Djauhari Djauhari
Unknown Affiliation

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

STRATEGI MENINGKATKAN KINERJA PENJUALAN ASURANSI JIWA (Studi Di AJB BUMIPUTERA 1912 Kantor Cabang Semarang) Djauhari, Djauhari; Rachmansyah, Yanuar
PRESTASI Vol 6, No 01 (2010): Juni PRESTASI
Publisher : PRESTASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.745 KB)

Abstract

Perkembangan industri asuransi di era sekarang ini telah tumbuh dengan pesatnya. Perusahaan asuransi khususnya di sektor asuransi jiwa senantiasa dituntut selalu kreatif dalam menjalankan usaha atau kegiatan pemasarannya untuk menghasilkan kinerja penjualan yang tinggi, khususnya dalam persaingan yang semakin kompetitif.Kreativitas program pemasaran perusahaan asuransi dapat diimplementasikan dengan baik, ketika perusahaan mampu mengetahui karakteristik pasar, mengelola wilayah, kemampuan individu, karakteristik individu, motivasi individu, memiliki komitmen sumber daya pemasaran yang kuat dan mampu memadukan individu yang berbeda-beda menuju satu tujuan yaitu penjualan. Walaupun perubahan pasar dan persaingan yang ketat khususnya di Industri Asuransi Jiwa, senantiasa berdampak pada kinerja penjualan Ujung tombak dari perusahaan asuransi adalah tenaga penjual asuransi (Agen).Oleh karena itu kemampuan dan ketrampilan seorang tenaga penjual asuransi sangat mempengaruhi kinerja penjualan masing-masing individu. Selain kemampuan dan ketrampilan, pasar, wilayah dan jaringan penjualan sangat mempengaruhi kinerja penjualan. Perusahaan asuransi harus mampu menganalisa pasar, wilayah, jaringan penjualan  dan sumber daya pemasarannya untuk menciptakan strategi sehingga mampu menghadapi dan memenangkan persaingan dari perusahaan asuransi lain.Kondisi persaingan penjualan asuransi jiwa di wilayah Semarang sangat ketat. Menurut data dari Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Cabang Semarang, jumlah perusahaan asuransi jiwa yang aktif melakukankegiatan operasional di Propinsi Jawa Tengah khususnya di wilayah Semarang tahun 2002 ada 17 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi, sedangkan pada tahun 2006 ada 20 perusahaan asuransi jiwa. Berdasarkan data penjualan new bisnis AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Semarang dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan data yang fluktuatif. Data tersebut menunjukkan adanya indikasi persaingan penjualan asuransi jiwa di wilayah Semarang semakin ketat.Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Semarang (2006), di wilayah Kantor Cabang Semarang terdapat 1.266.397 Kepala Keluarga (KK) potensial yang diperkirakan dapat berasuransi/insurable. Data portofolio di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Semarang per 31 Desember 2005 sebanyak 90.085 (7,11 %), sehingga masih banyak potensi yang belum tergarap. Kondisi tersebut merupakan peluang untuk menggarap pasar bagi Agen asuransi jiwa yang ada di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Semarang,Permasalahan dalam penelitian ini adanya kinerja penjualan Asuransi Jiwa yang fluktuatif di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Semarang dari  tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Terjadinya fluktuasi penjualan tersebut dapat diakibatkan karena kurangnya pengetahuan pasar, kurangnya pengetahuan pengelolaan wilayah, tiadanya jaringan pemasaran yang berkualitas, kompetensi tenaga penjualan yang rendah serta kemampuan pemantauan diri tenaga penjual yang masing rendah.Tujuan dari penelitian ini difokuskan untuk membentuk konsep-konsep tentang manajemen pemasaran khususnya penjualan Asuransi Jiwa; sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan konsep penjualan Asuransi Jiwa dalam rangka menstabilkan serta meningkatkan kinerja penjualan Asuransi Jiwa. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan, khususnya di perusahaan asuransi jiwa dengan menganalisa pasar, wilayah, jaringan penjualan, kemampuan dan ketrampilan tenaga penjual asuransi. Responden dari penelitian ini adalah tenaga penjual asuransi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Semarang. Jumlah kuesioner yang dibagikan 200, yang kembali 165. Dari jumlah tersebut, sebanyak 157 kuesioner layak untuk dianalisis.Kata Kunci : Pengetahuan pasar, Kualitas pengelolaan wilayah, Kualitas jaringan penjualan, kompetensi tenaga penjualan, kualitas pemantauan diri tenaga penjualan, kinerja penjualan
Pelaksanaan Akta Pelepasan Hak Sebagai Alas Hak Untuk Mengajukan Permohonan Peralihan Dan Perubahan Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir Di Kabupaten Brebes Dwi Heny Ratnawati; Anita Dyah Asmaranti; Djauhari Djauhari
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2554

