Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.517

P-Index

This Author published in this journals

All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal KALAM Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Analisis: Jurnal Studi Keislaman JURNAL MAHKAMAH Anfusina: Journal of Psychology Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam

Abd. Qohar

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Author-ID : 2526725

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Eksistensi Gerakan Idiologi Transnasional HTI Sebelum dan Pasca Pembubaran Abd Qohar; Kiki Muhamad Hakiki
KALAM Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

This article attempts to explore the local development of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), especially in Lampung. The research focuses on the networks of HTI’s recruitment to maintain its identity. It also alludes how the existence of HTI withstands with its dissolution in the era of President Joko Widodo. The research concludes: Firstly, there are systematically some procedures to contend the politics of identity and HTI’s recruitment such as organizing the demonstrations, striving seminar and public discussion, media networks, approaching to the prominent figures and educational institutions, interpersonal recruitment, and halaqah (personal indoctrination). Secondly, there two possibilities of post-dissolution of HTI that would be executed, 1. The formation of new mass organization as the alternate of HTI. 2. To be new party or proceed to join the Islamic Party. They may search the parties that are ideologically identical or similiar to HTI’s ideology like PKS, PPP, PAN, PBB. This would be happened if they fail to scramble and to maintain its ideology in the form of new mass organization.

REVITALISASI MANAJEMENPEMERINTAHAN MODERN Abd. Qohar
JURNAL TAPIS Vol 8, No 2 (2012): Jurnal Tapis
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak Manajemen pemerintahan modern merupakan modal pokok pembangunan. Pelaksanaannya didasarkan suatu sistem manajemen yang menekan pada aturan-aturan seperangkat hinarki pembagian kerja yang jelas dan terus mengikuti prosedur-prosedur dan menitik beratkan pada struktur keorganisasian secara simultan dan komprehensip. Manajemen pemerintahan modern menggambarkan blue print tentang bagaimana berorganisasi harus beroperasi melalui kegiatan manajerialnya, meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan demikian untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efesien serta mampu memberikan multi player effect bagi pembangunanyang dapat membawa pada kesejahteraan pada semua lapisan bangsa dituntut adanya manajemen yang ideal dan solutif. Kata Kunci: Revitalisasi, Manajemen Pemerintahan, dan Modern

ARAH GERAKAN SOSIAL KELOMPOK FUNDAMENTALISME SALAFI LAMPUNG Abd. Qohar
JURNAL TAPIS Vol 7, No 2 (2011): Jurnal Tapis
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

AbstrakPermasalahan penelitian ini secara garis besar tentang bagaimana pola-pola gerakan fundamentalis salafi di lampung dalam mengatasi permasalahan kemanusiaan dan kemasyarakatan serta berusaha untuk mencari tentang implikasi perbedaan pola gerakan dengan hubungan sosial, politik dan kebudayaan.Untuk memperoleh data menganalisa metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data dengan wawancara dengan para tokoh, kepustakaan dan observasi partisipatif.Temuan penelitian yang dapat disampaikan adalah Gerakan fundamentalis di lampung secara umum adalah dakwah dan pendidikan. Karena pada dasarnya para tokoh fundamentalis menginginkan tegaknya syariat Islam. Tokoh funadmentalsi Lampung terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu yang menginginkan tegaknya syariat Islam secara struktural dan kultural. Kata Kunci: Gerakan, Fundamental Lampung

PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Ali Abdul Wakhid; Abd Qohar; Liky Faizal
JURNAL TAPIS Vol 13, No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya.[1] Melalui Pilkada langsung, rakyat langsung dapat menentukan pemimpin daerahnya. Sehingga Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat.Penelitian ini bertujuan untuk: bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) mengetahui dan menganalisis pemilihan kepala daerah langsung sebagai perwujudan demokrasi.Penelitian merupakan penelitian dokrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah sebagai perwujudan Demokrasi perspektif peraturan perundang-undangan Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Otonomi Daerah [1] Andi Ramsses, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003)

