Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Edy Kurniawan, Erwin Hidayat; Diamantina, Amalia
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.104

Dengan ada nya diskresi, pelayanan publik bisa terpenuhi dan dilakukan dengan maksimal. Pelaksanaan Diskresi membuat pelaksanaan wewenang pejabat publik menjadi ringan, dengan adanya diskresi pejabat yang tidak mempunyai wewenang terhadap suatu permasalahan dapat dilipahi wewenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Pejabat Negara yang melakukan atau menjalakan kewenangan diskresi tidak akan dipidanakan, karena wewenangan tersebut tidak lain untuk kepentingan public. Dengan adanya diskresi diharapkan pejabat publik dapat berkontribusi dalam pembangunan Negara. Pemerintah sekarang lebih sering ikut campur dalam masyarakat untuk tercapai nya suatu kesejahteraan masyarakat. Dapat dicontohkan kemacetan yang berada di Jakarta, dengan ada nya suatu wewenang diskresi setidaknya polisi dapat merekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan yang ada. Tetapi menjalankan diskresi tidak semua pejabat publik mengerti peraturan yang mengaturnya. Pejabat publik takut akan mempertanggung jawabkan wewenang diskresi tersebut di kemudian hari. Sebenarnya Penggunaan diskresi itu sendiri sangat diperlukan oleh badan badan hokum atau pejabat publik karena dengan adanya diskresi pejabat bisa lebih cepat dalam menyelesaikan suatu masalah yang dimana pejabat publik tidak memiliki kemampuan atau kewanangan yang sesuai maka pejabat publik dapat melakukan diskresi untuk memberikan keputusan atau tindakan tanpa terikat suatu perundang-undangan.

PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN DI INDONESIA Rinaldo, Ilham; Diamantina, Amalia; Soemarmi, Amiek
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.713 KB)

Kekayaan sumber daya alam perikanan dan kelautan yang dimiliki Negara Indonesia merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri. Sudah seharusnya Negara mampu mengelola dan memanfaatkannya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Â Penelitian ini dibatasi 3 rumusan masalah yaitu: Bagaimana perkembangan pengaturan pengawas perikanan?, Bagaimana pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan?, dan Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Pengawas Perikanan pertama kali diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.Â Hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan di Indonesia adalah kurangnya armada Kapal Pengawas Perikanan , kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kurangnya efek jera yang ditimbulkan kepada para pelaku tindak pidana perikanan, serta kurangnya partisipasi dari kesadaran negara lain dalam memerangi Illegal Fishing.

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA DALAM PENINGKATAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Zia, Nur Khaleda; Diamantina, Amalia; Pinilih, Sekar anggun Gading
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.553 KB)

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan progam STBM berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Buruknya perilaku masyarakat bidang sanitasi akan berdampak negatif di kehidupan dengan meningkatnya jumlah kejadian diare. Dengan dasar itulah penulis ingin mengkaji Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam peningkatan STBM dan kendala yang dihadapi beserta solusinya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dari sinilah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dilaksanakan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperlukan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal serta wawancara yang sifatnya mengklarifikasi kebenaran data yang diperoleh dari sumber pustaka. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terkait STBM yaitu sosialisasi STBM, pelatihan pemicuan STBM, advokasi peningkatan STBM, Orientasi STBM, Promosi Perubahan Perilaku STBM, Verifikasi, Deklarasi Desa ODF, monitoring dan evaluasi. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara meliputi kesadaran partisipasi dan pendidikan masyarakat yang sangat rendah, komitmen kebijakan Kepala Desa, minimnya dana pembuatan jamban.Â Â

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG Karomi, M. Paiton Abi; Indarja, Indarja; Diamantina, Amalia
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1101.784 KB)

Dalam menjalankan pembangunan, Indonesia tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat, namun juga memaksimalkan potensi dalam negeri. Indonesia untuk memaksimalkan potensi dalam negeri, pernah menerapkan sistem pembangunan yang berpusat pada pemerintah pusat (sentralistik). Sistem negara ini memiliki kelemahan dimana tidak mampu menciptakan ekonomi negara yang merata, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Penilitian ini bertujuan untuk menganilis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanan tugas dan wewenang dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, dan solusi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk mengatasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung.Hasil Penilitan melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restruksisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa.