Abstract

AbstrakTujuan utama yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan akta pelepasan hak sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan peralihan dan perubahan hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir, 2) Untuk menganalisis kelemahan dan solusi pelaksanaan akta pelepasan hak sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan peralihan dan perubahan hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir di Kabupaten Brebes.Penelitian ini bersifat Soci-Legal Research dimana dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang pelaksanaan akta pelepasan hak untuk mengajukan permohonan peralihan dan perubahan hak guna bangunan yang telah berakhir jangka waktunya. Bersifat analistis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif.Kesimpulan atas pelaksanaan akta pelepasan hak sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan peralihan dan perubahan hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir yaitu dalam pelaksanaan akta pelepasan hak harus didukung dengan syarat-syarat yang lain disamping identitas pemohon, juga mengenai data yuridis atas tanah yang dimohon yaitu berupa bukti pelunasaan dari pihak bank sebagai lembaga yang membiayai, disamping itu akta pelepasan hak dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat otentitas akta dan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu akta pelepasan hak dapat dibuat setelah dikeluarkanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat.Kata kunci : Akta Pelepasan Hak, alas hak, Hak Guna BangunanAbstractThe main objectives to be carried out in this research are as follows: 1) To analyze how the implementation of the deed of disposal of rights as the base of the right to apply for the transition and change of building rights which has expired, 2) To analyze the weaknesses and the implementation of the deed of disposal as a basis for the right to file transitional applications and changes in building rights that have expired in Brebes County.This research is Soci-Legal Research which in this research will be presented about the implementation of the deed of release of the right to apply for the transition and change of the right to the building which has expired the time period. Analytical, because of the data obtained was analyzed data qualitatively.The conclusion of the exercise of the deed of disposal of rights as the base of the right to file the transitional application and the amendment of the rights to the building whose term has expired in the exercise of the deed of disposal shall be supported by other conditions beside the identity of the applicant as well as the juridical data on the requested land in the form of evidence of expulsion from the bank as a funding institution, in addition to the deed of disposal of rights may be exercised if it meets the authentication requirements of the deed and the validity of an agreement that is the deed of release can be made after the issuance of Land Registration Certificate (SKPT) from the local Land Office.Keywords: Deed of Rights Release, pedestal rights, building use rights
PERMOHONAN HAK MILIK YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG Ilham Ilham; Djauhari Djauhari
Jurnal Akta Vol 4, No 3 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i3.1808

Abstract

The basic foundation for the government and the people of Indonesia to formulate the politics of law and the policy of land affairs has been contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (3) which "earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and Used for the greatest prosperity of the people ". The problems in this research are: 1) Why is the request of Hak Milik coming from state land need a very long time? 2) What is the procedure or procedure of certifying Land Ownership from the State in Land Office of Semarang City? 3) What are the obstacles that arise in the process of granting Land title certificate that has been given by the state in the Land Office of Semarang City and how is the solution of the barriers?The approach method used in this research is sosiologis juridical approach method using qualitative descriptive data analysis method.The results of the research show as follows: 1) The application of the right to property derived from state land takes a very long time, In the petition contains information about the applicant, the description of his land which includes juridical data and physical data and other information in the form of information about the number of fields, And the status of the land owned by the applicant including the requested plot of land and any other information deemed necessary. 2) Procedures or procedures for granting land title certificate originating from the state in the Land Office of Semarang City, Rights Application, Applicant of land title certificate shall be divided into 4 categories: Right Receiver, Heirs, Land Owners, Owner of Land Rights Certificate Lost or damaged, Measurement and Registration of Rights, After the completion of the application file is filed and submitted to the Land Office, the subsequent process in the land office shall be the measurement, mapping and registration of its right, issuance of the Certificate, that the Land Rights Application is a process, The entry of the petition to the competent authority until the birth of the requested land. Before the land rights application enters the authorized institution, there is a process of preparation.Keywords: Right of Ownership, State Land, Land Office of Semarang City
The Effectiveness Of The Implementation Of The Regulation Of The Minister Of Agrarian And Spatial / Head Of The National Agency Of The Republic Of Indonesia Number 10 Of 2017 Concerning Internals In Semarang City Laily Hakim Sejati; Fajar Fitrio Dwi Nugroho; Djauhari Djauhari
Jurnal Akta Vol 6, No 1 (2019): March 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i1.4264