Karakteristik Historiografi Sirah Nabawiyyah Muhammad Quraish Shihab Ahmad Choirul Rofiq; Kayyis Fithri Ajhuri; Abd. Qohar
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 20, No 1 (2020): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Sirah Nabawiyyah has an important position in the viewpoint of Indonesian Muslim scholars, unfortunately specific works of the Prophet biography are rarely found in Indonesia. As a well-known interpreter of the Qur'an, M. Quraish Shihab has a historiographical work entitled Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw dalam Sorotan al-Qur’an dan Hadis-Hadis Shahih that discusses critically about the figure of the Prophet. This library research with historical method analyzes the background of writing, sources of writing, and historical explanations contained in his work. Finally it was concluded that the book was written in accordance with the need of Indonesian Muslims to discuss the history of the Prophet Muhammad critically. The references consist of the Qur'an, the Prophet traditions, the books of Sirah Nabawiyyah, and other relevant books. Because it was written by a commentator of the Qur'an, the verses of the Qur'an are not only quoted with textual translations, but are accompanied by in-depth explanations so that its historical explanations are almost similar to interpretations of the Qur'an. It is able to explain in detail the life of the Prophet with critical analysis and illustrative pictures. In addition, its explanations greatly emphasize the humanity of the Holy Prophet. Therefore this work is not excessive in displaying the Prophet miracles or extraordinary things.

Perbedan Qudrati dan Persamaan Hak Gender dalam Prespektif Al-Quran (studi analisis tafsir al-mishbāh) Luluk masruroh; Abd. Qohar; Ali Abdul Wakhid; Akbar Tanjung
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 21, No 1 (2021): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dirasah islamiyah khususnya dibidang keilmuan tafsir mengalami kemujuan dan berkembang seiring dengan pola kehidupan yang kian modern, salah satu topik yang menjadi perbincangan yaitu kesetaraan gender. Posisi perempuan yang selalu dikaitkan dengan lingkungan domestik semata, hal ini seolah menjadi kewajiban agama yang harus dilaksanakan sebagaimana wajibnya mengerjakan kewajiban yang dianggap berdosa jika ditinggalkan. Sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik yang bebas mengembangkan dan mengasah minat dan bakat untuk berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Tujuan penelitian ini sesuai dengan kegelisahan para kaum wanita yang menawarkan model pembacaan baru terhadap pemikiran dalam memahami konsep feminisme yang digagas oleh M.Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Mishbāh. yang memiliki pemahaman bagaimana merasionalkan tentang perbedaan Qudrati dan persamaam hak Gender, serta memahami makna feminisme dan menganalisis secara epistemologi hermeneutis model pemikiran M.Quraish Shihab tentang Feminisme. Hasil penelitian ini memberi simpulan tenang adanya ruang kesejajaran antara laki laki dan perempuan dalam memperoleh hak dalam kehidupan, dari mulai hak pendidikan, politik, juga agama. perbedaan biologis bukan menjadi alasan untuk membedakan hak dan juga kewajiban, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan permpuan memang sudah menjadi kodrat yang termaktub dalam al-Quran namun Tidak menjadi perbedaan terhadap potensi yang diberikan Allah kepada manusia.

PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS Ali Abdul Wahid; Abd. Qohar
JURNAL ASAS Vol 12, No 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

One of the functions of the Election Oversight Body (Bawaslu) is to supervise stages and prevent election violations. The authority of the Election Supervisory Authority is given to the Election Oversight Body (Bawaslu) and its subordinates in this case the Election Supervisory Body at the Regency / City level in Lampung Province. There is a strategic and significant Bawaslu function, which is to avoid potential election violations arising by implementing an optimal prevention strategy. Bawaslu has a strategic function and role in efforts to create democratic elections. This can also be seen in the Election of governors and deputy governors (pilgub) Lampung which took place on 27 June 2018. The problem in this paper is how the role of Bawaslu in the implementation of the governor election of Lampung Province in 2018 in an effort to realize democratic elections and what are the factors affect the performance of the Election Supervisory Body in the implementation of the election of governor of Lampung Province in 2018 in an effort to realize democratic elections?The results of the study are first, the role of the Election Supervisory Body in the implementation of the governor of Lampung province in 2018 in an effort to realize democratic elections contained in the voter data update based on population data and the determination of provisional voter candidates and permanent voter lists, the implementation of campaigns in the district / city, Election Logistics and Distribution, Implementation of Voting and Vote Counting of Election Results, Implementation of Election Socialization. Second, the factors that influence the performance of the Election Supervisory Body in the implementation of the election of the governor of Lampung Province in 2018 in an effort to realize a democratic election, namely structural factors, namely (1) Number of Personnel. (2) Supporting facilities. (3) The tasks and authority are not comparable to operational funds. Substance factors are regulatory issues, the government must also pay attention to the Fund, plus the amount of PPL that is not proportional to the area to be monitored, cultural factors namely the community chooses not based on conscience that is in accordance with the capacity and electability of the candidate for the Governor but based on the principle of regionalism. Keywords: Bawaslu, Election, Democratic

