Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2 Erwin Ubwarin; Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa; Jetty Martje Patty; Anna Maria Salamor
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21, No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2878.724 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.13-22

Abstract

Tulisan ini membahas isu tentang kekebalan hukum pidana (immunity) dalam kaitannya dengan penanggulangan Covid-19 oleh semua pengambil kebijakan baik itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan maupun pengambil kebijakan lain yang berhubungan dengan Covid-19, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep yang membahas tentang kekebalan hukum, bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan adalah studi kepustakaan, serta analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu lambatnya penyerapan anggaran dana bencana dan penanganan lambat adalah prosedur administrasi yang panjang dan pengambil kebijakan takut mengambil kebijakan karena ancaman hukuman mati dalam tindak pidana korupsi. Kekebalan hukum pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memang perlu ada untuk melindungi pengambil kebijakan, dan sifat kekebalan hukumnya tidak absolut sehingga pengambil kebijakan tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan karena harus ada itikad baik dalam mengambil kebijakan atau perbuatan dalam peanggan Covid-19. Kesimpulannya kekebalan hukum dalam penanganan perlu ada untuk melindungi pengambil kebijakan namun harus ada itikad baik dalam pengambilan kebijakan atau perbuatan yang dilakukan. Saran perlu peraturan dibahwa undang-undang yang dapat menjelaskan maksud dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Terhadap Korban Abortus Provocatus Karena Pemerkosaan Anna Maria Salamor
JURNAL BELO Vol 5 No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Agustus 2019 - Januari 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.912 KB) | DOI: 10.30598/belovol5issue1page32-45

Abstract

Hubungan tanpa ikatan pernikahan kadang mengahasilkan bayi yang tidak diinginkan, bayi akan hadir kedunia ini akhirnya dilakukan upaya abortus provocatus tentunya mempunyai dampak kesehatan maupun dampak hukum. Pelayanan kesehatan terhadap kasus abortus provocatus karena pemerkosaan harus dilakukan oleh tenaga professional yang mendapatkan izin dan wewenang dari instansi terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomo 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang berlaku. Selain itu aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan dapat dibenarkan sebab pada umumnya korban pemerkosaan rentan mengalami tekanan psikis yang akhirnya bisa membahayakan pada kondisi jiwanya.
Pengembalian Kerugian Nasabah Akibat Penggelapan Pihak Bank Dengan Penjatuhan Pidana Anna Maria Salamor; Elias Zadrack Leasa; Harun Matayane
JURNAL BELO Vol 6 No 2 (2021): Volume 6 Nomor 2, Februari 2021-Juli 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol6issue2page208-220

Abstract

Pengelapan oleh oknum Bank mengakibatkan kerugian yang muncul, dan setelah putusan pengadilan tidak menimbulkan rasa keadilan bagi korban. Tujuan penulisan ini untuk menemukan bagaimana pengembalian kerugian korban dengan putusan pidana. Metode yuridis normatif. Tindak Pidana di Dunia Perbankan salah satunya adalah pengelapan, kasus pengelapan seringkali tidak berujung pada rasa keadilan korban, karena putusan pidana tidak membebankan ganti rugi, padahal akibat perbuatan terdakwa, ada korban yang mengalami kerugian. Kerugian korban tindak pidana pengelapan oleh oknum Bank dapat memperoleh keadilan atas ganti rugi sebagaima Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVII/2019 dan Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Studi Kriminologis Residivis Perempuan Tindak Pidana Penipuan Di Lapas Perempuan Kelas III Ambon Anna Maria Salamor
JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue2page156-164

Abstract

Seiring dengan waktu dan perubahan kondisi sosial membuat perempuan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan seperti: rentenir, penipuan, perampokan bersenjata, kurir narkoba, dan pembunuhan bahkan melakukan residivis. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang menyebabkan residivis perempuan melakukan tindak pidana penipuan dan upaya pembinaan terhadap residivis perempuan melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan residivis perempuan melakukan tindak pidana penipuan dilatarbelakangi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Selain faktor internal dan faktor eksternal perlu adanya kebijakan dari pihak lapas untuk memberikan pembinaan secara khusus bagi WBP residivis perempuan serta pelatihan psikolog bagi petugas pemasyarakatan, khususnya bagi petugas pengamanan agar memiliki kemampuan dalam melakukan pembinaan.
Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara Anna Maria Salamor; Jacob Hattu; Juanrico A. S. Titahelu; Elias Zadrack Leasa
JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue2page213-223

Abstract

Perkembangan saat ini menunjukan bahwa pengelolaan barang milik Negara/Daerah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berpikir dalam menangani aset negara secara tepat, bukan sebaliknya negara mengalami kerugian dari pengelolaan barang milik negara akibat pengelolaan barang milik negara tersebut di salahgunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat di kualifikasi sebagai perbuatan pidana dalam kejahatan terhadap harta kekayaan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, barang milik negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan milik daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik negara tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta asas kepatutan dan keadilan. Kualifkasi perbuatan dalam kejahatan terhadap barang milik negara : tindak pidana pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan keuangan negara, perbuatan merugikan negara, penghancuran dan pengrusakan barang milik negara dan penadahan hasil kejahatan terhadap barang milik Negara.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DI NEGERI SEILALE Yonna Beatrix Salamor; Anna Maria Salamor
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.454 KB) | DOI: 10.31004/cdj.v1i2.705