Abstract

The objectives of this study were to: 1) To find out the implementation of the internship based on Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 20 of 2018 at the Semarang City Land Office 2) To determine the effectiveness of the implementation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Internships at Semarang City Land Office 3) To find out the obstacles and solutions in the implementation of internships at the Semarang City Land Office. The data used in this study are premier data, secondary data and tertiary data that can support the assessment, which is then analyzed by descriptive analysis method.Based on the results of data analysis, it can be concluded that: 1) The implementation of an internship based on the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2018 in Semarang City regarding the internship in Semarang is carried out for 6 months at the Land Office. transfer of rights, land acquisition and dispute. 2) The effectiveness of the apprenticeship is considered effective in accordance with Article 9 of the regulation, namely the process of activities and land services, the process of receiving and examining the deeds listed, and the process of checking the juridical data of applications for land rights. 3) Obstacles to the implementation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 at the Semarang City Land Office are the absence of a system of change between the National Land Agency at the center (Kota Semarang) and at Home Services. Because it is considered when doing an apprenticeship at the Land Office, the center of the scope is more.Keywords: Effectiveness, Implementation, Internship.
PELAKSANAANuPERALIHAN HAKuATAS TANAHu BERDASARKAN HIBAHuWASIAT OLEHuPELAKSANA WASIAT BERDASARKAN PERATURANuPEMERINTAH NOMORu24 TAHUNu1997 Awal Candra Pamungkas; Djauhari Djauhari
Jurnal Akta Vol 4, No 3 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i3.1815

Abstract

Research on "Implementation of Land Rights Transition Based on Grants by Testament E ecuti es Based on Go ernment Regulation Number 24 Year 1997" aims to know: (1) How are the legal grounds for registration and transfer of ownership of land based on the grant of wills, (2) registration and transfer of ownership of land based on a grant of probate in Kendal District, (3) How practices, constraints and solutions in the transfer of land rights are based on a grant of probate in Kendal Regency.This research uses empirical juridical approach, empirical juridical approach in this research means that in analyzing the problem is done by combining legal materials (which is secondary data) with primary data obtained in the field.The results of this study indicate as follows: (1) Fundamentally the concept of grants and testaments in the re iew of the  i il  ode defines grants and testaments solely as a ci ic relationship, while in khasanah study of Islamic Law interpreted as piety and ma'ruf. Thus, the concept of grants and testaments is  ery applicable when applied in the community of Kendal Regency, which is predominantly Muslim, (2) Land registration process in the Land Office of Kendal Regency has been done and in accordance with the procedures and requirements mandated in Go ernment Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registry. Therefore, the purpose of land registration as intended in Article 3 PP No.24 of 1997 can be realized, (3) The implementation of registration of land rights in the district of kendal in relation to grants and wills goes well, starting from registration in PPAT to Office Land. Factors that hamper the registration process seem to be difficult because of misinformation, objections or objections from other parties, and brokering practices in the management of land registration that is still rife.Keywords: Grants, Testament, Registration and Transfer of Rights, Land Rights
The Dispute Settlement over the Ownership of a Double Certificates in Cirebon District Land Office Bayu Nuraulia; I Nengah Sugiarta; Djauhari Djauhari
Jurnal Akta Vol 6, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i3.5116