POLITIK DAN ISLAM DI INDONESIA Abdul Qohar
JURNAL TAPIS Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak Islam saat ini menghadapi paradoks yang merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak adanya. Di Zaman lampau, umat Islam mengalami kemenangan, praktis tanpa kekuatan lain yang mengunggulinya, sehingga sikap umat Islam pada waktu itu adalah sikap golongan yang menang, unggul tak terkalahkan, bebas dari rasa takut, dan tidak pernah khwatir kepada golongan lain. Dalam dinamika sosial dan politik, ternyata tidak serta merta membuat politik Islam dengan mudah untuk memenangkan pergulatan dalam dimensi ruang dan dimensi hukum di Indonesia saat ini. Kata Kunci: Politik, Islam, Sosial

The Age Limit for Marriage in Brunei Darussalam in Maslahah and Legal Politics Perspectives Liky Faizal; Abd Qohar
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i1.1334

Brunei Darussalam which embraces Islamic law reform must be carried out in line with what is the goal of Islamic law itself, which is to fulfill the demands of the instincts of human life, and must be based on maslahah which is in line with the principles of maqoshid al-shari'ah and in accordance with the objectives law in the legal system. The formulation of the problem in this article was related to the age limit of marriage in Brunei Darussalam in the perspective of law and politics. The purpose of this research was to understand the legal and political review of the legal determination of the age limit of marriage in Brunei Darussalam. The research type was library research, by collecting data obtained from library research sourced from several books, theses, journals and articles related to the title to be discussed. This research used a juridical, normative, philosophical, and historical approach that served as the answer and solution to the problems that exist in the community and state. The results of this research were that the application of the concept of maslahah to the minimum age limit for marriages in Brunei Darusslam had not been carried out optimally because the country had local wisdom that was still considered in accordance with the context of their respective countries. In the political perspective of legal regulations the minimum age of marriage in Brunei Darussalam still needed to be improved in its justice, legal certainty, and legal usefulness.

THE MARRIAGE PRACTICES OF INDIGENOUS PEOPLES OF LAMPUNG SEBATIN FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA I. Idham; Liky Faizal; Abdul Qohar; H. Hanif
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol 1, No 1 (2021): SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity
Publisher : SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity

This study analyzes the problems related to the existence of Lampung Sebatin Indigenous Marriages. Where the Lampung indigenous people Sebatin started a new life order in marriage combining custom and Islamic law. Marriage is divided into two ways, namely Nyakak/ Jujokh and Semanda marriages. The traditional marriage procedures have values and norms or rules. The problem in this research is how the practice of marriage and how the description of the relationship between customary law and Islamic law as well as positive law in Indonesia in the marriage of the indigenous community of Lampung Sebatin. The purpose of this study was to obtain information about: first, the practice of marriage traditional Lampung Sebatin procedures; and Second, positive law and Islamic law in the traditional marriage customs of Lampung Sebatin. This study uses the qualitative research method with a sociological legal approach that focuses on the process of implementing marriage based on Islamic law and customary law with predetermined objectives. The research data were obtained using the interview method conducted on the object of research or respondents. The findings of this study indicate that first, the practice of marriage traditional Lampung Sebatin in its implementation uses Islamic law, but there are several processions such as pre-marriage and after-marriage. Marriage Lampung traditional customs are Sebatin divided into two, namely Nyakak/ Jujokh and Semanda with the traditional stages before, the implementation customary stages and the customary stages after marriage and the pattern of settling after marriage. Second, the law of marriage in the teachings of the Islamic religion with the law on marriage, in the procedure of marriage, in Nyakak/ Jujokh and Semanda is general it can be said that line, in practice it is in accordance with the basis and reference, namely the law on marriage is al-Quran, al-Sunnah, Qaidah Fighiyah and Consensus (Ijma) of Muslims in Indonesia.Keywords: Marriage, Tradition, Lampung, Sebatin, Islamic Law

Co-Authors Ahmad Choirul Rofiq Akbar Tanjung Aldi Purwanto Ali Abdul Wahid Ali Abdul Wakhid Annisa Fatin Thoha Eska Prawisudawati Ulpa Feri Kurniawan Hanif Hanif Hilmi Yusron Rofi'i Hilmi Yusron Rofi'i Idham Idham Ira Hidayati Is Susanto Kayyis Fithri Ajhuri Khoiriya Ulfah Kiki Muhamad Hakiki Liky Faizal Luluk masruroh M Ma’shum Ridho Muhammad Zaki Nurmala Dewi

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search