URGENSI OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Hardiyanti, Marzellina; Diamantina, Amalia
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44410

Keberadaan Desa semakin diakui sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan Desa pada sektor pariwisata dikembangkan melalui konsep â€œdesa wisataâ€. Fokus permasalahan pengelolaan desa wisata yang terjadi di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu belum adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal atau metode yuridis-empiris yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu sudah ada dasar pengaturan hukum yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan yang memberikan kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola potensi wisata desa namun belum ada pelaksanaan yang berlanjut dari Pemerintah Desa Wonocolo serta ancaman kerusakan lingkungan hidup terhadap kegiatan penambangan pada sumur-sumur tua yang dilakukan secara terus menerus. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan di antaranya dengan membangun sinergitas antara Pemerintah DesaÂ dengan masyarakat setempat agar dapat diberdayakan dalam pengembangan potensi desa wisata yang berkelanjutan.

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien Amalia Diamantina
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

As consequences of decentralization principle enforcement as framework of developing relationship between central government and regional government its needed a comprehensive understanding in the relationship pattern between central government and regional government. The freedom and selft assessment regional affair in the frameork of NKRI, because regional is given arbitrary in handling local affair which is given by central government. In related with he mention above, monitoring and controlling the administration of regional government should be placed as media of coornation between contral government and regional government in order to in creasing effectiveness and efficeinlty of carry on of governmental administration

POLITIK HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK KEWARGANEGARAAN PEREMPUAN Amalia Diamantina
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesian legal political of citizenship is directed to give an equal act for all of citizen. The protection of women's citizenship rights are arranged so that women can give her citizenship to her children. However, there are still shortcomings in the arrangement and the implementation of the protection of the right of citizenship of women.

MEMBANGUN SISTEM HUKUM KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERPERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK Amalia Diamantina
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The protection of children’s citizenship rights are arranged so that children may not be a stateless person. However, there are still shortcomings in the arrangement and the implementation of the protection of the right of citizenship of a child born from intermarriage. Therefore we should be more aware of the synchronization and harmonization in the regulation of protection of children’s right of citizenship. Key words : legal citizenship, children’s protection, intermarriage Abstrak Perlindungan terhadap hak kewarganegaraan anak dalam Undang Undang Kewarganegaaran sudah disusun sedemikian rupa sehingga anak tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam pengaturan dan implementasi terhadap perlindungan hak kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, sehingga sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengaturan dan perlindungan hak kewarganegaraan anak perlu lebih diperhatikan. Kata kunci : hukum kewarganegaraan, perlindungan anak, perkawinan campuran

Konsep dan Penerapan Model Kebijakan Corporate Environmental Responsibility di Indonesia Syamsudin Isnaini; Amalia Diamantina
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v15i2.1888

The friction between economic interests and environmental interests has become a serious problem today. The friction between the two interests is evident in the activities of a company, therefore a company is given responsibility for the impact caused by its activities. This responsibility is â€œcorporate social and environmental responsibilityâ€. However, the term "Corporate Social Responsibility (CSR)" is often used in Indonesian society. The use of this term has a legal consequence, namely that the company's responsibility is only social responsibility, while environmental responsibility does not exist. Departing from these problems, this study will focus on discussing problems regarding the â€œCorporate Environmental Responsibility (CER)â€ policy model in Indonesia, particularly regarding the CER policy model, and the types of CER policies. This research is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The data used is secondary data in the form of laws and regulations and news about company and / or government programs in the field of environmental management. Based on the research results, it is known that the CER policy model clarifies and reinforces the regulation of corporate responsibility towards environmental aspects, CER policies can come from corporate initiatives or come from government initiatives.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search