Abstract

Birth of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 on Basic Regulation of Agrarian (BAL) has brought about significant changes in the world Indonesian land. BAL and a set of implementation regulations are expected to provide legal guarantees for the rights holders on the ground. But in fact the land can not be separated from problems, one of which occurred in Cirebon is the emergence of multiple certificate which led to the dispute. Here will be explained the factors that led to the emergence of a double and a certificate of completion method of dispute. To the authors do research with sociological juridical approach that combines literary and legal material facts obtained in the field through interviews. From these studies obtained answers that the emergence of double certificates can occur due to external factors and internal factors. For that matter, BPN trying to find a way out with the mediation. But if it does not receive the meeting point, the parties can file a lawsuit in court.Keywords: Dispute; Double certificates.
CRIMES AGAINST CHILDREN AS ACTORS Muhammad Chalil; Djauhari Djauhari
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The word "mandate" is quite broad sense, but depending on the logic of man who entrusted the mandate to him, Islam teaches its followers to have a conscience that is sensitive, with a view to preserving and maintaining the rights of Allah and charitable man of truthful as ever Rasulullah Saw said, which means: "You're all a leader and you all will be held accountable for what he said about your leadership, ............., male (husband) is a leader in a family environment, and he will be asked about what he styles , women (wives) also leader in controlling her household, ........ "(HR.Bukhari) The hadith explains that the liability which carry on the shoulders of every Muslim both the husband and wife in this world, no one from any private, small or large, but it must be responsible for the mandate that has been carry and hold it well, for example to all children before growing up in essence is the right of children rests with the parents (father / mother), if the neglect of children's rights means committing a crime at the same time ignoring the mandate and responsibilities in answer to the Lord and make mistakes against themselves with the attitude and relinquish control over their power, this has resulted in an unruly child and certainly hard to be directed to the right path. The main task as parents is to nurture a personality strong to children, introducing his Lord, and instill that success in life both materially and spiritually is in accordance with the ideals of pure wholeheartedly, then he has done something useful for him, family, and the environment; In addition, as one of the children as human resources and the future generation, it should get special attention from the government, in order to develop the child to achieve a strong human resources and quality. Associated with child development necessary legal infrastructure to anticipate all the problems that arise, relating to the interests of the child as well as concerning irregularities attitudes and behaviors that make children forced held for trial. For example, on one of the main mental children who are still in the stage of self, sometimes easily influenced by the circumstances surrounding environment. So if the environment in which the child is bad, can be affected soul on actions that may violate the law, it can be detrimental to himself and the community environment, not least the action is to drag them to deal with law enforcement officers. In the family, children are part of society, has the same rights that must be protected and respected, even every country where compulsory care as well as adequate protection of the rights of children, including civil rights, economic, social and cultural benefits, it looks like the position and rights of children when seen from a juridical perspective has not been seriously considered by the government, law enforcement and the community at large and still far from what actually should be given to them. Special on Child Rights is part of the human rights and protection guaranteed by international law and national law, which universal has protected in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International on Civil and Political Rights (ICPR). Differences of treatment on children's rights with adults, set in a special international conventions. As stated in the Declaration of the Rights of the Child: "... the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, Including Appropriate legal protection, before as well as after birth ..." The Vienna Declaration of 1993 generated by the World Conference of Human Rights Human Rights (HAM), re-emphasized the principle of "First Call for children", which emphasizes the importance of national efforts and international levels to promote the rights of the child to "survival protection, development and participation." While the concept of child protection in Indonesia has made the rules, essentially upholds and attention to the rights of children, namely after the ratification of the Convention on the Rights of the Child (CRC) include: Law No. 39 of 1999 on Human Rights; Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System; Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2001 on the Protection of Children; So that the state and society have a duty to protect against the growth of the child, both physically, psychology, social, economic and political, as for any form of protection is emphasized on children in vulnerable conditions of discrimination, exploitation and violence, such as children with disabilities special, abandoned children, children who grow up in poor families and children who are in orphanages. Precisely because of the country pay attention and protect the rights of the child and must be upheld by any person; However, in practice the law enforcement issues (law enforcement) often experience obstacles and constraints caused by internal and external factors, the system crime sometimes still treat children involved as perpetrators of the crime as perpetrators of criminal acts committed by adults. The child is placed in a position as a criminal who deserves to get the same punishment as adults and apply in Indonesia, should be oriented to the individual offender or commonly called the accountability of individual / personal (Individual responsibility), the offender was seen as individuals who are able to take full responsibility for the act of doing. While the child is an individual who has not been able to fully realize the actions / deeds he does, it is because the child is an individual who is immature thinking. Without realizing it of course can lead to severe