penerap hukum, dan juga masyarakat pada umumnya yang belum mendukung untuk terwujudnya Negara hukum dan supermasi hukum yang dicita-citakan.
REKONSTRUKSI BUDAYA HAKIM PADA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS SISKUMNAS/BANGKUMNAS dewi, erna
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judge as a party breaker case is very important as a determinant of future laws, because every decision of the judge will become the center of public attention, and therefore the judges not only act as mouthpiece of the law, but judge also acted as the finder of law (recht finding), in accordance with the values cultural values that live in the community, especially the values of pancasila. Cultural reconstruction of judges in criminal law enforcement in the context siskumnas / bakumnas need to be based on the values of pancasila as the national legal guidelines as well as local wisdom in order to realize justice pancasila, especially, religious values, humanistic and social justice.
Co-Authors Anwar, Mashuril Maroni Maroni Nenny Dwi Ariani Rachmat Haryanto, Rachmat Rija Sudirja Rini Fathonah, Rini Warganegara, Damanhuri