Abstract

Masyarakat abad 21 yang telah memasuki era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta wacana penegakan hak asasi manusia (HAM) yang telah berkembang masih menyisahkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Menomor duakan perempuan sebagai second making decision, membuat kedudukan perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Dalam berbagai segi, perempuan sebagai orang kedua, pemenuhan hak-hak perempuan diabaikan. Hal ini juga dirasakan bagi perempuan dan anak perempuan di Negeri Seilale, kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Tingginya perkawinan dibawah umur bagi perempuan, rendahnya tingkat Pendidikan bagi anak perempuan, serta kekerasan yang sering diterima oleh perempuan-perempuan di negeri Seilale, menjadi latarbelakang dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu penyuluhan serta konseling hukum bagi perempuan dan anak perempuan di Negeri Seilale. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif dengan berkurangnya tindak kekerasan, persamaan pendidikan, dan persamaan pendapat bagi perempuan dan laki-laki di desa Seilale.
ETIKA BERMEDIA SOSIAL BAGI GENERASI MUDA GEREJA Yonna Beatrix Salamor; Anna Maria Salamor
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i2.1681

Abstract

Perkembangan teknologi informasi terus mengalami perkembangan yang luar biasa khususnya teknologi telekomunikasi, media dan informasi. Salah satu bentuk kongkrit dari Teknologi tersebut adalah komputer dan internet yang telah menjadi bagian aktifitas manusia modern. Kehadiran informasi dan teknologi (IT) tanpa disadari telah membentuk masyarakat baru. Melalui pengembangan jaringan/jejaring (network) dengan sistem sarang laba-laba. Adanya asumsi bahwa Internet saat ini dapat dengan mudah diakses melalui ponsel pintar atau smartphone pada dasarnya adalah media yang netral, maka manusia sebagai pengguna yang dapat menentukan tujuan media tersebut digunakan dan manfaat yang dapat diambil. Berdasarkan asumsi tersebut, maka pendidikan media dan pemahaman akan penggunaannya menjadi suatu hal yang penting bagi semua orang. Terutama bagi para generasi muda yang kerap menggunakan Internet untuk mencari beragam informasi untuk menunjang pendidikannya. Pemahaman dan penggunaan media ini disebut literasi media Internet. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum bagi AM GPM Ranting Militia Christy kami berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda gereja dalam peningkatan kesadaran dan etika memakai media sosial dengan bijak.
PENYULUHAN HUKUM BERSAMA MAHASISWA KKN URITETU TENTANG KEKERASAN DALAM PACARAN Yonna Beatrix Salamor; Anna Maria Salamor
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2894

Abstract

Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kasus kekerasan dalam pacaran bagaikan fenomena gunung es yang sebenarnya jauh lebih besar, namun ada banyak hal yang membuat kasus tersebut tidak dilaporakan kepada pihak yang berwenang mengenai kekerasan yang dialami bahkan kepada orang tuanya sendiri. Timbulnya kekerasan dalam berpacaran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ketidak mampuan seseorang dalam melakukan kontrol diri. Keadaan mental dan emosi yang masih labil akan mendorong remaja melakukan tindakan kekerasan tanpa berpikir panjang. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu penyuluhan serta konseling hukum bersama mahasiswa KKN di Kelurahan Uritetu. Setelah dilakukan kegiatan PKM, berdasarkan wawancara dengan babinkamtibmas kelurahan Uritetu, terjadi penurunan laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana kekerasan selama pacaran. Hal ini dapat dilihat juga dari data, ditahun 2021 hanya tercatat 13 kasus kekerasan selama pacaran. Meningkatnya kesadaran muda mudi dalam etika berpacaran merupakan sebuah progress yang baik untuk mewujudkan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta memiliki moral dan etika yang baik. 
SOSIALISASI DAMPAK KENAKALAN REMAJA BAGI ANAK DI SMA NEGERI 10 AMBON Yonna Beatrix Salamor; Anna Maria Salamor
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i2.4535

Abstract

Kenakalan remaja kebanyakan dilakukan oleh mereka yang gagal dalam mengembangkan emosi jiwanya, mereka tidak bisa menahan diri terhadap hal baru yang masuk ke dalam dirinya, yang menimbulkan sikap yang tidak seharusnya dilakukan. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak, Oleh karena itu masalah kenakalan remaja seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu sosialisasi dampak kenakalan remaja bagi anak di SMA Negeri 10 Ambon. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif daalam menanggulangi kenakalan remaja bagi anak.
EDUKASI HUKUM DAN PENCEGAHAN KEKERASAN GENDER DI MEDIA SOSIAL Anna Maria Salamor; Yonna Beatrix Salamor
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i2.4696

Abstract

Kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dapat didasarkan atas latar belakang sosial atau identitas sosial yang melekat pada diri seseorang. Hal ini dikarenakan adanya perasaan unggul atau lebih kuat dibandingkan dengan korban yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya, kemudian menjurus pada tindakan yang ingin menguasai dan apabila tidak mendapat persetujuan dari korban maka muncul tindakan kekerasan tadi. Identitas sosial dalam konteks ini adalah gender yang melekat pada diri seseorang. Gender berbeda dengan jenis kelamin, walaupun keduanya melekat pada diri seseorang namun memiliki konsep yang berbeda. Kegiatan edukasi hukum dan pencegahan kekerasan gender di media sosial dilaksanakan melalui sebuah sosialisasi hukum yang bertempat di negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dengan sasaran edukasi hukum meliputi anak, remaja, serta pemuda-pemudi negeri tersebut.