psychological impact on the child that ultimately affect the mental development and the soul of the child, it is concerned that the child quickly imitate the treatment of people who are nearby. One of the main properties of delinquency (called Juvenile Deliquency), is an act or acts of violation of norms, both legal norms and social norms committed by children younger ages. Conditions delinquency or known child delinquency is defined as a form of crime by children under title-specific title of the section of the Criminal Code and / or governance legislation. While the juvenile court was formed because the background of concern over the attitude of the actions undertaken criminalization of children and youth who number from year to year increase. But the treatment of adult criminals, requiring special protection measures for the perpetrators of the children; Juvenile court is intended to cope with unfavorable circumstances for children, and in the execution of juvenile criminal justice process should not be treated the same as adults. Indonesia's judiciary really consider the interests of children need to be realized to ensure the interests of children through Law Number 11 Year 2012 on Openness Child Criminal Justice; In order to overcome the problems of criminal offense committed by children, all of them shall be tried in court for a child who is on trial in the general court; The law gives national legal basis for legal protection for children through the juvenile justice order. Additionally intended as legal devices more robust and adequate to implement guidance and providing legal protection for children in conflict with the law and the enforcement of legal rights and child to embody the principle of the best interests of the child (the best interest of the child). In the act of deprivation of liberty, for example, should be done only as a measure of last resort, where the case concerning the right of children not to be separated from their parents. Kids as immature individuals need to obtain legal protection / juridical (legal protection) in order to ensure their interests as members of the public, enforcement issues and legal rights of children, basically the same as the overall law enforcement issues. Therefore, law enforcement issues of children affected by several factors, among others: 1. For law enforcement officers or relating to the legal process in society in Indonesia, officers responsible for enforcing the law known as the chess dynasty including the police (the investigating agency), prosecutor (prosecutor), the judge (judicial), and attorney or advocate. To deal with common problems in Indonesia, namely the limited ability of the law enforcement agencies who understand the law and the rights of children, the quality of, education and expertise of each apparatus, as well as the organization's ability to enforce the law and the rights of the child. 2. The legal culture of society, the social structure and cultural outlook of ongoing and people believed in enforcing the law as a guide everyday behavior. is an important issue in enforcing the law in Indonesia because it involves public confidence in the legal and law enforcement authorities; Equally important to the legal community, which is where the movement of law in everyday life that include the extent to which compliance with the law society, caring for enforcing the law towards order and peace. While the child is only a guideline legal precedent to guide how people act when the child's problems are found. According to Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children in Article 69 paragraph (2) Children who are no older than 14 (fourteen) years may be subject only. The offense can be imposed on offenders Kids are: (1) Capital punishment for children consists of: a. Criminal warning; b. criminal terms: 1) development outside the institution; 2) community service; or 3) supervision. c. Work training; d. Coaching in the institution; and e. Jail. (2) Criminal additional consisting of: a. appropriation of profits derived from the crime; or b. fulfillment of customary obligation. (3) If the material law punishable cumulative prison term and a fine, penalty replaced with job training (4) The penalties meted out to children not violate the dignity of the Child. Differentiation penalty of children is determined by the Code of Penal (Penal Code), in the imposition of a maximum determined punishment ½ of the maximum threat to adults, while the imposition of the death penalty and life imprisonment shall not apply to children. Sanctions imposed against children in this law is determined by age, which is for children aged 12 to 15 years only subject to the action, while children who were aged 12 to 18 years will be punished; To create a harmony and balance within the community held sanction. Sanctions are formed of a system or an institution authorized to take; The purpose of reaction to crime and delinquency is for the prevention of crime and delinquency, and criminal actor resocialization. Criminal system prevailing today in Indonesia only depends on the nature punishment without regard to how it can change the child gets better, for example just given criminal system that is instructive, that is a criminal system that not only emphasizes the terms punishment, but how a child behavior that can be changed for the better and will not repeat the action without having sanctioned entity or prison. In-Law No. 35 of 2014 on Child Protection in Article 17 paragraph (1) every child deprived of liberty shall: a. get treated humanely and placing separated from adults. b. Legal aid or other assistance effectively in every stage applicable legal remedies, such as social assistance from social work, consultations of psychologists and psychiatrists or assistance from linguists. c. Defensively and justice in front of the juvenile justice objectively and impartially in a trial closed to the public. Perpetrators of crimes committed by children would be easier to control and improvement than adults, and this is because the level of the child's development was in contrast to the properties and characteristics, in infancy, young adults and the elderly will be different psychologically and physically ; Medium criminal system by providing criminal sanctions is instructive / educational been rarely carried out by law enforcement officials in Indonesia. One example is instructive criminal sanctions are criminal sanctions are not only returned to a parent / guardian or the environment, but the nature of criminal sanctions, for example educate put religious institutions in accordance with the religious / her faith. While the criminal system of individual (individual responsibility) is used for this is the response to crime that is fragmented only see prevention in terms of individual / personal, even though in dealing with the problem of children not only seen from the response the individual child alone, but viewed from many factors , one of them how the child is no longer repeat his actions, but provides a good example and education to the child itself; It is intended that the child's mental and spiritual well-educated, so that the misbehavior of the child for the better. With the inclusion of the child as the perpetrators of crimes to the Penitentiary instead does not guarantee that the child can be changed, otherwise not be both mental and spiritual children because they were exiled together with the perpetrators of criminal acts of others this has resulted in the recovery of the child's behavior to be more good hampered due to the environment itself unfavorable. Surely it would be different if placing the child in an environment that does not feel treated as a criminal, but rather to treat the child as an immature man who still do not know anything so they need to be given guidance of education is called positive action and good. Of course, the treatment given to those involved in criminal acts, as long as the legal process and punishment put them as young criminals who have different characteristics with adult criminals. Actually the criminal system that is instructive as this is not something new, because in law juvenile justice system, the system punishment didactic had clearly expressed therein, but this is rarely done, even less children are dealt enforcement laws that have not been professionally handle cases of children, sometimes the placement of children mixed with adult convicted; There are two alternative actions that can be taken if the crime committed by children before even the age of 18 (eighteen) years and filed through reaching the age limit of 21 (twentyone) years old, the child remains a child brought to trial. Average child who has not aged twelve (12) years of committing or suspected of committing a crime, then the Investigator, Supervisor of Community and Professional Social Workers take a decision that is first hand it back to parents, guardians / foster parents, if the child can still be fostered , Second, include it in educational programs, coaching, and mentoring in government agencies in charge of social welfare, both at national and regional levels, not later than 6 (six) months; But pay attention to the child's interests, the judge may require handed over to social organizations.
IMPLEMENTATION OF ACCELERATION SYSTEMATIC LAND REGISTRATION FULL IN HUMBANG HASUNDUTAN DISTRICT Ruslan Ruslan; Djauhari Djauhari
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land has a very important role for the community as a place of development and also the people's livelihood, especially in the state of Indonesia as the State Agriculture, so that the State Constitution RI Tahun1945 Article 33 paragraph (3) states that: "Earth, water, space, and wealth nature contained in it are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people ". As a follow up of Article 33 paragraph (3) that on September 24, 1960, enacted Law No. 5 of 1960 on Basic Regulation of Agrarian called by its official acronym BAL. Article 19 of Law No. 5 of 1960 stipulates that "to ensure legal certainty by the Government held land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions stipulated by Government Regulation", which was followed up with a given title deed as proof and evidence right, because it can ensure legal certainty for everyone. Then BAL is described by the issuance of PP 10 of 1961 on registration of land and replaced by Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration Jo Minister of State for Agrarian Affairs / Head of National Land Agency No. 3 of 1997 on the Implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and based on Indonesian Presidential Regulation No. 17 of 2015 of the Ministry of Agricultural and Spatial jo Indonesian Presidential Regulation No. 20 Year 2015 concerning the National Land Agency, the Ministry of Agricultural and Spatial Planning / National Land Agency (KATR / BPN) is assigned to carry out government affairs in the area of land that is responsible to the Coordinating Ministry of Economic Affairs. Mentioned legal certainty in land registration is given a letter of proof of land rights called the title deed to the parties concerned as proof and evidentiary tool for rights to lands that held them. Implementation of registration of land in modern society is the duty of the State carried out by the government for the people's interest in ensuring legal certainty in the field of land. Right to control the state for land, water and air space in Indonesia is the devolution of the elements of the public of the rights of the nation, while the right of the people on the earth, water and air space of Indonesia, is a right of the people of Indonesia, as Haqul of God given to Haqul Adam (Indonesianpeople). That until the moment of registration of land in Indonesia has reached ± 54 (fifty-four) million plot of ± 85 (eighty-five) million parcels of land (data from the Center for Data and Information Land November 11, 2015) because since 1981 carried out land registration the first time en masse on the issuance of certificates of land rights as a letter of proof of the rights which a proofing tool that is powerful, through the Strategic Program as Prona, Agricultural land, fisherman, Micro, Small, Low-Income Communities, redistribution of land, Consolidation Land, Transmigration and others which are land development activities for Indonesian citizens or legal entities / social and religious organizations, preferred to the economically weak to medium. 2017 has been issued Regulation of the Minister of Agriculture of Dan Spatial / Head of National Land Agency Number 1 Year 2017 on the Acceleration of the Implementation of the Land Registration Systematic Full of Changes to the Regulation of the Minister of Agriculture and Spatial Planning / Head of National Land Agency No. 35 Year 2016 on the Acceleration implementation of the land Registry Systematic Complete, which aims to provide legal certainty and legal protection of land rights of the people in a fair and equitable, and promote economic growth in general and the people's economy in particular, as well as reduce the incidence of land disputes in the future so it needs to be accelerated registration complete a systematic land in all regions of the Republic of Indonesia, especially in Humbang Hasundutan.
BIMBINGAN PASCA REHABILITASI KLIEN PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Aditya Sarjana Putra; Djauhari Djauhari
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12, No 2 (2017): June 2017
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v12i2.1847

Abstract

Increased criminal narcotics with the mode of illicit traffic, illegal transactions and misuse. The impact is 78% of deaths aged between 19-21 years. Government policy to overcome the dangers of narcotics through the guidance of correctional clients aimed at, restoring clients and productive life in the community. The purpose of this research is to know and explain the prevention system of narcotic narcotics, the implementation of post-rehabilitation guidance to correctional clients, constraints and solutions to improve guidance implementation in Class I Correctional Center of Semarang Central Java. This research uses empirical juridical approach through purposive sampling method. The results of the study, the prevention system of narcotic drug crime contains four stages of integrated therapy intervention for correctional clients namely initial acceptance, rehabilitation, post-rehabilitation and termination. Output system, client recover from narcotic dependence. Post-rehabilitation guidance prioritizes governance in procedural aspects of administration, fulfillment of facilities, planning, organizing, implementation, monitoring and monitoring and evaluation. Constraints of implementation of post-rehabilitation guidance due to internal and external factors of correctional clients. A preventative system improvement solution is the strengthening of client portfolio data during reassessment in Breathing and the need for budget politics in the inflation-friendly provision.Keywords: Post-rehabilitation guidance, narcotics crime, correctional client
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT Selamet Agista Erikha Bhakti; Djauhari Djauhari
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Jurnal Hukum Khaira Ummah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legislation is a manifestation of the legal politics of State institutions designed and ratified as laws against corruption. Corruption is an act of increasing the cost of goods and services, increasing the debt of a State, and lowering the quality standards of a good. Usually development projects are selected for reasons of large capital engagement, not on the public interest. Corruption is also an act of human rights violations.Corruption is a major problem that must be overcome, in order to achieve healthy economic growth and stretch. Strong laws are needed as a social solution mechanism to resolve these conflicts, personal wealth accumulators, and the risk of bribery. In addition to impeding economic growth, corruption also impedes the development of democratic governance systems. In addition to constraining economic growth, corruption also impedes the development of democratic governance systems.Corruption tends to create inefficiency and waste of economic sectors. The courts that are part of the governance, the judiciary, are no longer the servants of the rulers but the slaves obedient to a criminal act called corruption but have the space of freedom to uphold the rule of law and order. Implementing a series of words in the form of movement is sometimes very difficult to do. It takes intelligence and courage to break down and break down the corruption act which is the main obstacle to the slow development of Indonesia's economy. Keywords: law; corruption; political.